Meimo News

Meimonews.com – Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unsrat Jamaluddin Jompa mengemukakan, tema Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat yakni FISIP Unsrat : berinovasi untuk demokrasi, berkarya untuk negeri merupakan tema yang sangat relevan dengan tantangan kehidupan bangsa Indonesia saat ini.

Hal tersebut dikemukakan Plt. Rektor saat memberikan sambutan pada Sidang Senat FISIP Unsrat dalam rangka Dies Natalis ke-62 FISIP yang diadakan di Auditoroum Unsrat Manado, Jumat (4/9/2026).

Hadir pada momen istimewa ini, pimpinan Unsrat, pimpinan dan anggota senat FISIP Unsrat, Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Markus Liando, para Dekan se-Unsrat, sivitas akademika dan alumni FISIP Unsrat serta undangan lainnya seperti Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Johanis Victor Mailangkay mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan sistem dan institusi. Demokrasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran politik, literasi informasi, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangaaan,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, sambung Jompa yang adalah juga Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas), FISIP memiliki posisi yang sangat penting.

FISIP, menurut Jompa, harus terus menjadi salah satu pusat pengembangan pemikiran kritis, pusat kajian kebijakan publik, pusat pengembangan ilmu pemerintahan dan politik, pusat pengembangan komunikasi publik, serta pusat kajian terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat

“Tema Berkarya untuk negeri, juga harus dinaknai sebagai panggilan bagi seluruh sivitas akademika FISIP Unsrat untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa,” ujarnya

Ditegasian, universitas tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyaraka. Perguruan tinggi harus hadir di tengah berbagai persoalan bangsa. Para akademisi harus mampu memberikan pemikiran dan solusi. Para mahasiswa harus meniliki kepekaan sosial. Dan lulusan harus membawa nilai-nilai keilmuan dan integritas ke dalam berbagai bidang pengabdian.

Tema yang diangkat pada Dies Natalis tahun ini, menurut Gubernur Sulut dalan sambutannya yang dibacakan Wagub, mengandung pesan yang sangat kuat tentang peran perguruan tinggi di tengah perubahan zaman.

Berinovasi untuk demokrasi berarti FISIP Unsrat harus terus melahirkan gagasan, pemikiran dan pendekatan baru dalam menjawab denamika sosial dan politik, sekaligus mendorong demokrasi yang semakin sehat, dewasa, inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementata berkarya untuk negeri, berarti setiap ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pengabdian yang lahir dari lingkungan FISIP harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

“Ilmu sosial dan ilmu politik bukan hanya berbicara mengenai teori, pemerintahan, politik, administrasi, hubungan antarindividu maupun hubungan antarlembaga,” ujar Mailangkay mengutip sambutan gubernur.

Lebih jauh dari itu, tambahnya, ilmu-ilmu tersebut berbicara mengenai manusia, masyarakat, tata kehidupan bersama, kepemimpinan, demokrasi, keadilan, pelayanan publik, serta bagaimana kkita membangun kehidupan yang lebih baik. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – PT Bank SulutGo (BSG) memperkuat komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan tinggi di Sulawesi Utara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi se-Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Acara penting ini dilangsungkan dalam rangkaian kegiatan Kuliah Umum dan Wisuda Bersama Perguruan Tinggi di Kota Kotamobagu di Ballroom Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Jumat (4/9/2026).

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan jalan sehat di Ilongkow (lahan kampus STMIK Multicom) pada pukul 06.00 WITA, kemudian dilanjutkan dengan prosesi akademik serta penandatanganan kerjasama strategis bersama Bank SulutGo.

Penandatanganan MoU dan PKS ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Bank SulutGo nRevino Maydi Pepah, bersama pimpinan dari berbagai perguruan tinggi di wilayah BMR.

Perguruan tinggi yang melakukan MoU dan PKS dengan Bank SulutGo adalah STMIK Multicom Bolaang Mongondow di mana MoU ditandatangani oleh Supit Mamuaya sementara PKS oleh Novyan Joiner Deno Mamuaya.

Institut Agama Islam Kotamobagu, MoU oleh Muliadi Mokodompit sementara PKS oleh Zainul A. Lantong. Institut Kesehatan dan Teknologi Jainudin, MoU oleh Eko Susilo sementara PKS oleh Jainudin Damopolii

Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, MoU dan PKS ditandatangani oleh Ns. Echa Efendy Siswanto Amir. Institut Agama Islam Muhammadiyah, MoU dan PKS ditandatangani oleh Feiby Ismail.

Kehadiran Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala (mewakili Pemerintah Provinsi), bersama Wakil Walikota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, serta para pejabat tinggi lainnya semakin memberikan legitimasi pentingnya kolaborasi lintas sektor ini.

Gubernur Sulut Mayor Jenderal TNI Purn.Yulius Selvanus yang diwakili Asisten 1, dalam orasi ilmiah dan kuliah umum mengupas tuntas berbagai potensi besar serta kemajuan pembangunan yang sedang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran strategis serta peluang terbuka bagi para wisudawan baru untuk turut serta berkontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Sulawesi Utara ke depan.

Melalui kolaborasi strategis ini, Bank SulutGo berharap dapat terus memberikan layanan perbankan terbaik serta mendukung ekosistem pendidikan tinggi yang lebih maju dan mandiri di wilayah Bolaang Mongondow Raya, sejalan dengan semangat “Torang Pe Bank.” (elka)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – PT Bank SulutGo (BSG) kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program Pengembangan Ekonomi Daerah yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pola Kemitraan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kantor Pusat Bank SulutGo, Kamis (3/9/2029).

Kegiatan strategis ini menandai babak baru sinergi antara perbankan daerah, pemerintah, dan sektor riil dalam mendongkrak kesejahteraan petani, khususnya melalui optimalisasi komoditas unggulan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Kegiatan penting ini dihadiri jajaran pimpinan tinggi dari berbagai instansi. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Mitra hadir Bupati Mitra Ronald Kandoli, di dampingi Sekda David H. Lalandos serta Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Phebe Judita Punuindoong, Kepala Dinas Pertanian Vecky Monigir,, dan Kepala BPKPD Halens R. Ole.

Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) dihadiri Kepala OJK Robert HP Sianipar, Deputi Kepala OJK Budiman P. Siahaan, serta Manager Divisi PEPK dan LMS OJK Toar Kaesar Dotulung.

Dari Bank SulutGo hadir Direktur Utama Revino Maydi Pepah, Group Head Pemasaran Iskandar Modjo, beberapa pemimpin divisi terkait, serta Pemimpin BSG Cabang Ratahan Jeane Y. Arina.

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati mencakup penandatanganan MoU tentang Pola Kemitraan Sektor Pertanian dan Perkebunan, serta penandatanganan PKS spesifik mengenai Pola Kemitraan Budidaya Tanaman Kelapa dan Pemasaran Kelapa beserta Hasil Olahannya.

Melalui skema kemitraan ini, Bank SulutGo siap memberikan dukungan pembiayaan dan penguatan ekosistem finansial bagi para petani, sementara pihak pemerintah daerah dan offtaker memastikan pendampingan budidaya serta kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat.

Sinergi ini merupakan wujud nyata peran strategis Bank SulutGo sebagai ‘Torang Pe Bank’ yang senantiasa hadir menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dengan terlaksananya penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan sektor pertanian dan perkebunan di Minahasa Tenggara semakin berdaya saing tinggi, mandiri, serta memberikan dampak multiplier effect yang luas bagi pertumbuhan ekonomi regional. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Brigjen Pol Yudo Hermanto, SIK, MM resmi menjadi Kapolda Sulut menyusul Upacara Serah Terima (Sertijab) yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sertijab ini dilakukan bersamaan dengan sertijab sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan beberapa pejabat kewilayahan seperti Kapolda berdasarkan mutasi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026, yang salah satunya yaitu pergantian Kapolda Sulawesi Utara.

Jabatan Brigjen Pol. Hermanto sebelumnya adalah Karopaminal Divpropam Polri, sementara Irjen Pol. Langie dipromosikan menjadi Astamaops Kapolri, menggantikan Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. yang dimutasi sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka purna tugas.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Alamsyah Parulian Hasibuan menjelaskan, pergantian jabatan Kapolda Sulut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan dalam rangka pembinaan karier, penyegaran serta peningkatan kinerja organisasi.

“Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran, dan peningkatan kinerja organisasi di tubuh Polri secara berkala, serta dalam rangka tour of duty dan tour of area,” ujarnya.

Mutasi dan pergantian pejabat, sebutnya, merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Setiap pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Roycke Harry Langie atas dedikasi, pengabdian, dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, kami menyambut dan mendukung Brigjen Pol Yudo Hermanto sebagai Kapolda Sulut yang baru,” ujarnya.

Seluruh jajaran Polda Sulut siap mendukung kepemimpinan Kapolda yang baru serta menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

“Kami berharap kepemimpinan Kapolda yang baru dapat semakin memperkuat soliditas internal dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Utara tetap aman, kondusif dan terpelihara,” ujarnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas) Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Manado menggelar pelatihan dan pengolahan tanaman obat untuk membantu pengobatan diabetes di Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado, baru-baru.

Tim Pengabmas yang terdiri dari Selfie PJ Ulaen (Ketua Tim) dengan anggota Sri Handayani Gurning, dan Juliet Tangka, serta 3 mahasiswa tersebut menggelar kegiatan di rumah salah satu warga yang dihadiri Kepala Seksi PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Roswita Kendek (mewakili Lurah), Ketua Lingkungan VII Enrico Mamoto, dan sejumlah warga setempat.

Pengabmas yang merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti ini rutin dilakukan Poltekkes Kemenkes Manado Jurusan Farmasi.

Kegiatan dibuka Kepala Seksi PMK (mewakili Lurah). Dalam sambutannya, Roswita mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat apalagi berkaitan dengan kesehatan.

Lewat kegiatan ini, sebutnya, menjadi bekal bagi warga yang hadir pada kegiatan, dan bisa disampaikan juga kepada warga lain, serta juga sangat baik karena dapat dijadikan potensi usaha untuk dikembangkan.

Ia berharap, kegiatan ini bisa dilaksanakan berkelanjutan karena sangat bermanfaat dalam hal pengolahan obat tradisional.

Roswita, atas nama Pemerintah Kelurahan, menyampaikan apresiasi dan ucapan banyak terima kasih kepada Tim Pengabmas Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado yang telah melaksanakan kegiatan pengabmas ini di Kelurahan mereka.

Kegiatan pengabmas dimulai dengan pemberian materi oleh Selfie PJ Ulaen dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan infus water dan rebusan tanaman.

Dalam kegiatan ini dilakukan juga skrining kesehatan berupa pemeriksaan darah (Glukosa, Asam Urat dan Kolesterol).

Masyarakat terlihat sangat antusias dengan kegiatan ini apalagi dilibatkan secara langsung dalam setiap proses.

Msyarakat peserta kegiatan mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Mereka sangat senang mengikuti kegiatan ini karena menambah pengetahuan dan keterampilan dalam hal obat tradisional.

Harapan peserta, kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali secara berkesinambungan untuk memperkaya pemahaman tentang tanaman obat tradisional bagi masyarakat. (lex)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mendorong seluruh pihak untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Masyarakat yang bekerja perlu mendapatkan perlindungan sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman,” ujar Walikota pada acara Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026 di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Rabu (26/8/2027).

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Juwenly Jona Librata Soselisa, Asisten I Setda Kota Manado Julises Oehlers, sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, para Camat dan Lurah se-Kota Manado, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya ketika membuka acara, mantan Ketua DPRD Sulut ini mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Walikota menjelaskan pentingnya pelayanan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan berbagai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.

Menurutnya, perlindungan tersebut memiliki kaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan keluarga.

Kepada para Lurah, Walikota menekankan pentingnya validasi data kepesertaan, termasuk memastikan data warga yang telah meninggal dunia diperbarui. Validasi data yang akurat diperlukan agar hak dan manfaat jaminan sosial dapat diberikan kepada pihak yang berhak.

Walikota juga meminta agar proses pengunggahan dan validasi data dapat dilakukan secara efektif di tingkat kelurahan.

Selain persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan, Walikota mengingatkan juga kepada para Lurah dan Ketua Lingkungan mengenai sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya data kemiskinan ekstrem, kamtibmas, khususnya kasus yang berkaitan dengan senjata tajam, kebersihan dan pengelolaan sampah, PJU, anak terlantar, ODGJ, serta pengukuran tanah yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ditegaskan, Ketua Lingkungan dan Lurah memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk melakukan pemutakhiran data serta menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah membuka kegiatan, acara dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Perisai, yang ditandai penyerahan rompi dan kartu nama anggota Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) serta penyerahan santunan kematian kepada ahli waris. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews,com – Fakultas Teknik (Fatek) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengadakan pembukaan Dies Natalis ke-62 fakultas di kompleks fakultas, Kamis (27/8/2026).

Hadir pada kegiatan ini Wakil Rektor 4 Steenie Edward Wallah mewakili Pelalsana Tugas (Plt) Rektor Unsrat Jamaluddin Jompa, para Dekan fakultas se-Unsrat serta pimpinann dan civitas akademika Fatek Unsrat.

Plt. Rektor yang diwakili Wakil Rektor 4 (Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat)  dalam sambutannya mengatakan, Dies Natalis adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah ditempuh dan mengevaluasi capaian hari ini, sekaligus menentukan arah di masa depan.

Rektor berharap, Fatek Unsrat semakin mengambil peran dalam menghasilkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, bangunan dan kawasan yang ramah lingkungan, sistem transportasi yang efisien, teknologi energi yang berkelanjutan, transformasi digital, pengelolaan sumber daya dan digital.

Selain itu, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan, serta berbagai inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.

Dekan Fatek Unsrat Liany A. Hendratta dalam sambutannya menjelaskan tema dies yakni Sustainable and Human-Centered Engineering for Livable, Transformation, and Ecologically Resilient Environments, menegaskan komitmen bahwa ilmu teknik tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau kemajuan industri semata tapi lebih dari itu, rekayasa modern harus berpusat pada manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Dekan Fatek Unsrat mengajak civitas akademika Fatek Unsrat untuk terus menjadi pelopor inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas di Indonesia. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Beberapa waktu terakhir ini, sejumlah tenaga outsourcing di RSUP Kandou Manado sering melayangkan protes akan kondisi mereka, terlebih terkait kesejahteraan, termasuk nasib untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Terkait persoalan itu, Manager Hukum dan Humas RSUP Kandou Erwin Kristanto dalam percakapsn dengan Meimonews.com via telefon, Kamis (27/8/2026).memberikan tanggapan dari managemen rumah sakit.

Dijelaskan, Komisi IV DPRD Sulut telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melibatkan setidaknya belasan tenaga kerja outsourcing dalam jasa kebersihan RSUP Prof Kandou Manado pada 18 Mei 2026.

RDP yang dipimpin Louis Schraam di dampingi Cindy Wurangian, Paula Runtuwene, Vionita Kuerah dan Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter.tersebut menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, KSBSI, perwakilan tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT Berkah Mitra Indah (BMI) serta pihak manajemen RSUP Kandou,

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menjelaskan permasalahan yang dialami oleh 15 orang mantan pekerja jasa kebersihan yang pengelolaannya diserahkan melalui sistem alih daya (outsourcing). Persoalan ini bermula saat mereka bekerja di bawah naungan PT HTR dan PT BMI dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan. Diantaranya adalah pembayaran upah yang dinilai berada di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga menimbulkan selisih kekurangan upah yang harus dibayarkan.

Selain itu, terdapat dugaan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji pekerja, namun dana tersebut tidak disetorkan ke pihak berwenang. Iuran BPJS pun disebutkan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, padahal sebagian merupakan kewajiban pengusaha. Masalah lain yang disorot adalah jam kerja lembur yang dilayani namun tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pihak PT HTR membantah adanya unsur pemaksaan. Menurut mereka, sistem pemotongan dan aturan kerja yang diterapkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang sudah dikonsultasikan dengan Disnakertrans, serta dilengkapi bukti persetujuan tertulis dari para pekerja.

Terkait uang lembur yang tidak dibayarkan tunai, perusahaan beralasan hal itu dikompensasi dengan penggantian hari libur atau waktu istirahat. Alasan tidak dilakukannya kenaikan upah adalah karena nilai kontrak kerja sama dengan pihak RSUP Kandou tidak memungkinkan adanya penyesuaian.

Disisi lain, Manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kondisi anggaran pada tahun 2025 saat kontrak berjalan. Saat itu, perusahaan dihadapkan pada dua pilihan yakni melanjutkan pekerjaan atau mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 20 persen. Dari total 140 orang personil, nilai anggaran yang ada sebenarnya hanya cukup untuk menggaji sekitar 120 orang sesuai standar.

Namun, perusahaan memutuskan tetap mempertahankan seluruh pekerja demi menjaga kualitas pelayanan, meski konsekuensinya harus melakukan penyesuaian yang tidak tertulis secara rinci dalam kontrak.

Hal lain mengenai nasib para outsourcing RSUP Kandou Manado itu adalah berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS Kemenkes RI. Namun manajemen menegaskan bahwa soal pengangkatan itu pihaknya tidak memiliki hak, karena semuanya diatur oleh pihak Kementerian.

“Memang mereka sebelumnya merupakan Honorer. Namun saat ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk menghapus honorer, kemudian bisa diangkat menjadi CPNS tapi harus melalui mekanisme seleksi. Tetapi ada beberapa yang tidak lulus karena faktor nilai hasil tes tak sesuai standar,” ujar Erwin.

Sehingga, menurutnya, ketika itu pihak manajemen mengalihkan mereka untuk menjadi tenaga outsourcing sambil menunggu proses jika nantinya penerimaan CPNS di Kemenkes. Tujuan lain adalah agar mereka tetap memperoleh nafkah meski sudah bukan lagi status honorer melainkan outsourcing.

Erwin menjelaskan, Kemenkes RI telah menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

Semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB,

Dirjen Kesehatan Lanjutan (Kesla) Kemenkes RI Azhar Jaya, sebut Erwin, telah membantah soal beredarnya surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Di mana dalam surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Dirjen Kesla telah menegaskan, adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut. Karena dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

“Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan,” ujar Erwin mengutip Dirien Kesla. (*)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Puluhan warga Kelurahan Malendeng Kota Manado mendapat edukasi tentang bahaya pengawet dan pewarna yang dilarang ditambahkan dalam makanan serta dilatih deteksi kandungan pengawet dan pewarna.

Kegiatan yang diadakan di rumah salah satu warga di lingkungan 1, baru – baru tersebut diselenggarakan Tim Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas) Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Masyarakat (Poltekkes) Kemenkes Manado yang diketuai Evelina M. Nahor dengan anggota Yos Banne dan Elvie R. Rindengan serta beberapa mahasiswa.

Hadir dalam kegiatan pengabmas yang merupakan perwujudan dari tri dharma perguruan tinggi ini adalah Lurah Malendeng Sidik Moha, Ketua PKK Malendeng Meidy Katili serta ibu-ibu TP PKK dan masyarakat setempat.

Penggunaan pengawet dan pewarna makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama bahan yang dilarang ditambahkan dalam pangan, dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

“Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan dukungan terhadap keamanan pangan, maka tim dosen dan mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Manado melakukan kegiatan pengabmas ini,” ujar Nahor kepada Meimonews.com.

Lurah Melendeng dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan serta terimakasih kepada Tim Pengabmas Jurusan Farmasi Poltekkes Manado yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi masyarakat Kelurahan Malendeng untuk mendapatkan pengetahuan dan pelatihan.

Kegiatan ini, menurut Lurah, sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat, khususnya terkait keamanan pangan, sehingga masyarakat lebih selektif dan bijaksana dalam memilih makanan yang aman dengan bahan tambahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengabmas diawali dengan pemberian edukasi kepada ibu – ibu TP PKK dan masyarakat tentang bahaya pengawet dan pewarna yang dilarang ditambahkan dalam makanan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, sehingga masyarakat bisa menggunakan pengawet ataupun pewarna alami yang lebih aman untuk dikonsumsi.

Selanjutnya ibu – ibu TP PKK dan masyarakat dilatih dan didampingi bagaimana cara deteksi sederhana pengawet yang dilarang yaitu formalin pada sampel mie dan tahu, dan pewarna yang dilarang yaitu phodamin B pada ikan cakalang dan methanyl yellow pada kerupuk.

Dengan adanya edukasi ini masyarakat memahami pengawet dan pewarna pangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan bisa memanfaatkan pengawet alami seperti garam, gula dan lemon, dan pewarna alami seperti kunyit, pandan, kulit jeruk, wortel, kulit buah naga dan ubi jalar ungu, yang lebih aman bagi kesehatan dan mudah didapat dari alam sekitar. (lex)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim dosen dan mahasiswa Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Masyarakat (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Manado yang dipimpin Jovie Mien Dumanauw bersama anggota Juliet Tangka dan Nurningsih Suleman serta beberapa mahasiswa mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pengabmas) di Balai Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, pekan lalu.

Kegiatan pengabmas ini terkait dengan mendeteksi penyakit tidak menular (PTM) dengan melakukan skrining kebugaran dan edukasi pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif untuk pengobatan

Kegiatan yang merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi ini melibatkan pemerintah, pengurus TP PKK serta masyarakat setempat.

Fokus utama kegiatan adalah skrining penyakit tidak menular bagi masyarakat Desa Maumbi, pelatihan bagi pengurus dan kader PKK agar mampu melaksanakan skrining kebugaran untuk deteksi PTM dan edukasi pemanfaatan tanaman obat.

Dalam kegiatan ini, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar perut, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat.

Selain itu, Tim Pengabmas melaksanakan edukasi tentang pemanfaatan tanaman obat untuk penyakit tidak menular.

Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh pemerintah dan masyarakat yang hadir. Banyak warga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan mereka sehingga dapat menjaga atau meningkatkkan pola hidup sehat.

Dumanauw menjelaskan, pemeriksaan dini untuk mendeteksi penyakit menular sangat penting dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh agar kualitas hidup masyarakat dapat diertahankan atau ditingkatkan.

“Harapan kami, kiranya pengurus melalui Kader TP PKK agar makin giat melakukan pemeriksaan terhadap parameter-parameter kebugaran tubuh dengan peralatan yang pemeriksaan yang selanjutnya menjadi aset desa,” ujarnya.

Hukum Tua Desa Maumbi Yan Abraham Enoch sangat mengapresiasi atas pelaksanaan program ini. “Kami sangat berterima kasih kepada tim dosen dan mahasiswa yang sudah datang melakukan pengabdian di Desa Maumbi. Program seperti ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat untuk dapat menjaga hidup tetap sehat dengan melakukan kontrol kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Tim Pengabmas menyerahkan peralatan untuk skrining kebugaran berupa timbangan badan, pengukur tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, alat pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat dan peralatan penunjang pemeriksaan lainnya.

Penyerahan alat-alat pemeriksaan kebugaran ini dilakukan untuk memperlengkapi Pengurus TP PKK dan kader PKK agar dapat melakukan pemeriksaan bagi masyarakat. (lex)

Beritaoleh SebarTweet