(Oleh : Dr. Paulus Januar)

Meimonews.com – Kelainan refraksi (refractive error) merupakan gangguan penglihatan yang paling banyak dialami. Diperkirakan, lebih dari setengah penduduk dunia menderita kelainan refraksi.

Secara global, kelainan refraksi menyebabkan sekitar seperlima dari seluruh kasus kebutaan. Kelainan refraksi merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak.

Kelainan refraksi yang terbanyak adalah miopia (rabun jauh). Selain itu, terdapat pula hipermetropia (rabun dekat), astigmatisme (mata silindris), presbiopia (rabun dekat usia lanjut).

Miopia atau rabun jauh adalah gangguan tidak dapat melihat obyek yang jauh dengan jelas. Hipermetropia atau rabun dekat adalah gangguan tidak dapat melihat obyek yang dekat dengan jelas.
Astigmatisme atau mata silindris adalah gangguan penglihatan menjadi buram ataupun mengalami distorsi dalam melihat obyek yang dekat maupun jauh.

Presbiopia atau rabun dekat usia lanjut adalah gangguan pada daya akomodasi lensa mata yang berkurang, umumnya pada usia di atas 40 tahun, hingga kemampuan melihat dekat serta membaca berkurang.

Mengatasi kelainan refraksi umumnya dengan mengenakan kacamata koreksi.  Selain itu dapat dengan menggunakan lensa kontak. Kemudian, dapat pula dilakukan bedah retraktif seperti LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) maupun dapat dilakukan dengan menanamkan lensa intraokular di mata.

Berdasarkan World Report on Vision, diperkirakan di seluruh dunia terdapat 4,7 miliar orang yang mengalami kelainan refraksi dan memerlukan tindakan koreksi. Namun, ternyata, dari mereka yang mengalami kelainan refraksi, 2,7 miliar di antaranya tidak dikoreksi dan sebagian besar merupakan penduduk negara berkembang.

SPECS 2030 : Mengatasi Kelainan Refraksi dan Mengupayakan Asesibilitas Kacamata Koreksi
Pada 14 Mei 2024 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan SPECS 2030 initiative. SPECS 2030 merupakan inisiatif agar setiap orang yang membutuhkan perawatan kelainan refraksi mendapatkan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas, terjangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya SPECS 2030 diharapkan dapat dicapai target global yakni pada tahun 2030 terdapat peningkatan cakupan efektif pelayanan kelainan refraksi sebesar 40 persen. Target tersebut ditetapkan pada Pertemuan Kesehatan Dunia (World Health Assembly) di tahun 2021.

SPECS 2023 dikonotasikan pada singkatan dari spectacles yang dalam bahasa Inggris berarti kacamata. Selanjutnya, program utama yang dilaksanakan dirumuskan sebagai SPECS yang merupakan akronim dari :pertama, Services : pengembangan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata, terutama untuk mengatasi kelainan refraksi; Kedua, Personnel : pengembangan kapasitas tenaga kesehatan mata.

Ketiga, Education : meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mata; Keempat, Cost. mengatasi pembiayaan kacamata dan pelayanan kesehatan mata; Kelima, Surveilance: meningkatkan pengumpulan data dan penelitian

Selama ini, terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan mata untuk mengatasi kelainan refraksi yang tidak dapat terpenuhi. Padahal terdapat cara yang tidak terlalu sulit dan relatif tidak berbiaya tinggi untuk mengatasinya yaitu dengan mengadakan kacamata untuk mengkoreksi kelainan refraksi.

SPECS 2023 terutama ditujukan agar mereka yang mengalami kelainan refraksi dan tidak dikoreksi dapat memperoleh kacamata. Dalam rangka mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi dalam tingkat global hingga dapat terlaksana peningkatan yang signifikan dalam cakupan pelayanan kesehatan mata untuk mengatasi kelainan refraksi.

Dengan SPECS 2030 diharapkan dapat menunjang upaya agar setiap orang akan memiliki penglihatan yang baik. Dengan penglihatan yang baik maka dapat mengaktualisasikan potensi diri untuk kehidupan yang lebih baik.

Penanggulangan Kelainan Refraksi di Indonesia
Program penanggulangan kelainan refraksi di Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017-2030 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peta jalan tersebut merupakan rencana kerja penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia untuk kurun waktu 2017-2030.

Pelaksanaan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017-2030 terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan  (BPJS Kesehatan).

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah tersedianya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas untuk seluruh masyarakat lndonesia yang membutuhkan tanpa adanya hambatan ekonomi sehingga setiap orang di Indonesia mempunyai penglihatan optimal dan dapat sepenuhnya mengembangkan potensi diri.

Berdasarkan Peta Jalan tersebut penanggulangan gangguan penglihatan di lndonesia dibagi menjadi dua. Pertama, mengatasi gangguan penglihatan akibat katarak yang merupakan penyebab terbesar terjadinya kebutaan. Kedua, mengatasi gangguan penglihatan bukan akibat katarak seperti kelainan refraksi, retinopati diabetikum, glaukoma, retinopati prematuritas, dan low vision. Khusus untuk kelainan refraksi prioritasnya adalah menjamin terkoreksinya penglihatan anak usia sekolah yang mengalami kelainan refraksi.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang diselenggarakan Kementerian kesehatan pada tahun 2023, hasilnya menunjukkan disabilitas atau ketidakmampuan penglihatan dialami 0,6 persen penduduk. Sedangkan 11,7 persen penduduk menggunakan alat bantu penglihatan  kacamata, lensa kontak, dan lensa tanam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/2020, mengenai penanggulangan gangguan penglihatan ditetapkan target pada tahun 2030 tercapai penurunan prevalensi gangguan penglihatan sebesar 25 persen dari prevalensi di tahun 2017. (Penulis adalah staf pengajar dan Akademi Refraksi Optisi Kartika Indra Persada Jakarta)

Oleh : Lexie Kalesaran

Meimonews com – Dalam momen-momen seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota pasti akan muncul hal-hal terkait politik identitas.

Figur-figur yang mau bacalon, baiko rame atau orang mempromosikan pasti akan memunculkan seperti identitas keluarga figur untuk dijadikan isu agar orang tertarik karena punya kedekatan baik nama keluarga (fam), asal daerah, dan lain sebagainya.

Ada yang sudah lama berkarya di luar daerah dan tidak pernah atau sangat jarang pulkam (pulang kampung) tetapi karena ada momen seperti Pilkada, berusaha cari waktu untuk datang ke daerahnya supaya bisa menarik perhatian dan kedekatan emosional (satu daerah, masih ada hubungan fam, dan lain sebagainya).

Hal itu sah-sah saja tapi hendaknya tidak sampai berlebihan karena akan tidak kondusif bagi kemajuan torang pe daerah Sulawesi Utara. Dan bisa menjadi isu tak menarik tingkat nasional/global.
Sebagai warga negara yang cerdas, mari torang sikapi hal tersebut secara bijaksana. Jangan sampai hal-hal berkaitan dengan politik identitas mengganggu kerukunan dan kebersamaan torang pe daerah (Sulut) yang telah terbina dengan baik selama ini. (penulis adalah pemerhati sosial kemasyarakatan)

Oleh :
Dr. drg. Paulus Januar

Meimonews.com – Tak disangkal lagi, Pemilu 2024 membawa implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal mendasar yang perlu ditelaah, apakah membawa perubahan yang lebih baik hingga memberi harapan akan masa depan, atau sebaliknya?

Kenyataan yang dihadapi dapat dikatakan berpotensi menumbuhkan kecemasan dalam menyongsong masa depan. Dengan demikian demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sebagaimana yang dicita-citakan bersama, maka perlu secara kritis dilakukan langkah bersama yang menjadi perjuangan bersama.

Dari Reformasi 1998 Hingga Pemilu 2024R

Reformasi 1998 mengusung tagline utama anti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan  perlu diwujudkan kebebasan, demokrasi, serta HAM (Hak Azasi Manusia). Pada awal Reformasi 1998 menunjukkan tekad yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Namun kemudian cenderung sedikit demi sedikit memudar tergerus oleh waktu, serta dilanda kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak.

Kini setelah lebih seperempat abad Reformasi 1998 menunjukkan praktik KKN marak kembali, kalau tidak mau dikatakan semakin hari cenderung semakin meningkat. Kebebasan, demokrasi, dan perwujudan HAM yang masih tersisa dari Reformasi 1998 sekarang ini juga semakin terancam.

Ironisnya pada Pemilu 2024 menunjukkan maraknya KKN serta pelemahan kebebasan, demokrasi, serta HAM, berlangsung dengan menggunakan prosedur demokrasi yang namanya pemilihan umum. Kemudian terhadap fenomena ini tenyata sangat lemah resistensi yang terjadi, malah sebaliknya terlihat kecenderungan untuk beramai-ramai memperebutkan manfaat KKN, apalagi kalau mumpung kesempatan terbuka.

Pemilu 2024 dengan gamblang menunjukkan pola pilihan mayoritas rakyat pemilih. Pertimbangan rasionalitas mengenai hal-hal seperti kebebasan, demokrasi, HAM serta anti KKN kurang menjadi prioritas. Daya tarik melalui gimmick, pencitraan, malah penggiringan opini dengan kalau perlu menggunakan disinformasi menjadi kenyataan yang dominan.

Kenyataan ini mungkin yang dapat menjelaskan mengapa pada Pemilu 2024 terdapat banyak pesohor yang mendapat limpahan suara yang cukup banyak, meski sama sekali tanpa iming-iming materi maupun jabatan, apalagi paksaan. Rakyat memilih terutama hanya karena ketenaran namanya sebagai pesohor, meski tidak diketahui sikap dan pandangan politiknya, apalagi rekam jejak politiknya. Namun inilah hasil pilihan rakyat yang harus diterima semua pihak.

Pola pemilihan yang terjadi pada Pemilu 2024 sedikit banyak menggambarkan tingkat literasi politik rakyat. Patut dpertanyakan sampai sejauh mana pemahaman masyarakat perihal sistem, proses, partisipasi, dan permasalahan politik yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih.  Belum lagi mengenai sikap kritis terhadap kehidupan politik yang berlangsung.

Saat ini, setelah 26 tahun Reformasi 1998, disadari ataupun tidak, telah hadir lapisan generasi baru yang dibesarkan setelah reformasi, atau bahkan dilahirkan setelah reformasi. Hal yang mencengangkan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan serta pengalaman dialog dengan mereka, menunjukkan bahwa generasi tersebut rupanya sulit bahkan tidak dapat memahami situasi yang represif di masa orde baru yang hendak dirombak dengan Reformasi 1998.

Dengan situasi yang relatif bebas, bahkan kerap kebebasan yang dipandang kebablasan, tidak mudah bagi generasi tersebut untuk merasakan represi yang diderita masyarakat di era Orde Baru. Dengan demikian nilai-nilai yang hendak dikembangkan dengan Reformasi 1998, seperti kebebasan, demokrasi, dan HAM, menjadi tidak mudah diinternalisasikan.

Meski tidak dapat digeneralisasi begitu saja, namun patut disadari kehadiran generasi tersebut sebagai anak zaman dari era reformasi. Agaknya perlu dilakukan studi secara lebih mendalam dan serius mengenai generasi tersebut, dan tidak hanya sekedar pooling yang lebih bertujuan untuk kepentingan elektoral pemilu belaka.

Berdasarkan pemahaman tentang situasi serta juga hasil dari exit pool pada Pemilu 2024, secara garis besar dapatlah ditelaah pola pemilihan yang berlangsung. Memang yang akan dikemukakan di sini masih perlu didiskusikan, malah diperdebatkan lebih lanjut.

Terdapat pemilih yang menghendaki perubahan dari status quo yang ada sekarang, meski cenderung masih dalam bentuk daftar keinginan dan belum dijabarkan secara cukup rinci. Terdapat pula keinginan penerusan pola yang selama ini terdapat.

Namun yang terbesar adalah arus pragmatisme dalam memandang kekuasaan maupun kesejahteraan, terutama berdasarkan fenomena yang selama ini terdapat. Bahkan di kalangan generasi yang lebih baru dapat dikatakan terjadi semacam keinginan untuk akselerasi pragmatisme secara instan dan melalui jalan pintas.

Kemudian arus besar tersebut disertai pula dengan mereka yang pernah mendapatkan manfaat dari era Orde Baru, serta kemudian karena kurangnya pemahaman terutama dari generasi baru mengenai nilai-nilai yang harus diperjuangan maka relatif tidak terjadi resistensi yang signifikan.

Berdasarkan arus besar yang digambarkan pada pola pemilihan pada Pemilu 2024, maka sulit peluangnya untuk memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi dengan adanya kecurangan pada Pemilu 2024 sebagaimana yang banyak dituduhkan.

Selanjutnya bila kecurangan Pemilu 2024 dilegalkan, maka landasan etika universal bahkan hukum sekalipun cenderung ditempatkan di bawah kepentingan kekuasaan. Hingga apabila Pemilu 2024 dilakukan secara curang, maka kebebasan, demokrasi, dan HAM akan terancam eksistensinya, dan kesewenang-wenangan akan semakin merajalela.

Dari uraian tersebut di atas, bila demikian, maka patut dipertanyakan apakah gambaran situasi tersebut akan memberikan prediksi yang cerah bagi masa depan ? Ataukah sebaliknya akan menimbulkan kecemasan akan masa depan ?

Penyadaran Masyarakat

Kemungkinan pelemahan pelaksanaan kebebasan, demokrasi, serta HAM pada gilirannya akan membuka peluang terjadinya penyelewengan terutama dalam bentuk KKN.  Dapat dikatakan terjadi kesenjangan mengenai pemahaman serta kesadaran mengenai hal ini. Apabila hal ini tidak diatasi akan memberikan gambaran yang suram mengenai masa depan Indonesia.

Penyadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur yang harus menjadi integritas diri tampaknya kurang mendapat perhatian. Tonggak sejarah 2045 yang disebut sebagai Indonesia Emas lebih banyak menekankan pada aspek pertumbuhan sebagai raksasa ekonomi dan kemakmuran.

Tidak ditekankan bahwa Indonesia Emas juga harus diartikan pada saat tersebut rakyat Indonesia juga memiliki integritas diri yang kokoh dalam bentuk tata nilai luhur yang tertanam dalam dirinya.

Dalam hal ini diperlukan penanaman integritas yang kokoh, bukannya yang mudah goyah karena godaan kekuasaan maupun materi.

Penyadaran masyarakat tidak hanya terbatas mengenai kesadaran akan nilai-nilai luhur yang perlu diperjuangkan, namun lebih jauh lagi penyadaran untuk bersikap bila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Penyadaran masyarakat dapat dijalankan melalui pendidikan politik baik seara formal maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mutlak perlu disertai dengan keteladan dalam kehidupan nyata.

Diperlukan inovasi dalam penyadaran masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman maupun sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ini semua merupakan tantangan kita semua untuk penelaahan lebih lanjut dalam rangka perwujudannya demi harapan yang cerah menuju Indonesia yang dicita-citakan.  (Penulis adalah Dosen Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Mortopo -Beragama dan Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat)

Oleh :

Herry Frits Pinatik, Yefta Pamandungan dan Dedie Tooy

Meimonews.com – Pertanian Sulawesi Utara telah menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produksi dan keberlanjutan pangan di daerah. Dari sisi dinamika sistem dimana sistem berubah dari waktu ke waktu, maka penting sekali memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu.

Sistem dinamik menekankan pada alat, teori, dan konsep yang digunakan untuk memahami perilaku sistem yang berubah dari waktu ke waktu. Ini mencakup penggunaan model matematika, simulasi komputer, dan konsep-konsep seperti umpan balik, non-linearitas, dan kestabilan dalam menganalisis sistem.

Produksi padi Sulawesi Utara di tahun 2021 adalah 232,88 ribu ton dan meningkat di tahun 2022 menjadi 243,73 ribu ton GKG dengan luas panen 59,18 ribu ha dan 58,20 ribu ha. Artinya terjadi peningkatan produksi dan produktivitas padi di mana tahun 2021 produktivitasnya 3,935 ton per ha dan tahun 2022 produktivitas 4,187 ton per ha.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2022 mencapai 136,96 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 6,09 ribu ton (4,66 persen) dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 130,87 ribu ton.

Produksi beras menurut Kabupaten/Kota (ribu ton) dari data BPS Sulut di tahun 2022 tertinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Bolaang Mongondow Utara, Kotamobagu, dan Minahasa Selatan dengan jumlah produksi berturut-turut yakni 74,45; 19,56; 10,13; 10,39 dan 7,31.

Berbagai upaya pemerintah baik pusat, dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kelompok tani perlu diapresiasi sehingga terjadi peningkatan produktivitas khususnya produksi padi dari tahun 2021 ke 2022.

Dalam satu rangkaian sistem di daerah, unsur pemerintah sangat berperan dalam penentuan kebijakan, program seperti peningkatan infrastruktur, subsidi termasuk pupuk, benih unggul dan sarana produksi lainnya.

Dalam aspek sistem, produktivitas padi sangat tergantung pada inovasi benih unggul, teknologi pemupukan, pengolahan tanah, efisiensi sumber daya manusia, pengendalian hama dan penyakit dan tentunya kondisi awal dari tanah dan iklim.

Nah, terkait tujuan pencapaian kemandirian pangan, maka semakin komplekslah karena banyak dinamika sistem yang saling mempengaruhi, hal ini juga termasuk kebijakan pemerintah di dalamnya.

Strategi yang dimulai dari pemantauan dan prediksi produksi pangan terkait  inovasi dan teknologi perlu semakin di tingkatkan.

Dari aspek sistem dinamik, penulis melihat dengan adanya era kecerdasan buatan menjadi salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis data produksi pangan secara real-time.

Hal ini dapat membantu dalam memprediksi hasil panen, mengidentifikasi risiko penyakit tanaman, dan menilai kecukupan pasokan pangan di Sulawesi Utara.

Dengan demikian, para petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mengatasi tantangan yang muncul.

Penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida dapat di optimisasi melalui analisis data yang cermat, agar dapat memberikan rekomendasi tentang kapan dan di mana menggunakan sumber daya ini secara efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Peralatan dan model sistem dinamik dapat membantu melakukan prediksi dan optimisasi termasuk juga dalam pengelolaan praktek pertanian yang ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya secara efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan sekitarnya.

Dengan meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, diharapkan Sulawesi Utara dapat menjadi lebih mandiri secara pangan dan lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global. Akan tetapi, sistem, strategi dan program serta target luaran yang baik perlu di dukung secara integral dan sistematik.

Vibrasi positif dengan semangat kebersamaan terutama secara sosial kemasyarakatan di daerah yang saling membangun menjadi hal yang sangat penting apalagi di tengah dinamika sistem ekonomi dunia yang terus berubah dengan cepat di era Industri 4.0 yang sangat berpengaruh pada menurunnya tenaga kerja di bidang pertanian.

Namun tetaplah perlu untuk diingat, dalam segala situasi kita tetap membutuhkan pangan. Terbukti di era pandemi di tahun 2020-2022, pertanian tetap menjadi ujung tombak Indonesia dan daerah kita Sulawesi Utara.

Support benih unggul, pupuk subsidi, pewilayahan komoditi secara optimal, infrastruktur termasuk pasar dan kestabilan harga masih terus menjadi harapan petani kita ke depan.

Di sisi lain aplikasi inovasi dan teknologi budidaya, benih unggul, pupuk, pengolahan tanan, teknologi pasca panen dan keterampilan terhadap manajemen dan produksi perlu terus di tingkatkan.

Jadi, mari terus kita tingkatkan program unggulan kepada para petani kita, karena merekalah andalan bangsa dalam pembangunan pertanian dan kemandirian pangan.

Semangat para petani, semangat semua insan pertanian dan stakeholders. (Penulis adalah dosen Fakultas Pertanian Unsrat Manado)

Oleh :

RD Dismas Valens Salettia

Meimonews.com  – Di antara semua dosa besar, ada satu yang sering diabaikan, mungkin karena namanya yang seringkali tidak dapat dipahami oleh banyak orang yaitu tentang acedia.

Oleh karena itu, dalam daftar keburukan, istilah acedia seringkali diganti dengan istilah lain yang lebih umum digunakan yakni kelambanan atau kemalasan. Pada kenyataannya, kemalasan lebih merupakan akibat ketimbang sebab.

Kalau seseorang diam di tempat, lamban, acuh tak acuh, kita mengatakan bahwa ia malas. Namun, sebagaimana diajarkan oleh kebijaksanaan para bapa di padang gurun dahulu kala, sering kali akar dari kemalasan ini adalah acedia, yang dalam bahasa Yunani aslinya berarti tidak peduli.

Acedia adalah godaan yang sangat berbahaya dan tidak boleh dijadikan lelucon. Seolah-olah orang-orang yang menjadi korbannya dihancurkan oleh hasrat akan kematian : mereka merasa jijik pada segala hal; hubungan dengan Allah menjadi membosankan bagi mereka.

Bahkan perbuatan paling suci sekalipun, yang pada masa lalu menghangatkan hati mereka, kini tampak sama sekali tidak berguna bagi mereka. Seseorang mulai menyesali berlalunya waktu, dan masa muda yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Acedia/kemalasan adalah wujud keputusasaan spiritual yang membuat manusia tenggelam dalam kesedihan meratapi hidup tanpa harapan sehingga tidak lagi mau peduli pada dirinya dan pada keadaan sekitar.

Iman, yang tersiksa oleh ujian acedia, tidak kehilangan nilainya. Justru iman yang benar, iman yang sangat manusiawi, yang meskipun segala sesuatunya, meskipun kegelapan membutakannya, tetap percaya dengan rendah hati.

Iman itulah yang tetap ada di dalam hati, bagaikan bara api di bawah abu. Iman tersebut selalu ada. Dan jika salah satu dari kita menjadi korban kejahatan ini, atau godaan acedia, cobalah mencari ke dalam diri kita dan mengipasi bara api iman; begitulah cara kita terus maju. (Pastor Dismas adalah Anggota BKSAUA Minahasa dan Pastor Paroki St. Antonius De Padua Tataaran)

Oleh :

Dedie Tooy, Maya Montolalu dan Tommy Lolowang

Meimonews.com–Sulawesi Utara adalah daerah ujung utara Indonesia, dan salah satu kabupatennya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di sisi lain internasionalisasi daerah ini terus di galakkan dengan adanya penerbangan langsung dari daerah ini ke beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, China dan beberapa negara lainnya.

Perdebatan mengenai dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan menimbulkan argumen yang kuat, baik yang mendukung maupun menentang isu tersebut.

Liberalisasi perdagangan pertanian, yang meliberalisasi aturan dan regulasi perdagangan internasional dalam sektor pertanian, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi pertanian di daerah.

Liberalisasi perdagangan dapat memperluas akses pasar bagi produk pertanian daerah, berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat jika akses dimanfaatkan dengan baik.

Upaya mencapai kemandirian pangan yaitu upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dari luar, serta mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga merupakan hal yang sangat perlu di lakukan pemerintah baik pusat dan daerah .

Liberalisasi perdagangan dari sisi ekonomi membuka peluang bagi petani untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan ekspor produk pertanian ke pasar internasional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan petani.

Akan tetapi persaingan dengan produk impor yang lebih murah dapat mengancam keberlangsungan usaha pertanian lokal, terutama bagi petani kecil dan skala kecil.

Tanpa perlindungan yang memadai untuk petani lokal, produk impor yang lebih murah dapat mengancam keberlanjutan produksi lokal seperti kehilangan mata pencaharian bagi petani lokal dan meningkatkan ketergantungan pada impor makanan.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan penurunan kesejahteraan ekonomi di daerah.

Bila kita kuat akan dapat mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Sehingga petani lokal ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk mampu bersaing di pasar global agar dapat menciptakan peluang untuk diversifikasi produksi, seperti beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan atau meningkatkan nilai tambah produk mereka.

Untuk menyikapinya penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk merancang kebijakan yang memperhitungkan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan ekonomi pertanian di daerah.

Investasi infrastruktur dan teknologi perlu ditingkatkan, serta dukungan bagi petani lokal perlu semakin menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat agar dapat membantu memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko negatif dari liberalisasi perdagangan pertanian.

Dampak tarif impor sektoral bervariasi antar pulau di Indonesia, walaupun Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina, tantangan terkait volume impor, kuota, efisiensi tenaga kerja dan biaya produksi maka perlu meningkatkan efisiensi dan menetapkan tarif yang bersaing dengan daerah lainnya.

Era industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk pertanian. Penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Era industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk pertanian. Penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Program Mari Jo Bakobong sudah diterapkan oleh pemerintah Sulawesi Utara. Untuk itu, sangat perlu ditingkatkan ke depan dengan semua stakeholders agar semakin strategis menyikapi perkembangan Liberalisasi perdagangan dan industri 4.0 saat ini dengan beberapa hal.

Pertama, beberapa komoditi pertanian andalan Sulawesi Utara saat ini seperti kelapa, padi, pala, jagung, kentang, bunga-bungaan, sayuran dan buah-buahan eksotik perlu ditingkatkan produksi dan efisiensi produksinya berdasarkan kapasitas optimal wilayah komoditi (iklim dan cuaca, luasan, daya dukung lahan, sdm, sumber daya air, pasar, infrastruktur dan teknologi).

Kedua, dibuat strategi, program, capaian dan pendapatan daerah untuk pengembangan beberapa komoditi strategis yang mempunyai keunggulan komparatif.

Ketiga, ditingkatkan efisiensi tenaga kerja lokal dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, agar lebih produktif dan dapat bersaing dengan negara lain. Program pemerintah daerah dengan mengirimkan tenaga magang ke Jepang dan negara lain di bidang pertanian perlu ditingkatkan sehingga bila mereka pulang beberapa tahun ke depan akan membawa keterampilan dan teknologi ke daerah nantinya.

Keempat, ditingkatkan adopsi teknologi yang inovatif dan efisien secara biaya dalam proses produksi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mekanisasi, automatisasi dan digitalisasi proses produksi di bidang pertanian dapat membantu mengurangi ketergantungan tenaga kerja konvensional.

Kelima, peningkatan sinergitas peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal peningkatan investasi infrastruktur dan kebijakan yang mendukung produksi lokal, seperti jaringan transportasi dan akses terhadap sumber daya energi yang murah. Infrastruktur yang baik dapat membantu menurunkan biaya logistik dan produksi.

Keenam, subsidi dan insentif kepada masyarakat tani dan industri pertanian strategis untuk membantu menutup kesenjangan biaya produksi antara produksi lokal dan impor misalnya peralatan dan mekanisasi.

Upaya capaian ketahanan pangan agar masyarakat mengakses makanan yang cukup, aman, dan bergizi secara konsisten dalam aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, keamanan pangan, dan pemanfaatan makanan merupakan hal penting dan terus dilakukan pemerintah.

Hal ini akan diperkuat dengan pencapaian kemandirian pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor makanan dari luar.

Bahkan dapat mengekspor ke negara tetangga termasuk di dalamnya mengekspor pangan ke daerah tetangga merupakan kesempatan berharga di era liberalisasi ini.

Kita sudah di tengah. Mari bersama tingkatkan kebersamaan untuk pertanian lebih maju, petani semakin sejahtera dan masyarakat Indonesia semakin makmur. (Penulis adalah dosen Fakultas Pertanian Unsrat Manado)

Oleh : Agnes Pratiwi Senduk

Meimonews.com – Beberapa hari lalu, ketika bertelepon dengan seorang jurnalis senior, saya mendapatkan pengetahuan baru dari beliau. Saya belajar bagaimana seorang jurnalis sebaiknya tidak gegabah dalam mengeluarkan berita, meskipun sudah mengantongi data-data akurat. Terkadang, moralitas mesti didahulukan dibanding kebenaran.

Beliau mengajarkan, di atas kebenaran yang diberitakan, ada resiko-resiko yang tertanggung. Beliau ceritakan salah satu contoh ketika seseorang meliput skandal perselingkuhan pejabat atau hamba-hamba Tuhan. Sebagai jurnalis, berita-berita panas seperti ini tentu sangat menggiurkan sebab sudah pasti bakal diminati banyak orang. Namun, pemberitaan tentang skandal ini punya potensi untuk menghancurkan masa depan keluarga seseorang.

“Siapa tahu kan pelaku perselingkuhan dan pasangan sahnya sudah bercerita baik-baik, sudah mau ada penyelesaian masalah dengan cara damai, ehh.. begitu berita dinaikkan akhirnya mereka berkonflik lagi lalu bercerai,” ujarnya dalam percakapan telepon singkat kami.

Saya turut merefleksikan apa yang beliau utarakan sembari mendengar pengalaman-pengalamannya yang lain. Saya setuju, kebijaksanaan inilah yang sepatutnya hadir dalam jiwa seorang penulis; kebijaksanaan untuk menyaring sampai batas mana kebenaran perlu langsung diungkap dalam tulisan dan mana yang sebaiknya berhenti pada klarifikasi lisan dengan pelaku.

Sebagai seorang penulis pemula, meskipun bukan jurnalis, saya sendiri terkadang menulis hanya dengan mempertimbangkan benar-salah dan jika kemudian menyentuh ranah personal, saya tidak begitu peduli dengan keadaan individu atau kelompok yang saya tulis (catatan: saya hanya berani menulis tentang seseorang/kelompok tertentu jika punya bukti kuat tentang keterkaitan mereka dengan suatu kasus yang relevan dengan tulisan saya).

Kebijaksanaan seorang penulis pertama-tama adalah dengan melakukan penyelidikan lanjutan terhadap informasi yang hendak dimasukkan dalam tulisan. Dalam jurnalistik, hal ini diawali dengan proses verifikasi informasi. Verifikasi adalah proses menemukan kebenaran dengan melakukan konfirmasi ke pihak terkait (agar bisa mendapat informasi dari dua sisi) serta mengumpulkan data-data penunjang yang valid.

Saya ingat dulu ajaran kakek saya yang diturunkan ke orang tua saya lalu diturunkan ke saya dan kakak: Ketika menerima informasi, kita tidak boleh terburu-buru mempercayainya, meskipun yang menyampaikan adalah orang yang dekat dengan kita. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah “Apa betul begitu (kejadiannya)?”

Kakek saya menggunakan nama acara gosip artis di RCTI yang dulu sangat terkenal pada masanya, yaitu Cek & Ricek, untuk menjelaskan langkah penting yang harus dilakukan sebagai penerima informasi, sebelum kita meneruskan informasi tersebut kepada orang lain.

Cek & ricek sebenarnya berasal dari bahasa Inggris check & recheck yang bermakna melakukan pengecekan berulang kali sebelum mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Sekelas acara gosip artis saja mengedepankan jargon seperti ini. Jadi, harusnya penulis-penulis lain pun menerapkan hal ini dalam tulisannya.

Setelah proses cek & ricek selesai, penulis akan mendapatkan tiga kemungkinan jawaban, yakni informasi tersebut (1) terbukti benar, (2) terbukti tidak benar atau (3) belum jelas kebenarannya. Jika informasi tersebut sudah terbukti tidak benar, maka apabila tetap dimasukkan ke dalam tulisan, tentu isinya akan berbentuk fitnahan. Namun, jika informasinya benar, maka hal ini bisa digunakan sebagai data dalam tulisan. Sementara itu, apabila informasi tersebut belum jelas, maka penulis dapat memilih untuk mengabaikan informasi ini dan mencari bahan tulisan baru atau melakukan investigasi yang lebih dalam lagi dengan mengubah metode yang digunakan.

Saya beberapa kali menemukan penulis  melangkahi proses cek & ricek yang penting ini, entah disengaja maupun tidak. Dalam beberapa kasus, saya bahkan menyaksikan ada jurnalis yang melempar informasi “panas” yang sama sekali belum ditelusuri kebenarannya, atau malah sudah diinvesitigasi pihak berwenang dan terbukti tidak benar, tetapi toh tetap dimuat dalam berita sehingga merugikan banyak pihak. Individu, kelompok, badan usaha, atau instansi pemerintah yang terkait dalam pemberitaan seperti ini seringkali harus diperhadapkan dengan situasi sulit.

Mulai dari perundungan secara personal, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan publik, sampai usahanya ditutup, menjadi ancaman di depan mata yang kemudian bisa merembet ke hal-hal pribadi. Orang yang kehilangan pekerjaan misalnya, bisa-bisa bercerai dengan pasangannya atau diusir orang tuanya.

Pun resiko yang lebih besar lagi bisa terjadi apabila kemarahan publik dipantik melalui artikel yang tidak jelas, misalnya terjadi pemukulan terhadap orang yang berasal dari ras atau profesi yang sama dengan orang yang muncul dalam pemberitaan, meskipun orang yang dipukul tersebut tidak saling kenal dengan orang yang diberitakan.

Lebih sering lagi saya temukan penulis yang membelokkan makna dari keseluruhan hasil konfirmasi suatu informasi dengan hanya mengambil sepenggal ujaran/tulisan narasumber untuk menggiring opini pembaca. Padahal, sudah seharusnya penulis menghormati narasumber dengan tidak memotong pernyataannya sampai menghilangkan konteks yang sebenarnya.

Kasus seperti ini paling sering ditemukan ketika membaca berita (lokal maupun nasional). Saking banyaknya jenis berita yang demikian, saya sekarang lebih memilih mencari informasi dari Youtube yang bagi saya lebih bisa menyajikan konteks utuh wawancara atau pidato dan lain sebagainya dari orang dalam pemberitaan.

Pernah juga saya mengkritik pemberitaan media lokal yang melakukan investigasi, tapi tidak menyeluruh. Kasus yang diangkat waktu itu pungli di sebuah sekolah. “Investigasi” yang dilakukan hanya sebatas mencari keterangan dari orang tua (yang mengklaim anaknya dipaksa membayar uang sekolah oleh walikelas) serta konfirmasi keterangan kepala sekolah (yang menyatakan bahwa dia baru mendengar masalah tersebut dan akan melakukan investigasi lanjutan).

Bukannya menunggu hasil investigasi internal pihak sekolah atau melakukan investigasi sendiri dengan metode yang cermat, jurnalis tersebut malah langsung menjadikan keterangan dua pihak di atas sebagai berita lalu menggunakan penggalan pernyataan seorang anggota DPR (yang meminta Gubernur mencopot sang kepala sekolah) dalam judul berita yang lain sehingga timbul kesan kepala sekolah benar terlibat dalam kasus pungli.

Padahal, mungkin kasus tersebut memang benar terjadi, tapi dilakukan oknum guru tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Bayangkan resiko pemecatan dan rasa malu yang menghantui sang kepala sekolah akibat pemberitaan yang terburu-buru seperti ini, padahal dia bisa jadi tidak terlibat melakukan pungli.

Apakah bijak seorang penulis, apalagi jurnalis yang harusnya bertanggung jawab kepada kebenaran, untuk membuat tulisan seperti itu ?

Selanjutnya, kebijaksanaan terpenting yang mesti dimiliki penulis adalah saat dia telah menemukan kebenaran dan apa yang akan dilakukan dengan kebenaran tersebut. Haruskah kebenaran tersebut segera diberitakan ? Apakah kebenaran tersebut akan lebih banyak mendatangkan kebaikan atau malah kehancuran ke depannya ?

Barangkali pertanyaan-pertanyaan ini harus didahulukan di benak setiap penulis sebab tanggung jawab besar dalam mengontrol persepsi publik ada di tangan penulis.

Mungkin ada yang masih ingat kasus Sonya Depari, seorang siswi SMA asal Medan yang bersitegang di jalan dengan polwan. Siswi ini mengklaim dirinya anak seorang jenderal dan sempat melontarkan kata-kata kasar “Kutandai kau!” ke arah sang polwan yang menegurnya karena melakukan pelanggaran lalulintas. Setelah videonya viral, muncul begitu banyak lelucon netizen menggunakan kata-kata “Kutandai kau!” atau “Si Anak Jenderal” untuk mencela perbuatan Sonya.

Kasus Sonya berlangsung cukup lama dan sangat viral di mana-mana, sehingga mungkin selamanya kata-kata “Kutandai kau!” akan terus menjadi ejekan untuk dirinya. Bersamaan dengan ejekan netizen, berbagai media turut sibuk menyematkan kata-kata ejekan “Si Anak Jenderal” atau “Kutandai kau” ke dalam pemberitaan tentang Sonya.

Setelah beberapa bulan, pemberitaan tentang Sonya berangsur-angsur hilang dari sorotan publik sehingga jumlah orang yang mengetahui kasus Sonya ini tidak akan sebanding dengan jumlah orang yang mengetahui fakta menyakitkan bahwa ayah dari Sonya meninggal di tahun yang sama karena stres dengan pemberitaan yang beredar.

Kekuatan tulisan bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa membunuh dalam senyap. Dalam contoh kasus Sonya di atas, kata-kata “anak Jenderal” dan “Kutandai kau!” memang benar terucap dari mulutnya. Namun, kebenaran tersebut tidaklah bijak untuk terus-menerus dipublikasikan oleh media karena berpotensi mengundang publik untuk tidak berhenti menghujat Sonya. Hujatan tersebut pada akhirnya membuat orang lain terbunuh.

Ada beragam perspektif yang juga penting untuk diangkat dalam tulisan sehingga keseimbangan tulisan terjaga. Pada kasus Sonya Depari, jurnalis bisa memberitakan fakta bahwa telah terjadi cyberbullying yang luar biasa akibat viralnya kasus tersebut.

Hal-hal seperti ini penting untuk diberitakan, bukan dalam rangka membela kelakuan siswi tersebut, tetapi untuk mengontrol amukan massa yang berlebihan terutama di dunia maya sekaligus mengedukasi orang-orang tentang bahaya cyberbullying. Sayangnya, hampir tidak ada media yang mengangkat pemberitaan Sonya dari perspektif tersebut.

Penulis hendaknya bijaksana dalam menggali kebenaran informasi dan dalam menggunakan kebenaran tersebut pada tulisan-tulisannya. Penulis wajib menggunakan metode yang objektif dalam menemukan kebenaran serta tidak menyamarkan sentimen pribadi ke dalam sebuah fakta.

Apabila gagal menemukan kebenaran dalam informasi, penulis harus punya kesadaran moral untuk menarik diri dari publikasi tulisannya, agar tidak melahirkan fitnahan.

Penulis juga harus jeli melihat resiko yang mengikuti ketika tulisannya dibaca banyak orang; tidak semua masalah harus selalu diberitakan secara luas.

Masalah-masalah tertentu, meskipun mungkin memiliki unsur kebenaran, ada kalanya lebih baik jika diselesaikan secara internal saja dan tidak perlu menjadi konsumsi publik.

Oleh :

Dr. Paulus Januar, drg, MS, CMC

Meimonews.com – Dewasa ini informasi menjadi komoditas yang amat penting. Bahkan ada yang berpendapat, kini informasi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok.

Disadari ataupun tidak, ternyata porsi terbesar informasi kita peroleh melalui indra penglihatan. Apalagi dengan semakin berkembang pesat teknologi informasi seperti smartphone, komputer, tablet, video, sosial media, dan pelbagai media komunikasi visual lainnya.

Diperkirakan lebih dari 80 % informasi kita peroleh melalui indra penglihatan. Dengan demikian penting sekali untuk menjaga agar organ mata tetap sehat hingga dapat berfungsi secara baik.

Indra penglihatan bukan hanya untuk mendapatkan informasi, namun lebih jauh lagi dengan penglihatan yang baik akan menentukan kualitas hidup serta banyak hal yang dapat dilakukan.

Dengan penglihatan yang baik akan membuka jenjang karir, sosialisasi diri, menumbuhkan rasa percaya diri, produktivitas, dan kesejahteraan hidup.

Mata juga merupakan organ yang diperlukan untuk menampilkan ekspresi seseorang sehingga dapat lebih dipahami oleh orang lain. Selain itu mata merupakan unsur yang sangat penting untuk estetika tubuh serta penampilan.

Namun kenyataan menunjukkan, kesehatan mata masyarakat tidaklah baik-baik amat. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di seluruh dunia sekitar 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan, dan di antaranya 1 miliar kasus sebenarnya bisa dicegah.

Pada tingkat global, gangguan penglihatan terbanyak dalam bentuk kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (49 %), kemudian katarak (26 %) dan Age related Macular Degeneration (AMD, 4 %). Sedangkan penyebab kebutaan terbanyak adalah katarak (34,47 %), diikuti kelainan refraksi yang tidak terkoreksi (20,26 %), dan glaukoma (8,30 %).

Diperkirakan lebih dari 7 juta orang menjadi buta setiap tahunnya, dan setiap 5 detik bertambah 1 orang buta. Dari mereka yang mengalami kebutaan sekitar 80 % sebenarnya dapat dicegah hingga tidak perlu terjadi (avoidable blindness).

Kenyataan menunjukkan, walau sebagian besar dialami oleh mereka yang berumur di atas 50 tahun, namun gangguan penglihatan dapat mengenai siapa pun pada segala usia termasuk anak-anak. Dengan demikian gangguan penglihatan perlu menjadi perhatian hingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini.

Program Kesehatan Mata
Dalam meningkatkan taraf kesehatan mata sangat penting terselenggaranya pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan terjangkau serta tentu saja tidak membebani dari segi finansial.

Namun sayangnya, pelayanan kesehatan umumnya lebih difokuskan pada upaya kuratif untuk mengobati dan merawat mereka yang telah menderita penyakit mata. Sedangkan peningkatan taraf kesehatan serta pencegahan penyakit mata cenderung mendapatkan skala prioritasnya yang rendah. Padahal peningkatan taraf kesehatan serta pencegahan penyakit mata perlu menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan.

Menghadapi masalah gangguan penglihatan, World Health Assembly (WHA) dalam sidangnya pada mei 2021 telah menetapkan target global kesehatan mata untuk dicapai pada 2030.

Target WHA tersebut adalah peningkatan cakupan efektif koreksi kelainan refraksi sebesar 40%, dan peningkatan cakupan efektif operasi katarak sebesar 30 %. Memang beberapa pihak menganggap target tersebut terlalu ambisius, namun tetap akan sekuat tenaga diusahakan perwujudannya.

Kesehatan Mata di Indonesia
Hasil Survei Kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness  (RAAB) tahun 2014 – 2016 di lima belas provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat kebutaan pada penduduk usia  di atas 50 tahun mencapai 3 %. Penyebab kebutaan terbanyak adalah katarak yang merupakan 77,7 % dari seluruh kasus kebutaan. Penyebab kebutaan lainnya meliputi glaukoma, kelainan refraksi, gangguan retina (terutama diabetik retinopati), dan abnormalitas kornea (terutama xerophthalmia).

Data tersebut menjadi acuan program penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia dengan melakukan penanggulangan katarak dan kelainan refraksi, serta juga gangguan penglihatan lainnya.

Dalam rangka mengatasi masalah kesehatan mata, kemudian Kementerian Kesehatan menetapkan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2018-2030. Target yang hendak dicapai denan peta jalan tersebut adalah: Tahun 2030 setiap orang di Indonesia mempunyai penglihatan optimal dan dapat sepenuhnya mengembangkan potensi dirinya.

Peta jalan tersebut menjadi  acuan penanggulangan masalah kesehatan mata guna mewujudkan Indonesia Sehat Mata 2030. Dalam hal ini untuk menanggulangi masalah kesehatan mata perlu dilakukan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat agar menjaga kesehatan mata, serta juga tersedianya pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan, deteksi dini, maupun perawatan gangguan penglihatan.

Sayangi Mata Anda
Setiap tahun sejak 1998, pada hari kamis minggu ke dua bulan oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day). Tahun ini peringatan tersebut berlangsung pada 13 oktober 2022.

Tahun 2022 ini Hari Penglihatan Sedunia diselenggarakan dengan tema Sayangi Mata Anda (love your eyes). Tema ini merupakan kesinambungan keberhasilan peringatan tahun lalu dalam mendorong masyarakat menjaga kesehatan matanya, serta juga untuk menumbuhkan kesadaran mengenai permasalahan yang dihadapi lebih satu miliar orang di dunia yang mengalami gangguan penglihatan namun tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Pada Hari Penglihatan Sedunia, masyarakat diingatkan mengenai pentingnya indra penglihatan serta kemungkinan mengalami masalah kesehatan mata. Tahun ini secara khusus IAPB melancarkan kampanye untuk melakukan pemeriksaan mata yang sesuai dengan anjuran sebaiknya rutin dilakukan paling tidak 2 tahun sekali.

Dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia tahun 2022, IAPB menggalang tekad bersama agar warga masyarakat melakukan pemeriksaan mata. Targetnya di seluruh dunia sebanyak 5 juta orang mendeklarasikan tekad untuk melakukan pemeriksaan mata.

Sebagaimana setiap tahun telah dilaksanakan, di Indonesia juga diselenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia 2022. Kegiatan yang dijalankan antara lain ceramah, seminar, siaran pers, perlombaan, serta bakti sosial kesehatan mata. Malah di Surabaya akan diadakan bakti sosial yang rencananya akan dicatatkan sebagai rekor nasional untuk peserta terbanyak pemeriksaan mata dan penyediaan kacamata.

Kiranya dengan Hari Penglihatan Sedunia 2022 akan memberikan dampak nyata semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan kesehatan mata, serta pentingnya keterlibatan untuk bersama-sama mengatasi gangguan penglihatan. Dengan demikian akan dapat menjadi titik tolak untuk meningkatkan pelaksanaan program menuju tercapainya Indonesia Sehat Mata. (Penulis adalah pengajar kesehatan masyarakat pada Akademi Refraksi Optisi Kartika Indra Persada – Jakarta)

Oleh :

Dr. Paulus Januar, drg, MS, CMC

Meimonews.com – Pandemi Covid-19 dampaknya melanda seluruh kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kedokteran gigi. Profesi kedokteran gigi mengalami disrupsi yang tidak ringan. Meski Pandemi Covid-19 belum usai, namun di samping upaya mengatasinya, perlu dilakukan pemulihan pelayanan kedokteran gigi, bersamaan dengan pemulihan seluruh sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Telah hampir tiga tahun dunia dilanda Covid-19. Kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Wuhan Cina pada Desember 2019. Sejak itu, Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat internasional (Public Health Emergency of International Concern), kemudian pada 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi.

Di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Selanjutnya, dengan cepat penyakit tersebut menyebar ke pelbagai wilayah Indonesia. Hingga 12 September 2022, di seluruh Indonesia telah 6.394.340 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 157,787 di antaranya meninggal.  Sedang di seluruh dunia sebanyak 603.711.760 orang telah terkena dan 6.484.136 orang meninggal karena Covid-19.

Disrupsi Kedokteran Gigi
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi terhadap pelayanan kedokteran gigi yang dapat dikatakan terparah di zaman modern ini. Dokter gigi dalam menjalankan profesinya rentan terhadap penularan Covid-19. Walaupun sebenarnya selama ini dokter gigi telah melakukan upaya pengendalian infeksi secara ketat, namun dengan merebaknya Covid-19 ternyata tidaklah memadai.

Hal ini menyebabkan jatuhnya korban yaitu dokter gigi yang terkena Covid-19 ketika menjalankan praktiknya, serta terdapat pula yang hingga meninggal. Akibatnya, dokter gigi menutup praktiknya, atau pun hanya secara terbatas pada kasus gawat darurat yang tidak dapat ditunda perawatannya. Di kalangan masyarakat juga terdapat rasa kuatir untuk menjalani pelayanan kedokteran gigi.

Keadaan ini menyebabkan hambatan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kedokteran gigi. Sedang di lain pihak, kebutuhan untuk mendapatkan pelayananan kedokteran gigi merupakan kebutuhan yang memang nyata terdapat di masyarakat.

Normal Baru Kedokteran Gigi
Agaknya praktik kedokteran gigi di masa mendatang tidak akan kembali seperti sebelum Pandemi Covid-19. Pelayanan kedokteran gigi mengalami perubahan seturut perkembangan yang terjadi. Prosesnya tidak mudah karena sama sekali tidak ada persiapan menghadapi bencana Covid-19 yang tiba-tiba muncul.

Namun, profesi kedokteran gigi tidak hendak larut terpuruk dalam disrupsi yang terjadi, melainkan berusaha bangkit mengatasinya. Berkembang pola pelayanan kedokteran gigi di era normal baru yang terjadi karena Covid-19.

Berkembang upaya pelaksanaan perlindungan pasien maupun dokter gigi pada pelayanan kedokteran gigi. Selain itu, berkembang pula penggunaan teledentistry, semakin disadari perlunya pencegahan penyakit gigi dan mulut, serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya kesehatan dalam kehidupan masyarakat.

Kini pelayanan kedokteran gigi sudah mulai dibuka kembali, namun dengan pengamanan yang ketat untuk menghindari penularan Covid-19 terutama dalam bentuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), peralatan untuk mengendalikan aerosol pada kegiatan praktik dokter gigi, penggunaan disinfektans secara meluas, dan tindakan pengendalian infeksi lainnya. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan gigi serta masyarakat luas juga mendukung dibukanya kembali pelayanan kedokteran gigi.

Selain tindakan untuk pengendalian infeksi dalam pelaksanaan praktik kedokteran gigi juga semakin dikembangkan kedokteran gigi dengan tindakan invasif seminimal mungkin (minimally invasive dentistry). Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan bukan hanya tenaga kesehatan namun juga pasien pada pelaksanaan praktik kedokteran gigi.

Berkembang teledentistry yakni pelayanan kedokteran gigi menggunakan peralatan komunikasi untuk menghubungkan pasien dengan dokter gigi. Dengan teledentistry tidak lagi seluruh pelayanan kedokteran gigi perlu berlangsung secara tatap muka.

Teledentistry mengisi kebutuhan pada era pandemi Covid-19 ketika pelayanan kedokteran gigi terbatas, atau bahkan sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Terjadinya pandemi Covid-19 telah mengakselerasi peningkatan perkembangan teledentistry. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung terus meskipun kelak pandemi Covid-19 telah berlalu.

Teledentistry bermanfaat pula untuk proses seleksi terhadap pasien yang sebenarnya tidak perlu melakukan kunjungan ke klinik gigi. Selanjutnya teledentistry efektif pula untuk melaksanakan pendidikan kesehatan gigi serta pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan cakupan wilayah serta jumlah peserta yang meluas.

Covid-19 menyebabkan kesulitan dalam aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kedokteran gigi. Pada situasi ini tumbuh kesadaran mengenai semakin pentingnya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Sebenarnya, penyakit gigi dan mulut tidak perlu terjadi, apalagi sampai menimbulkan dampak yang parah, bila dilakukan upaya pencegahan.

Peningkatan kesadaran terhadap pencegahan penyakit gigi dan mulut perlu ditanggapi dengan baik oleh kalangan profesi kedokteran gigi. Perlu dirancang program pencegahan penyakit gigi dan mulut secara lebih intensif dan meluas. Inilah kesempatan untuk meningkatkan kegiatan seperti pendidikan kesehatan gigi bagi masyarakat, anjuran menyikat gigi secara teratur dan benar, pengendalian diet, hingga fluoridasi serta juga pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit gigi dan mulut,

Dampak Covid-19 yang menimbulkan distrupsi dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat juga semakin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, terdapat pula peluang bagi profesi kedokteran gigi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat bahwasanya kesehatan gigi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kesehatan tubuh.

Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia
Kementerian Kesehatan sejak 2011 menetapkan tanggal 12 September sebagai Hari Kesehatan Gigi Nasional (HKGN). Hari Kesehatan Gigi Nasional merupakan momen untuk menggugah kesadaran mengenai peran kesehatan gigi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat serta menggalang kebersamaan untuk mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut.

Kebersamaan bukan hanya di kalangan profesi kedokteran gigi, namun juga dengan tenaga kesehatan lainnya, pemerintah, para pengambil keputusan, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha, serta seluruh masyarakat. Dengan keterpaduan bersama diharapkan melahirkan tekad bersama untuk ditingkatkannya upaya kesehatan gigi.

Tahun ini, dalam kaitan dengan bangkit dan pulihnya kehidupan masyarakat dari Pandemi Covid-19, maka tema HKGN 2022 adalah: Pulih Bersama Dengan Senyum Sehat Indonesia. Tema ini menunjukkan komitmen profesi kesehatan gigi untuk berperan serta dalam upaya seluruh masyarakat untuk bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Pelbagai kegiatan dilakukan dalam rangka HKGN 2022 seperti bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gigi, seminar, penyuluhan, perlombaan, kampanye kesehatan gigi, dan juga talk show serta konperensi pers. Dalam rangka hari kesehatan gigi dilakukan pula program penjangkauan masyarakat secara meluas melalui media massa maupun media sosial.

Walau Pandemi Covid-19 belum berakhir, namun kegiatan HKGN di tahun 2022 ini lebih leluasa dilakukan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian harus tetap taat menjalankan protokol kesehatan.

Hal yang menonjol pada HKGN tahun 2022 ini adalah PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) menyelenggarakan kegiatan sikat gigi massal bagi siswa sekolah yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dicanangkan kegiatan sikat gigi massal diikuti sekitar 700 ribu siswa dari 2.521 sekolah dasar di seluruh Indonesia, serta dicatatkan sebagai rekor MURI.

Kegiatan sikat gigi massal dijalankan sesuai dengan kesadaran untuk pencegahan penyakit gigi yang semakin tumbuh di era Pandemi Covid-19. Selain itu pada HKGN 2202 juga dijalankan bentuk baru yaitu kegiatan bakti sosial berupa teledentistry yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Kegiatan HKGN 2022 merupakan dedikasi kalangan profesi kesehatan gigi untuk pemulihan bersama kehidupan masyarakat. Pulih bersama termasuk pula di bidang kesehatan gigi sebagai bagian integral seluruh kehidupan masyarakat. Dengan pulihnya pelayanan kesehatan gigi berarti akan semakin mewujudkan senyum sehat Indonesia!

Selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022. (Penulis: Dr Paulus Januar, drg, MS, CMC – anggota Pengurus Besar PDGI)