Meimonews.com – Kesehatan lingkungan di bumi semakin tahun semakin tidak sehat. Isu-isu perubahan iklim, perusakan habitat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi isu besar.

Dilansir dari National Geographic, satu bahaya yang semakin menyebar ke ekosistem dapat diubah dengan perilaku mengurangi polusi plastik.

“Menyadari hal tersebut kami
Wanita Katolik RI meskipun masih dalam lingkup yang kecil membantu pemerintah dalam hal bersih bersih lingkungan terutama sampah plastik,” ujar Sekretaris Panitia Pelaksana Peringatan 100 Tahun WKRI Sulut Emmy Maturbongs kepada  Meimonews.com di Manado, Rabu (5/6/2024).

Kegiatan bersih-bersih tersebut, sambungnya, merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati 100 Tahun Wanita Katolik RI yang dilaksanakan di daerah ini oleh panitia pelaksana yang diketuai Neltje Eman.

Bakti Sosial Giat Peduli Sampah yang melibatkan DPD, panitia pelaksana dan perwakilan DPC  yang ada di Manado itu dilaksanakan di Pantai Boulevard II, baru-baru.

“Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, DPD, Cabang-cabang yang ada di Manado dan sekitarnya.  Semoga kita semua semakin mencintai bumi dan berusaha mengurangi sampah plastik,” ujar Emmy. (lk)

Meimonews.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) masuk dalam daftar salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah sebagaimana info yang tersebar di media sosial.

Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada mengonfirmasi tidak ada pembicaraan soal penawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang dengan PMKRI selama ini. “Kalau pun ada penawaran, PMKRI pasti menolak,” ujarnya lewat siaran pers yang diterima Meimonews.com, Rabu (5/6/2024).

Pertimbangan paling mendasar karena tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan usaha tambang. Berbagai persoalan yang diakibatkan oleh operasi industri pertambangan akan terus disikapi dan dikritisi.

Ketentuan Ormas Keagamaan yang mendapatkan WIUPK secara perioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dalam pasal 83A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Melalui peraturan tersebut, ormas keagamaan kini dapat memiliki WIUPK.
Jika merujuk pada pasal 75 UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Swasta mendapat perioritas dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

“Kita bisa melihat bahwa terjadi ketimpangan dan atau tumpang tindih antara UU Minerba dan PP No. 25 tahun 2024. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan konfik yang lebih besar dikemudian hari,” jelas mantan Sekjen PMKRI Pusat ini.

Disebutkan, merujuk pada data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 7.993 izin mineral dan pertambangan (Minerba) dengan luas 10.406.060 hektare. Alhasil operasi ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang panjang dan belum dipulihkan.

Atas nama kemajuan ekonomi, pembukaan lahan skala besar justru mencemari air, udara, dan laut yang berdampak pada terganggunya kesehatan manusia, kerusakan pangan lokal, terutama sekitar tapak tambang.

Jadi, jika PMKRI turut terlibat dalam urusan tambang, sama halnya PMKRI melestarikan persoalan-persoalan yang ada dan akan sangat paradoks dengan kerja-kerja yang kami lakukan selama ini, yaitu menjaga kedaulatan lingkungan.

PMKRI menilai, rencana ini juga akan berisiko menimbulkan konflik agraria baru dengan masyarakat dan mempertajam ketimpangan sosial. Berdasarkan data KPA, sepanjang 2023,  tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektar lahan dengan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

PMKRI tidak memiliki kapasitas SDM dan teknologi yang mumpuni untuk mengurus tambang. Tetapi sebagai elemen masyarakat sipil, kami memiliki komitmen dan sikap yang konsisten untuk melakukan checks and balances atas berbagai kebijakan yang anomali dan ketimpangan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, terutama terhadap industri-industri ekstraktif seperti tambang.

“Kami berharap pemerintah menghentikan rencana ini dengan segera merevisi PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara,,’ tandas Natalia. (lk)

Meimonews.com – Bank SulutGo bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutgoMalut mengadakan Edukasi Keuangan dan Pembukaan Rekening Satu Pelajar Satu Ilmu (KEJAR) di SMP Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Sebanyak 238 siswa sekolah yang berada di Provinsi Gorontalo tersebut ikut pada kegiatan yang diadakan pekan lalu.

Kegiatan ini diisi dengan materi tentang pentingnya menabung, cara mengelola keuangan, dan pengenalan produk dan layanan perbankan. Para siswa juga diajak untuk membuka rekening tabungan KEJAR dengan setoran awal Rp10.000.

Diharapkan dengan adanya program KEJAR ini, para siswa dapat belajar tentang pentingnya menabung dan mengelola keuangan sejak dini. Hal ini akan membantu mereka untuk memiliki masa depan yang lebih cerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato Arman Mohammad, S, Pdi, MSi, dalam sambutannya menyampaikan, program KEJAR ini bukan hanya tentang membuka tabungan, tetapi lebih kepada membangun karakter mandiri dan sabar sejak dini bagi anak-anak di tengah zaman yang serba instan.

“Kami sangat mengapresiasi program ini di Bumi Panua dan berharap program Kejar ini akan menjadikan Kabupaten Pohuwato sebagai yang terbaik di antara kabupaten/kota di Sulawesi Utara lainnya dalam target maupun pencapaian lainnya sekaligus mendukung Program Bank SulutGo sebagai Torang Pe Bank,” ujarnya.

Kepala OJK SulutgoMalut Winter Marbun berharap, program ini akan terus dijalankan oleh BSG secara berkelanjutan dan rekening dari anak-anak ini dapat digunakan selama-lamanya sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak, sekolah-sekolah, dan lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya. (Afer)

Meimonews.com – Dukungan kepada Ir. Rita Maya Tamuntuan untuk menjadi Kepala Daerah (Gubernur) Sulawesi Utara periode tahun 2024-2029 terus berdatangan.

Kali ini, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Sahabat RTM (Ir. Rita Maya Tamuntuan) mengungkapkan aspirasi mereka agar RMT diusung jadi Gubernur Sulut masa empat tahun mendatang.

“Ir. Rita Maya Tamuntuan layak diusung untuk memimpin Sulawesi Utara ke depan. Sebagai Srikandi Sulut Hebat, tentunya memiliki peran penting dalam memajukan Sulut,” ujar Sekjen Sahabat RMT Pnt. Ir.  Dicky Syaranamual saat Temu Sahabat RMT di kompleks Pasar Bersehati Manado, Sabtu (25/5/2024) pagi.

Sekjen Sahabat RMT Pnt. Ir. Dicky Syaranamual saat berbicara di Temu Sahabat RMT di Pasar Bersehati, Sabtu (25/5/2024) pagi

Setidaknya, ada tiga alasan sehingga RMT dinilai layak menjadi orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini. Pertama, pribadi/kapasitas. RMT adalah religius. RMT dan keluarganya taat beribadah. RMT merakyat dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya Ketua Ika Unsrat Manado dan Ketua Ika Faperta Unsrat Manado.

RMT bisa jadi teladan. RMT.bersih dalam segala hal selama ini, dan memberi teladan yang baik bagi seluruh perempuan Sulawesi Utara.

Kedua, konektivitas. RMT memiliki jaringan/relasi;  berpengalaman mendampingi sang Maestro Sulut Olly Dondokambey, yang melahirkan relasi luar biasa untuk berkolaborasi membangun Sulut terus hebat.

Ketiga, berkelanjutan. Pembangunan menuju Sulut Lebih Hebat butuh keberlanjutan. 2 periode kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey wajib dilanjutkan oleh Srikandi Hebat RMT supaya pembangunan akan terus maju dan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan demikian maka Sahabat RMT dengan ini mendeklarasikan diri untuk kerja dalam doa dan sosialisasi untuk mendukung ibu Ir. Rita Maya Tamuntuan menuju Sulut One,” ujarnya.

Terkait dengan adanya Sahabat RMT, Sonya S. Kembuan (Tim Sahabat RMT) dalam percakapan dengan Meimonews.com di sela Temu Sahabat RMT menjelaskan, Sahabat RMT dibentuk usai acara Dies Natalis Unsrat dan Faperta Unsrat Manado beberapa waktu lalu.

“Ada teman-teman alumni baik Unsrat maupun Faperta di WAG yang melontarkan gagasan agar Ibu Rita Maya Tamuntuan maju dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur Sulut dalam Pilkada 2024. Dan, teman-teman lainnya menyambut dengan positif,” ujarnya.

Pengusaha yang akrab disebut SSK ini lantas menambahkan, sambutan positif tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Sahabat RMT ini sebagai sarana menampung dan menyalurkan aspirasi untuk RMT maju sebagai Gubernur Sulut ke depan.

“Karena keinginan teman-teman agar Srikandi Sulut ini mau maju jadi Kepala Daerah (Gubernur) Sulut maka teman-teman secara spontanitas membentuk Sahabat RMT,” tambah SSK tentang Sahabat RMT yang dikoordiner Dr. Herry Pinantik.

Acara Temu Sahabat RMT diawali doa
dilanjutkan dengan olahraga /line dance, foto bersama dan diakhiri ngopi/sarapan pagi bersama. (Afer)

Meimonews.com – Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi  Indonesia (IPADI) Cabang Sulut dilantik oleh Sekretaris Umum IPADI Pusat Turro Wongkaren, PhD atas nama Ketua Umum Dr. Sudibyo Alimoeso, MA di Hotel Sentra Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).

Turut menyaksikan acara pelantikan ini antara lain Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, para kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, para kepala OPD-KB Kabupaten/Kota se-Sulut dan para mitra kerja program Bangga Kencana.

Pengurus yang dilantik berdasarkan surat keputusan nomor : 14/SK.IPADI/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 terdiri dari  Pembina Kepala BKKBN Sulut Dr. Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus Kindangen, SE, SU, MA, Prof. Dr. Vanetia R. Danes, M.Sc, PhD, dan Dr. Ivonne S. Saerang, SE, MM.

Ketua Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si, Wakil Ketua 1 Frederik G. Worang, SE, BSBA, M.Comm, PhD, Wakil Ketua 2  Dr. Viktor PK Lengkong, SE, M.Si, Wakil Ketua 3 Ignasius P. Worung, SE, M.Si, Sekretaris  Dr. Bode Lumanauw, SE, MM, Wakil Sekretaris 1 Joy E. Tulung, SE, M.Sc, PhD, Wakil Sekretaris 2 Dr. Een  Walewangko, SE, M.SE, Wakil Sekretaris 3  Hanly J. Siwu, SE,  M.Sc, Bendahara Dr. Grace Jenny Supotan, M.Sc, Wakil Bendahara 1 Dr. Olivia S. Nelwan, SE, M.Si dan Wakil Bendahara 2  Dr. Grace Waleleng,  M.Si.

Pengurus ini dilengkapi bidang- bidang yakni Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang diketuai Dr. George M. Kawung, SE, ME, Bidang Hubungan Antar Lembaga yang diketuai  Hizkia D. Tasik, SE, MA, PhD, Bidang Informasi dan Komunikasi yang diketuai Ferdy Roring, SE, MM, Bidang Kajian Kependudukan  dan KB yang diketuai Ir. Oktavianus Porajouw, MS, serta Bidang Kajian Ekonomi, Ketenagakerjaan dan SDM yang diketuai Dr. Ita Pingkan Rorong, SE, ME. (Fer)

Meimonews.com – Tahun ini, tepatnya pada 26 Juni 2024, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) akan genap berusia 100 tahun. Secara nasional, sejumlah kegiatan telah dan akan dilaksanakan memperingati hari bersejarah tersebut.

Untuk daerah Sulut, Dewan Pengurus Daerah  (DPD) akan mengadakan beberapa kegiatan dan berpuncak pada Sabtu (29/6/2024) , yang akan dilaksanakan di Area Pohon Kasih Kawasan Megamas Manado.

Untuk kelancaran pelaksanaan peringatan satu abad WKRI di Sulut, telah dibentuk panitia yang diketuai Neltje Elisabeth Eman dengan wakil-wakil ketua Telly Mathilda Kapoh dan Julien Mangundap. Sekretaris Emy Maturbongs, Lydia Momuat, Deske Tangkere dan Agnest Turambi. Bendahara Stella Montolalu dan Nathalie Mawuntu.

Panitia ini dilengkapi beberapa seksi dan pendukung lainnya yakni Seksi Penyusunan Buku 100 Tahun WKRI yang dikoordinir Selvie Rumampuk, Seksi Dana dikoordinir Maria Runtuwene, Seksi Kesehatan dikoordinir Novita Nangoy, Seksi Liturgi dikoordinir Adel Warouw, Seksi Defile/Keamanan dikoordinir Agnes Lomban.

Seksi Tarian Selendang Biru dikoordinir Cherry Kalesaran, Seksi Publikasi/Dokumentasi dikoordinir Alva Sarayar, Seksi Konsumsi dikoordinir Henni Meloh serta Perlengkapan oleh Sekretariat dan Tim serta Pembantu Umum yang terdiri dari para Ketua Cabang WKRI se-Sulut.

“Telah ada beberapa kegiatan yang kami buat di daerah ini dalam rangka 100 tahun WKRI. Yang lain, sementara dalam  persiapan,” ujar Sekretaris Panitia Emy Maturbongs dalam percakapan dengan Meimonews.com di Sekretariat DPD, Jln Pramuka Sario Kotabaru Manado, Selasa (14/5/2024).

Untuk tema kegiatan, sambungnya, adalah Geraknya Budi Membangun Pekerti, Mewujudkan Peradaban Kasih. Sementara jargonnya adalah Lahir Kembali, Semakin Berarti. (lk)

Oleh :
Dr. drg. Paulus Januar

Meimonews.com – Tak disangkal lagi, Pemilu 2024 membawa implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal mendasar yang perlu ditelaah, apakah membawa perubahan yang lebih baik hingga memberi harapan akan masa depan, atau sebaliknya?

Kenyataan yang dihadapi dapat dikatakan berpotensi menumbuhkan kecemasan dalam menyongsong masa depan. Dengan demikian demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sebagaimana yang dicita-citakan bersama, maka perlu secara kritis dilakukan langkah bersama yang menjadi perjuangan bersama.

Dari Reformasi 1998 Hingga Pemilu 2024R

Reformasi 1998 mengusung tagline utama anti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan  perlu diwujudkan kebebasan, demokrasi, serta HAM (Hak Azasi Manusia). Pada awal Reformasi 1998 menunjukkan tekad yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Namun kemudian cenderung sedikit demi sedikit memudar tergerus oleh waktu, serta dilanda kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak.

Kini setelah lebih seperempat abad Reformasi 1998 menunjukkan praktik KKN marak kembali, kalau tidak mau dikatakan semakin hari cenderung semakin meningkat. Kebebasan, demokrasi, dan perwujudan HAM yang masih tersisa dari Reformasi 1998 sekarang ini juga semakin terancam.

Ironisnya pada Pemilu 2024 menunjukkan maraknya KKN serta pelemahan kebebasan, demokrasi, serta HAM, berlangsung dengan menggunakan prosedur demokrasi yang namanya pemilihan umum. Kemudian terhadap fenomena ini tenyata sangat lemah resistensi yang terjadi, malah sebaliknya terlihat kecenderungan untuk beramai-ramai memperebutkan manfaat KKN, apalagi kalau mumpung kesempatan terbuka.

Pemilu 2024 dengan gamblang menunjukkan pola pilihan mayoritas rakyat pemilih. Pertimbangan rasionalitas mengenai hal-hal seperti kebebasan, demokrasi, HAM serta anti KKN kurang menjadi prioritas. Daya tarik melalui gimmick, pencitraan, malah penggiringan opini dengan kalau perlu menggunakan disinformasi menjadi kenyataan yang dominan.

Kenyataan ini mungkin yang dapat menjelaskan mengapa pada Pemilu 2024 terdapat banyak pesohor yang mendapat limpahan suara yang cukup banyak, meski sama sekali tanpa iming-iming materi maupun jabatan, apalagi paksaan. Rakyat memilih terutama hanya karena ketenaran namanya sebagai pesohor, meski tidak diketahui sikap dan pandangan politiknya, apalagi rekam jejak politiknya. Namun inilah hasil pilihan rakyat yang harus diterima semua pihak.

Pola pemilihan yang terjadi pada Pemilu 2024 sedikit banyak menggambarkan tingkat literasi politik rakyat. Patut dpertanyakan sampai sejauh mana pemahaman masyarakat perihal sistem, proses, partisipasi, dan permasalahan politik yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih.  Belum lagi mengenai sikap kritis terhadap kehidupan politik yang berlangsung.

Saat ini, setelah 26 tahun Reformasi 1998, disadari ataupun tidak, telah hadir lapisan generasi baru yang dibesarkan setelah reformasi, atau bahkan dilahirkan setelah reformasi. Hal yang mencengangkan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan serta pengalaman dialog dengan mereka, menunjukkan bahwa generasi tersebut rupanya sulit bahkan tidak dapat memahami situasi yang represif di masa orde baru yang hendak dirombak dengan Reformasi 1998.

Dengan situasi yang relatif bebas, bahkan kerap kebebasan yang dipandang kebablasan, tidak mudah bagi generasi tersebut untuk merasakan represi yang diderita masyarakat di era Orde Baru. Dengan demikian nilai-nilai yang hendak dikembangkan dengan Reformasi 1998, seperti kebebasan, demokrasi, dan HAM, menjadi tidak mudah diinternalisasikan.

Meski tidak dapat digeneralisasi begitu saja, namun patut disadari kehadiran generasi tersebut sebagai anak zaman dari era reformasi. Agaknya perlu dilakukan studi secara lebih mendalam dan serius mengenai generasi tersebut, dan tidak hanya sekedar pooling yang lebih bertujuan untuk kepentingan elektoral pemilu belaka.

Berdasarkan pemahaman tentang situasi serta juga hasil dari exit pool pada Pemilu 2024, secara garis besar dapatlah ditelaah pola pemilihan yang berlangsung. Memang yang akan dikemukakan di sini masih perlu didiskusikan, malah diperdebatkan lebih lanjut.

Terdapat pemilih yang menghendaki perubahan dari status quo yang ada sekarang, meski cenderung masih dalam bentuk daftar keinginan dan belum dijabarkan secara cukup rinci. Terdapat pula keinginan penerusan pola yang selama ini terdapat.

Namun yang terbesar adalah arus pragmatisme dalam memandang kekuasaan maupun kesejahteraan, terutama berdasarkan fenomena yang selama ini terdapat. Bahkan di kalangan generasi yang lebih baru dapat dikatakan terjadi semacam keinginan untuk akselerasi pragmatisme secara instan dan melalui jalan pintas.

Kemudian arus besar tersebut disertai pula dengan mereka yang pernah mendapatkan manfaat dari era Orde Baru, serta kemudian karena kurangnya pemahaman terutama dari generasi baru mengenai nilai-nilai yang harus diperjuangan maka relatif tidak terjadi resistensi yang signifikan.

Berdasarkan arus besar yang digambarkan pada pola pemilihan pada Pemilu 2024, maka sulit peluangnya untuk memperjuangkan kebebasan, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi dengan adanya kecurangan pada Pemilu 2024 sebagaimana yang banyak dituduhkan.

Selanjutnya bila kecurangan Pemilu 2024 dilegalkan, maka landasan etika universal bahkan hukum sekalipun cenderung ditempatkan di bawah kepentingan kekuasaan. Hingga apabila Pemilu 2024 dilakukan secara curang, maka kebebasan, demokrasi, dan HAM akan terancam eksistensinya, dan kesewenang-wenangan akan semakin merajalela.

Dari uraian tersebut di atas, bila demikian, maka patut dipertanyakan apakah gambaran situasi tersebut akan memberikan prediksi yang cerah bagi masa depan ? Ataukah sebaliknya akan menimbulkan kecemasan akan masa depan ?

Penyadaran Masyarakat

Kemungkinan pelemahan pelaksanaan kebebasan, demokrasi, serta HAM pada gilirannya akan membuka peluang terjadinya penyelewengan terutama dalam bentuk KKN.  Dapat dikatakan terjadi kesenjangan mengenai pemahaman serta kesadaran mengenai hal ini. Apabila hal ini tidak diatasi akan memberikan gambaran yang suram mengenai masa depan Indonesia.

Penyadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur yang harus menjadi integritas diri tampaknya kurang mendapat perhatian. Tonggak sejarah 2045 yang disebut sebagai Indonesia Emas lebih banyak menekankan pada aspek pertumbuhan sebagai raksasa ekonomi dan kemakmuran.

Tidak ditekankan bahwa Indonesia Emas juga harus diartikan pada saat tersebut rakyat Indonesia juga memiliki integritas diri yang kokoh dalam bentuk tata nilai luhur yang tertanam dalam dirinya.

Dalam hal ini diperlukan penanaman integritas yang kokoh, bukannya yang mudah goyah karena godaan kekuasaan maupun materi.

Penyadaran masyarakat tidak hanya terbatas mengenai kesadaran akan nilai-nilai luhur yang perlu diperjuangkan, namun lebih jauh lagi penyadaran untuk bersikap bila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Penyadaran masyarakat dapat dijalankan melalui pendidikan politik baik seara formal maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mutlak perlu disertai dengan keteladan dalam kehidupan nyata.

Diperlukan inovasi dalam penyadaran masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman maupun sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ini semua merupakan tantangan kita semua untuk penelaahan lebih lanjut dalam rangka perwujudannya demi harapan yang cerah menuju Indonesia yang dicita-citakan.  (Penulis adalah Dosen Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Mortopo -Beragama dan Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat)

Meimonews.com – Sekitar 100 siswa perwakilan kelas 10 dan 11 SMA Negeri 7 Manado ikut dalam kegiatan Diseminasi dan Edukasi Kamtibmas dan Bahaya Radikalisme di aula sekolah, Senin (26/2/2024).

Kegiatan yang diprakarsai Perhimpunan Putra Putri (PPP) Brimob dan didukung pimpinan sekolah yang beralamatkan di Kelurahan Tingkulu Manado ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Sekolah Kepala SMA Negeri 7 Manado Dr. Willem Hanny Rawung, SS, M.Hum.

Ketua PPP Brimob Lexie Kalesaran saat pemaparan materi

Tampil sebagai narasumber/ pembicara pada kegiatan yang di dampingi Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Andyka Lontoh, S.Pd dan Wakil Kepala Sekolah Kehumasan Dra. Meiske Maindoka ini adalah Wakasat Binmas Polresta Manado Nelson Tuju mewakili Kasat Kompol Arie Nayoan dan Ketua PPP Brimob Lexie Kalesaran.

Wakasat Binmas Polresta Manado saat membawakan materinya

Rawung mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan berharap para siswa yang ikut kegiatan ini dapat memahami apa itu Kamtibmas dan radikalisme secara benar dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengganggu kamtibmas dan yang berkaitan dengan radikalisme.

Rawung juga berharap, para siswa tidak mudah terpengaruhi dengan postingan atau informasi di medsos yang belum tentu benar dan dapat membahayakan negara karena adanya paham radikalisme.

Foto bersama di akhir kegiatan Diseminasi dan Edukasi Kamtibmas dan Bahaya Radikalisme

Kalesaran dan Tuju berkolaborasi memberikan materi tersebut dengan cara dialogis/interaktif sehingga para siswa bisa dengan mudah memahami materi yang dipaparkan, apalagi pemaparan materi disertai contoh-contoh praktis. (Fer)

Meimonews.com – Personil Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sulut yang tergabung dalam Subsatgas Dokkes Operasi Mantap Brata (OMB) Pengamanan Pemilu 2024 melaksanakan patroli kesehatan di lokasi PPK Kecamatan Wanea, Manado, Kamis (22/2/2024).

Personil Subsatgas Dokkes melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas pengamanan dan unsur penyelenggara Pemilu yang sedang melakukan tugas rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Tingkat Kecamatan.

Kabid Dokkes Polda Sulut Kombes Pol. dr. Sucipto selaku Kasubsatgas Dokkes menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tugas pokok Subsatgas Dokkes dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024.

“Kami terus mengintensifkan pelayanan kesehatan kepada para petugas pengamanan, termasuk para penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu. Pelayanan diberikan mulai dari pemeriksaan tekanan darah hingga pemberian vitamin dan obat bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra sehingga menguras stamina dan pikiran.

“Kami terus memantau dan siap memberikan pelayanan manakala ada petugas di lapangan yang membutuhkan bantuan kesehatan,” tambahnya. (AF)