Meimonews.com – Berbekal dukungan dari DPP Partai Demokrat, terutama dari Ketua Umum AH Yudoyono lewat zoom, seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat Sulut dengan suara bulat memilih secara aklamasi dr. Elly Engelbert Lasut, ME (E2L) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut.

Setelah terpilihnya Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut dalam Musda IV yang diselenggarakan di Hotel Mercure Tateli, Rabu (10/11/2021), yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, dipastikan E2L akan menyususn Kepengurusan DPD Parta Demokrat Sulut.

Selain itu, akan melakukan upaya konsolidasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Anak Ranting.

Konsolidasi itu dimaksudkan.agar Partai Demokrat di Sulawesi Utara akan kembali berjaya sebagaimana di masa Kepemimpinan Letjen (Purn) E .E. Mangindaan (11-16 tahun yang lalu), di mana Partai Demokrat menjadi Partai Pemenang Pileg secara nasional pada Tahun 2004 dan 2009 silam.

Kejayaan inilah yang menjadi opsesi dan harapan E2L dalam.menahkodai Partai Demokrat di Sulawesi Utara.

Selain itu, E2L juga bertekad agar perolehan suara dlm Pileg 2024 nanti, Partai Demokrat akan memperoleh suara dan kursi yg signifikan di semua tingkatan baik Kabupaten Kota dan Propinsi serta DPR RI

Karena itu semua akan menjadi ukuran kesuksesan dalam kontestasi Pilkada 2024 nanti. “Jadi E2L akan melihat respon masyarakat pada saat beliau menahkodai Partai Demokrat ” ujar Ruben Kalalo kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (11/11/2021).

Aktivis ini, mersa sangat optimis Partai Demokrat akan semakin banyak pendukungnya dan boleh menjadi kompetitor terhadap partai yang lain di Sulawesi Utara bahkan bisa menjadi partai pemenang di daerah ini.

E2L juga dengan kapasitas kepemimpinan dan visinya dlm membangun Daerah Sulawesi Utara ke arah yang lebih baik, menurut Ruben, akan mendapat respon yang signifikan dari seluruh warga masyarakat, sehingga Partai Demokrat bisa mengusung seorang figur E2L dalam Pilkada di tahun 2024.

Dikemukakan, ada banyak program Partai Demokrat Sulawesi Utara yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan elektabilitasnya dan terutama dalam membangun Sulawesi Utara ,antara lain peningkatan SDM yang lebih berkualitas lewat program-program beasiswa dan peningkatan komoditi pertanian di Daerah Nyiur Melambai. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi Wakil Walikota Richard Sualang memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pemkot Manado yang diadakan di Auditorium Unsrat Manado, Selasa (9/11/2021).

Rakorev ini diadakan untuk membahas vaksinasi, pendataan penduduk dan sarana/prasarana serta untuk peningkatan pelayanan dan percepatan penanganan pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya ,Walikota menegaskan, pertemuan ini adalah untuk mengkonsolidasikan kita semua. “(Pertemuan) ini bersifat tatakelola dinas agar kita bisa on the right track, di jalan yang sesuai visi misi saya (Walikota) dan pak Richard Sualang sebagai Wakil Walikota Manado,” ujarnya.

Walikota menegaskan, torang musti mengingat torang pe keberadaan sebagai Pemerintah Kota Manado. Torang ada di sini adalah untuk melayani masyarakat. Torang ada untuk membangun Kota Manado.

“Dan, untuk itu, torang harus bekerjasama. Jangan ada yang sektoral. Jangan ada yang kerja masing-masing sendiri-sendiri. Kerja itu tidak efektif, tidak efisien. Hasilnya tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ditambahkan, torang membangun dan torang minta jangan ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi torang tindis. Torang membangun Kota Manqdo yang sama- sama torang punya.

Hadir pada rakorev ini, Sekda Micler CS Lakat, Kepala SKPD terkait , Ketua BKSAUA, Camat, Lurah, Ketua Lingkungan se-Kota Manado, Kecamatan vaksinasi dan pendataan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Pahlawan di Lapangan Sparta Tikala Manado, Rabu (10/11/2021)

Walikota di dampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang, Forkopimda Manado, Sekot Manado Micler C.S. Lakat, Kepala SKPD Pemerintah Kota serta undangan.

Selesai upacara, Walikota bersama Wakil Walikota, Forkopimda serta para undangan dijamu sarapan pagi di Pendopo Kantor Walikota.

Baik saat upacara maupun saat jamuan pagi, protokol kesehatan (prokes) tetap dilaksanakan dengan disiplin. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Inspektorat Utama BNN-RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) telah menuntaskan program Telaah Sejawat ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Melalui program tersebut, Inspektorat Utama BNN-RI melakukan penilaian terkait praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu. Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern ini dilaksanakan selama sepuluh hari dan secara resmi ditutup di Gedung Bawaslu-RI, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam agenda penutupan Telaah Sejawat Ekstern ini, Inspektur Utama BNN-RI Drs. Wahyono, M.H.,CFrA menekankan dua hal pokok penting yaitu hasil penilaian Telaah Sejawat Ekstern dan pemantauan tindak lanjutnya.

Berdasarkan penilaian dari tim Ittama BNN-RI, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu terhadap standar adalah 80,37 persen atau termasuk dalam kategori “baik”.

Adapun rincian standar tersebut mengandung dua aspek pertama standar atribut sebesar 88 persen dan kedua adalah standar pelaksanaan sebesar 73 persen.

“Dalam aspek standar atribut, praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu sebagian besar telah sesuai dengan standar dalam hal visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, independensi, dan objektivitas (organisasi dan auditor), kompetensi dan kecermatan profesional serta program pengembangan dan penjaminan kualitas,” jelas Irtama kepada jajaran Ittama Bawaslu melalui zoom meeting seperti dikutip Biro Humas dan Protokol BNN-RI, Selasa (9/11/2021).

Sementara itu, dalam aspek standar pelaksanaan, Jenderal Bintang Dua ini mengungkapkan praktik pengawasan intern di Ittama Bawaslu sebagian besar telah memenuhi standar terkait pengelolaan kegiatan audit intern, sifat dasar pekerjaan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut.

Sedangkan penilaian kedua dilakukan berdasarkan hasil survey terhadap pihak terkait yang menghasilkan pengungkapan area–area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dari hasil penilaian tersebut, Ittama Bawaslu perlu melakukan sejumlah perbaikan dalam sejumlah aspek yaitu penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

“Hasil penilaian atas kesesuaian dengan standar dan survei akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat telaah sejawat ekstern dilakukan kembali terhadap APIP yang bersangkutan, maksimal 5 tahun setelah waktu penilaian,” sebut Irtama.

Di akhir sambutannya, Irtama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang baik antara kedua pihak selama pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern.

Auditor Madya Inspektorat Utama BNN, Marwan Idris, S.E.,M.M juga menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang telah memberikan kepercayaan pada BNN dalam pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat Ekstern di Bawaslu.

“Kegiatan ini mengacu pada standar AAIPI yang dilaksanakan baik di BNN maupun di Bawaslu. Kita melihat melihat pelaksanaannya, dan ketaatannya yang terukur dengan dokumen-dokumen yang disajikan sehinga menghasilkan perolehan kualitas pelaksanaan di Ittama Bawaslu,” ujar Marwan, usai kegiatan penutupan.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Utama Bawaslu RI, Ichsan Fuady, S.E. Ak. CFrA, CA, QIA menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada BNN yang telah memberikan banyak pencerahan melalui kegiatan Telaah Sejawat Ekstern.

“Kami memperoleh beberapa hal untuk peningkatan dalam rangka pengawasan internal di Bawaslu. Secara pemenuhan standar, dan juga praktik terhadap pemenuhan standar itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengetahui apakah praktik yang kami lakukan sudah sesuai atau belum,” jelas Ichsan.

Dalam prosesnya, Ittama Bawaslu mengakui, pihaknya masih perlu melakukan upaya perbaikan pada area of improvement. Oleh karena itulah, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan upgrading dalam hal tata kelola, peningkatan SDM, dan cara berkomunikasi dengan stakeholder terkait. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw kembali turun lapangan (turlap) menijau drainase di beberapa tempat di Kota Manado, Kanis (4/11/2021).

Turlap kali ini dilakukan paskah hujan deras dengan meninjau beberapa lokasi yaitu di Kelurahan Tuminting lingkungan 1, Jalan Arie Lasut Kompleks Mes Tagaroa, dan Jalan Beringin Kelurahan Ternate Baru.

Di dampingi Kepala Dinas. PUPR Johny Suwu, Walikota melihat progres perbaikan beberapa anak sungai dan drainase.

Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu kemampuan anak sungai atau drainase dalam menampung debet air setelah dilakukan pengerukan dan perbaikan termasuk mengeluarkan sampah-sampah yang selama ini menyumbat pergerakan air di anak sungai atau drainase tersebut. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw didampingi Wakil Walikota Richard Sualang menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2022 – 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (4/11/2021).

Rapat paripurna ini juga sekaligus dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Walikota Terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manado Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda tentang Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Manado Altje Dondokambey dan dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat dan pejabat Eselon Pemerintah Kota, Sekwan DPRD Kota Manado  Zainal Abidin, unsur pers serta undangan lainnya.

Setelah acara pembukaan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dari Walikota Manado ke DPRD Manado yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Manado.

Setelah pengantar umum dari Ketua DPRD, Walikota diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan tentang Ranperda APBD Manado tahun 2022 dan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat situasi dan kondisi saat ini masih terkait dengan wabah Covid-19, rapat paripurna dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Bagi anggota DPRD, pejabat terkait yang tidak hadir secara fisik, mengikuti rapat ini secara online/virtual yang dilakukan dengan menggunakan teknokogi video conference melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting yang diakses pada handphone/laptop dari tempat masing-masing. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komitmen/kepedulian Walikota Manado Andrei Angouw terhadap pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pekerja rentan di Kota Manado sungguh patut diapresiasi.

Atas inisiatif dan dukungan Walikota Manado Andrei Angouw yang memberikan perlindungan jamiman sosial (jamsos) ketenagakerjaan tersebut, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan penghargaan.

Ada sebanyak 3.509 pegawai non ASN dan 16.000 pekerja rentan di Kota Manado yang diberikan perlindungan jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan oleh Walikota.

Pemberian penghargaan berupa piagam dari BPJS dilakukan saat Walikota Manado menghadiri Launching Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi 180.000 Pekerja di Provinsi Sulut yang diselenggarakan di Novotel Manado, Kamis (4/11/2021).

Turut hadir pada kegiatan ini Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bersama Ibu (Kartika Devi Kandouw Tanos), Bupati dan Walikota se-Sulut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen,

Selain itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Arief Budiarto, Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Khusus Hadi Purnomo dan jajaran pejabat BPJS Ketenagakerjaan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado Hengky Noch Kawalo menyoroti minimnya kehadiran SKPD Manado di Rapat Pansus RPJM Manado yang diadakan di Ruang Sidang DPRD Manado, Senin (1/11/2021).

“Saya lihat SKPD yang hadir pada saat ini sangat kurang. Mungkin karena dalam waktu dekat akan ada pergantian pejabat,” ujar Kawalo mengkritisi minimnya kehadiran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Manado.

Padahal, menurut Kawalo (Anggota Fraksi PDI Perjuangan) kehadiran SKPD sangat diperlukan.

“Dari 40 puluhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Manado, hanya sekitar 16 SKPD yang hadir di rapat Pansus (Panitia Khusus) RPJM.(Rencana Pembangunan Jangka Menengah),” ujarnya kepada Meimonews.com di ruang komisi, usai rapat pansus.

Terkait RPMJ Manado 2021-2026 telah dibentuk pansus (panitia khusus) yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Kami membahas RPMJ Manado 5 tahun mendatang bersama-sama dengan eksekutif.

Apa yang disampaikan dan digambarkan teman-teman eksekutif tadi, pihaknya (DPRD Manado) menanggapi positif tapi mengurangi nilai dan semangat untuk memberikan tambahan-tambahan dan masukkan.

RPJM Manado ini terkait dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Manado Andre Angouw dan Richard Sualang dan terkait pula dengan RPJM Sulut dan nasional. RPJM Manado ini terkait pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Manado yang sampai saat ini belum selesai.

Terkait dengan RPJMD maka khusus untuk pembangunan infrastruktur kita harus melihat RTRW kita ada di mana. Apalagi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Manado belum juga selesai. “Masih ada dua kecamatan yang belum selesai,” sebutnya.

Oleh karena itu, tambah ‘utusan’ darrah pemilihan Wenang-Wanea ini, perlu ada pembahasan yang komprehensif.

Kenapa perlu ada kehadiran pimpinan SKPD.? “Dalam sambutan pak Walikota pada rapat pqripurna baru-baru pak Walikota memintakan spirit dari DPRD Manado dan bekerja sama dengan SKPD dan mendorong SKPD hadir,” ungkapnya.

Tadi ada beberapa SKPD yang tidak hadir. “Dan ini yang menjadi pertanyaan kami. Kami berharap ini tidak berjalan di tempat karena RPJMD ini jadi bintang penuntun kerangka pembangunan Kota Manado di tahun 2021-2026,” ujar Kawalo.

Rapat Pansus dengan SKPD yang dipimpin Billy Gosal (Ketua Pansus) turut dihadiri Sekda Miicler Lakat. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ada.15 program unggulan Kota Manado di bawah kepemimpinan Andre Angouw dan Richard Sualang (AARS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Kelimabelas program unggulan tersebut adalah pertama, pembukaan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi; kedua, menyediakan rumah layak huni; ketiga, menata lingkungan sekitar menjadi indah dan nyaman agar supaya produktivitasbean kreativitas meningkat.

Keempat, mengelola pasar secara profesional untuk penyamaan penjual dan pembeli; kelima, pengelolaan sampah yang baik dan profesional; keenam, memperkuat pelayanan dan pendataan kependudukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dan program pemerintahan lainnya tepat sasaran.

Ketujuh, menungkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan; kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan; kesembilan, melakukan revitalisasi PSU (jalan, drainase, penerangan umum dan lain-lain).

Kesepuluh, penataan dan pembangunan Taman termasuk fassilitas sosial dan fassilitas umum; kesebelas, penataan dan pengelolaan pekuburan umum; keduabelas, insentif rohaniawan; ketigabelas, bantuan sosial kepada lansia dan keluarga tidak mampu.

Keempatbelas, penataan angkutan umum agar supaya masyarakat bisa mendapat sarana transportasi yang efisien dan nyaman; dan kelimabelaa, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Program-program unggulan tersebut mengacu pada 5 misi Pemerintah Kota Manado sebagai penasaran dari visi Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik,” ujar Kepala Bapelitbang Kota Manado Liny Tambajong saat Rapat Pansus RPJMD Kota Manado.

Rapat yang diadakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Manado tersebut dipimpin Ketua Pansus DPRD Kota Manado Billy Gosal dan dihadiri pimpinan lain dan Anggota Pansus serta Sekda Manado Micler Lakat dan sekitar 16 SKPD.

Lima misi tersebut, sebut Tambajong adalah pertama, peningkatan kualitas manusia Kota Manado; kedua, penguatan ekonomi kota yang bertumpu kepada industri jasa, perdagangan dan pariwisata.

Ketiga, pembangunan infrastruktur, penataan kota dan perluasan konektivitas; keempat, pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan kelima, pemerintahan yang baik dan bersih didukung sinergitas antar daerah.

“Dengan memperhatikan 3 isu global yaitu pencapaian target SDGs, revolusi 4.0 dan pandemi Covid-19 serta 16 isu strategi nasional dan 19 isu strategis Sulawesi Utara maka dalam RPJMD 2021-2026 mengangkat 5 isu strategi,” tegasnya.

Lima isu strategis Kota Manado,. sebut Tambajong adalah pertama, pembangunan SDM yang berkualitas (5 poin); kedua, pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih rencana dan terserah (6 poin).

Ketiga, penguatan dan tata kelola dan reformasi birokrasi.(4 poin); keempat, pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan (4 poin); dan kelima, kelestarian lingkungan dalam mendukung kelanjutan kehidupan (4 poin). (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali melakukan evaluasi mengenai tarif batasan tarif tertinggi (BTG) pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir,Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS mengatakan, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/10/2021).

BTT pemeriksaan RT-PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, dan mulai berlaku Rabu (27/10/2021).

Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.

“Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR,” tulis siaran pers Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan BTT untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

Bilamana ada Lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet