Meimonews.com – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (APHT-HAN) Sulawesi Utara akan mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Sulawesi Utara.

Muswil tersebut, sebut Ketua APHT-HAN Sulut Dani R. Pinasang kepada Meimonews.com di Auditorium Unsrat, Jumat (9/10/2026), akan dilaksanakan di Auditorium Gedung G1 Fakultas Hukum Unsrat pada Selasa (13/10/2026).

“Berbagai persiapan telah dilakukan. Undangan telah diedarkan. Tinggal tunggu waktu pelaksanaannya,” ujar Pinasang di dampingi Toar D. Palilingan (mantan Ketua APHT-HAN Sulut.

Pelaksanaan Muswil tersebut, jelasnya, adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan, meningkatkan koordinasi serta membangun sinergitas antaranggota APHT-HAN di daerah Sulut.

Disebutkan, tahapan pelaksanaan.Muswil adalah Pembukaan Muswil, Pengesahan tata tertib Muswil, Pemilihan pimpinan sidang Muswil, Sidang pleno pembahasan materi Muswil, Sidang komisi (jika diperlukan), Pemilihan pengurus wilayah periode berikutnya, Pengesahan hasil-hasil Muswil, serta Penutupan Muswil.

Untuk diketahui, APHTN-HAN merupakan organisasi profesi dan keilmuan yang berperan penting dalam mengembangkan kajian dan pengajaran hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia.

Sebagai organisasi yang memiliki struktur wilayah yang meluas, pelaksanaan Musyawarah Wilayah menjadi salah satu forum strategis untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar anggota di tingkat daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan Musyawarah Wilayah berjalan dengan efektif, transparan, dan demokratis, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur dan terstandar. (FA)

Meimonews.com – Presiden Prabowo Subianto akan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas intuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Khusus mengenai dokter gigi warga negara asing menjadi pembahasan utama webinar yang diselenggarakan PSMKGI (Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia) pada 4 Oktober 2026. Dalam pengantarnya dikemukakan, hal ini penting untuk dibahas terutama bagaimana dampaknya terhadap kedokteran gigi di Indonesia.

Paulus Januar yang menjadi narasumber mengemukakan, rencana tersebut perlu ditelaah secara kritis. Menurut narasumber yang semasa mahasiswa pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa dan kini aktif di Pengurus Besar PDGI, permasalahannya bukan hanya mengenai jumlah namun juga tidak meratanya penyebaran tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, pada 2024 terdapat 5,99 persen. Puskesmas kekurangan dokter, 32,51persen puskesmas kekurangan dokter gigi, dan 0,22 persen puskesmas dengan status kekurangan perawat.

Sebanyak 56.769 dokter spesialis, jumlah terbanyak berada di Pulau Jawa Bali (65,88 persen) dan Sumatera (18,21 persen) sedangkan dokter spesialis di wilayah Timur hanya 15,91 persen yang tersebar di pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Menurut dokter dan dokter gigi ini selain ketersediaan serta penyebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor penting antara lain: sistem kesehatan, prasarana dan sarana, peralatan, pendanaan, kondisi kerja, dan pemahaman sosio kultural.

“Ini semua harus dikelola dengan baik, hingga mengatasi permasalahan kesehatan tidak sesederhana hanya dengan mendatangkan dokter dan tenaga kesehatan asing yang cenderung hanya tambal sulam,” ujarnya.

Dikemukakan, asumsi mendatangkan dokter asing terutama untuk mengatasi beban kebutuhan masyarakat yang menderita sakit (kuratif dan rehabilitatif). Padahal, sebenarnya, sebelum menderita sakit, yakni ketika dalam keadaan sehat yang diperlukan adalah pendekatan promotif dan preventif. Dengan melaksanakan promotif dan preventif akan mengurangi beban terjadinya penyakit.

Dalam mengatasi masalahan kesehatan, di samping menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan, sebutnya, terlebih dahulu perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan kesehatan dengan menjadikan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai prioritas.

Melaksanakan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit agaknya tidak perlu dengan mendatangkan dokter asing.

Ditambahkan, kenyataan menunjukkan negara-negara maju sekalipun yang berlimpah dana serta sumber daya manusia ternyata tidak akan sanggup mengatasi masalah kesehatan kalau penanganannya menunggu hingga manfestasi penyakit sudah terjadi.

“Di negara-negara maju tetap upaya promotif dan preventif diprioritaskan secara bersunggung-sungguh, tidak sekedar menjadi semboyan belaka,” sebutnya.

Ternyata kekurangan dokter gigi bukan hanya di Indonesia. Paulus Januar mengungkapkan, data menunjukkan Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, serta juga Cina masih mengalami kekurangan dokter gigi. Malah berdasarkan pemberitaan pada agustus 2026 menunjukkan, di Belanda karena kekurangan kini sekitar seperempat dari seluruh dokter gigi yang berpraktik berasal dari negara lain terutama dari Siria, Afrika Selatan, Turki, Brasil, dan Irak.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, dikuatirkan hadirnya tenaga medis dan tenaga kesehatan sub-standar dari luar negeri. Belum tentu dapat mengatasi permasalahan distribusi pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pungkas,” tandasnya.

Narasumber lain yakni Ketua Tim Pendayagunaan Tenaga Medis dan Kesehatan WNI Kementerian Kesehatan RI Lita Dwi Astari mengatakan, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing selama ini dijalankan secara terbatas dan selektif.

Menurutnya, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing adalah dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diatur dalam regulasi. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan untuk mengambil lahan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Diuraikannya, untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia, maka harus melalui Komite Evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, para pakar dan dari kalangan profesi, serta juga Kolegium.

‘Evaluasi berdasarkan kualifikasi minimal dokter spesialis / subspesialis atau untuk tenaga kesehatan minimal KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 8, dengan disertai ketentuan pengalaman kerja, dan juga pelaksanaan pendayagunaan dilakukan dalam jangka waktu terbatas,” ujarnya. (Afer)

Meimonews.com – Agnes Laratmase dilantik memjadi Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas Periode 2026–2028 dalam rangkaian pelantikan Pengurus Pusat PMKRI oleh Ketua Presidium (Kapres) PMKRI Pusat Christian Alesandro Delviero Rettob di Margasiswa 1 PMKRI, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Mengemban tanggung jawab tersebut, Agnes menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi melalui penguatan sistem pendidikan dan kaderisasi yang berkelanjutan. Menurutnya, proses pembinaan kader perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

“Saya siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, kami ingin memperkuat proses pembinaan kader agar setiap kader PMKRI di seluruh Indonesia memiliki kualitas intelektual, karakter, kemampuan kepemimpinan, serta kepekaan sosial yang semakin baik.” ujarnya kepada Meimonews.com via telefon, Selasa (29/9/2026).

Menurut mantan Kapres PMKRI Cabang Manado St. Thomas Aquino ini, kaderisasi merupakan salah satu fondasi penting dalam keberlangsungan organisasi sekaligus bagian dari kontribusi PMKRI bagi kehidupan bangsa. Karena itu, pendidikan kader tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan internal organisasi, tetapi juga harus mampu melahirkan kader yang dapat memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.

Kader yang berkualitas merupakan salah satu kunci bagi kemajuan sebuah bangsa. “Karena itu, kaderisasi harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga karakter, integritas, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengambil bagian dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat,” sebutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Agnes juga menekankan pentingnya membangun sistem kaderisasi yang dapat menjangkau seluruh cabang PMKRI di Indonesia. Penguatan kapasitas kader diharapkan berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan masing-masing daerah.

Harapannya, pendidikan dan kaderisasi PMKRI dapat menjadi ruang yang benar-benar membentuk kader secara utuh. “Kita ingin setiap kader mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mampu membawa nilai dan kompetensi yang telah dibentuk selama berproses di PMKRI,” ujarnya. (lex)

(Oleh : Bert Toar Polii)

Meimonews.com – Bangsa yang besar tidak pernah hidup hanya dari kejayaan masa lalu. Ia bertahan karena mampu menerjemahkan nilai-nilai leluhurnya ke dalam tantangan zamannya.

Minahasa pernah melahirkan banyak negarawan yang memberi warna bagi perjalanan Republik Indonesia. Nama-nama seperti Sam Ratulangi, AA Maramis, Johannes Leimena, GA Siwabessy, dan WZ Johannes bukan sekadar kebanggaan daerah, melainkan bagian dari fondasi bangsa.

Pertanyaannya bukan lagi, mengapa tokoh seperti mereka tidak lagi banyak muncul ? Pertanyaan yang lebih penting adalah Bagaimana melahirkan generasi pemimpin baru yang mampu membawa nilai-nilai Minahasa ke panggung Indonesia abad ke-21 ?

Menurut saya, jawabannya bukan dengan kembali ke masa lalu, melainkan dengan menghidupkan kembali roh kepemimpinan Minahasa dalam bentuk yang sesuai dengan zaman.

Kepemimpinan tidak lagi cukup mengandalkan karisma. Abad ke-21 adalah era yang berbeda. Pemimpin tidak cukup hanya berwibawa. Ia harus mampu membangun komunikasi digital, memahami ekonomi global, mengelola keberagaman, menguasai teknologi, sekaligus menjaga integritas.

Dalam dunia yang berubah sangat cepat, kualitas moral justru menjadi semakin penting. Di sinilah filosofi Minahasa menemukan relevansinya kembali.

Tou Keter: Kuat dalam Integritas, Bukan Sekadar Kekuasaan

Selama ini kata “kuat” sering dipahami sebagai kemampuan mengendalikan orang lain. Padahal Tou Keter memiliki makna yang lebih dalam.
Kekuatan sejati adalah keberanian mengambil keputusan yang benar sekalipun tidak populer.

Pemimpin masa depan harus berani melawan korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala bentuk penyimpangan yang merugikan rakyat.

Kekuatan bukanlah dominasi. Kekuatan adalah keberanian memikul tanggung jawab.

Tou Leos : Politik yang Memanusiakan

Politik sering dipersepsikan sebagai perebutan kekuasaan. Padahal hakikat politik adalah mengurus kehidupan bersama.

Tou Leos mengingatkan bahwa kepemimpinan harus berangkat dari kasih, kepedulian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, pemimpin yang mampu merangkul jauh lebih dibutuhkan daripada pemimpin yang gemar membelah masyarakat menjadi “kami” dan “mereka”.

Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang menyembuhkan daripada mempertajam perbedaan.

Tou Nga’asan: Kepemimpinan Berbasis Pengetahuan

Dunia modern semakin kompleks. Masalah ekonomi, perubahan iklim, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga geopolitik global tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika. Karena itu, Tou Nga’asan menjadi semakin relevan.

Pemimpin harus terus belajar. Ia harus mampu membaca data, memahami ilmu pengetahuan, mendengarkan para ahli, dan membuat keputusan berdasarkan bukti.

Popularitas tidak boleh menggantikan kompetensi.

Lima Agenda Besar Kepemimpinan Baru

Jika ingin kembali melahirkan tokoh nasional, menurut saya Sulawesi Utara perlu membangun lima agenda strategis.

Pertama, Pendidikan kepemimpinan sejak dini. Sekolah, gereja, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan komunitas harus menjadi tempat lahirnya calon pemimpin. Kepemimpinan tidak muncul secara kebetulan. Ia dibentuk.

Kedua, Politik berbasis gagasan. Sudah waktunya ruang publik lebih banyak membicarakan ide daripada sekadar figur. Budaya diskusi, debat kebijakan, dan kajian publik harus dihidupkan kembali. Masyarakat perlu memberi penghargaan kepada mereka yang menawarkan solusi, bukan hanya slogan.

Ketiga, Memanfaatkan era digital. Generasi baru harus hadir di ruang digital dengan narasi yang mencerahkan. Media sosial bukan sekadar tempat mencari popularitas, melainkan ruang pendidikan publik. Pemimpin masa depan harus mampu menjelaskan gagasan yang rumit dengan bahasa yang sederhana.

Keempat, Membangun jejaring nasional, Tokoh Sulawesi Utara tidak cukup dikenal di daerah sendiri. Mereka harus aktif dalam organisasi nasional, dunia akademik, dunia usaha, komunitas profesional, dan berbagai forum lintas daerah. Pemimpin nasional lahir dari jejaring nasional.

Kelima, Menghidupkan budaya kolaborasi, Persaingan adalah bagian dari demokrasi. Namun persaingan tidak boleh berubah menjadi saling menjatuhkan. Budaya mapalus mengajarkan bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada kemenangan pribadi. Semangat ini perlu diterjemahkan ke dalam politik modern.

Dari Mapalus Menuju Indonesia

Mapalus bukan hanya tradisi gotong royong. Ia adalah filosofi bahwa kemajuan seseorang tidak boleh memiskinkan orang lain.

Dalam dunia yang semakin individualistis, semangat ini justru menjadi kekuatan baru. Indonesia membutuhkan lebih banyak kolaborasi daripada konflik. Lebih banyak kepercayaan daripada kecurigaan. Lebih banyak solusi daripada sensasi.

Nilai-nilai Minahasa dapat memberi kontribusi penting bagi kehidupan berbangsa apabila diterjemahkan secara kreatif.

Penutup

Saya percaya Sulawesi Utara tidak sedang mengalami krisis pemimpin. Yang sedang dihadapi adalah perubahan zaman yang menuntut cara baru dalam membangun kepemimpinan.

Filosofi Tou Keter, Tou Leos, dan Tou Nga’asan tidak pernah kehilangan relevansinya. Yang perlu diperbarui adalah cara kita menghidupkannya.

Apabila pendidikan, integritas, kolaborasi, dan keberanian moral kembali menjadi fondasi kehidupan publik, maka tokoh-tokoh nasional dari Sulawesi Utara akan lahir kembali.

Mungkin mereka tidak akan menjadi “KDM dari Manado”. Dan memang tidak perlu. Yang dibutuhkan Indonesia bukan salinan tokoh dari daerah lain, melainkan pemimpin yang autentik—berakar pada budaya Minahasa, berpikiran nasional, dan mampu menjawab tantangan dunia.

Itulah makna sejati menghidupkan kembali Tou Keter, Tou Leos, dan Tou Nga’asan untuk Indonesia abad ke-21. (Penulis ada Pengurus/pemain bridge)

Meimonews.com – emangat Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan seremonial, tetapi juga lewat aksi nyata berupa kepedulian terhadap sesama.

Hal itulah yang ditunjukkan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resort Tomohon dengan menggelar kegiatan berbagi kasih kepada anak-anak anggota Polri yang memiliki keterbatasan fisik.

Selain menyerahkan bantuan, ormas mitra Polri tersebut bersama Bhayangkari juga memberikan dukungan moril kepada keluarga penerima agar tetap kuat dan optimis dalam mendampingi putra-putri mereka.

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Tomohon/Pembina KBPP Polri Resort Tomohon AKBP Nur Kholis bersama Ketua dan Pengurus Bhayangkari Cabang Tomohon, Wakil Sekretaris KBPP Polri Sulut/Caretaker Ketua KBPP Polri Resort Tomohon Mario A. Rumbani, serta Pengurus KBPP Polri Resort Tomohon Julita I. Nelwan.

AKBP Nur Kholis mengapresiasi kepedulian KBPP Polri Resort Tomohon yang terus menunjukkan perannya sebagai bagian dari keluarga besar Polri.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini merupakan cerminan nilai-nilai Bhayangkara yang mengedepankan pengabdian, kepedulian, dan kemanusiaan.

Rumbani menjelaskan, kegiatan berbagi kasih ini merupakan bentuk perhatian KBPP Polri kepada keluarga anggota Polri, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan lebih.

Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus bertumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik.

Momentum menjelang HUT Bhayangkara tahun ini menjadi pengingat bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui tindakan sederhana yang menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.

Melalui kegiatan ini, KBPP Polri Resort Tomohon kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan berbagi bersama keluarga besar Polri dan masyarakat. (*/AF)

Meimonews.com – Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Manado bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-403 Kota Manado.

Kegiatan dengan target pengumpulan 403 kantong darah yang diadakan di Aula Lantai 2 Kantor Walikota Manado, Selasa (23/6/2026) ini ditinjau langsung oleh Wakil Walikota (Wawali) Manado Richard Sualang.

Saat mengunjungi lokasi kegiatan donor darah, Wawali mengungkapkan apresiasi Pemerintah Kota Manado dan memberikan respek positif terhadap kegiatan yang merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ini adalah kegiatan yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan kemanusiaan. Manfaatnya dapat dirasakan banyak orang, khususnya pasien yang membutuhkan transfusi darah. Saya memberikan apresiasi kepada Pokja PWI Kota Manado yang telah mengambil peran dalam aksi sosial seperti ini,” ujarnya.

Ditegaskan, donor darah bukan hanya membantu sesama, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menebarkan kebaikan.

Oleh karenya, diimbau warga Kota Manado yang sehat dan memenuhi syarat untuk tidak ragu mendonorkan darahnya demi membantu sesama yang membutuhkan.

“Setetes darah yang disumbangkan bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Karena itu saya mengajak masyarakat yang sehat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan seperti ini,” sebutnya.

Wawali berharap, kegiatan donor darah yang diprakarsai Pokja PWI Kota Manado dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memiliki dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali sempat menanyakan mekanisme pelayanan dan penyaluran darah kepada masyarakat yang membutuhkan saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Menjawab pertanyaan tersebut, Koordinator UDD PMI Sulut Julita Pinontoan menjelaskan, mekanisme penyaluran darah dilakukan melalui kerjasama resmi atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PMI dan rumah sakit.

Julita menegaskan, pasien peserta BPJS tidak dikenakan biaya tambahan terkait pelayanan darah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa apabila stok darah tersedia di PMI, keluarga pasien tidak perlu lagi mencari pendonor pengganti.

“Jika stok darah tersedia, pasien dapat langsung dilayani sesuai kebutuhan medis tanpa harus mencari orang untuk mendonorkan darah terlebih dahulu,” ujarnya.

Ketua Pokja PWI Kota Manado Hut Kamrin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wawali Richard Sualang dalam kegiatan ini.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado yang terus memberikan dukungan sehingga kegiatan donor darah ini dapat terlaksana dengan baik. Semangat kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap sesama adalah tanggung jawab bersama,” ujar Hut Kamrin.

Ia berharap target 403 kantong darah dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam memeriahkan HUT ke-403 Kota Manado. (*/elka)

Meimonews.com – Sejumlah nama mencuat untuk.duduk dalam kepengurusan Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Pinaesaan ne Tombulu (PneT) masa bakti tahun 2026-2029 baik sebagai pengurus maupun pembina atau penasehat.

Ada figur lama tetapi banyak pula figur-figur baru yang diharapkan masuk dalam kepengurusan baru PB PneT pimpinan Edwin OJ Poluan, hasil Munaslub yang diselenggarakan di De Tuna Resto Rawasari Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Untuk dua nama yakni Deitje W. Mawuntu dan Stien Rosok sudah dipastikan akan masuk dalam kepengurusan sebagai Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, halmana karena sudah ada ‘signal’ dari Ketua Umum terpilih kepada mereka.

Menurut sumber Meimonews.com, Poluan telah meminta kesediaan Ketua Panitia Pelaksana Mubeslub Deitje W. Mawuntu untuk mendampinginya sebagai Sekretaris Umum dan Stien Rosok sebagai Bendahara Umum.

Begitu juga di dalam struktur Dewan Pembina atau Dewan Penasehat, terakomodir figur dan tokoh-tokoh hebat asal etnis Tombulu, yang bersedia untuk membawa perkumpulan ini bersama-sama dengan pengurus untuk bisa memberikan manfaat bagi warga Tombulu itu sendiri dirantau.

Kehadiran figur-figur lama dan baru tersebut diharapkan semakin memantapkan kehadiran organisasi ini ke depan, mengingat organisasi sudah ada sekitar sepuluh tahun dan berbadan hukum (ada akta notaris dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI) walau sempat fakum beberapa tahun.

Awal berdirinya organisasi ini, ungkap Mawuntu,.adalah atas arahan dan bimbingan Tonaas Wangko Benni Tengker (Ketua KKK), yang dulu pernah tinggal dan bersekolah di Tomohon (SMP Gonsaga saat ini). Tengker merasa bagian dari wanua sub etnis Tombulu.

Selain Tengker (kini telah meninggal dunia), ada juga figur Yessy Wenas (tokoh legendaris bidang budaya dan seni yang menciptakan lagu “Mutiara yang Hilang” yang dinyanyikan artis terkenal Yuni Sarah) yang juga punya andil untuk kehadiran organisasi ini.

Judul lagu tersebut, diharap Mawuntu menjadi semangat bagi tou-tou Tombulu dirantau, untuk tidak menjadi mutiara-mutiara yang hilang, tapi bisa saling memberi manfaat dalam wadah ini, saling menopang, gotong-royong, tolong-menolong.

Selain itu, tetap menjaga budaya dan setia dengan slogan Zumani yang artinya mengedepankan spirit kerukunan, solidaritas, toleransi, kepedulian, dan cinta kasih kepada sesama warga masyarakat, khususnya sub etnis Tombulu, Minahasa (Sulawesi Utara) tanpa membedakan latar belakang agama, politik , ekonomi dan pendidikan serta golongan dan status sosial. (elka)

Meimonews.com – Perkumpulan Pinaesaan ne Tombulu (PneT) menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di De Tuna Resto Rawasari Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Mubeslub diikuti perwakilan wanua-wanua/perkumpulan se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) baik secara luring (hadir langsung) maupun secara daring (online).

Mereka adalah perwakilan pengurus dari Taratara, Woloan, Kakaskasen, Kembes, Koka, Rurukan, Pangolombian, Talete, Tanawangko, Rambunan, Walian, Kinilow, Tondangow serta dari Sawangan-Tikela-Kamangta, Koka, Kakaskasen. Hadir juga perwakilan perkumpulan KKK Tomohon.

Mubeslub yang dilaksanakan Panitia Penyelenggara yang diketuai Deitje Mawuntu (pendiri/penggagas PneT) ini dipimpin Robby Pandey (utusan Tara-tara) di dampingi Helen Kumenit (Tanawangko) sekretaris dan Jemmy Pongoh (Koka) anggota serta pimpinan sidang sementara yakni Steven Pangkerego (Talete).

Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam Mubeslub yang diawali doa oleh Pdt. Dabby Loula Rombot dan diikuti utusan wanua-wanua/kampung sub etnis Tombulu yang ada di Kawasan Megapolitan di Indonesia ini.

Di antaranya Laporan Pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, Pembahasan AD dan ART serta Pemilihan Ketua Umum Pemgurus Besar (PB) baru.

Peserta Mubeslub secara aklamasi memilih Edwin OJ Poluan (Woloan) sebagai Ketua Umum PB PneT periode 2026-2029.

Dengan terpilihnya Poluan sebagai Ketua Umum PB, maka kepadanya diberi kewenangan untuk menyusun/melengkapi struktur kepengurusan ini sampai dengan waktu satu minggu ke depan.

Setelahnya akan diadakan acara Pengukuhan/Pelantikan PB PneT untuk masa bakti 3 tahun ke depan, yang akan dihadiri oleh semua anggota, warga Tombulu yang ada di Jabodetabek.

“Untuk waktu pelaksanaan akan diatur oleh panitia juga pengurus baru yang akan dilantik, setelah berkoordinasi dengan seluruh calon pengurus juga Dewan Pembina dan Dewan Penasehat yang terakomodir,” ujar Mawuntu kepada Meimonews.com via WhatsApp, Sabtu (9/5/2026).

Mawuntu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama para wanua-wanua atau perkumpulan yang sudah hadir dan memberikan dukungannya bagi ketua umum yang baru serta kepada pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang tetap yang telah memimpin jalannya sidang dengan penuh semangat.

Diketahui, Perkumpulan Pinaesaan ne Tombulu (PneT) telah telah memiliki akte notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2016. (elka)

Meimonews.com – ASKLIGI (Asosiasi Klinik dan Laboratorium Gigi Indonesia) dalam program prioritasnya mengupayakan turut mengatasi permasalahan kesehatan gigi yang memprihatinkan.

Data Cek Kesehataan Gratis (CKG) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada 2025 dari sekitar 36 juta orang yang diperiksa ternyata masalah terbanyak adalah penyakit gigi.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 ternyata 56,9 persen penduduk mengeluhkan sakit gigi, namun hanya 11,2 persen yang mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan gigi. Saat ini, terdapat 2.667 puskesmas atau 26,2 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia tidak ada dokter gigi.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam siaran pers ASKLIGI mengenai program kerja hasil Rapat Kerja Nasional, Sabtu (2/5/2026).

Ketua Umum ASKLIGI Hananto Seno (kiri) dan Bayu Yudanto dari BPJS Kesehatan

Pada Rakernas tersebut ditetapkan program kerja untuk turut serta mengatasi permasalahan kesehatan gigi nasional secara mendasar serta konseptual.

ASKLIGI akan menumbuhkan kesadaran bahwa selain perlu melaksanakan perawatan, namun untuk mereduksi besarnya permasalahan, maka prioritas harus pada promosi kesehatan gigi serta pencegahan penyakit gigi.

Dalam pelaksanaan program ASKLIGI sangat mengapresiasi arahan dari BPJS Kesehatan pada pembukaan Rakernas. ASKLIGI siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan pada UU Badan Penyeleggara Jaminan Sosial.

Direktur Utama BPJS Kesehatan diwakili Bayu Yudanto menyampaikan pidato pengarahan pada pembukaan Rakernas. Dikemukakan, kepersertaan BPJS Kesehatan hingga Maret 2026 telah mencakup 284.690.797 orang atau 99,03 persen penduduk Indonesia.

Pada kondisi mayoritas masyarakat Indonesia memiliki keluhan gigi dan mulut, dipaparkannya bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan pelayanan kesehatan gigi, yang pada tahun 2025 telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 2,8 triliun.

Dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan gigi serta menekan beban pembiayaan, maka perlu dijalankan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit gigi. Selanjutnya diharapkan dukungan stakeholder dalam pemenuhan pelayanan kesehatan gigi.

Ketua Umum ASKLIGI Hananto Seno memaparkan program kerja yang telah ditetapkan rakernas. Menurutnya, sesuai dengan upaya mengatasi permasalahan kesehatan gigi pada masyarakat Indonesia secara mendasar, bukan hanya kuratif, namun orientasi prioritas promosi kesehatan serta pencegahan penyakit gigi akan dikedepankan.

Selanjutnya orientasi ini diharapkan dijalankan fasilitas pelayanan kesehatan gigi baik pada operasional sehari-hari, maupun juga ketika terjun langsung ke masyarakat dalam kegiatan bakti sosial.

Program kerja unggulan ASKLIGI yang ditetapkan Rakernas meliputi pengembangan profesionalisme fasilitas pelayanan kesehatan gigi dalam bentuk seminar, pembelajaran, kelompok studi, dan pelatihan.

Kemudian akan diselenggarakan program peningkatan managerial skills, pendampingan akreditasi, pengelolaan limbah medis gigi, dan bantuan hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan gigi.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program kerja, Hananto menjelaskan, ASKLIGI akan menggalang kerjasama dengan organisasi profesi PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), serta PTGMI (Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia), dan PTGI (Persatuan Teknisi Gigi Indonesia).

Sesuai dengan hakikatnya masing-masing, ASKLIGI sebagai asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan gigi akan erat bersinergi dengan organisasi profesi yang menghimpun tenaga medis gigi dan tenaga kesehatan gigi.

Perihal pengorganisasian, Hananto mengatakan, ASKLIGI yang baru berusia setahun telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum RI sebagai perkumpulan berbadan hukum. Pada Rakernas ditetapkan untuk melakukan konsolidasi organisasi dan pembentukan kepengurusan tingkat wilayah.

Diharapkan ASKLIGI mampu berperan lserta dalam penguatan sistem kesehatan, terutama pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. (*/Afer)