Meimonews.com – Setelah libur panjang Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Cuti Bersama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut kembali beraktivitas seperti biasa.

Aktivitas itu diawali dengan Apel Kerja yang dipimpin Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di halaman kantor yang terletak di Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (16/4/2024).

Dalam arahannya, Tandaju mengingatkan tentang Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN RI terkait aturan Penetapan Jam Kerja WFH/WFO, yang diharapkan untuk pegawai Perwakilan BKKBN Sulut yang diutamakan pegawai beragama muslim.

Selain itu, kegiatan Tim Kerja Pengendalian Penduduk dirangkaikan dengan penyerahan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), terkait dana salur tahun I 2024 dan bagaimana penggunaan Anggaran Triwulan 2024.

Pada Rabu (17/4/2024), sebutnya, Satgas akan presentasi terkait stunting data E-PPGBM dan SKI. (Fer)

Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado meminta kepada warganya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor (rannor) khususnya sepeda motor yang menggunakan knalpot racing/brong.

Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Manado Andrei Angouw bernomor 100.3.4.3/D.06/Satpp/392/2024 tentang Larangan Pengguna Knalpot Racing/Brong.

“Ya, Pemerintah Kota Manado lewat Walikota Manado telah mengeluarkan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Dinas Kominfo Manado Reyn Heydemans kepada Meimonews.com via telefon, Senin (8/4/2024).

Ada empat poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Pertama, sepeda motor tidak boleh lagi menggunakan knalpot racing/brong di jalan kota Manado. Kedua, usaha bengkel motor tidak boleh melayani warga untuk membuat knalpot brong.

Ketiga, aparat terkait akan mencabut semua knalpot brong di jalan. Keempat, kita semua berjalan memiliki aturan supaya tidak menganggu ketenteraman dan ketertiban umum bagi warga lainnya.

“For warga Manado, inga-inga ne,” ujar Kadis Kominfo mengingatkan. (lk)

Meimonews.com – Pemerintah telah menetapkan libur lebaran dan cuti bersama lebaran tahun 2024 pada Selasa-Sabtu (9-13/4/2024). Dengan demikian, aktivitas perkantoran ditutup selama masa liburan panjang tersebut dan baru akan beraktivitas kembali pada Selasa (16/4/2024)

Tapi, khusus layanan Samsat induk yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ada kebijakan yakni dibuka pelayanan pada hari tertentu.

“Ya, Samsat-samsat induk dibuka pada 8 dan 15 April 2024,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Filma Kepel kepada Meimonews.com via telefon, Senin (8/4/2024) pagi.

Samsat-samsat tersebut, jelas Filma adalah Manado, Minut, Bitung, Tomohon,  Minahasa, Minsel, Mitra, Kotamobagu dan Bolmutim.

Pelayanan yang diberikan pada dua hari jam 08.00-12.00 Wita tersebut adalah pelayanan kendaraan baru dan perpanjangan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 5 tahun.

“Khusus untuk pembayaran pajak ranmor lewat online terbuka setiap saat, namun penukaran noticenya di kantor-kantor Samsat pada Selasa (16//4/2024),” sebut Filma.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengimbau kepada pajak untuk menggunakan layanan pembayaran pajak tahunan lewat online.

“Pajak lunas, hati tenang, nyaman berkendara,” sebut June, pejabat pekerja keras dan kreatif ni. (elka)

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan bersama Wagub Steven O. Kandou dan Pangdam XIII/Merdeka serta segenap Forkopimda Sulut lainnya, melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok pangan di Pasar Bersehati Manado, Sabtu (6/4/2024).

Pemantauan dilakukan di pagi hari, di sela-sela kesibukan pedagang dan para pengunjung pasar melakukan transaksi jual beli.

“Hari ini Forkopimda Sulut melakukan kunjungan ke Pasar Bersehati Manado dengan tujuan melihat langsung perkembangan harga jelang Hari Raya Idul Fitri,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sulut.

Menurut Wagub, biasanya menjelang hari raya, terjadi kenaikan harga sembako. “Alhamdulillah untuk harga kali ini tidak terlalu naik, masih wajar dan suplai barangnya juga ada,” jelasnya.

IWagub menyampaikan terima kasih kepada Bulog yang sudah mendukung ketersediaan bahan pangan yang ada.

“Paling tidak kondisi di Pasar Bersehati ini juga menggambarkan kondisi pasar-pasar lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Pemda bersama TNI-Polri akan mengawal ketersediaan sembako masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka menyambut Idul Fitri,” tegasnya.

Kapolda mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik sehingga melakukan penimbunan bahan pangan. “Tidak usah panik. Harga memang agak naik sedikit,” ujarnya.

Kepada para pedagang dan distributor, diminta Kapolda agar jangan menimbun atau menahan bahan, yang bisa mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. (AF)

Meimonews.com – Penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pendekatan kesehatan saja tapi harus pendekatan secara komprehensif dan pola asuh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd ketika membawakan sambutan mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada acara Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting Kota Kotamobagu di Rudis Walikota Kotamobagu, Jumat (5/4/2024).

Itulah sebabnya, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.

Beberapa langkah/upaya BKKBN Sulut untuk menurunkan angka stunting dan harapan ke depan disampaikan pada kesempatan tersebut.

Pj. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si dalam sambutannya mengatakan, leading percepatan penurunan stunting (PPS) adalah BKKBN, maka harus bersama-sama menjadikan Sulawesi Utara zero stunting, tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim menuju  Indonesia maju tahun 2045.

PJ. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si saat menandatangani berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu yang turut disaksikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd

Pengukuhan Tim PPS Kota Kotamobagu dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu, meningkatkan peran kelembagaan dan keberpihakan anggaran penurunan stunting, serta meningkatkan kinerja pemanfaatan basis data terpadu.

Sekretaris BKKBN Sulut Lady D. Ante, S.Pd turut penandatanganan berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu

Hadir pada kegiatan ini Dandim 1301 Bolmong Letkol Inf. Fahmil Harris, SIP, Kajari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar, SH, MH, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, SH, ME, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Jamaluddin Lamato., S.Pd, M.Pd.

Selain utu, para Asisten Setdakot, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah/sangadi, pimpinan perguruan tinggi, pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, dan tokoh masyarakat. (Fer)

Meimonews.con – Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP mengingatkan kepada Generasi Berencana (Genre) Sulut untuk meningkatkan tugas dan fungsi (tupoksi)nya.

“Sudah sejauhmana peran Genre pada Program Bangga Kencana dan  Percepatan  Penurunan Stunting di Provinsi  Sulut,” ujar Ante mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ketika berbicara pada cara buka puasa Genre Sulut di Hotel Lion Manado, Kamis (4/4/2024).

Acara buka puasa ini turut dihadiri Ante (mewakili Kaper), Ketua Tim Kerja Kerjasama Antar Lembaga, Kemitraan Maurend Jully Lesar, S.Sos, Pelaksana Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan PPS Jeverd Mandey, S.Sos.

Acara buka puasa bersama bermaksud agar dapat lebih menyambung rasa kekerabatan, kekeluargaan. “Momentum buka puasa bersama ini bukan hanya acara rutinitas saja, namun lebih jauh agar makna dari ibadah puasa di bulan Ramdhan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan bagi yang melaksanakannya dengan penuh ikhlas,” ujar Ketua Pelaksana Novanto Dwi Putra Eato.

Selain itu, tambah Ketua Duta Genre Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara ini, menekankan semoga umat beragama bisa meningkatkan kualitas kerukunan beragama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

Disebutkan, bulan Ramadhan adalah bulan yang mendatangkan keberkahan bagi seluruh umat manusia yang ada di belahan muka bumi ini, keberkahan bulan mulia untuk meraih keuntungan dan barokahnya Ramadhan.

Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama tampaknya sudah menjadi trend dari semua golongan, tradisi pada banyak kalangan. Mulai dari buka bersama keluarga besar, kawan, teman sekantor, kolega atau pun group komunitas tertentu. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop Pengumpulan dan Pengelolaan Data Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting di Hotel Best Western The Langoon, Rabu-Kamis (3-4/4/2024).

Peserta kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg adalah pengelola data, Satgas (satuan tugas) Stunting Sulut dan Ketua Pokja (kelompok kerja) Satgas Stunting.

Dalam sambutannya, Tandaju berharap, melalui workshop, verifikasi dan validasi data KRS ini dapat membangun sinergi bersama dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas data keluarga berisiko stunting.

Pelaksanaan pengumpulan data verval keluarga resiko stunting  (KRS), sebutnya, dilakukan langsung oleh TPK  (Tim Pendamping Keluarga)  dengan supervisi/pengawasan PKB/PLKB dan pelaksanaannya agar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan, begitu mendapati keluarga sasaran yang didata memiliki status beresiko.

TPK, menurutnya, harus memiliki data by name by address untuk setiap kelompok sasaran yang akurat, valid dan termutakhir/terbaru  dengan melalui kegiatan pemutakhiran, pemutakhiran verifikasi dan validasi data.

Dikemukakan, pelaksanaan kegiatan ini  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta workshop dalam pengelola data kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta persamaan persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting.

“Semoga kegiatan ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan intervensi bagi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Mitra yang diadakan di Kantor Bupati, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan yang diadakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Mitra ini dibuka pelaksanaannya oleh Pj. Bupati Mitra Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.

Hadir pada kegiatan ini, Sekda Mitra David H. Lalandos AP MM, Assiten I Jani Rolos, S.Sos MM, Assiten II Arnold MM, Kepala BPS Mitra,  Kepala  Bappeda Mitra, unsur Forkopimda Mitra, Kepala Dinas PPKB Mitra dr. Helny Ratuliu, Wakapolres Mitra, mewakili Dandim 1302 Mayor Infanteri Daeng Pasaka, SE, Anggota TPPS Sulut Murphy Kuhu, dan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg hadir pada kegiatan tersebut dan memberikan materi.

Pj. Bupati Mitra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori 26,5 persen, yang jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024.

Rembuk Stunting ini, menurutnya, merupakan bagian dari 8 Aksi Integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.

Sedang tujuan utama dari pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini adalah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Mitra, sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak.

Itulah sebabnya, maka hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.

Dalam pemaparan materinya, Kepala BKKBN Sulut mengungkapkan beberapa rekomendasi dalam penanganan PPS Kabupaten Mitra, di antaranya, pertama, memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data KRS VerVal PK23 dan E-PPGBM.

Jumlah TPK) di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 ada sebanyak 423 orang.

Kedua, data KRS Verval23, E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mitra.

Ketiga, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; dan keempat, memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga pada saat  melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, di sela  kegiatan  tersebut diserahkan dana orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Kabupaten Mitra.

Usai Rakor,  Pj. Bupati Mitra bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulut meninjau langsung  Posyandu yang ada di kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan untuk melihat pelaksanaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita yang hadir di Posyandu. (Fer)

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Bapenda Sulut.

Rakorev yang diadakan di ruang rapat Kantor Bapenda Sulut, Selasa (2/4/2024) ini dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Sekretaris Filma Kepel.

Rakorev ini diadakan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta mengantisipasi layanan menghadapi libur lebaran 1445 H/2024.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen saat memberikan arahan pada Rakorev

Sejumlah hal berkaitan dengan temuan-temuan di lapangan/UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah) dan pelaporannya termasuk membuat tanggapan dari UPTD PPD yang ada di daerah ini ke Kantor Pusat Bapenda dibahas secara detail.

Sistem pelaporan pun diatur satu pintu agar mudah pengontrolannya.

Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan disiplin/kinerja aparat yang ada di lingkungan Bapenda termasuk tenaga harian lepas (THL) mendapat perhatian serius dalam rakorev ini yang diikuti semua pejabat struktural dan fungsional di Kantor Pusat dan UPTD PPD se-Sulut.

“Baik sebelum maupun sesudah Rakorev,  Kepala Badan memberikan penjelasan dan arahan terkait hal-hal yang dibicarakan/dibahas dalam Rakorev ini,” ujar Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (4/4/2024).

Penjelasan dan arah Kepala Badan tersebut, menurut Filma agar kinerja para pejabat baik struktural dan fungsional serta THL benar-benar sesuai yang diharapkan. (elka)