Meimonews.com – Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (RKPD Sulut) Tahun 2025 yang diadakan di aula Bappeda Sulut, Rabu (13/2/2025).

Hadir pada kegiatan yang dibuka pelaksanaanya oleh Sekprov Sulut Steve Hartke Andries Kepel di dampingi Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk adalah swluruh OPD, iim ahli, akademisi, pelaku pariwisata, UMKM, BRI, BPS serta stakeholder lainnya. Sekretaris Bapenda Sulut Filma D. Kepel hadir secara daring.

Setelah menjelaskan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bapendulut dan dasar hukum pendapatan daerah, June memaparkan tentang skema pendapatan daerah (penda), tren realisasi penerimaan pendapatan daerah (pajak dan retribusi) tahun 2022-2024.

Selain itu, target pendapan daerah tahun 2025. Dijelaskan secara rinci disertai data tentang target 2024 serta berapa pertambahan atau pengurangan dibandingkan dengan tahun berjalan ini (2025).

Target pendapatan daerah tahun 2026 dipaparkan pula pada FKP tersebut. Item-item pendapatan daerah dirincikannya.

Diaparkan pula Peraturan Gubernur Sulut No. 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak. Simulasi (baik similasi pertama maupun kedua) tentang penerimaan PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB, dan Sinergi Opsen PKB BBNKB dijelaskannya.

Di akhir pemaparannya, June mengungkapkan data tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai dengan Desember 2024. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan beberapa pejabat Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) se-Sulut di ruang rapat Bapenda Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (4/2/2025).

Mereka yang mendapat SK tersebut adalah Plt. UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendatan Daerah) Manado Michael Langelo, Kasi Pelayanan PKB/BBNKB dan PAP UPTD PPD Manado Nobertus Tandiarang.

KTU UPTD PPD Minahasa Agustina Kalungou, KTU UPTD PPD Bolmong Andriani Manoppo, Kasie Pelayanan PKB/BBNKB dan PAP Bolmong Veronika Kumbea, Kasi Sepatri UPTD PPD Bolmonh Minsje Lukas.

Kasi Sepatri UPTD PPD Tomohon Ferry Tular, Kasi Sepatri UPTD PPD Mitra Fransiskus Ansiga, dan KTU UPTD PPD Sangihe Nining Angreini.

Usai penyerahan SK, diadakan penandatangan pakta integritas yang disaksikan sejumlah pejabat Bapenda Sulut di antaranya Sekretaris Filma D. Kepel. (elka)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandou terkait pendapatan daerah membuahkan hasil yang menyakinkan.

Lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut yang dipimpin June E. Silangen, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 berhasil mencapai hampir 100 persen.

Dari target sebesar Rp. 3.959.319.798.596 di tahun 2024, sebut Sekretaris Bapenda Sulut Filma D. Kepel, hasil yang dicapai berjumlah Rp. 3.783.034.517.455 atau 95,55 persen.

“Di banding tahun 2023, terlihat ada kenaikan sebesar 5,55 persen. Tahun 2023 realisasinya berjumlah Rp. 3.538.185.274.966 dari target sebesar Rp. 3.931.182.765.596,” ujarnya kepada Meimonews.com, Senin (13/1/2025).

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.520.441.788.620 atau 92,94 persen dari target Rp. 1.635.996.697.596.

Untuk pajak daerah mencapai Rp. 1.241.182.531.387 dari target sebesar Rp. 1.275.498.222.377 atau 97,31 persen.

Untuk retribusi daerah berjumlah Rp. 180.292.053.304 atau sebesar 70,16 persen dari target Rp. 256.959.215.233. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pembayaran pajak lewat  Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) di Sulut dengan cara online ditutup sementara.

Penutupan sementara tersebut, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen berlangsung beberapa hari saja.

“Penutupan sementara ini berlangsung Jumat (3/1/2025) jam 15.00 Wita sampai Senin (6/2/2025) jam 09.00 Wita,” ujar June kepada Meimonews.com lewat telefon, Jumat (3/1/2025).

Penyebab penutupan sementara itu, sambungnya, dikarenakan adanya maintenance pada sistem layanan Samsat Sulut. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda)  Sulut June E. Silangen menginformasikan bahwa mulai Januari tahun 2025, pajak daerah akan naik.

Itulah sebabnya, perlu disosialisasikan dan dijelaskan bagaimana solusi dalam melihat kenaikan pajak tersebut bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor.

Informasi dan penjelasan tersebut dilakukan June saat berbocara pada Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulut No. 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (5/12/224).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bapenda Sulut ini dihadiri pimpinan dealer, wajib pajak alat berat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) se-Sulut.

Ditegaskan, suka atau tidak suka, pajak tahun 2025 naik karena sudah ada aturannya dari pusat dan diikuti Peraturan Gubernur (Pergub) Sulut No. 11 Tahun 2024.

” Suka tidak suka.pajak tahun 2025 naik dan itu sudah ada aturannya dari pusat, ” tandas Silangen

Didampingi Kepala Bidang Pajak Bapenda Sulut Harold Lumempouw, June menjelaslan, pemberlakuan obsen pajak berdampak pada kenaikan nilai pajak karena kalau opsen tidak ada maka itu tidak naik.

Oleh karena itu, June mengajak masyarakat manfaatkan program diskon pajak yang saat ini diberikan. Bila telah lewat tahun ini maka dipastikan tidak ada lagi diskon. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut pimpinan June E. Silangen menggelar High Level Meeting di Hotel Aston Manado, Rabu (4/12/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Provinsi (Sekorov) Sulut Steve Hartke Andries Kepel ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni dari Bapenda Sulut, Bank Indonesia dan dari Bank SulutGo (BSG) yakni Linda Moniaga (GH Operasional).

Peserta kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi ide dan gagasan para stakeholder terkait pelaksanaan ETPD se-Sulut dalam mendorong transformasi digital ini dihadiri perwakilan BKAD Sulut, perwakilan Biro Pemerintahan Daerah Setprov Sulut, pimpinan dan perwakilan Bapenda/BPPKAD Kabupaten/Kota se-Sulut serta pejabat struktural Bapenda Sulut.

Dalam sambutannya, Kepel menjelaskan, transformasi digital sudah menjadi keharusan dalam pengelolaan pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. ”Pemprov Sulut mendukung program ini sebagai bagian komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan berintegritas,” ujarnya.

Dijelaskan, tujuan utama digitalisasi adalah menciptakan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintah dan layanan publik, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, hemat biaya dan efektif. Bahkan, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitaa dengan memastikan setiap transaksi dan aktivitas dapat dilacak secara real time sehingga mengurangi potensi penyimpangan.

Dengan peningkatan transparansi, menurut Kepel, berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara digitalisasi berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan kemudahan akses serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. (elka)

 

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politik, Uncategorizedoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bank SulutGo (yang kini dipimpin Revino M. Pepah sebagai Dirut) berperan penting sebagai agregator pajak daerah dengan mendukung penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui produk dan layanan BSGdigital.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank SulutGo Louisa J. Parengkuan pada Rapat Tim Pembina Samsat Sulut yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daeah (Bapenda) Sulut di Aula Kantor Pusat BSG, Manado (19/11/2024).

“Dukungan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menghindari potensi kehilangan penerimaan serta meminimalisir praktik calo dan pungli yang merugikan,” ujar Louisa.

Louisa menekankan pentingnya mempermudah pelayanan kepada wajib pajak. “Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien, sehingga wajib pajak dapat merasa nyaman dalam memenuhi kewajibannya,” tandasnya.

Rapat kali ini membahas peningkatan penerimaan pajak daerah sekaligus mensinkronisasikan tugas dan tanggung jawab bersama. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengaktualisasikan fungsi Tim Pembina Samsat Sulut.

Dibahas pula pentingnya sinergitas antara BSG dan tim pembina Samsat Sulut serta Gorontalo. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta solusi yang inovatif dalam pengelolaan pajak daerah.

Para peserta sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mewakili Sekdaprov Sulut Steve AH Kepel ini dihadiri Dirlantas Polda Sulut yang diwakili AKBP Nur Kholis, perwakilan dari PT Jasa Raharja, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sulut AA Lanang Dawan Winsu Wardana dan Dirops BSG.

Selain itu, pimpinan PT Pos Indonesia Sulut yang diwakili Yatri Marina dan perwakilan dari PT Pertamina Novan Reza Pahlevi yang menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. (Afer)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Pembina Samsat mengadakan rapat di Aula Kantor Pusat Bank SulutGo, Jln Piere Tendean Manado, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mewakili Sekretaris Sekdaprov Sulut Steve AH Kepel ini menghadirkan beberapa pembicara.

Pembicara tersebut adalah dari Bapenda Sulut adalah Kabag Ops Ditlantas Polda Sulut Nurcholis, Dirops Bank SulutGo (BSG) Louisa J. Parengkuan, perwakilan Jasa Raharja dan perwakilan Pertamina.

Dalam sambutannya mewakili Sekdaprov Sulut, Kepala Bapenda Sulut menyampaikan, rapat Tim Pembina Samsat Sulut ini memiliki arti yang sangat strategis dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi di antara semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik melalui sistem Samsat.

Samsat,sebutnya, bukan hanya sekadar tempat pengurusan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga sebuah institusi vital yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen saat memberikan sambutan mewakili Sekdaprov Sulut Steve AH Kepel

“Oleh karena itu, pelaksanaan rapat Tim Pembina Samsat ini bukan semata-mata pertemuan rutin, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan menginisiasi langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kita,” tegasnya.

Dijelaskan, pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan merupakan tuntutan zaman yang tidak dapat kita abaikan. Teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin berkembang menuntut kita untuk terus beradaptasi.

Oleh karenanya, rapat ini dharapkan dapat menjadi forum bagi kita semua untuk berdiskusi secara konstruktif, menyusun strategi efektif, serta mengidentifikasi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan Samsat.

Dirops BSG dalam pemaparannya menjelaskan beberapa hal terkait kesiapan BSG dalam hal opsen BBNKB dan MBLB dan lain-lain.

Bank SulutGo sebagai bank agregator menurut Parengkuan, tetap mensuport berbagai yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank SulutGo kesamsatan. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor (ranmor) Chrismas Gift.

“Program keringanan pajak ranmor tersebut mulai berlaku 11 November hingga 30 Desember 2024,” ujar Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, Senin (11/11/2024).

Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pajak Bapenda Sulut Harold Lumempouw. “Ya, benar. Ada program keringanan pajak yakni Christmas Gift,” ujarnya ketika dihubungi terpisah di ruang kerjanya.

Keringanan tersebut meliputi pertama, keringanan pokok PKB. Keringanan ini untuk ranmor hitam/putih yang telah lewat jatuh tempo. Kedua, pembebasan tarif progresif (menjadi normal kembali).

Ketiga, pembebasan denda 100 persen. Keempat, pembebasan pembebanan setara BBNKB IIII. Ini berlaku ranmor yang telah dilaporjualkan (terblokir).

Kelima, diskon pokok PKB. Ini berlaku bagi yang membayar sebelum jatuh tempo pajak kendaraan.

Sekretaris Bapenda Sulut Filma D. Kepel yang ditemui terpisah di ruang kerja merincikan bahwa keringanan pokok pokok PKB yang telah jatuh tempo tahun kedua, mendapat keringanan sebesar 50 persen  sementara tahun ketiga hingga keenam masing-masing mendapat keringanan 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen dan 100 persen.

Khusus diskon PKB plat hitam/putih yang membayar sebelum jatuh tempo 1-60 hari mendapat diskon 5 persen, 61-120 hari 7,5 persen sementara 121-180 hari 10 persen.

“Ayo, manfaatkan program keringanan ini yang berlaku di seluruh Samsat induk, Samsat Pembantu dan Gerai tertentu,” ujar June. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak kendaraan bermotor (rannor), Bapenda Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev).

Rakorev yang dilaksanakan Bidang Pajak ini diikuti sekitar 46 peserta yang merupakan perutusan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah (UPTD PPD) dan kantor pusat Bapenda Sulut.

Kegiatan yang diadakan di kantor pusat Bapenda Sulut, Jumat (8/11/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Sekretaris Filma D. Kepel dan Kepala Bidang Pajak Harold Lumempouw.

Beberapa hal terkait optimalisasi PAD seperti persiapan pelaksanaan keringanan dan diskon pajak ranmor dibahas secara lengkap.

Dalam sambutannya, June mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan itu hampir mencapai 20 persen.

Hal tersebut, menurut June patut diapresiasi dan diharapkan di tahun-tahun mendatang akan ada peningkatan lagi.

Filma menambahkan tentang pelaksanaan administrasi SPJ keuangan. Pertanggungjawaban keuangan harus dibuat sesuai kondisi riil yang ada dan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet