Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengadakan road show meninjau sejumlah titik di Kota Manado yang terdampak hujan deras berkepanjangan, banjir dan tanah longsor, Jumat (21/3/2025).
Lokasi yang dikunjungi meliputi Kelurahan Paal IV, Kelurahan Tingkulu, beberapa titik di Kecamatan Sario, Kelurahan Batu Kota, Jalan Piere Tendean, serta Kelurahan Dendengan Luar.
Di beberapa lokasi, air dari drainase dan sungai kecil meluap ke jalan akibat debit air yang tinggi, sehingga sistem drainase tidak mampu menampung aliran hujan.
Meski diguyur hujan deras, orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini yang di dampingi Kepala Dinas PUPR Kota Manado Johny Suwu tetap meninjau kondisi permukiman warga guna menganalisis dampak bencana sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan. (Afer)
Meimonews.com – Sebanyak 6 (enam) Pejabat Utama (PJU) dan 5 (lima) Kapolres di lingkungan Polda Sulut dimutasi. Acara serahterima jabatan (sertijab) dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, SIK, SH.
Acara Sertijab yang dilaksanakan di aula Tribrata Polda Sulut, Rabu (19/3/2025) pagi ini dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Bahagia Dachi, para PJU, para Kapolres, Bhayangkari dan perwakilan personil..
Pejabat yang diserahterimakan adalah Direktur Binmas yang baru Kombes Pol M. Anggi Naulifar Siregar, SIK, MSi menggantikan Kombes Pol Anis Victor Brugman, SIK yang memasuki masa pensiun. Direktur Samapta yang baru Kombes Pol Moh. Zamroni, SIK, MM menggantikan pejabat lama Kombes Pol Sabana Atmojo, SIK, MH.
Direktur Pamobvit yang baru Kombes Pol Ferry Raimond Ukoli, SIK menggantikan pejabat lama Kombes Pol Alfaris Pattiwael, SIK, MH. Direktur Polairud yang baru AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, SIK menggantikan pejabat lama Kombes Pol Kukuh Prabowo, SIK, MH.
Kabid Humas yang baru AKBP Dr. Alamsyah Parulian Hasibuan, SIK, MH menggantikan pejabat lama Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, SIK, MH. Kabid Dokkes yang baru AKBP dr. Tasrif menggantikan pejabat lama Kombes Pol dr. Sucipto, D.F.M yang memasuki masa pensiun.
Kapolres Minahasa yang baru AKBK Steven Jacky Roybert Simbar, SIK menggantikan pejabat lama AKBP S. Sophian, SIK, MH. Kapolres Bolaang Mongondow Selatan yang baru AKBP Kuntadi Budi Pranoto, SIK menggantikan pejabat lama AKBP Handoko Sanjaya, SIK.
Kapolres Minahasa Tenggara yang baru AKBP Handoko Sanjaya, SIK menggantikan pejabat lama AKBP Eko Sisbiantoro, SIK. Kapolres Minahasa Utara yang baru AKBP Auliya Rifqie A. Djabar, SIK, MSi menggantikan pejabat lama AKBP Dandung Putut Wibowo, SIK, SH, MH.
Kapolres Bolaang Mongondow Timur yang baru AKBP Golfried Hasiholan, SH, MSi menggantikan pejabat lama AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK, M.Tr.Opsla.
Kapolda Sulut menegaskan, mutasi jabatan pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajar di tubuh Polri karena dilaksanakan dalam rangka tour of duty, untuk menjaga dinamika organisasi agar dapat terus bergerak maju guna menghadapi tantangan tugas dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja Polri. (AF)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.
Kegiatan yang diikuti para Kepala SKPD, pejabat eselon, serta Camat se-Kota Manado ini berlangsung di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (18/3/2025).
Tampil sebagai pemateri, perwakilan Kementerian PAN-RB Raka Pamungkas, perwakilan Kemendagri yang hadir melalui Zoom Yogi Hertanto, Asisten II, Atto Bulo serta Kepala Bapelitbangda Kota Manado Liny Tambajong.
Dalam sambutannya, Walikota Manado menjelaskan bahwa hal ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi AARS (Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang – Red), yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden RI.
Selanjutnya, Walikota menyinggung soal ketersediaan air bersih di Kota Manado yang harus menjadi bagian dari pembahasan, termasuk perihal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta upaya menumbuhkan perekonomian, dimana investasi harus terus berjalan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan tetap dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi dan perkembangan kewirausahaan serta pariwisata di Kota Manado.
AA juga menyoroti pentingnya menyikapi bonus demografi. Ditegaskan, etos kerja harus terus didorong, kesehatan masyarakat perlu diperhatikan, serta penggunaan transportasi umum harus mengalami perubahan pola pikir.
“Kita harus mengubah mindset dengan memberi contoh bahwa di negara maju, orang kaya pun naik transportasi umum,” ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.
AA juga menyinggung salah satu hal yang selalu menjadi perhatian Presiden, yaitu pemberantasan korupsi. “Jadi, sekali lagi, Visi dan Misi kita harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Presiden, khususnya terkait Asta Cita, serta Visi dan Misi Gubernur Sulut,” tandasnya.
AA kembali menekankan pentingnya PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta bagaimana kita bisa meminimalisir kemiskinan ekstrem yang masih ada di Kota Manado.
“Semua ini harus masuk dalam RPJMD karena ini menjadi semacam ‘kitab suci’ kita, sehingga harus dibahas sebaik mungkin, sebab RPJMD akan menjadi peta dan bintang penuntun bagi kita semua,” ujarnya. (Afer)
Meimonews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo, meresmikan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kapolri menjelaskan, dari 20 SPPG yang diresmikan, empat berada di tingkat Mabes Polri dan 16 di polda prioritas. Peresmian SPPG ini merupakan realisasi atas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden. Makan Bergizi gratis. Dan Alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas,” ujar Kapolri, di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Tentunya sambung Kapolri, ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan.
Pembangunan SPPG, menurutnya, akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Pembentukan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan Badan Gizi Nasional.
“Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Kapolri.
Dijelaskan, ke depan juga akan ada Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program makan bergizi gratis. Seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.
Ditambahkan Kapolri, di SPPG Pejaten bahkan terdapat pengelolaan hidroponik untuk mendukung suplai kebutuhan baku makan bergizi gratis. Dengan demikian, tidak hanya pemenuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga menyentuh ekosistem perekonomian di daerah.
“Dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi,” ujarnya,
Kepala BGN mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Ketua Dewan Pembina dalam hal ini Ny. Juliati Sigit Prabowo yang bergerak cepat mendukung program makan bergizi gratis. Diakuinya, Polri sangat luar biasa mengimplementasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Di mana tiga kunci sukses Makan Bergizi, yang pertama anggaran itu tidak perlu didiskusikan karena itu sudah disiapkan oleh Pak Presiden.
“Tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000,” ujarnya.
Langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, ungkap Kepala BGN, menjadikan optimisme bahwa pada bulan September seluruh fasilitas dibutuhkan untuk melakukan percepatan MBG bisa diperoleh. Kemudian, 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun
“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi. Dan saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar,” ujarnya.
Tidak hanya Kepala BGN, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa gerakan luar biasa Polri ini semakin mengoptimalkan pembangunan generasi sehat dan kuat lewat MBG. Tentunya, ia berharap para murid bisa semakin semangat mengemban pembelajaran di sekolah dan menjadi harapan bangsa.
“Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri. (AF)
Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Johanes Victor Mailangkay (Gubernur dan Wakil Gubernur) mengeluarkan imbauan berkaitan dengan Mudik dan Liburan Hari Raya Idul Fitri 2025/1446 H.
“Diimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara yang akan melaksanakan mudik/liburan pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 H untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan,” sebut Imbauan yang dikeluarkan, Kamis (13/3/2025).
Ada empat poin dalam imbauan tersebut. Pertama, pastikan rumah terkunci dengan baik. Periksa semua kunci dan jendela sebelum berangkat. Gunakan gembok tambahan pada pintu pagar dan pintu utama.
Kedua, matikan peralatan listrik, air dan gas. Cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah korsleting. Pastikan kompor gas dalam keadaan mati dan regulator dilepas untuk mencegah kebocoran serta pastikan semua kran air tertutup.
Ketiga, informasikan kepada tetangga atau keamanan setempat. Beritahu tetangga atau satpam bahwa anda akan mudik, sehingga mereka bisa membantu mengawasi rumah.
Keempat, jangan umumkan kepergian di media sosial. Hindari membagikan informasi mudik secara detail di media sosial agar tidak menarik perhatian orang yang berniat jahat. (elka)
Meimonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dihadirkan sebagai pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat di ruang rapat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 FISIPI Unsrat Donald Monintja ini diawali laporan Dekan FISIP Unsrat Ferry Markus Daud Liando dan sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya-jawab.
Kuliah Umum ini diikuti ratusan mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat dan Kadis Dikbis Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dari beberapa Kabupeten/Kota di Sulut.
Di penghujung acara, para mahasiswa yang mengajukan usul dan saran, diberikan kenang-kenangan berupa buku tentang Bima oleh Wamemdagri.
Beberapa mahasiswa memanfaatkan sesi tanya-jawab
Di awal pemaran materinya dijelaskan urgensi penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pertama, dua regulasi untuk rezim yang sama yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD), dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ketua KPU Manado Ferley B. Kaparang turut memanfaatkan sesi tanya-jawab
Kedua, landasan hukum yang bermasalah yakni tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan, pengulangan atau duplikasi aturan, aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, dan aturan yang rancu dan multitafsir.
Ketiga, amanat MK yang final dan mengikat yakni berdasarkan putusan MK No. 55/PPU-XVII/2019 dan putusan MK No. 85/PPU-XX/2022 secara konseptual, teoritis dan sosiologis tidak cukup alasan untuk membedakan antara rezim Pemilu dan Pilkada.
Tamu/undangan yakni Kadisbud Sulut Jani Lukas, beberapa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) foto bersama Wamendagri, Dekan FISIP Unsrat, dan Wadek 3 FISIP Unsrat.
Kemudian, pertimbangan dalam putusan MK No. 116/PPU-XXI/2023 yang memandatkan perubahan UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulaidimulai, serta terdapat persamaan azas pengaturan, model manajemen, dan model penegakan hukum antara Pemilu dan Pilkada.
Terkait dengan revisi UU Pemilu dan sistem politik di Indonesia, sebut mantan Walikota Bogor ini, maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem presidensial, penguatan kualitas representasi, penyerhaan sistem kepartaian, konsistensi konsep otonomi daerah, dan memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai NKRI.
Untuk mekanisme perubahan regulasi ada dua alternatif yang ditawarkan yakni omnibus law kodifikasi. Dua hal itu lantas dijelaskan secara rinci keunggulan dan perbedaannya.
Dikemukakan, berdasarkan perbedaan yang ada, tentu kita kembali pada tujuan dari perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ke depan.
” Jika hendak mengubah sebagian atau beberapa substansi dalam UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, UU Parpol dan UU Pemerintah Daerah yang diubah dengan satu UU secara cepat dan beberapa substansi dalam UU yang diubah tersebut yang masih berlaku maka omninus law lebe efektif digunakandigunakan,” ujarnya.
Sebaliknya, jika hendak menyatukan seluruh substansi dalam UU PemiluPemilu, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Parpol menjadi satu UU (menjadi kitab UU Politik) dengan proses analisis baik mendalam dan komprehensif maka kodofikasi UU lebih efektif digunakan.
Terkait dengan kodifikasi dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), dikatakan, demokrasi substansi akan dilaksanakan melalui arah kebijakan yang meliputi antara lain penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan melakukan kodifikasi UU mengenai Pemilu dan UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mewujudkan peran Parpol yang akuntabel melalui revisi UU Parpol.
Bima pun memaparkan disain sistem Pemilu yang terdiri dari disain keserentakan Pemilu, dan evaluasi sistem Pemilu Legislatif. Hal-hal tersebut dirincikan serta diberikan penjelasan pula soal sistem Pemilu campuran.
Dijelaskan pula soal perluasan Pemilu asimetris, tentang pencalonan kepala daerah, dan tata kelola Parpol.
Di akhir pemaparan materi, Bima mempresentasikan rekapitulasi daftar hasil putusan MK berdasarkan jenis putusan dan berdasarkan jenis pelanggaran. (FA)
Meimonews.com – Kasus meninggalnya Fedro Tangkotow yang diduga menjadi korban penembakan di perkebunan Alason Ratatotok Minahasa Tenggara menjadi perhatian serius oleh Polda Sulut.
Itu dibuktikan lewat gerak cepat Polda Sulut yang melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa tersebut.
Perhatian serius dan gerak cepat tersebut terungkap saat konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (11/3/2025) siang yang dipimpin Wakapolda Brigjen Pol, Bahagia Dachi di dampingi Kabid Humas Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil, Direskrimsus Kombes Pol. Winardi Pranowo dan Wadir Reskrimum AKBP Bambang Gatot
“Peristiwa ini terjadi pada malam hari (Senin, 10 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari),” ujar Wakapolda seraya menjelaskan, pada malam itu ada sekelompok orang tak dikenal datang membawa senjata tajam jenis samurai, parang dan senapan angin, mendatangi lokasi tambang yang berlokasi di Alason Kecamatan Ratatotok.
“Kedatangan mereka diduga untuk melakukan pencurian dan mengambil secara paksa hasil tambang. Dan itu sudah dilakukan berulang kali, yang dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi (LP) yang masuk di Polres Mitra,” ujarnya.
Sewaktu mereka datang mendekati lokasi tersebut, ada sekitar 8 personil Polda Sulut yang berjaga di lokasi. Personil pun melakukan tembakan peringatan namun tak diindahkan. Dalam peristiwa ini, 3 warga menjadi korban, yaitu 1 meninggal dunia, 1 diduga terkena di kaki dan 1 luka-luka terjatuh.
Massa kemudian diduga melakukan pengrusakan serta pembakaran aset yang ada di lokasi tersebut berupa 1 unit camp, 2 unit sepeda motor, 1 unit mobil double cabin dan menjarah carbon yang sudah mengandung emas.
“Pasca kejadian, Ditreskrimum dan Diterskrimsus Polda Sulut langsung melakukan olah TKP (olah tempat kejadian perkara) dan melakukan autopsi, sementara Bidang Propam Polda Sulut melakukan pemeriksaan terhadap 8 personil Polda Sulut yang diduga berada di TKP di areal lokasi tambang Alason Ratatotok,” tegas Wakapolda.
Polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain senpi laras panjang AK-101 sebanyak 5 pucuk beserta magazine, senpi HS H174570 sebanyak 1 pucuk beserta 8 butir amunisi dan magazine 1 buah, senpi revolver 1 pucuk, amunisi 19 butir 38spc, amunisi 1 butir 5,56, senpi jenis pistol CZP-10 cal 9×19 mm, amunisi tajam 6 butir dan magazine 1 buah.
“Saat ini kedelapan anggota tersebut telah dilakukan patsus bertempat di Mapolda Sulut. Kapolda sudah memerintahkan bahwa anggota kita melakukan pelanggaran tidak sesuai prosedur kita akan kenakan hukuman seberat-beratnya. Mohon kepada masyarakat kita supaya terus bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Tim Bidlabfor Polda Sulut, tambahnya, juga akan melakukan uji balistik terhadap barang bukti berupa senpi dan amunisi, dan terus berkoordinasi dengan pihak Kedokteran Forensik RSUD Kandou terkait hasil autopsi.
Wakapolda juga menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa yang dalam terhadap keluarga korban penembakan. (AF)
Meimonews.com – Polda Sulut di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Roycke Harry Langie (Kapolda) menegaskan agar masyarakat tidak bermain judi online (judol). Stop judi online.
“Karena judol tidak membuat membuat masyarakat kaya,” ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil kepada Meimonews.com, Senin (10/3/2025).
Dijelaskan, judol adalah bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online pemain dapat memasang taruhantaruhan, bermain permainan kasinokasino atau bertaruh pada hasil olahraga secara virtual.
Online gambling, tambahnya, menjadi bentuk modern dari perjudian yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ditegaskan, ada beberapa dari kecanduan judi online. Di antaranya, terlilit masalah finansial, kesehatan mental yang terpengaruh, kecurangan dan penipuan.
Selain itu, gangguan dalam hubungan sosialsosial, gangguan kesehatan fisik, penurunan kualitas hidup, dan potensi hukum pidana. (AF)
Meimonews.com – Keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dalam menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalirkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya Papua diapresiasi Komisi 3 DPR RI.
Keberhasilan ini dinilai Anggota Komisi 3 DPR RI Mangihut Sinaga kepada wartawan, Minggu (9/3/2025) sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Mangihut menegaskan, kerja keras aparat keamanan dalam operasi yang berlangsung pada 1-7 Maret 2025 ini patut diapresiasi, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan KKB.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Satgas Damai Cartenz yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ini. Ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan memastikan masyarakat Papua bisa hidup dengan lebih tenang,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti, termasuk dua pucuk senjata laras panjang, empat pistol G2 Pindad, serta ratusan butir amunisi. Selain itu, turut disita beberapa perlengkapan lainnya seperti senapan angin, kompresor udara, dan uang tunai sebesar Rp 369,6 juta.
Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ini adalah Yuni Enumbi, yang disebut sebagai penghubung utama dalam penyelundupan senjata. Aparat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pasokan senjata ilegal bagi KKB.
Dikemukakan, langkah tegas semacam ini harus terus dilakukan guna mencegah senjata ilegal beredar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan di Papua harus dijaga dengan ketat. Kami mendukung penuh upaya aparat dalam menindak penyelundupan senjata agar tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri,” ujarnya.
Mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari aparat keamanan dalam mencegah masuknya senjata ilegal ke wilayah konflik. Menurutnya, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap jaringan penyelundupan senjata yang lebih luas.
“Keberhasilan ini membuktikan bahwa aparat kita tidak tinggal diam. Kami berharap operasi serupa terus dilakukan agar tidak ada celah bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk merusak kedamaian di Papua,” ujar mantan Kajati Sulawesi Utara itu.
Dengan adanya operasi semacam ini, diharapkan keamanan di Papua semakin terkendali dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman tanpa ancaman dari kelompok bersenjata. (AF)
