Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado terus melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Kali ini, Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) melakukan OTT dan Sidang Tipiring di Kecamatan Malalayang, baru-baru.

Satgas Opsgab bersama dengan para Ketua Lingkungan, bergerak mencari para pelanggar Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Satgas Opsgab tidak hanya menyita barang bukti, tapi juga KTP para pelanggar. Para pelanggar yang ditemukan kemudian diarahkan untuk mengikuti Sidang Tipiring yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Malalayang.

Sebanyak 30 pelanggar berhasil terjaring, termasuk pelanggar yang membuang puing di Taman Berkat, beberapa waktu yang lalu.

Adapun sanksi yang dikenakan oleh Majelis Hakim kepada para pelanggar yaitu denda mulai dari Rp 100.000 atau kurungan selama 2 hari.

Pemerintah Kota Manado mengajak warga untuk mematuhi aturan dan jaga kebersihan untuk Manado yang maju dan sejahtera. (lk)

Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Linda D. Watania, MM, M.Si membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Advokasi Evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang SIdang Kantor Bupati, Jumat (3/3/2023).

Rakor KLA (Kabupaten Layak Anak) ini merupakan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, di mana DP3A Provinsi melakukan pendampingan langsung dalam evaluasi KLA.

Selain itu, ada penandatangan komitmen bersama dalam meningkatkan Kabupaten Layak Anak dengan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program kegiatan pembangunan berorientasi pada anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Untuk dapat memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak diperlukan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah, sampai kecamatan, desa dan kelurahan.

Kabupaten Minahasa pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan KLA dengan kategori Pratama yang diterima Bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si di Kementerian PPPA RI.

Hadir dalam kegiatan ini Asisten Bidang Kesra Drs. Riviva Maringka, M.Si, Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Vicky Tanor, SP.i, M.Si, Plh. Kadis DP3A Sulut Everdin Kalesaran bersama tim, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Minahasa Philip Siwi, Kadis P3A Riany Suwarno, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, unsur Pengadilan dan FAD Minahasa serta para Camat. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Wakil Bupati Dr. (HC) Robby Dondokambey, S.Si, MM (ROR-RD) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran  2022.

Itu terlihat saat Wakil Bupati (RD) menyerahkan LKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut Arief Fadillah SE, MM, CSFA di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Kamis (3/3/2023) siang.

Penyerahan LKPD Unaudited itu didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima. Pemkab Minahasa merupakan entitas tercepat dalam menyerahkan LKPD bersama Kabupaten Bolsel, Kota Tomohon dan Kabupaten Talaud.

Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa bersama tiga entitas lainya yang konsisten
menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih awal dan tepat waktu.

“LKPD Unaudited adalah laporan sebelum hasil pemeriksaan BPK selesai, sedangkan LKPD Audited adalah laporan setelah hasil pemeriksaan BPK selesai. Empat entitas yang menyerahkan LKPD Unaudited saat ini, ” ujar Arief.

RD menjelaskan, penyerahan LKPD merupakan upaya dan komitmen seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan data dan laporan, sehingga LKPD Minahasa bisa diserahkan secara cepat ke BPK.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK-RI Perwakilan Sulut yang telah membimbing Pemkab Minahasa sehingga dapat memberikan LKPD Unaudited TA 2022 secara cepat dan tepat waktu, ” ujar RD seraya menambahkan, Pemkab Minahasa mempersilahkan tim BPK-RI Perwakilan Sulut melakukan pemeriksaan terinci.

“Setelah penyerahan LKPD Unaudited, selanjutnya BPK akan turun melakukan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan selama 60 hari sejak diserahkan. Selanjutnya BPK akan mengeluarkan opini atas LHP. Kami tetap berharap kembali mendapatkan opini WTP, ” ujar Wakil Bupati.

Ikut mendampingi saat penyerahan LKPD, Sekertaris Daerah (Sekda) Linda Watania, Asisten II Vicky Tanor, Kepala BPKAD Jois Pua, Kepala Inspektorat Moudy Lontaan dan Kabag Protokol Jhon Tendean. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI setiap tahunnya mendapatkan dana operasional Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 15 triliun. Dana tersebut, difokuskan untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meminta kepada 58 Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasinya agar dana operasional tersebut digunakan untuk pengembangan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

“BLU paling besar untuk rumah sakit, ada juga untuk pendidikan seperti Poltekkes, balai-balai penelitian yang juga untuk tes-tes alat,” kata Menkes Budi saat menghadiri Rapat Koordinasi BLU tahun 2023 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (2/3/2023).

Menkes minta ke rumah sakit, yang pertama bukan untung tapi nomor satu harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima, Menkes menekankan, setidaknya ada 2 aspek yang harus ditingkatkan oleh rumah sakit di antaranya inovasi untuk pengembangan layanan serta pengampuan layanan prioritas di seluruh Indonesia.

“Rumah sakit agar bagus harus punya inovasi di layanannya, dan itu harus bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kalau ini tidak dilakukan, bagaimana layanannya bisa maju. Orang lebih memilih pergi ke rumah sakit di luar negeri,” tegasnya.

Dicontohkan, salah satu inovasi yang belum berjalan adalah terkait pengobatan transplantasi sumsum tulang belakang untuk penanganan penyakit kanker yang terkait dengan darah seperti leukemia, multiple mieloma, dan limfoma. Padahal, inovasi dari treatment baru ini telah digunakan di banyak negara termasuk di negara-negara Asean.

“Malaysia dalam 5 tahun terakhir bisa naik dari 100 ke 300, Thailand juga segitu, Vietnam 80, Bangladesh 20, Myanmar 8, Indonesia setahun cuma 5, kenapa? karena tidak pernah melakukan penelitian untuk itu,” jelas Menkes.

Menkes mendorong rumah sakit utamanya rumah sakit rujukan nasional untuk melakukan program pengampuan ke rumah sakit yang belum mampu melayani layanan prioritas pemerintah.

Salah satu layanan yang harus dikembangkan merata di seluruh Indonesia, menurutnya, adalah jantung. Sebagai satu dari empat penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, kapasitas pelayanan jantung masih sangat minim. Saat ini, baru 44 dari 514 kabupaten/kota yang mampu melakukan pemasangan ring.

“Saya minta rumah sakit rujukan nasional untuk diampu, pengampuannya harus jalan untuk menekan angka kematian, nanti alat kita bantu,” ujar Menkes.

Untuk BLU Pendidikan, Menkes meminta agar dananya dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan di 18 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sehingga mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

“Poltekkes harus bagus. Lulusannya harus memiliki daya saing tinggi dengan negara lain, misalnya Filipina. Kalau bisa saingan itu menunjukkan kualitas kita baik,” sebutnya seraya menambahkan, Poltekkes juga harus mampu melakukan penelitian-penelitian sederhana yang sifatnya edukatif.

Pada Kanker payudara misalnya, Menkes menyebut bahwa banyak perempuan yang enggan melakukan pemeriksaan mammografi untuk deteksi dini kanker payudara. Padahal bila ditemukan sejak ini, kanker bisa disembuhkan, sebaliknya jika kanker ditemukan pada stadium lanjut maka peluang kesembuhannya sangat kecil.

“Ini butuh edukasi, Poltekkes harus bisa melakukan penelitian kenapa ibu-ibu takut menerima kenyataan kalau sakit, padahal kalau diketahui sejak awal, peluang sembuhnya besar,” tandas Menkes.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kinerja BLU Kesehatan terutama di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, rumah sakit sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 mampu melakukan penyesuaian dengan cepat sehingga dapat membantu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan dengan cepat.

“Saya berterima kasih kepada BLU Kesehatan yang selama 3 tahun ini bekerja luar biasa keras, dan saya berharap ini memanfaatkan anggaran dari pemerintah melalui APBN secara akuntabel, hikmah dari pandemi semoga semua BLU Kesehatan, terutama rumah sakitnya,” ujarnya.

Ia berharap, dana BLU Kesehatan bisa menjadi investasi untuk memperkuat sektor kesehatan terutama dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa kini maupun di masa yang akan datang.

“Saat ini, kita melakukan investasi di bidang kesehatan guna mengupgrade dan membuat kesiapan kita untuk menghadapi pandemi Covid-19 luar biasa. Saya berharap ini terus dijaga dan dikembangkan,” tandas Menkeu.

Selain panel diskusi, pada waktu yang sama turut dilakukan penyerahan BLU Awards dan Penghargaan kepada Pembina Teknis Terbaik yang diberikan Menteri Keuangan RI.

Adapun BLU Kementerian Kesehatan berhasil meraih 3 kategori penghargaan, di antaranya BLU bidang layanan kesehatan RSUP diraih dr. Kariadi Semarang, BLU bidang layanan pendidikan diraih Politeknik Kesehatan Semarang, Pembina Teknis BLU Terbaik diraih oleh Kementerian Kesehatan. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Prof Dr Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL(K), MARS, melakukan kunjungan di RSUP Prof. Dr. RD Kandou (acapkali disebut RSUP Kandou) Manado, Kamis (2/3/2023).

Agenda mantan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di RSUP yang dipimpin Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp-KBD (Direktur Utama) ini adalah untuk berdiskusi bersama Direksi dan jajaran RSUP Kandou, serta membahas sistim pelayanan BPJS di RS ini.

Plh. Direktur Utama RS Kandou Dr. dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes di dampingi Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang dr. Yeheskiel Panjaitan, SH, MARS mengatakan, pertemuan dengan Ketua Dewas BPJS memang sudah diagendakan, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, sehingga pertemuan baru bisa berlangsung hari ini.

Dokter Ivonne juga selaku Direktur SDM Pendidikan dan Umum mengungkapkan, RSUP Kandou sebagai mitra kerja sangat membutuhkan pencerahan dan arahan dari Dewas BPJS terkait dengan sistim pelayanan BPJS.

“Saya berharap dengan pertemuan ini kita bisa menyampaikan langsung kepada pihak BPJS terkait kendala apa yang sering terjadi saat melakukan pelayanan, sehingga pelayanan BPJS di Rumah Sakit Kandou boleh berjalan dengan optimal,” ujar dokter Ivonne.

Ketua Dewas BPJS Prof. Abdul Kadir menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan salah satu lembaga publik yang struktur organisasinya di bawah Presiden.

Adapun fungsi dari Dewas BPJS Kesehatan sesuai Undang Undang (UU) no. 24 Tahun 2004 bahwa Dewas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial nasional di lapangan.

“Kedatangan saya di sini (RSUP Kandou – red) untuk melihat langsung bagaimana sistem pelayanan BPJS sekaligus meminta masukan dari teman-teman tenaga kesehatan, kalau masih kurang kita segera perbaiki,” ujarnya.

Saat ini, ungkapnya, peserta BPJS Kesehatan sudah berjumlah 249 juta atau sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia. Di RSUP Kandou sendiri 90 persen pasiennya menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, sehingga penghasilan terbesar RSUP Kandou berasal dari BPJS.

Untuk itu, menurutnya, tidak ada lagi diskriminasi antara pasien umum dan BPJS. “Kalau pasien umum maka didahulukan kalau pasien BPJS menunggu antrian di belakang, sementara pasien BPJS sebelum masuk Rumah Sakit sudah membayar terlebih dulu.” tegasnya.

Diimbau, sedapat mungkin RSUP Kandou dapat mengikuti aturan aturan BPJS Kesehatan. “Jangan sama terjadi kecurangan (Fraud),” pesannya.

Turut hadir, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan Wilayah Sulut dr. Meryta Rondonuwu. Kepala Cabang BPJS Manado drg. Betsi Ruru. Asisten Deputi SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah Sulut, Yuliarso Budiman. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Identitas Kependudukan (IK) Digital di Minahasa akan dilaunching. Untuk persiapannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Dr. Lynda Watania, MM, M.Si melakukan peninjauan di lokasi yang berada di Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Rabu (1/3/2023).

Launching IK Digital di Minahasa akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi. ‘’Persiapan harus matang agar dalam launching nanti semua sudah siap,’’ ujar Watania.

Dijelaskan, dengan persiapan yang baik, launching IK Digital oleh Bupati dan Wakil Bupati akan terlaksana dengan sukses.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, SH, MAP menjelaskan, syarat untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Bab 2 Pasal 18 Ayat 2 yaitu  memiliki Smartphone Android, telah memiliki KTP Elektronik fisik atau belum pernah tetapi sudah melakukan perekaman, memiliki email dan nomor telepon seluler.

‘’Identitas Kependudukan Digital ini nantinya mempermudah dalam verifikasi identitas diri tanpa harus membawa fisik KTP Elektronik, mempermudah akses data keluarga dan pelayanan publik,’’ sebut Rengkuan.

Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital, Rengkuan berharap tidak akan ada lagi pencetakan fisik KTP Elektronik, masalah KTP hilang bahkan foto copy KTP dalam pelayanan publik.

Selain meninjau persiapan launching IK Digital, mantan Kepala Dinas Dukcapil Sulut yang baru beberapa waktu ini dilantik sebagai Sekda Minahasa meninjau pula sejumlah bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

Saat melakukan peninjauan, Sekda di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Riviva W. Maringka ,M.Si, Asisten Administrasi Umum Dr. Christian Vicky Tanor, SPi, MSi dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Agustivo Tumundo, SE, M.Si. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Plt Kepala Bapenda Sulut June Silangen mengungkapkan, alangkah baiknya pemilik kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah beroperasi  di Sulut untuk segera melakukan mutasi kendaraannya karena hal itu berkaitan dengan potensi pajak di daerah di mana kendaraan bermotor (ranmor) itu beroperasi.

Karena, kalau tidak daerah kita lost potencial. Apalagi kendaraan-kendaraan  yang R4 (roda empat) ke atas seperti truk/trailer berpotensi merusak jalan, padahal pembangunan infrastruktur jalan dananya bersumber dari pajak daerah.

Demikian disampaikan June Silangen dalam percakapan.dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Rabu (1/3/3024).

“Kalau kendaraan tersebut tidak dimutasi maka bagaimana pembiayaan daerah terkait dengan hal seperti pemeliharaan jalan yang juga dilalui/digunakan kendaraan-kendaraan tersebut apalagi kendaraan beroda banyak seperti tronton ?” ujarnya.

Dikemukakan, ada aturan seperti termuat dalam Perda bahwa batas waktu kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Sulut sudah harus mutasi 90 hari setelah masuk, walau ada pengecualian misalnya ada di hutan, kendaraan sewa di mana ada tambahan waktu. Tapi tetap harus diurus mutasinya.

“Ada rasia yang kami lakukan bersama pihak kepolisian terkaitan dengan kendaraan-kendaraan yang belum dimutasi. Dan, saat ditemukan, kami imbau untuk mutasi kendaraan tersebut,” ujarnya.

Disebutkan, ada banyak kendaraan besar yang beroperasi di Sulut dan belum dimutasikan ke daerah ini. Kendaraan-kendaraan tersebut berpotensi merusak jalan yang dilaluinya. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji melakukan kunjungan ke Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (28/2/2023).

Kunjungan Dubes ini merupakan bagian dari kunjungannya ke Bitung untuk menyambut kedatangan Kapal Perang Jepang JS Shimakaze yang merapat di Pelabuhan Bitung.

Kedatangannya di Unsrat disambut Rektor Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU, didampingi Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung , Wakil Rektor 2 Dr. Ronny Maramis, SH.MH, Wakil Rektor 4 Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, dan Dr. Ir. Renny Umboh selaku pengelola kelas Internasional Unsrat.

Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu, Prof. Sompie yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang memberikan informasi berbagai kegiatan dan proses pendidikan di Unsrat.

Rektor sangat berterima kasih atas kunjungan Dubes Jepang. Ia mengharapkan jalinan kerja sama di bidang pendidikan akan terus dilakukan dan dikembangkan.

Seusai melakukan pembicaraan, Rektor mengajak Dubes Jepang untuk melihat-lihat kondisi Unsrat.

Sebelum kedatangan Dubes Jepang, pada 2 Februari 2023 lalu Atase Pendidikan Kedubes Jepang, Mrs. Yuriko Kawakubo melakukan kunjungan ke Unsrat dalam rangka persiapan kunjungan Dubes Jepang untuk Indonesia di akhir Februari.

Atase Pendidikan Kedubes Jepang ingin melihat secara langsung perkembangan pendidikan di lingkungan Kampus Unsrat. Kedubes Jepang ingin mensosialisasikan dan memfasilitasi pertukaran mahasiswa dan dosen serta yang ingin studi lanjut ke Jepang.

Sebagai informasi, jalinan kerjasama dengan Jepang juga segera dibuka penerbangan langsung Manado-Jepang-Manado yang akan dimulai pada 2 Maret 2023. Ini menjadi bukti eratnya kerjasama bilateral Sulut dan Jepang. (Fa)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Piala Adipura Kategori Kota Kecil Tahun 2022 berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MM, MAP (ROR-RD) sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk Tondano, Ibukota Kabupaten Minahasa.

Penyerahan piala tersebut dilakukan di Auditorium Manggala Wanabakti Jakarta, Selasa (28/2/2023) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya kepada Bupati Minahasa ROR.

Menteri menjelaskan, untuk anugerah Piala Adipura tahun 2022 ini, pihaknya terus berusaha menyempurnakan program Adipura dengan mendorong kabupaten/kota mencapai target penanganan sampah 100 persen pada tahun 2025 mendatang.

“Kabupaten/kota juga perlu terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan metode pengelolaan sampah, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik dalam menangani persoalan sampah,” ujarnya.

Atas nama pemerintah dan masyarakat, ROR mengungkapkan rasa syukur oleh karena tuntunan Tuhan pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Minahasa bisa meraih Piala Adipura untuk Kota Tondano Kategori Kota Kecil.

“Ini tentu berkat bagi pemerintah dan rakyat Minahasa. Terima kasih bagi warga masyarakat yang sudah berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa serta yang punya kesadaran bahwa sampah ini harus dikelola dengan baik,” ujar ROR.

Disampaikan terima kasih pula kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang selalu memberikan pembinaan dengan selalu menopang Pemerintah Kabupaten Minahasa sehingga saat ini boleh meraih piala Adipura selang 13 tahun.

Ini menjadi tantangan bagi Pemkab Minahasa bagaimana mempertahankan Piala Adipura ini. Untuk itu, ROR mengajak bersama-sama mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, jangan buang sampah sembarangan tapi buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian dapat mempertahankan Piala Adipura ini di tahun-tahun yang akan datang.

Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Drs. Vicky Kaloh, yang mendampingi Bupati saat menerima Piala Adipura, menjelaskan proses penilaian untuk meraih Adipura sudah dilakukan di Kota Tondano pada Oktober 2022.

Semua yang dinilai oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup, bisa dipastikan waktu itu Kota Tondano sudah bersih. Adapun hasil pantauan mereka seperti permukiman, jalan, pasar dan pertokoan serta perkantoran dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebut, semuanya sudah sesuai dengan penataan.

Menurutnya, dari sejumlah kriteria penilaian, Kota Tondano dapat menunjukan nilai positif. Itu disebabkan, partisipasi dari banyak pihak seperti ASN, THL, pihak Kecamatan maupun Kelurahan dan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan.

“Dari semua kriteria penilaian, puji syukur dapat dilewati dengan baik tanpa hambatan. Dan pada akhirnya Kabupaten Minahasa bisa meraih Adipura,” ujar Kaloh.

Diungkapkan, yang menjadi konsep penilaian mereka salah satunya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penataan sampah di Kulo itu sudah bagus karena selesai sampah dibuang di TPA langsung ditutupi tanah dan itu bergulir setiap saat.

“Untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berisiko mencemari air tanah di sekitar lokasi, kita sudah mengantisipasinya dengan menggunakan sistim controlled landfill atau sampah ditutupi dengan tanah,” ujarnya.

Di Tondano, sebutnya, terdapat kawasan terbuka hijau seperti di Sasaran, Taman Godbless serta di beberapa tempat lain. Dan pada saat tim penilai berkunjung, semua penataan terlihat rapi dan bagus.

“Kemudian, mereka melihat dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) kita, dan itu idealnya 70 persen penanganan dan 30 persen pengurangan,” jelas Kaloh.

Artinya, tambah Kaloh, sampah-sampah rumah tangga bisa dipilah, mana yang harus di bawah ke TPA dan dijual pada Bank Sampah. Kesemuanya itu, untuk dapat mengurangi sampah rumah tangga. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri acara Grand Opening Klinik Mikeda Specialist Center Manado yang diadakan Senin (27/2/2023).

Acara pembukaan Klinik Mikeda Specialist Center yang dirangkaikan dengan pelaksanaan bakti sosial pemeriksaan gratis (27/2/2023 hingga 1/3/2023) serta aksi donor darah pada 1 Maret ini turut dimeriahkan dengan atraksi Barongsai

Walikota dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Klinik Mikeda Specialist Center di Kota Manado. “Sebagai Pemerintah, kami bersyukur dan mendukung kehadiran Klinik Mikeda Specialist Center di Kota Manado,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini berharap agar Kota Manado menjadi pusat klinik mata untuk Sulawesi Utara dan sekitarnya. “Klinik ini biarlah dapat melayani pelayanan kesehatan masyarakat Kota Manado khususnya kesehatan mata, dan sangat berharap kehadiran Klinik Mikeda ini dapat meningkatkan PDRB Kota Manado,” tambah Walikota.

Selesai sambutan, Walikota menerima cendera mata dari Klinik Mikeda Specialist Center. Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti peresmian serta peninjauan beberapa ruangan di gedung berlantai tiga ini.

Hadir dalam acara ini, Direktur Utama Klinik Mikeda Specialist Center Manado, Camat Kecamatan Sario Handri Lasut, S.E, Lurah Kelurahan Titiwungen Selatan Listihani Lamani, S.STP,  perwakilan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, para dokter Klinik Mikeda, serta undangan lainnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet