Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan KB/KB di Wilayah Khusus di Desa Poyowa Besar 1 Kota Kotamobagu, Selasa (6/8/2024).

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 100 orang mitra kerja termasuk Polri, TNI, Dinas Kesehatan, OPD-KB, dan perangkat desa, serta akseptor KB MKJP.

Hadir juga Kepala Dinas OPD KB Kota Kotamobagu Ahmad Yani Umar, SE. Camat Kota Kotamobagu Selatan Rindra Lamaka, SE. Danrawil 1303/01 Kota Kotamobagu, seluruh lurah dan aparat desa yang ada di Kecamatan Kotamobagu Selatan dan Ketua Tim Kerja Pengendalian Kependudukan.

Dari BKKBN Sulut hadir Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg (Kepala) yang sekaligus memberikan materi, Ketua Tim Kerja Kualitas Layanan KB/KR dr. Alfrida Bayang, M.Kes beserta tim.

Kegiatan yang dibuka oleh Pejabat Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Hi Asripan Nani, M.Si ini bertujuan untuk meningkatkan kesertaan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta menurunkan angka kelahiran remaja.

Program ini juga menekankan perluasan akses pelayanan KB, peningkatan cakupan KB MKJP, dan optimalisasi dana BOKB dengan melibatkan mitra kerja terkait.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan KB/KR di wilayah khusus dan mendukung visi BKKBN untuk penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. (FA)

Meimonews.com – Universitas Negeri Manado (Unima) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Penandatanganan PKS ini dalam rangka upaya pencegahan korupsi antara KPK-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) dengan melibatkan 40 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 1 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se-Indonesia termasuk Unima.

Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua KPK Dr. Nurul Ghufron, SH., MH, Dirjen Diktiristek Prof. Dr. rer. nat Abdul Haris, M.Sc, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Dr. Pahala Nainggolan Ak, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dr. Ir. Wawan Wardiana, MT, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik KPK Agung Wijanarko, Direktur Monitoring KPKAgung Yudha Wibowo.

Rektor Unima Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd., turut menyepakati PKS tersebut dalam acara Kick-Off Meeting SPI 2024 yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pekan lalu.

Rektor Unima menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPK-RI dan Dirjen Diktiristek yang telah melibatkan Unima dalam SPI 2024 ini.

“Selaku Rektor Unima, saya menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada KPK-RI dan Dirjen Diktiristek atas kepercayaannya kepada Unima dalam Survei Penilaian Integritas di tahun 2024 ini,” ujarnya.

Rektor Unima mengatakan, keterlibatan Unima dalam SPI ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas di lingkungan akademis.

“Tentunya, Unima sangat mendukung inisiatif KPK ini dan siap berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penelitian,” jelasnya seraya berharap kerja sama antara Unima dengan KPK-RI terus berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi.

Unima, menurut Rektor, akan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan SPI 2024 dan berharap sinergitas Unima dengan KPK-RI berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif dalam pencegahan korupsi di Indonesia khususnya di kabupaten kota yang ada di Sulut. (FA)

Meimonews.com – Sejumlah ibu hamil beresiko stunting yang berada di Desa Tateli Dua dan Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa mendapat bantuan dari BKKBN Perwakilan Sulut.

Penyerahan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada keluarga beresiko stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, pekan lalu tersebut dilakukan dari rumah ke.rumah.

Bantuan diserahkan Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg bersama Ketua-ketua Tim Kerja dan jajaran. Mendampingi penerina bantuan yakni PLKB PPPK dan Statgas Minahasa, Camat Mandolang merangkap Plh. Hukum Tua Desa Kalasey Dua Reyly Y. Pinasang, Sekcam Mandolang merangkap Plh Hukum Tua Tateli Dua Pfferner K. Parengkuan, SH, M.Si dan jajaran.

Bantuan BAAS dari Pegawai BKKBN Perwakilan Sulut ini bertujuan untuk mencegah ibu hamil beresiko stunting dan menurunkan stunting yang ada di Sulawesi Utara.

Adapun ibu-ibu hamil yang menerima bantuan berupa beras, susu dan telur tersebut adalah Sukmawati Makasoe, Heyne Lengkey, Vebrianty Papona, Afriliani Tundundatu, dan Nurhayati Ibrahim. (Fer)

Meimonews.com – Memperingati Coral Triangle Day (Hari Segitiga Terumbu Karang) 9 Juni 2024, Walikota Manado Andrei Angouw bersama masyarakat melakukan bersih-bersih pantai.

Kegiatan bertajuk Beach Clean Up yang diinisiasi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) ini dilaksanakan di Pantai Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Manado, Selasa (4/6/2024).

Kegiatan diawali sambutan Executive Director CTI-CFF Dr. Frank Keith Griffin. Menurutnya, keindahan pantai Kota Manado bahkan dapat mengalahkan Bali sehingga lingkungan dan ekosistem yang ada di pantai harus terus dijaga.

Walikota Manado dalam sambutannya turut menyampaikan pentingnya kegiatan beach clean up seperti ini, terutama dalam menyelamatkan terumbu karang.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini berharap agar terumbu karang harus terus dijaga dengan tidak membuang sampah sembarangan di laut. “Kita berharap pesan ini dapat terjaga dengan baik dalam rangka menjaga lingkungan dan laut kita,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kaos dan alat kebersihan kepada masyarakat yang turutserta dalam kegiatan ini, dan dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih pantai.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Ir. Limi Mokodompit, MM, Asisten II Setda Manado Atto Bulo, SH, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Supryatna, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado M. Sofyan, AP., M.Si, Camat Tuminting Octavianus Barahama, S.Sos bersama jajaran Lurah dan Ketua Lingkungan, pimpinan dan perwakilan CTI-CFF, serta undangan lainnya. (Afer)

Meimonews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Dialog Publik dengan tema Integrasi Anak Bangsa Dalam Menyongsong Indonesia Emas Pasca Pemilu 2024 di The Alana Hotel, Yogyakarta, Selasa (5/3/2024).

Acara yang diinisiasi oleh Divisi Humas Polri tersebut diikuti personil Polda DIY dan Polres/ta jajaran, perwakilan mahasiswa, kalangan akademisi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat di DIY.

Acara tersebut bertujuan salah satunya untuk menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional saat Pemilu.

Dalam acara tersebut, Kapolda DIY Irjen.Pol. Suwondo menjadi salah satu pemateri. Materi yang diberikan adalah Metode Polda DIY Dalam Menjaga Kondusifitas Pemilu 2024 Dalam Meraih Kepercayaan Masyarakat.

“Patut kita syukuri bahwa rangkaian Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda DIY berjalan aman, lancar dan kondusif. Hal tersebut berkat kerjasama antara Polda DIY, stakeholder terkait dan segenap masyarakat DIY,” ujarnya.

Ditambahkan, keamanan bukan hanya sekedar situasi, namun keamanan adalah investasi yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Keamanan bukanlah sekedar anugerah, melainkan dihasilkan oleh kerjasama masyarakat terlebih di Yogyakarta. Keamanan bukan sekedar situasi, tetapi sebuah investasi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi kemasyarakatan,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Kapolda, segala bentuk upaya kita dalam menjamin keamanan di Yogyakarta akan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol. Nugroho Arianto, SIK, MH menyampaikan bahwa selain Kapolda DIY, ada beberapa tokoh akademisi sebagai narasumber yakni Dosen Kebijakan Fisipol UGM Ely Susanto yang mengangkat tema Integrasi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Christina Rochayanti selaku Dosen Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta dengan Tema Menjaga Keutuhan Nasional Dalam Konteks Penguatan Komunikasi Politik.

Selain itu, Dr. Achmad Charris Zubair, budayawan yang merupakan mantan dosen Filsafat UGM. Beliau mengangkat tema Demokrasi Pancasila Sebagai Keberagaman Sosial Budaya dan Agama di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti juga Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK di dampingi para Pejabat Utama (PJU) Divhumas Polri, serta para PJU Polda DIY. (AF)

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou) kembali mendapat kunjungan dalam rangka studi banding dari rumah sakit (luar daerah Sulut).

Kalau sebelumnya (beberapa waktu lalu) RSUP Kandou mendapat kunjungan studi banding dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, kini rumah sakit kebanggaan bumi Nyiur Melambai ini mendapat kunjungan studi banding dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUP) dr. Ishak Tulungagung Jawa Timur.

Plt. Dirut RSUP Kandou Dr.dr Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes menerima tim studi banding rumah sakit terkait dengan penunjang medis dan non medis tersebut, Selasa (12/12/2023).

Turut mendampingi dokter Ivonne adalah Direktur PMKP dr Yeheskiel Panjaitan, SH, MARS, Direktur Layanan Operasional dr. Wega Sukanto, So BTKV, Direktur Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, MSi,

Tim studi banding dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD dr. Iskak Tulungagung Ns Sujianto, S.Kep MMRS. RSUD ini merupakan RS tipe B.

Sujianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran manajemen RSUP Kandou telah menerima timnya untuk melakukan studi banding.

“Tujuan ke sini kami membawa pasukan lengkap di bawah bidang pelayanan penunjang. Sebetulnya, sudah lama kita akan berkunjung ke sini belajar tentang bahan penunjang, namun karena Covid itu akhirnya berubah jadwal. Kami dari pelayanan penunjang ingin belajar banyak terhadap senior kami di RS ini,” ujarnya.

Dikatakan, RSUD Tulungagung sangat penting mendalami terkait dengan pelayanan penunjang yang ada di sini (RSUP Kandou) untuk dibawa pulang ke rumah sakit Tulungagung.

“Sekiranya perlu kami lakukan perubahan dengan melakukan modifikasi untuk pelayanan yang ada di RSUD Tulungagung,” jelasnya.

Dokter Ivonne menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada RSUP Kandou untuk menjadi tempat berbagi ilmu.

“Ini merupakan yang kedua kalinya. Puji syukur, alhamdulillah tentunya kita sama-sama berbagi pengetahuan. Saya tahu persis RSUD Tulungagung banyak prestasi yang telah dicapai, walaupun rumah sakit daerah tapi pencapaiannya sangat luar biasa sudah seperti rumah sakit pusat,” ujarnya.

Pada prinsipnya, sambung dokter Ivonne, sebagai RSUP patut berbangga didatangi oleh RSUD yang ingin melakukan studi banding. Pada kesempatan ini nantinya boleh dimanfaatkan saling berbagi ilmu. “Apa yang ada di RSUP Kandou akan kita berikan. Begitu juga sebaliknya,” ujar dokter Ivonne. (Fer)

Meimonews.com – Adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado No. 22/G/2023/PTUN.Mdo, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court), 28 November 2023, putusan mana telah beredar melalui berbagai media, Unsrat (dalam hal ini Rektor) menanggapi putusan tersebut dan menyatakan beberapa hal.

Pertama, bahwa dalam salah satu putusan atau  amar putusannya, PTUN menerima gugatan dari Dr. dr. Theresia Kaunang, SpkJ (K).  Putusan ini belum Incracht atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab  Pihak Rektor telah melakukan upaya hukum banding,  karena tidak menerima putusan tersebut, dan memandang tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Kedua, terhadap putusan PTUN tersebut, Rektor (Prof. Dr. Ir. Oktavian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU); dan Prof. Dr. dr. Nova Hellen Kapantow, DAN., MSc.,Sp. GK., sebagai tergugat, pada 30 November 2023 telah melakukan upaya hukum banding, yang telah diterima PTUN Manado, sehingga kasus tersebut masih berada di level banding, dan sekali lagi Putusan PTUN tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, salah satu substansi amar putusan PTUN tersebut  mengenai pembatalan SK Rektor No. 673/UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Fakultas Kedokteran Berdasarkan penilaian Portofolio.

Terhadap putusan ini, Rektor menghormatinya, akan tetapi Rektor juga melakukan banding dengan alasan-alasan hukum antara lain Statuta Unsrat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2018) pasal 49 (1), menyatakan, tahap penjaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian oleh Rektor untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon.

Pada ayat (2), menyatakan penilaian oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan portofolio dan dapat dilakukan asesmen bakal calon Dekan. Hal ini telah dilakukan Rektor sebagi hak prerogatif Rektor menilai berkas semua bakal bakal calon Dekan Fakultas Kedokteran periode 2023-2027, yaitu Dr. dr. Theresia Kaunang, SpkJ (K), Prof. Dr. Fatimawali, MSi, Apt, Dr. dr. Nova H Kapantow, DAN, MSc, SpGK, Dr. dr. Billy J Kepel, Sp.KKLP, M. Med,Sc, dan Dr. dr. Erwin Kristanto SH, SpFM (K).

Berdasar hasil penilaian portofolio 5 (lima) Bakal Calon Dekan tersebut, selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) nama yaitu  Prof. Dr. Fatimawali, MSi, Apt, Dr. dr. Nova H Kapantow, DAN, MSc, SpGK
dan Dr. dr. Erwin Kristanto SH SpFM (K).

“Jadi, dapat ditegaskan kembali bahwa Rektor menetapkan  3 (tiga) Calon Dekan Fakultas Kedokteran  periode 2023-2027 sudah melalui prosedur yang benar, yaitu dilakukan penilaian portofolio oleh Panitia Penilai, yang menghasilkan 3 nama, sesuai Pasal 49(1) Statuta Unsrat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2018),” sebut Philep Morse Regar (Humas Unsrat) dalam rilisnya kepada wartawan, Senin (4/12/2013).

Berkaitan dengan penggugat, dalam hal ini Dr. dr. Theresia Kaunang, SpkJ (K), sebagai salah seorang dari antara 5 (lima) bakal calon, disampaikan bahwa  yang bersangkutan tidak lolos (tidak memenuhi syarat), karena berdasar data kepegawaian belum sertifikasi dosen; dan status doktornya belum ada pengaktifan dari Kemenristekdikti, karena pada saat studi tidak mempunyai tugas belajar.

Disebutkan, hal-hal lain menyangkut penggugat (Dr. dr. Theresia Kaunang, SpkJ (K)), dapat dikonfirmasi kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran, berdasar Hasil Rapat Pimpinan dan Senat Fakultas Kedokteran Unsrat tanggal 1 Desember Tahun 2023. (FA)

Meimonews.com – Ketua Komunitas Tolak Narkoba (KTN) Lexie Kalesaran menjadi salah satu narasumber Bimtek Penggiat P4GN yang diselenggarakan BNN Sulut di Hotel Mercure Kalasey, Selasa-Rabu (21-22/11/2023).

Kalesaran menjadi narasumber di sesi terakhir di hari pertama Bimtek. Dengan dimoderatori Selfie .J. Ulaen, S.Pd, SSi, M.Kes (Dosen Poltekes), Kalesaran membawakan materi Metode Pencegahan dalam Upaya P4GN.

Di awal pemaparan materinya, Ketua KTN memberikan penjelasan seputar bahaya narkoba, jenis narkoba menurut golongan/pengelompokkannya, ciri-ciri penyalahguna, prevalensi penyalahgunaan narkoba di daerah ini, sanksi penyalahgunaannya, peranserta masyarakat dalam P4GN.

Penggiat yang merupakan bagian dari masyarakat punya peran penting dalam upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Itulah sebabnya, sebut penggiat dan relawan anti narkoba Sulut ini, para penggiat perlu mengetahui metode dalam upaya P4GN.

“Dalam upaya P4GN, penggiat perlu mengetahui sasaran/target kegiatan. Sebab, masing-masing sasaran/target punya spesifikasi. Selain itu, perlu pula mengetahui situasi/kondisi mereka,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk metode yang bisa digunakan dalam upaya P4GN, ada beberapa yang perlu diketahui dan digunakan para penggiat, di antaranya tatapmuka, sosialisasi (berkelompok), pengajaran/pelatihan/bintek, menggunakan medsos, buku/selebaran/stiker/spanduk/baliho, pendampingan, contoh/teladan.

“Semakin banyak orang yang tahu tentang bahaya narkoba maka akan semakin banyak orang yang tidak akan coba-coba pakai dan tidak akan menjadi pengedar sehingga prevalensi penyalahgunaan narkoba di daerah ini semakin menurun,” tandasnya.

Ketua Perhimpunan Putra Putri (PPP) Brimob ini menegaskan, upaya P4GN memerlukan sinergitas banyak pihak termasuk para penggiat. Makanya ia mengajak untuk bersinergi dalam upaya P4GN.

Bimtek yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut yang diikuti 30 peserta utusan instansi pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan ini menampilkan beberapa narasumber selain Ketua KTN.

Narasumber lain tersebut adalah Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, SIK, MM yang membawakan materi Strategi P4GN, Wadir Reserse Narkoba Polda Sulut AKBP Raswin Sirait (Aspek Hukum dalam P4GN), Drs. Lengkana Nasman, S.Psi (Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling dan Rehabilitasi), Dosen Politeknik Negeri Manado Beldi Tombeg, ST, M.Ars (Literasi Digital dalam  P4GN).

Selain itu, Direktur Lembaga Bimbingan Psikogi Jeinner J. Rawung, S.Psi, M.Pd (Pengembangan Karakter Individu sebagai Penggiat P4GN), Balai Bahasa Sulut Irene DC Rindorindo, SS, M.Hum (Public Speacking dalam rangka penyampaian P4GN), dan Korbid P2M BNN Sulut/Penyuluh Narkoba Ahli Madya  Drs. Sam G. Repy (Rencana Aksi P4GN).

Kegiatan ini dibuka pelaksanaannya oleh Korbid P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNN Sulut Sam G. Repy di dampingi Terry Tikoalu (Ketua Panitia) dan Rika Oktaviany (Staf P2M BNN Sulut). (Fer)

Meimonews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 guna mengamankan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 di Bali pada 10-11 Oktober 2023.

Dalam operasi ini, Polri membagi beberapa Satgas (satuan tugas), salah satunya Satgas Tindak.

Kasatgas Tindak Operasi Tribrata Agung 2023 Brigjen Pol Waris Agono mengatakan, Satgas Tindak sudah melakukan persiapan pengamanan seminggu sebelum penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023.

“Kami sudah melakukan persiapan pengamanan ini dari jauh hari, bahkan kami sudah satu minggu lalu sudah melakukan pergeseran sarana prasarana kesini untuk melakukan persiapan,” kata Waris di Command Center 91, Nusa Dua, Bali, Minggu (8/10/2023).

Satgas Tindak ini, nantinya akan bertugas mengantisipasi, menangani dan menindak apabila terjadi peristiwa yang bersifat kontinjensi selama pergelaran KTT AIS Forum 2023.

“Seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang menggunakan senpi, bahan peledak, bom dan drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang sudah disepakati,” jelasnya.

KTT AIS Forum 2023, sebut Waris, akan diikuti oleh 51 negara dan Indonesia menjadi tempat KTT pertama digelar. Untuk itu, berbekal pengalaman keberhasilan pengamanan KTT G20 dan KTT ASEAN, maka pola pengamanan KTT AIS Forum 2023 akan dilakukan hal yang sama.

“Kami persiapan betul pengamanannya agar KTT berjalan lancar sebagaimana kita punya pengalaman KTT G20, KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta. Kami sudah merencanakan pengamanan KTT AIS ini mengacu keberhasilan pengamanan KTT G20 dan KTT ASEAN lalu,” tandasnya.

Dalam pengamanannya, Command Center 91 nantinya akan menggunakan 18 aplikasi, mulai dari pemantauan penerbangan pesawat delegasi, kondisi cuaca hingga kondisi di lapangan. Ada juga aplikasi face recognition yang berisi database Daftar Pencarian Orang (DPO) atau orang yang dicurigai guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Adapun personil Brimob yang dikerahkan dalam pengamanan ini sebanyak 842 personil. Ratusan personil tersebut nantinya disebar ke lima klaster dan ditempatkan di titik-titik yang sudah ditentukan.

“Personil di lapangan dilengkapi peralatan yang kita siapkan ada setiap objek. Ada kendaraan trail, ada kendaraan rantis, sampai ada tabel cara bertindak sehingga anggota mengerti,” jelasnya.

Personil juga dibekali dengan aplikasi yang berguna melaporkan situasi di lapangan. Nantinya, jika personil tersebut membutuhkan bantuan tinggal melaporkan ke Command Center lalu dari Command Center akan menggerakkan personil lain yang terdekat untuk membantu.

Selain pengamanan di Bali, Polri juga melakukan pengamanan di jalur penyebrangan laut. Wilayah sekitar seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur juga melakukan pengamanan dengan menggelar kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan.

Dalam kesempatan ini, Waris juga menjelaskan beberapa titik yang menjadi perhatian pengamanan yakni Bandara, jalur perjalanan para delegasi hingga venue KTT AIS Forum 2023 berlangsung.

“Kemudian ada juga tempat wisata manakala di sela-sela waktu ada delegasi yang melakukan kunjungan ke tempat wisata dan tempat belanja itu kita sterilisasi dan dilakukan pengamanan,” katanya.

Waris meminta para personil yang bertugas selalu ingat prinsip pelaksanaan tugas yakni prosedural, profesional, dan proporsional. Anggota juga diingatkan agar menghormati hak asasi manusia (HAM) dan humanis, sehingga tindakan tidak boleh berlebihan.

“Kecuali ada ancaman yang sifatnya agresi segera. Kalau masih pasif dan aktif tidak perlu dengan kekerasan yang berlebihan. Kita awali dengan imbauan. Tapi kalau tidak diindahkan kita lakukan dengan penindakan tangan kosong lunak yakni kita evakuasi,” tegasnya. (AF)