Meimonews.com – Pelaksanaan Sosialisasi Panduan Sistem Kerja dan Penataan Jabatan Pelaksana yang diselenggarakan BKKBN RI menjadi momen istimewa bagi BKKBN Perwakilan Sulut.

Betapa tidak, di momen yang diselenggarakan di The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua, Bali, Senin-Rabu (4-6/12/2023) tersebut BKKBN Perwakilan Sulut menerima sertifikat SNI ISO 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pada kegiatan yang dibuka Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si tersebut Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima sertifikat penting itu yang diserahkan Rayanto.

Dr. Sudibyo Alimoeso, MA yang menjadi narasumber kegiatan saat membawakan materi menjelaskan penyesuaian sistem kerja mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, mengedepankan profesional, transparansi, dan kompetensi.

Setiap pegawai di dalam sistem kerja diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan cekatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal maupun eksternal organisasi. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Prestasi penting dan membanggakan diraih Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut.

Prestasi tersebut adalah lulusnya sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan diperkirakan awal Desember 2023 Tim Auditor Garuda Sertifikasi Indonesia akan menyerahkan sertifikatnya.

Terkait dengan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg  memberikan apresiasi kepada Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,  Auditor Yubillia Sumampow, SH,MH dan Adminwas Juni Merly Pakpahan, S.Pd atas kinerja yang luar biasa. Apresiasi yang diberikan berupa piagam

Pemberian piagam sebagai bentuk apresiasi tersebut diserahkan Tandaju pada apel kerja di halaman kantor, Senin (20/11/2023).

Selain itu, Tandaju menyampaikan pula terima kasih untuk semua yang sudah terlibat langsung, dan telah menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Sulut adalah instansi yang  sudah meminimalisir adanya pengeluaran yang  tidak perlu, dan penanganan yang tepat terhadap penyuapan.

Diingatkan pula untuk  meningkatkan dan menguatkan sistem manajemen organisasi, menciptakan instansi yang bertanggung jawab sebagai pemantau dan pengelola resiko. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar kegiatan fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk rencana evaluasi (renev) pembangunan daerah (bangda).

Kegiatan yang diadakan di The Senta Hotel Manado, Kamis (3/10/2023) ini dihadiri Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, SE,ME, dosen dan peneliti kependudukan Universitas Airlangga Surabaya Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, M.Si, Ketua IPADI Sulut Dr. Tri Oldi Rotinsulu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si.

Selain itu, Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Dalduk OPD KB Kabupaten/Kota, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, IPADI Sulut dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Kegiatan ini bertujuan pertama, mengembangkan dan merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan melalui GDPK sesuai dengan amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014; kedua, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam pengembangan perencanaan serta kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.

Ketiga, mengintegrasikan Program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja tahunan; keempat, meningkatkan sinkronisasi indikator, target, dan data perencanaan program Bangga Kencana antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kelima, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola program Bangga Kencana serta pihak-pihak terkait dalam perencanaan program Bangga Kencana pada pemerintah daerah.

Ada tiga hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini. Pertama, tersedianya data dan indikator Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan diintegrasikan kedalam dokumen kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.

Kedua, tersedianya hasil telaah data, indikator, dan Need Assesment Program Bangga Kencana pada dokumen perencanaan daerah; dan ketiga, termanfaatkannya dokumen GDPK melalui Dokumen Legalitas (Peraturan Bupati/Walikota), Roadmap, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Aksi Daerah.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah, maka dilakukan penguatan program Bangga Kencana yang meliputi empat poin.

Poin pertama, penguatan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK. GDPK merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan 25 tahunan yang seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran secara terpadu.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan kebijakan kependudukan dan penanganan masalah kependudukan.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, 14 Kabupaten/Kota telah Menyusun GDPK, dimana 7 Kabupaten/Kota telah 5 pilar,” ujarnya.

Poin.kedua, penanganan masalah kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga berbasis desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas program Bangga Kencana.

Pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, telah terbentuk 1.083 atau 58,89 persen dari 1.839 desa/kelurahan di Sulawesi Utara,” papar Tandayu.

Poin ketiga, peningkatan literasi kependudukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menghidupkan data kependudukan untuk perencanaan kependudukan di daerah terutama di tingkat Desa/Kelurahan melalui pembentukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

” Sampai dengan bulan Oktober 2023, sudah terbentuk 441 RDK (40,72 persen dari Kampung KB),” sebutnya.

Poin keempat, pada kesempatan ini juga akan disosialisasikan hasil proyeksi target Indikator Bangga Kencana dalam perencanaan daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil proyeksi tersebut kiranya dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD periode tahun 2025-2029.

Diharapkan indikator Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com  – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar kegiatan Orientasi Kampung KB dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB Sitaro dalam rangka percepatan penurunan stunting (PPS).

Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Ondong,  Selasa (3/10/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Pejabat Bupati Kepulauan Sitaro Joy Etiano Bernadin Oroh ini.

Turut hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas PPPA, PP dan KB Fabiola Papona, S. Sos, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Sitaro Maja Eva Oroh Rumengan, SE, Sekda Sitaro Denny Kondoj, M. Si, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekda dan Camat, Kapitalau, Ketua Pokja Kependudukan bersama tim BKKBN Sulut dan Satgas PPS Sulut.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M. Erg ketika memberikan sambutan,, memaparkan kondisi Sitaro dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dan Program Bangga Kencana.

Saat ini, ungkap Tandaju, terdapat beberapa hal penting dalam pengelolaan program Bangga Kencana yang memerlukan akselerasi partisipasi dan peranserta seluruh mitra kerja terutama di Kepulauan Sitaro yaitu percepatan penurunan stunting

Disebutkan,  berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 14,4 persen atau turun 8,1 persen dari prevalensi tahun 2021 yaitu sebesar 22,5 persen.

Bila melihat hasil pengukuran bulan Februari 2023 melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) masih terdapat 20 (0,58 persen dari 3.421 anak yang diukur) anak yang dikategorikan sebagai stunting.

Berdasarkan hasil updating data PK22 di Kabupaten Kepulauan Sitaro terdapat 4.311 keluarga yang punya resiko stunting.

Untuk itu, kelompok masyarakat terutama yang berada di Kampung Keluarga Berkualitas, sebutnya, perlu diberdayakan sehingga bersama-sama dengan Tim Pendamping Keluarga dapat melakukan pendampingan bagi anak stunting dan keluarga yang beresiko stunting.

Pejabat Bupati Kepulauan Sitaro Drs. Joy Eltiano Bernadin Oroh dalam sambutannya mengapresiasi jajaran BKKBN Perwakilan Sulut dan Dinas PPKB Kepulauan Sitaro yang telah memprakarsai kegiatan Orientasi Kampung KB dan Pemberdayaan Masyarakat di Sitaro dalam rangka percepatan penurunan stunting (PPS) tingkat Sulut

Kegiatan ini, menurutnya, bernilai penting terutama dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di daerah.

Diharapkan, program ini mampu meningkatkan pemahaman pengelolaan tingkat desa tentang upaya penanganan stunting sebagai wujud komitmen kita bersama dalam menjawab tantangan yang dihadapi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro gencarkan program Gesit Evas (Gerakan Sitaro Edukasi Intervensi Anak Stunting) demi Percepatan Penurunan Stunting daerah, sehingga melalui lingkungan terkecil yaitu keluarga setiap anak akan mendapatkan perawatan serta dukungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting (PPS) terkait E-PPGBM dan SKI/SSGI di Provinsi Sulawesi Utara, BKKBN Perwakilan Sulut menggelar executif meeting di Best Western The Langoon Hotel Manado, Jumat (29/9/2023).

Hadir dalam pertemuan ini Dinas Kesehatan Sulut, Bappeda Sulut dan Aster Kasdam XIII/Mdk.

Pertemuan ini dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di dampingi Koordinator Program Manager Murphy Kuhu, STP.

Beberapa hal terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Sulut dan jajaran dan pihak termasuk pelaksanaan E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan pelaporan Gisi Berbasis Masyarakat) dan SKI/SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 disampaikan Tandaju.

Diketahui, upaya perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu amanat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, dengan prioritas pada kelompok rawan yaitu bayi, balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui.

Diharapkan, dengan adanya pertemuan ini akan tercapai kesepakan-kesepakatan dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Workshop Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2023 di Nusantara Diving Club (NDC) Resort Manado, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng ini diikuti para pengelola data dan PKB/PLKB se-provinsi Sulut.

Mendampingi Kaper pada kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut  Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan Ketua Pokja adalah Ketua Pokja ADPIN Rosilis B. Wowiling, S.Sos, M. Si, dan Pelaksana  Irma. F. Tulungen, S.P.Si, M.Kes.

Dalam sambutannya, Tandaju mengungkapkan, pemutahiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting adalah proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemutahirannya dengan kondisi terkini di lapangan untuk kemudian di mutakhirkan sesuai kondisi terkini.

Ditegaskan, data yang akurat menjadi bahan intervensi program percepatan penurunan stunting (PPS)

Oleh karenanya, perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam rangka memerdekakan generasi penerus bangsa dari stunting.

Disebutkan, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2.348 Tim Pendamping Keluarga dengan jumlah 7.044 orang. Tim ini diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari bagaimana mencapai target di tahun 2024 yaitu stunting menjadi 14 persen.

Kaper berharap, melalui kegiatan workshop akan meningkatkan kompetensi para peserta selaku pengelola data dan informasi di kabupaten/kota dan juga para PLKB yang wilayahnya menjadi lokus, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting dilaksanakan secara berjenjang baik di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Forum Group Discussion (FGD), Selasa (12/9/2023).

FGD ini dilaksanakan secara luring dari ruang pertemuan BKKBN Sulut dan daring yang diikuti oleh 15 Dinas PPKB kabupaten/kota se-Sulut,  2 orang bidan Puskesmas Kota Manado serta PKB/PLKB.

Pelaksanaan kegiatan dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. D. Tino Tandaju, M.Erg di dampingi Pejabat Fungsional Penata KKB Ahli Madya Dityansus BKKBN Pusat dr. Tuty Sahara, M.Si serta Ketua Pokja Peningkatan Kualitas KBKR Ignasius P. Worung, SE, M.Si.

Ketua Pokja Peningkatan Kualitas KBKR Ignasius P. Worung, SE, M.Si saat menyampaikan materi

FGD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana pelaksanaan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pergerakan pelayanan KB MKKP yang ada di kabupaten/kota se-Sulut.

Selain itu, adanya monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana (KB) di wilayah khusus.

Ada tiga materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yakni Paparan Evaluasi Pembinaan BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP oleh dr. Tuti Sahara, M.Si,  Evaluasi Pemanfaatan BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP TA. 2023 dan Mekanisme Pencairan Dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kabid KB Imelda Rauan, A.Md.Kep dan Kota Manado oleh Kadis OPD KB Drs. Sammy A. R Kaawoan, MAP.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi identifikasi terkait kendala dan hambatan serta rekomendasi terkait pelayanan KB di wilayah khusus. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut  Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.

Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.

Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.

Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.

Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.

Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.

Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.

Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.

Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.

“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita

Mangala yakin melalui kegiatan  ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.

Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala mewakili Sekdaprov Sulut Steve Kepel di dampingi Kadis Dukcapil-KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg.

Tampil sebagai pemateri kegiatan adalah Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST, ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP dengan moderator Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Katuuk membawakan materi Strategi Konvergensi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting sementara Ante membawakan materi Akselerasi Penyerapan Dana DAK Fisik Subbidang KB dan  BOKB Tahun Anggaran 2023.

Ketua Panitia Alfira Dilapanga, SKM dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Sekda Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadiskes Sulut, Kadiskes Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadis PPKB Kabupaten/Kota se-Sulut, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil Sulut dan BKKBN Sulut.

Tujuan dari kegiatan ini, sebutnya, pertama, mengevaluasi strategi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting; kedua, menguatkan sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan ketiga, meningkatkan realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan DAK fisik Subbidang KB dan BOKB Tahun Anggaran 2023.

Terkait dengan penyerapan dana untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah Sulut, Mangala salam.sambutannya menegaskan, dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung semua program pemerintah tersebut diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data secara maksimal sesuai arahan dan instruksi Ketua Pelaksana PPS.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki akses  koordinasi dan kapasitas untuk memberikan pemantauan, penguatan dan dukungan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan terkait penyerapan dana BOKB dan PPS di tingkat daerah,” ujar Mangala.

Pemerintah Provinsi Sulut yakin melalui kegiatan   ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut mengadakan Touring Jumat Berkah dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan menyalurkan bantuan untuk beberapa keluarga yang memiliki anak stunting, Jumat (1/9/2023).

Kegiatan yang dipimpin Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng ini di dampingi Satgas PPS (Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting), Kepala Dinas PPKB Kota Manado Drs. Sammy Kaawoan, MAP,  PLKB Kota Manado dan staf BKKBN Sulut.

Touring ini dimaksudkan untuk menyukseskan program PPS  ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut  dengan memberikan bantuan bagi anak anak stunting dari rumah ke rumah.

Bantuan yang diberikan merupakan kumpulan sukarela dari komunitas BKKBN Sulut.

Bantuan diberikan kepada Miguel Batutoneng (lahir pada 13 Oktober 2018 dengan berat badan 3,2 kg), Minho KS Sanger (lahir pada 31 Maret 2021 dengan berat badan 3,2 kg), Kamelia Mokoagouw (lahir pada 31 Mei 2022 dengan berat badan 2,6 kg), dan Syakila Tangkilisan (lahir pada 30 Maret 2021dengan berat badan 2,7 kg) yang diterima orangtua mereka. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet