Meimo News

Meimonews.com – Polresta Manado gelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di wilayah Kota Manado di halaman Polresta Manado, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadapi situasi darurat bencana.

BPBD Manado, menurut Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Donald Sambuaga kepada Meimonews.com, usai upacara, mengerahkan 15 personil dalam kegiatan ini,

Apel gelar pasukan tersebut dihadiri Wakil Walikota Manado Richard Sualang, Kapolresta Manado Kombes Pol. Irham Halid, Wakapolresta Manado AKBP Eko Sisbiantoro, Danpos Basarnas Manado Berty DY Kowaas, Kadis Perhubungan Kota Manado Jefry Worang, Kepala Pelaksana BPBD Manado Donald Sambuaga, perwakilan Pengadilan Negeri Manado Adi Nugraha, serta unsur Forkopimda Kota Manado lainnya.

Dalam amanat Kapolda Sulawesi Utara Irien Pol. Yudo Hermanto yang dibacakan Kapolresta Manado dijelaskan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana alam.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi wujud nyata kesiapan seluruh pihak dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana alam.

Mengingat Kota Manado memiliki sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami bencana, khususnya banjir dan tanah longsor, diperlukan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta sinergi dan koordinasi yang baik antarlembaga. (elka)

Meimonews.com – Direktorat Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmakes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengadakan pameran Health Innovation Festival (Haifest) di Balai Kartini Jakarta Pusat, Minggu-Selasa (15-17/11/2026).

RSUP Kandou turut ambil bagian pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono di dampingi Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Farmalkes Kemenkes RI ini diikuti RSUP Kandou.

Haifest 2026 diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kemenkes di seluruh Indonesia. Pameran ini menjadi ajang bagi masing-masing UPT untuk memperkenalkan berbagai inovasi serta mempromosikan layanan unggulan yang dimiliki kepada masyarakat.

Selain pameran layanan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk edukasi dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

RSUP Kandou Manado sendiri memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkenalkan berbagai layanan unggulan rumah sakit sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis yang disiapkan selama pelaksanaan Haifest.

Keikutsertaan RSUP Kandou dalam kegiatan berskala nasional ini menjadi bagian dari upaya memperluas informasi mengenai kemampuan dan pengembangan layanan rumah sakit, sekaligus menunjukkan peran rumah sakit pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Direktur Utama RSUP Kandou Starry Homenta Rampengan, yang hadir pada acara pembukaan menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes RI khususnya Direktorat Farmalkes, yang telah menyelenggarakan Haifest 2026 sebagai wadah bagi seluruh UPT untuk memperkenalkan inovasi dan layanan unggulan kepada masyarakat.

Bagi Dirut, kegiatan ini sangat positif karena memberikan kesempatan kepada setiap rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan kemampuan, inovasi, serta berbagai layanan yang dikembangkan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI atas penyelenggaraan kegiatan ini. Haifest menjadi ruang yang baik bagi seluruh UPT untuk memperkenalkan layanan unggulan sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. RSUP Kandou tentu menyambut baik kegiatan ini dengan turut menghadirkan promosi layanan serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung,” ujarnya.

Dirut berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat semakin mengenal berbagai fasilitas, inovasi, dan layanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit pemerintah. (Fer)

Meimonews.com – Administrasi harus menjadi solusi, bukan sumber masalah. Hal ini menggambarkan pentingnya perubahan orientasi pelayanan kepegawaian, dari sekadar memeriksa kelengkapan berkas menjadi membantu dosen menyelesaikan hambatan pengusulan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 (Bidang Keuangan dan Umum) Unsrat Roike Iwan Montolali ketika membuka kegiatan Pendampingan Percepatan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor/Guru Besar di Lantai 4 Gedung Rektorat Unsrat, Senin (16/11/2026).

Persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi dosen yang telah memenuhi persyaratan akademik. “Dosen yang produktif meneliti dan menghasilkan publikasi ilmiah harus memperoleh dukungan pelayanan administrasi yang memadai,” ujarnya.

Pembenahanan data, menurutnya, mencakup pemutakhiran riwayat pendidikan, jabatan akademik, kinerja dosen, angka kredit, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam proses kenaikan jabatan.

“Ketepatan data menjadi semakin penting karena proses pengusulan dan penilaian jabatan akademik dosen kini dilakukan secara elektronik melalui SISTER,” ujarnya.

Ditegaskan, kemajuan universitas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama dosen. Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai harus diimbangi dengan tenaga akademik yang unggul, produktif, dan memiliki reputasi keilmuan.

“Karena itu, peningkatan jumlah Lektor Kepala dan Profesor tidak semestinya hanya dipandang sebagai pencapaian individual dosen, tetapi juga bagian dari strategi penguatan mutu perguruan tinggi,” ujarnya.

Unsrat, menurutnya, mendorong percepatan kenaikan jabatan akademik dosen menuju jenjang Lektor Kepala dan Profesor atau Guru Besar. Upaya tersebut diarahkan melalui pembenahan administrasi akademik, penguatan kapasitas penelitian, peningkatan kualitas publikasi ilmiah, serta pendampingan dosen dalam memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.

Oleh karenanya, Unsrat menempatkan pengembangan karier dosen sebagai salah satu investasi strategis universitas.

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini menghadirkan dua narasumber dari Universitas Hasanuddin (Uhas) Makassar yakni Kepala Seksi Data dan Informasi Kepegawaian Amra dan Wakil Ketua Bidang Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dahlang T.

Kehadiran kedua narasumber dimaksudkan untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan data dosen dalam sistem SISTER dan strategi pengembangan karier akademik melalui penelitian, publikasi, serta penguatan kapasitas institusi.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketepatan dan kelengkapan data dosen dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTER.

Sistem yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya dosen, termasuk proses pengusulan kenaikan jabatan akademik. (FA)

Meimonews.com – Hari Kesehatan Nasional Tahun 2026 menjadi momen yang membahagiakan bagi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou).

Hal itu terlihat ketika Dirut RSUP Kandou dipanggil menuju podium untuk menerima penghargaan yang diselenggarakan di lingkungan Ditien Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang diadakan di Balai Kartini Jakarta, ……

“Rumah Sakit Umum Pusat Kandou menerima penghargaan sebagai Rumah Sakit Terbaik dalam kepatuhan proses pengadaan alat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI,” ujar Manager Hukum dan Humas RSUP Kandou Erwin Gidion Kristanto kepada Meimonews.com di Gedung Rektorat Unsrat, Senin (16/11/2026).

Di sela kegiatan Pendampingan Percepatan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor/Guru Besar yang diikutinya, Erwin menambahkan, penerimaan penghargaan tersebut diterima Dirut, Senin (16/11/2026) pagi ini. (Fer)

Meimonews.com – Sosialisasi zonasi, ketentuan pemnafaatan dan perizinan di kawasan konservasi di perairan di Laut Sulawesi adalah untuk menguatkan komitmen bersama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Sulawesi.

Penjelasan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelaitan (FPIK) Unsrat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Dekan 1 Daisy Monica Makapedua pada acara pembukaan Sosialisasi Zonasi, Ketentuan Pemanfaatan dan Perizinan di Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi yang diadakan di auditorium fakultas, pekan lalu.

Diungkapkan, sebagaimana diketahui bersama, Laut Sulawesi merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terpenting di dunia. Terletak di kawasan Coral Triangle, laut ini menjadi koridor biologis penting bagi migrasi megafauna laut, tempat bertelurnya berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, serta rumah bagi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang sangat kaya.

“Namun, di balik kekayaan ekologis yang luar biasa tersebut, Bentang Laut Sulawesi dihadapkan pada berbagai tantangan nyata: dampak perubahan iklim global, ancaman kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan (destructive & illegal fishing), serta dinamika tata kelola perairan lintas wilayah,” tandasnya.

Dalam konteks inilah, sebutnya, keberadaan dan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menjadi instrumen benteng pertahanan utama untuk menjaga ketahanan ekosistem sekaligus menjamin kedaulatan pangan kelautan kita.

Menurutnya, sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, memandang bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Laut Sulawesi harus ditopang oleh empat pilar utama.

Pertama, Pengelolaan Berbasis Riset Ilmiah (Science-Based Management). Kebijakan penetapan zona konservasi dan rencana pengelolaannya tidak boleh berbasis asumsi, melainkan harus dilandasi oleh data empiris yang kuat.

FPIK berkomitmen menyediakan riset-riset unggulan mengenai kondisi stok ikan, pemetaan habitat kritis, keanekaragaman hayati, hingga daya dukung kawasan.

Kedua, Konservasi Inklusif Berbasis Masyarakat (Community-Based Conservation). Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional adalah garda terdepan penjaga laut.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak boleh meminggirkan peran mereka, melainkan harus mengintegrasikan kearifan lokal (local wisdom) serta memberikan kepastian penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihoods).

Ketiga, Sinergi Multi-Pihak (Quadruple Helix Collaboration). Tantangan di Laut Sulawesi membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara padu. Sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah pusat/daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta menjadi kunci agar pengelolaan kawasan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Keempat, Pengembangan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi. FPIK terus mencetak lulusan dan peneliti muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kelautan, seperti penggunaan sistem pemantauan satelit, teknologi e-DNA, serta analisis spasial kelautan untuk efisiensi pengawasan dan evaluasi kawasan konservasi.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap lahir rekomendasi strategis, gagasan inovatif, serta aksi kolaboratif yang konkrit. Kita ingin memastikan bahwa status kawasan konservasi di Laut Sulawesi tidak sekedar ada di atas kertas, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” sebutnya.

Dikemukakan, momentum yang baik pada pertemuan ini, kiranya dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk melaksanakan penelitian bersama dalam program konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Usai sambutan Dekan FPIK Unsrat dan Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, peserta pemaparan materi dari Direktur Ekosistem KKP dan Kepala Bidang PRL-PSDKP Dinas KP Sulut, yang dilanjutkan dengan diskusi panel. (AF)

Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrey Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang terus mendukung Gerakan Indonesia ASRi.

Itu terlihat ketika tim Pemkot Manado, di antaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dikerahkan untuk bersama dengan Pemprov Sulut, Polda Sulut dan Polresta Manado melakukan bersih-bersih daerah aliran sungai (DAS) Tondano, Jumat (13/11/2026).

Sejumlah personil BPBD Kota Manado yang dipimpin Kepala Pelaksana Donald Sambuaga dikerahkan bertugas di sejumlah lokasi DAS Tondano guna mendukung program Pemerintah Pusat Gerakan Indonesia ASRI.

Kegiatan ini turut diikuti antara lain Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudo Hermanto, Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay, Walikota Manado Andrei Angouw dan Kapolresta Manado Kombes Pol. Irham Halid. (elka)

Meimonews.com – Sebanyak 100-an peserta yang adalah kelompok nelayan, kelompok ibu-ibu nelayan pengelola hasil panen, dan kelompok nelayan tangkap serta kelompok survey Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diadakan di Kantor Lurah Tandurusa Kota Bitung, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat memperingati Dies Natalis ke-61 FPIK Unsrat yang diketuai Medy Ompi ini bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bitung.

PKM yang mengangkat tema Membangun masyarakat pesisir cerdas, produktif dan berkelanjutan melalui konservasi laut, inovasi perikanan, dan penguatan Kampung Nelayan Merah Putih ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Dekan 1 Daisy Monica Makapedua (mewakili Dekan FPIK Unsrat Ockstan Jurike Kalesaran).

Turut hadir dalam kegiatan PKM dengan Koordinator Lusia Manu ini, selain tim dari FPIK Unsrat adalah tim dari DKP Bitung yakni Kabid Penangkapan; Kabid Pengolahan, Kabid Budidaya, serta pegawai dinas.

Ada tiga pemateri yang ditampilkan pada PKM ini. Pertama, Rene Charles Kepel yang membawakan materi Koservasi Laut Selat Lembeh dan Sekitarnya. Kedua, Hefry Dien yang membawakan Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ketiga, Ellen Loho yang membawakan materi Pengelolaan Hasil Panen.

PKM ini terlihat menarik karena diwarnai dengan peragaan dan diskusi. (FA)

Meimonews.com – Dedikasi perjalanan panjang pengabdian bagi RSUP Kandou dari 6 (enam) dokter senior mendapat apresiasi dari pimpinan rumah sakit.

Di momen peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang diadakan tanggal 12 November 2026 di kompleks rumah sakit, keenam dokter senior tersebut mendapat penghargaan yang diserahkan Dirut RSUP Kandou Starry Homenta Rampengan.

Mendampingi Dirut pada acara tersebut adalah Direktur Layanan Operasional Erwin Sondang Siagian, Direktur Medik dan Keperawatan Wega Sukanto, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Yune Laukati, serta Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi para dokter yang selama puluhan tahun telah mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan RSUP Kandou, bahkan hingga memasuki masa pensiun.

Sejumlah dokter senior tersebut masih terus memberikan kontribusi dan mengabdikan keahliannya di RSUP Kandou meskipun telah memasuki purna bakti.

Enam dokter senior yang menerima penghargaan tersebut adalah Karel Pandelaki, Eddy Joseph, Max Frans Josef Mantik, Ansye Wuwungan, Tonny Homenta Rampengan, dan Edward Jim.

Penyerahan penghargaan ini menjadi bentuk penghormatan institusi kepada para dokter senior yang telah memberikan sumbangsih besar bagi perjalanan dan perkembangan RSUP Kandou.

Pengalaman, keahlian, serta keteladanan mereka merupakan bagian penting dari sejarah pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Utara ini.

Dirut bersama jajaran Dewan Direksi menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan para dokter senior tersebut.

Dedikasi mereka diharapkan menjadi teladan bagi generasi dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini melanjutkan pelayanan di RSUP Kandou.

Melalui penghargaan ini, RSUP Kandou tidak hanya memberikan pengakuan atas masa pengabdian, tetapi juga menghormati warisan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ketulusan pelayanan yang telah ditorehkan para dokter senior bagi rumah sakit dan masyarakat. (Fer)

Meimonews.com – Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB Gabsi) Periode 2026–2030 dilantik Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman, Kamis (12/11/2026).

Pelantikan PB Gabsi untuk masa bakti empat tahun ke depan hasil Konggres Gabsi yang diselenggarakan di Sulawesi Barat, Minggu-Senin (20-21/9/2026) ini dilaksanakan secara luring (dihadiri secara langsung) di Lantai 12 Gedung KONI Pusat, Senayan Jakarta, dan yang mengikuti melalui zoom meeting.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB Gabsi Komjen Purn. Verdianto I Bitticaca menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan atau seremoni organisasi. Lebih dari itu, pelantikan merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa olahraga bridge Indonesia menuju tata kelola yang lebih baik, pembinaan yang lebih terarah, dan prestasi yang semakin membanggakan.

Diingatkan, bridge merupakan olahraga yang mengandalkan kecerdasan, strategi, ketelitian, disiplin, kejujuran, serta kemampuan bekerja sama. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus tercermin pula dalam cara organisasi dikelola.

“Untuk itu, kepengurusan PB Gabsi 2026–2030 menetapkan lima arah pembenahan utama,” ujarnya.

Pertama, Reformasi tata kelola organisasi. Membangun organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta mampu bekerja efektif mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kedua, Penguatan sistem teknik dan prestasi. Pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang, terukur, dan berkelanjutan. Kualitas pelatih, wasit, sistem kompetisi, serta proses identifikasi dan pengembangan atlet berbakat harus terus ditingkatkan.

Ketiga, Transformasi digital. PB Gabsi berencana membangun sistem informasi bridge nasional yang terintegrasi, mencakup data anggota, klub, daerah, kompetisi, Master Point, hingga sistem pemeringkatan nasional.

Keempat, Penguatan pendidikan dan regenerasi. Bridge harus semakin dikenal dan berkembang di sekolah, perguruan tinggi, serta lingkungan masyarakat. Generasi muda harus memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai olahraga ini.

Kelima, Penguatan kemandirian dan kemitraan. Pengembangan bridge tidak bisa hanya bergantung pada organisasi. Diperlukan kemitraan dengan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan olahraga bridge.

Ketua Umum PB Gabsi juga menegaskan, keberhasilan kepengurusan tidak ditentukan oleh banyaknya jabatan atau nama yang tercantum dalam struktur organisasi, melainkan oleh kerja nyata, hasil yang terukur, dan manfaat yang dirasakan seluruh insan bridge Indonesia.

Ia mengajak seluruh pengurus untuk mengesampingkan perbedaan, meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok, serta menempatkan kepentingan organisasi dan kemajuan bridge Indonesia di atas segalanya.

Jabatan, menurutnya, adalah amanah, bukan fasilitas. Setiap bidang dan komite harus memiliki program kerja, target, indikator keberhasilan, serta laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Satu hal yang juga ditekankan adalah keinginan untuk membangun organisasi yang bekerja berdasarkan sistem, bukan bergantung pada individu.

PB Gabsi pun membuka ruang komunikasi dan kolaborasi seluas-luasnya kepada seluruh Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, klub, atlet, pelatih, wasit, dan komunitas bridge di seluruh Indonesia.

Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap program yang dipaparkan Ketua Umum PB Gabsi, khususnya mengenai pembenahan tata kelola organisasi.

Menurutnya, tata kelola organisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi olahraga. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, program pembinaan dan peningkatan prestasi akan sulit berjalan secara optimal.

Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap gagasan sosialisasi dan pemasalan olahraga bridge. Diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan bridge relatif jarang terdengar di tengah masyarakat. Karena itu, ia menyambut baik rencana PB Gabsi untuk kembali memperkenalkan dan memasyarakatkan bridge secara lebih luas.

Hal lain yang menjadi sorotan Ketua Umum KONI adalah sejarah prestasi bridge Indonesia di tingkat internasional. Dingingatkan, pada masa lampau, bridge pernah menjadi salah satu cabang olahraga yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.

Ia berharap kejayaan tersebut dapat kembali diraih oleh PB Gabsi periode 2026–2030.

Pelantikan ini, menurut Ketua Bidang Humas, Bidang Luar Negeri dan Publikasi PB Gabsi Bert Toar Polii kepada Meimonews.com via WhathApp, menjadi momentum penting bagi keluarga besar bridge Indonesia untuk memulai babak baru.

Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan. Pembenahan organisasi, peningkatan kualitas kompetisi, regenerasi atlet, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan basis pemain harus berjalan secara bersamaan.

Namun, ada satu pesan yang patut menjadi pegangan seluruh insan bridge Indonesia: organisasi ini adalah rumah bersama.

“Keberhasilan PB Gabsi tidak mungkin hanya ditentukan oleh Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat. Dukungan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, klub, atlet, pelatih, wasit, sponsor, serta seluruh komunitas bridge sangat dibutuhkan,” sebutnya.

Harapan Ketua Umum KONI agar bridge kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional tentu bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi untuk mencapainya, diperlukan sistem pembinaan yang konsisten, kompetisi yang berkualitas, regenerasi yang terencana, dan persatuan seluruh insan bridge.

Dijelaskan, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PB Gabsi dalam sambutannya, periode 2026–2030 harus menjadi momentum pembaruan organisasi, penguatan pembinaan, dan peningkatan prestasi.

“Itulah tekad yang diusung kepengurusan PB Gabsi masa bakti 2026–2030,” tandas pengurus dan pemain bridge yang akrab disebut Tukang Bridge ini.

PB Gabsi masa bakti 2026-2030 terdiri dari Pelindung, Pembina, Penasehat, Pengurus Harian, Bidang-bidang, Komite-komite dan Tim Sekretariat.

Untuk Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dengan 3 Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Jaury Oktavianus Sakung dengan 3 Wakil Sekretaris Jenderal, serta Bendahara Umum Budi Darmawan dan seorang Wakil Bendahara Umum. (lk)

Meimonews.com – Kapolresta Manado Kombes Pol. Irham Halid mengingatkan hal penting kepada calon tenaga kerja (naker) yang akan berangkat dan bekerja di Jepang.

Hal penting itu disampaikan Kapolresta Manado ketika memberikan sambutan pada acara Penutupan Pelatihan Program Kelas Bahasa dan Budaya Jepang di LPK/BUJP Cahaya Matahari Pandu Kota Manado, Kamis (12/11/2026).

“Ketika berangkat dan bekerja di Jepang tunjukan hal yang baik seperti etos kerja dan disiplin kepada user atau mitra kerja di Jepang yang akan mempekerjakan,” ujarnya.

Kepada peserta pelatihan Kapolresta berterima kasih karena telah mengikuti kegiatan pelatihan yang bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai dilaksanakan selama 6 (enam bulan).

Kapolresta lantas menjelaskan beberapa program kepolisian khususnya Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Polresta Manado, sebut Kapolresta, akan bekerjasama dengan pemerintah Kota Manado dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) / Balai Latihan Kerja (BLK) / Badan Usaha Jasa Pengamaan (BUJP) untuk melaksanakan pelatihan tenaga Pengamanan Satpam.

Selain itu, bekerjasama dengan pelaku usaha yang nantinnya setelah diberikan pelatihan para peserta pelatihan dapat dipekerjakan di perusahan/ pelaku usaha nantinya.

Program Kelas Bahasa dan Budaya Jepang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado lewat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Manado pimpinan Fadly Kasim (Kadis) selama enam bulan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) / Balai Latihan Kerja (BLK) / Badan Usaha Jasa Pengamaan (BUJP) Cahaya Matahari, Pandu Kota Manado.

Hadir pada acara penutupan, selain Kapolresta Manado, antara lain adalah Kadisnaker Kota Manado. Kasat Binmas Polresta Manado AKP Sonny Soputan, dan Kapolsek Bunaken Iptu Nurhanny Montolalu. (AF)