Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.
Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen, Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target
Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.
Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output yang jelas dan sasaran yang tepat.
Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.
KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran dan penimbangan balita.
Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.
Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.
Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .
Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.
Penciptaan pusat ekonomi baru, pembangunan yang seimbang desa-kota, investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill serta partisipasi gender.
Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.
Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.
Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.
Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)
