Meimonews.com – Memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, BKKBN Sulut melakukan beberapa kegiatan, di antaranya Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA dan program nasional Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan KR/KR di wilayah khusus.

Kegiatan ini diadakan di Terminal/Pasar Paal 2 Manado, Jumat (7/6/2024). Hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas OPD-KB Kota Manado, Danrem 131 Santiago Manado, Kepala Dinas Kesehatan Manado, Dirut PD Pasar Manado, Danramil Wenang.

Selain itu, Kapolsek Tikala, Ketua IBI Kota Manado, Kepala Puskesmas Ranomuut, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB/KR, Camat Paal 2, Lurah Paal 2 dan  mitra kerja BKKBN lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengatakan, upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi sehingga terbebas dari stunting dan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Menurut Tandaju, setiap orang memilki hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif dan terjangkau.

“Dalam  penggarapan program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus termasuk juga di wilayah kumuh, miskin perkotaan (wilayah pasar) memiliki tantangan yang tidak mudah dengan berbagai permasalahannya,” ujar Tandaju.

Namun, sambungnya, memiliki aspek strategis dan politis dalam upaya mewujudkan akses pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Upaya peningkatan cakupan kesertaan KB di wilayah khusus harus didukung dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, melibatkan peran mitra kerja pemerintah/swasta terkait dan diperlukan kolaborasi dan sinergitas program dengan mitra kerja diberbagai tingkatan wilayah.

Pelayanan KB bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk layanan publik untuk membantu menurunkan prevalensi stunting yang merupakan salah satu target RPJMN 2020 – 2024 melalui KB Cegah Stunting.

Oleh karena itu, BKKBN Perwakilan Sulut membuat salah satu inovasi dalam meningkatkan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan melaksanakan pelayanan KB gratis secara menyeluruh di lapisan masyarakat yang ada di pusat perbelanjaan dalam hal ini wilayah pasar melalui kegiatan GAS IKO POL (Gerakan Cegah Stunting Iko pelayanan KB, Advokasi dan Konseling).

“Kegiatan inovasi ini akan membantu   masyarakat terutama PUS untuk lebih mudah mendapatkan akses pelayanan KB secara gratis untuk dapat mengatur dan merencanakan kehamilan supaya dengan perencanaan yang baik maka generasi yang dihasilkan juga akan terbebas dari stunting,” jelasnya.

Disebutkan,dalam menurunkan angka stunting diperlukan upaya dan kerja keras melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting  dengan strategi memperluas akses atau cakupan pelayanan KB di wilayah khusus termasuk wilayah miskin perkotaan dan memperhatikan keberlangsungan berKB dari para PUS agar tidak terjadi putus pakai penggunaan kontrasepsi.

Tandayu lantas memaparkan poin-poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KB yang ada di wilayah khusus kepada masyarakat. Kedua, meningkatnya cakupan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus (Pasar).

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB khusus Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. Keempat, optimalisasi peran para mitra kerja provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan upaya percepatan penurunan stunting.

Usai membuka pelaksanaan kegiatan  tersebut, Tandaju bersama para  undangan meninjau pelaksanaan pelayanan KB gratis, yang menurut data, ada 100 akseptor yang terlayani. (FA)

Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).

Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.

Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.

Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen,  Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target

Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima hasil rumusan dan menutup Rakerda Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024

Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.

Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut  perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output   yang jelas dan sasaran yang tepat.

Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian  bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.

KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran  dan penimbangan balita.

Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat  berjalan optimal.

Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.

Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.

Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .

Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.

Penciptaan pusat ekonomi  baru, pembangunan yang seimbang desa-kota,  investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill  serta partisipasi gender.

Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.

Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.

Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu  Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.

Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.

Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).

Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.

Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.

Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.

Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda

Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan

Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya  lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.

Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.

“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.

Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.

“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.

Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045

Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.

Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.

Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)

Meimonews.com – Perwakilan BKKBN Sulut dipimpin Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengikuti Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kemitraan BKKBN dan Kick-of Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan 2024 yang diselenggarakan BKKBN RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada acara Kick-off ada penandatangan MoU,  Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi.

Acara ini juga dihadiri Waaster Panglima Brigjen TNI Mars. Weridjan M.Han; Kapuskes TNI Mayjen. TNI Dr. dr. Yenny Pur, SP.A(K), M.Kes, Mars, MM; Wakil Aster Kasad,  Brigjen. TNI Terry Tresna; Kapuskesad, Mayjend. TNI Dr.dr. Sukirman, SH, Sp.KK, M.Kes; Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi; para mitra Kerja dari IBI, Danrem, Kodim, dan Babinsa.

Kegiatan yang bertemakan Sinergitas Implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K).

Dalam sambutannya, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan, serta pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ‘ageing population’ di tahun 2035.

“Hari in,i jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10,” sebutnya.

EPPGBM adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.

Menurut Hasto, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini, di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi.

“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tandasnya.

Dijelaskan pula struktur penduduk Indonesia yang cantik di mana penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja (yang masih di bawah 15 tahun dan yang sudah di atas 65 tahun).

Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020  bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan  44 orang.

Diingatkan, beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan, populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi  menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.

Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah.

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak  masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujarnya.

Wakil Aster Kasad Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, MM, yang ditemui setelah acara pembukaan selesai menyatakan bahwa TNI AD sangat mendukung kegiatan BKKBN. Mereka membantu pelaksanaan di lapangan. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

Rakernas yang diadakan di Auditorium BKKBN RI, Jakarta, Kamis (26/4/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (Hc) KH Ma’aruf Amin diikuti perutusan dari BKKBN Perwakilan Sulut yakni Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg (Kepala), Lady D. Ante, S.Pd, MAP (Sekretaris), Ignasius P. Worung, SE. M.Si (Ketua Pokja Dalduk), dan Ferouw RJ Ratu, ST (Ketua Pokja Adv KIE dan Kehumasan).

Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70 persen dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik,” ujar Wapres.

Tentu, sambungnya,  kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial.

Diungkapkan, dalam dua dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.
Oleh karena itu, Wapres menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud.

Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

“Semoga program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” tandasnya pada acara yang turut dihadiri sejumlah Menteri ini.

Dikemukakan, daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik. Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024.

Wapres berharap beberapa hal agar menjadi perhatian. “Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi,” ajaknya.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg

Disebutkan, evaluasi ini penting agar program yang sudah dilakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan, selanjutnya  faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi.

Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

Diingatkan agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.

Kepala BKKBN RI  Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Rakernas tahun 2024 seiring dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyiapkan kualitas SDM dengan sebaik-baiknya.

“Kita tahu bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi akhir dari SDGs dan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus bebas dari kemiskinan ekstrem, kelaparan, di mana stunting juga menjadi bagian di dałamnya,” ujarnya.

Dokter Hasto, sapaannya menegaskan, tugas BKKBN sangat simpel. Pertama, menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kedua, bagaimana menciptakan keluarga berkualitas.

Untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, BKKBN menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata.

TFR Indonesia di 1971 sebesar 5. Bahkan ada yang melahirkan 6 hingga 10 anak.
“Dulu, anaknya banyak. Tetapi dengan program pemerintah yang luar biasa dengan jargon Dua Anak Cukup, angka rata-rata perempuan melahirkan ditargetkan 2,1 tercapai di 2024. Ternyata di 2022 TFR sudah menyentuh angka 2,18,” jelasnya.

Atas capaian ini, dokter Hasto menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan sebagai ujung tombak di lapangan, meski disparitas masih terjadi.

Ada daerah yang TFR-nya sudah 2,1, seperti di Jawa, Bali, DI Yogyakarta , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Namun, di sejumlah daerah secara keseluruhan frekuensi kehamilan masih cukup memprihatinkan, seperti NTT dan Papua. “Kesenjangan ini harus bisa dikurangi,” tegasnya.

Di bagian lain sambutannya, dokter Hasto menyatakan mendukung apa yang menjadi target Menteri Kesehatan terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB menjadi indikator derajat kesehatan bangsa.

“Satu bangsa dinilai derajat kesehatannya baik kalau AKI dan AKB nya juga baik. Dan dengan KB yang baik dan program yang ada, akan menurunkan AKI dan AKB,” ujarnya.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, dalam pandangan dokter Hasto, adalah bagaimana pergerakan Age Specific Fertility Rate (ASFR) rentang usia 15-19 tahun. Ternyata, dari tahun ke tahun angkanya turun cukup signifikan. “Setiap 1000 perempuan kalau ditanya sudah hamil atau melahirkan yang menjawab saat ini di angka 20,” jelas dokter Hasto.

Berkaitan dengan bonus demograsi, dokter Hasto menjelaskan, turunnya TFR membuat dependency ratio antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja dan konsumtif semakin turun. Terbukti, tahun 2020 dependency ratio mencapai angka 44,33. Artinya, 100 penduduk yang bekerja menanggung hanya 44 penduduk yang tidak produktif.

Puncak bonus demografi ini sesungguhnya sudah terjadi di 2020. “Kita sering mengatakan bahwa negara ini tengah memasuki bonus demografi. Tetapi secara nasional sebetulnya kita sudah pelan-pelan meninggalkan window opportunity bonus demografi. Hanya saja satu provinsi dengan provinsi lainnya tidak sama,” ujarnya.
.
Dengan demikian, dicoba meluruskan posisi puncak bonus demografi yang ternyata tercapai lebih awal dibanding proyeksi tahun 2015 yang ketika itu diproyeksikan puncaknya terjadi di 2030.

Kenapa bonus demografi maju ? Menurut dokter Hasto, karena TFR nya turun. Selain itu, tren orang nikah menurun signifikan. Sepuluh tahun lalu pernikahan terjadi sebanyak 2 juta pertahun. Saat ini turun menjadi 1,5 juta pertahun.

Tahapan bonus demografi memang tidak merata antar provinsi. Ada provinsi yang sudah masuk tahapan bonus demografi, ada yang sedang berjalan, ada yang agak memprihatinkan seperti NTT. Bahkan provinsi tersebut belum bisa diramal kapan bonus demografinya dicapai.

Selain itu, meningkatkan kualitas SDM, mau tidak mau harus dilakukan. Ketika kualitas meningkat, bonus demografi akan dicapai.

Terkait pertambahan aging population, dokter Hasto menjelaskan, akan otomatis terjadi karena angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Yang pasti, tidak ada program pemerintah untuk mengurangi populasi lansia, kecuali pengendalian kelahiran (bayi) melalui pemakaian kontrasepsi.
“Kita harus berhati-hati menghadapi aging population, di mana ‘sandwich generation’ harus menanggung beban.

‘Kalau sandwich generationnya tidak berkualitas memang cukup berat (bagi bangsa ini untuk maju),” ujarnya

Dalam laporannya, dokter Hasto menyinggung juga soal keluarga berkualitas. “BKKBN harus menciptakan keluarga berkualitas. Karena keluarga merupakan fondasi utama, dan kita fokus di dalam keluarga,” ujarnya.

Adapun ukuran kualitas keluarga adalah iBangga. Indeks Pembangunan Keluarga tersebut di atas dihasilkan dari Indeks Ketenteraman (59.44), Kemandirian (53,58), dan Kebahagiaan (71,26). Jika dilihat menurut provinsi, ketiga indeks tersebut bervariasi antar satu provinsi dengan provinsi lainnya.

“Di beberapa daerah walaupun belum mandiri secara ekonomi tapi bahagia banyak, seperti Aceh dan Kalimantan Utara. Di Daerah itu meskipun sebagian penduduknya miskin tapi kebahagian tinggi,” urai dokter Hasto.

Soal stunting, juga disinggung dokter Hasto. Dikatakan, dari tahun ke tahun prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan. Meskipun penurunan tersebut belum sesuai harapan, tetapi jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) mengalami penurunan signifikan.

“Jadi, keluarga yang tidak punya air bersih, jambannya tidak standar, rumah kumuh, mengalami penurunan yang signifikan,” jelasnya.

Data yang dimiliki BKKBN menunjukkan, tahun 2023 jumlah KRS sebanyak 11.896.367 keluarga, turun dari 13.123.418 keluarga di 2022.
Dokter Hasto mengatakan, setiap tahun terjadi 1,7 juta pernikahan di Indonesia . Dari pernikahan itu sering calon pengantin (catin) tidak melakukan persiapan menghadapi kehamilan. Perhatian mereka terhadap pre konsepsi sangat rendah.

“Dari 1,5 juta yang menikah di tahun 2023, catin yang bersedia mengukur lingkar lengannya, berat badannya, hanya sebanyak 613.113 calon pengantin. Dari jumlah itu masih banyak yang terlalu kurus, mencapai 140.163 catin,” papar dokter Hasto.

Sementara catin yang mengalami anemia mencapai 20 persen (anemia ringan, sedang, dan berat). “Sebetulmya kalau yang nikah di screening betul, banyak yang bisa ditangkap (ditangani, red) di tingkat hulu. Seharusnya kalau mau hamil harus sehat dulu agar melahirkan bayi yang sehat, terbebas dari stunting,” ujarnya.

Komitmen di 2024, menurut dokter Hasto, BKKBN harus bergerak lebih cepat. Untuk itu, di sela rakernas diluncurkan program Akselerasi dalam Percepatan Penurunan Stunting (SIDAK Stunting). “Kita akan melakukan akselerasi, mendampingi dan beraksi dalam program tersebut. Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan akan siap mendampingi keluarga berisiko stunting,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mewisuda 66 siswa Sekolah Lanjut Usia (lansia) di Desa Munte Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir populasi menua atau aging population.

Kegiatan yang dilaksanakan, Jumat (19/4/2024) ini dihadiri Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan staf serta Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, Ketua TP-PKK Minsel Elsje Rosje Wongkar Sumual, Sekda Minsel Glady Kawatu, SH, M.Si, Forkopimda Minsel, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Minsel, dan Forum Koordinasi Pimpinan  Kecamatan.

Sekolah lansia adalah pendidikan non formal sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, sosial budaya agar lansia dapat hidup bahagia sejahtera.

“Ini merupakan komitmen BKKBN untuk mewujudkan lansia Indonesia yang sehat, mandiri, aktif,  produktif, dan bermartabat (Smart), sebagai bentuk integrasi program bina keluarga lansia (BKL) dan sekolah lansia,” ujar Tandaju saat memberikan sambutan.

Diungkapkan, Sekolah Lansia Smart  Pakalowiren  merupakan sekolah lansia  pertama di Sulawesi Utara dengan sasaran usia pra lansia 45 tahun ke atas.

Sekolah Lansia Smart Pakalowiren   diluncurkan pada 9  September 2023 lalu dengan pembelajaran selama enam bulan (September 2023 hingga April 2024).

Untuk pertama kalinya, sekolah ini telah meluluskan 66 siswa pada angkatan pertamanya dengan predikat Sangat Baik dan Baik.

Tandaju berharap, sekolah lansia ini akan terus berlanjut di desa lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulut.

Menurutnya, alumni Sekolah Lansia Smart Pakalowiren dapat menjadi motivator bagi lansia lainnya yang ada di Desa Munte agar tetap berkarya. “Semangat lansia dalam menimba ilmu ini juga dapat menjadi contoh bagi generasi muda,’ ujarnya.

Disebutkan, pendidikan bagi lansia merupakan salah satu hal penting. Ini menunjukkan bahwa lansia memiliki semangat belajar yang tinggi, menjadi pribadi yang sehat dan produktif.

“Menjadi tua adalah sebuah perjalanan hidup yang pasti terjadi, tetapi menjadi sehat dan terus produktif di usia senja adalah pilihan,” ujar Tandaju.

Sekolah lansia merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan lansia Indonesia yang tangguh dan tujuan program sekolah ini yakni untuk meningkatkan kualitas kegiatan BKL dan tujuh dimensi lansia tangguh, yang mencakup spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional dan kejujuran, serta lingkungan. “Usia tua tidak menjadi penghalang untuk menimba ilmu,” tandas Tandaju.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny  Wongkar, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para lansia yang diwisuda.

Dengan hadirnya program sekolah  Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL), sebutnya menjadi  Solusi  dalam  meningkatkan potensi lansia khususnya  bagi lansia yang masih potensial dalam  keluarga dan masyarakat  untuk  mewujudkan lansia yang Smart.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Dinas PPKB Kabupaten Minsel dan  Pemerintah Daerah dan segenap  masyarakat Desa  Munte atas  semangat, antusiasme dan dedikasi  dalam pelaksanaan  program ini,” ujar Wongkar.

Bahkan, sambungnya, telah  mengikuti  kegiatan penilaian Kampung  Keluarga  Berkualitas (KB) tahun  2024 dan berbagai kegiatan strategis lainnya yang  merupakan bentuk partisipasi dan  kontribusi yang telah diberikan,’ ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wongkar mengajak seluruh masyarakat  Desa  Munte untuk terus berjuang dan solid bergerak bersama dengan Pemerintah  Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebagai siswa terbaik putra diraih Rori  Mongkau sementara putri oleh Lientje  Assa.

Di acara tersebut, turut diserahkan  piagam penghargaan Keluarga  Harmonis kepada keluarga Mongkau-Piri  dan keluarga Ngayow-Piri. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop Pengumpulan dan Pengelolaan Data Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting di Hotel Best Western The Langoon, Rabu-Kamis (3-4/4/2024).

Peserta kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg adalah pengelola data, Satgas (satuan tugas) Stunting Sulut dan Ketua Pokja (kelompok kerja) Satgas Stunting.

Dalam sambutannya, Tandaju berharap, melalui workshop, verifikasi dan validasi data KRS ini dapat membangun sinergi bersama dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas data keluarga berisiko stunting.

Pelaksanaan pengumpulan data verval keluarga resiko stunting  (KRS), sebutnya, dilakukan langsung oleh TPK  (Tim Pendamping Keluarga)  dengan supervisi/pengawasan PKB/PLKB dan pelaksanaannya agar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan, begitu mendapati keluarga sasaran yang didata memiliki status beresiko.

TPK, menurutnya, harus memiliki data by name by address untuk setiap kelompok sasaran yang akurat, valid dan termutakhir/terbaru  dengan melalui kegiatan pemutakhiran, pemutakhiran verifikasi dan validasi data.

Dikemukakan, pelaksanaan kegiatan ini  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta workshop dalam pengelola data kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta persamaan persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting.

“Semoga kegiatan ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan intervensi bagi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh di Hotel Aston Manado, Senin-Selasa (18-19/3/2024).

Puluhan Juang Kencana, kader BKL Kabupaten/kota dan PLKB/PKB hadir pada kegiatan yang dihadiri Ketua PWRI Sulut Drs. Frans Wagey, M.Si dan dr. Arista F. Wowor, M.Kes selaku Kepala Seksi Kesra dan Gizi  Dinas Kesehatan Sulut sebagai narasumber.

7 dimensi  lansia tangguh dan orientasi pendampingan jangka  panjang  bagi  lansia Sulut merupakan urutan ke 5 dari 10 provinsi yang persentase lansianya tertinggi di Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader yang ada di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg  saat  menutup kegiatan menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam memajukan kesejahteraan lansia di wilayah Sulut. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Rabu-Kamis (13-14/3/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara daring.

Acara pembukaan dihadiri pejabat dan stakeholder terkait, termasuk Ketua POGI Sulut, perwakilan PKK Sulut, IBI Sulut, dan Ketua Tim Akses Kualitas Pelayanan KBKR.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan para petugas di lapangan dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Kegiatan ini menandai langkah maju dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan strategi BKKBN.

Tandaju dalam sambutannya pada acara pembukaan, Rabu (13/3/2024), menekankan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang integral dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Kaper mengingatkan tentang tujuan utama dari pendampingan ibu hamil yang meliputi pemenuhan nutrisi, pemantauan kesehatan rutin, dan dukungan emosional.

Kaper berharap kegiatan ini akan membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan ibu dan anak di Sulawesi Utara. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut mengadakan Pelatihan Teknis bagi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten/Kota se-Sulut.

Pelatihan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara zoom meeting, Selasa (5/3/2024) ini diadakan dengan tujuan utama untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah kabupaten/kota di daerah ini.

Tandaju dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi kepada seluruh fasilitator yang hadir, menekankan pentingnya peran mereka sebagai pembimbing dan pembina dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya dalam usaha percepatan penurunan stunting.

Dikatakan, kegiatan pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan vital dalam pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Tim ini, sebutnya, bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, penerimaan program bantuan sosial, serta surveilans untuk deteksi dini faktor risiko stunting.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya pengelolaan Dana Biaya Operasional KB (BOKB) yang untuk tahun 2024 untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

‘Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan semua pihak dapat bekerjasama dan memanfaatkan waktu serta sumber daya yang ada secara efektif dan akuntabel demi mencapai tujuan penurunan stunting di Sulut,” tambahnya. (Fer)