Meimonews.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara June E. Silangen menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan DPRD Sulut di ruang rapat dewan, Senin (1/7/2024).
Mendampingi June pada RDP yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara adalah Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel dan tim.
Beberapa hal terkait dengan realisasi penerimaan pajak dan permasalahan yang ada dijelaskan Kepala Bapenda. Sulut.
Hal-hal tersebut di antaranya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berat (PBBKB) dan Pajak Alat Berat (PAB).
Selain itu, Kelangkaan BBM terkait PBBKB; Strategi untuk penagihan terhadap tunggakan PKB secara door to door; Target dan realisasi IMTA/PTKA yang belum sinkron dengan BKAD; serta Data PTKA di Provinsi Sulut yang menjadi kewenangan provinsi. (elka)
Meimonews.com – Rapat Tim Pembina Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) Sulawesi Utara digelar dalam rangka mencari solusi terbaik optimalisasi peningkatan penerimaan daerah dengan peningkatan pelayanan publik.
Rapat yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel (Ketua Tim Pembina Samsat Sulut) ini dilaksanakan di salah satu hotel di Manado, Rabu (5/6/2024).
Hadir pada kegiatan ini, perutusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, perutusan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut, perutusan PT Jasa Raharja Sulut, perutusan Bank SulutGo dan perutusan BPKP Sulut.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen menegaskan, saat ini perlu ditingkatkan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen saat memberikan pemaparan
Untuk itu, pihak-pihak terkait seperti perbankan, kepolisian, Jasa Raharja, PT Pos Indonesia dan dealer tentunya diharapkan bisa memberikan solusi terbaik demi peningkatan penerimaan kas daerah.
Disebutkan, terselenggara kegiatan Rakor Pembina Samsat di Sulut, dalam rangka menyikapi berbagai proses pengolahan yang nantinya menjadi dasar bagi Tim Pembina Samsat Sulut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan publik di bidang Kesamsatan.
Dalam kegiatan ini, harapannya di dalam rapat Pembina Samsat utamanya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi, menyatukan ide pemikiran inovasi yang ada di masing-masing untuk kita tuangkan menjadi satu kegiatan positif yang bisa membawa khususnya lintas sektoral serta untuk bisa mengoptimalkan penerimaan masing-masing yaitu untuk Bapenda, Kepolisian dan Jasa Raharja.
“Hal ini yang torang coba rumuskan dalam kegiatan ini. Karena ketika menjadi hambatan di dalam satu di satu pihak, itu akan berdampak juga ke pihak lainnya. Sehingga saat inilah momen kita berkolaborasi sambil memberikan ide masukan, mungkin saran, mungkin juga ada usulan perbaikan,” ujarnya.
Sehingga, sambungnya, menjadi harapan kita bersama dalam rangka utamanya adalah peningkatan penilaian publik. Dari situ tentu saja akan berdampak terhadap optimalisasi penerimaan.
Dalam sambutannya, Sekprov mengajak semua pihak berkomitmen dan bersama bekerja keras dengan mengoptimalkan rapat tersebut guna memperkuat sinergi, kolaborasi dan memperbaiki kinerja dalam melayani masyarakat.
Beberapa point yang ditekankan dalam rapat tersebut antara lain, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan samsat, pengawasan dan pengendalian internal, dan kolaborasi dan sinergi.
Ketua Tim Pembina Samsat Sulut ini menegaskan, harus berbenah mengikuti era digitalisasi. Samsat memiliki peranan vital untuk pengelolaan kendaraan bermotor. Di mana, dalam menjalankan tugas tersebut, bukan hanya Bapenda Sulut saja, tapi perlu kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Jasa Raharja.
“Kerja sama ini penting dan selalu dikuatkan, dikoordinasikan sehingga sinergitas dapat meningkatkan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Kepel.
Kepel pun memberikan beberapa catatan untuk peningkatan pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Sulut.
Pertama, terkait dengan pengembangan digitalisasi pelayanan. Memangkas keberadaan birokrasi bagi warga yang akan membayar pajak. Pemberian kemudahan atau akses lebih luas bagi para pembayar pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan.
“Paling tidak tantangan ketersediaan jaringan infrastruktur komunikasi, keberadaan SDM (Sumber Daya Manusia). Itu yang harus dibenahi,” jelasnya
Tantangan lainnya yang menjadi catatan adalah tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor adalah kaum milenial dan Generasi Z, yang menguasai digitalisasi. Oleh karena itu, penting menyiapkan help desk, Samsat car, updating software. Ini sesuai pangsa di tengah masyarakat.
Catatan selanjutnya yakni mengenai dengan relaksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Program keringanan pajak tersebut dinilainya belum tersosialisasi dengan baik.
Terakhir, bagaimana kepatuhan pajak ini betul-betul konsisten. Untuk menjawab tantangan ini bukan hanya satu instansi, tapi butuh peran instansi terkait lainnya. (elka)
Meimonews.com – Pemerintah telah menetapkan libur lebaran dan cuti bersama lebaran tahun 2024 pada Selasa-Sabtu (9-13/4/2024). Dengan demikian, aktivitas perkantoran ditutup selama masa liburan panjang tersebut dan baru akan beraktivitas kembali pada Selasa (16/4/2024)
Tapi, khusus layanan Samsat induk yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ada kebijakan yakni dibuka pelayanan pada hari tertentu.
“Ya, Samsat-samsat induk dibuka pada 8 dan 15 April 2024,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Filma Kepel kepada Meimonews.com via telefon, Senin (8/4/2024) pagi.
Samsat-samsat tersebut, jelas Filma adalah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minsel, Mitra, Kotamobagu dan Bolmutim.
Pelayanan yang diberikan pada dua hari jam 08.00-12.00 Wita tersebut adalah pelayanan kendaraan baru dan perpanjangan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 5 tahun.
“Khusus untuk pembayaran pajak ranmor lewat online terbuka setiap saat, namun penukaran noticenya di kantor-kantor Samsat pada Selasa (16//4/2024),” sebut Filma.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengimbau kepada pajak untuk menggunakan layanan pembayaran pajak tahunan lewat online.
“Pajak lunas, hati tenang, nyaman berkendara,” sebut June, pejabat pekerja keras dan kreatif ni. (elka)
Meimonews.com – Kabar baik diterima Sulawesi Utara (Sulut) terkait sistem pembayaran digitalisasi. Sulut masuk lima besar se-Indonesia.
Kabar baik itu terungkap saat kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) yang diselenggarakan Bank Indonesia di Makasar, Sulawesi Selatan, pekan lalu.
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Asisten Deputi Menkoinves Budi ini diikuti 100-an peserta dari Bapenda dan Bank Pemerintah se-Indonesia Timur. Dari Sulut dihadiri langsung Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen dan salah satu Deputi BI Manado Darman.
Prestasi membanggakan itu karena Bapenda Sulut telah melaksanakan sistem pembayaran secara digital sudah lama. “Sudah sejak tahun 2018,’ ujar June dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Selasa (18/3/2024).
Penerapan sistem tersebut, tambah pejabat pekerja keras ini, akan terus dievaluasi dan ditingkatkan karena untuk memberikan pelayanan/kemudahan terbaik bagi masyarakat wajib pajak di bawah pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven O. Kandou.
Sistem pembayaran yang dilakukan Bapenda Sulut tersebut masuk dalam Sistem Penerimaan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dibahas saat rapat evaluasi di Makassar tersebut.
Dalam pembayaran sistem ini, bisa dilakukan secara online, mobile banking, simtaq seperti pembayaran lewat Tokopedia, Alfamart, Indomart, teler bank. (elka)
Meimonews.com – Setelah melalui proses panjang dan sesuai aturan yang ada, dalam waktu dekat ini, Provinsi Sulawesi Utara akan ketambahan dua jenis pajak baru sebagai sumber pendapatan daerah (Patda).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen dan Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel kepada Meimonews com saat ditemui terpisah di Kantor Bapenda Sulut, Selasa (6/2/2024).
“Memang, daerah kita ini akan ketambahan sumber baru pendapatan daerah yakni dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB),” ujar June.
Proses penetapannya tinggal menunggu tahapan terakhir yakni registrasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah oleh Biro Hukum Kemendagri dan Biro Hukum Setdaprov Sulut.
“Diperkirakan, dalam waktu 1-2 minggu di bulan Februari ini, Ranperda yang berisikan antara lain penambahan dua jenis pajak baru sebagai pendapatan daerah Sulut akan terregistrasi sehingga menjadi Perda dan bisa diberlakukan,’ tambah Filma.
Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel
Saat ini, sebutnya, Ranperda tersebut sudah di Biro Hukum Kemendagri yang dalam waktu dekat akan diteruskan ke Biro Hukum Setdaprov Sulut agar ada penomoran Perda dan dicatatkan dalam lembaran negara sehingga sudah bisa diberlakukan.
Filma yang memang terlibat aktif dalam proses penyusunan Ranperda tersebut hingga akan ditetapkan sebagai Perda lantas menjelaskan secara detail latar belakang sehingga dua jenis pajak sebagai Patda baru itu bisa segera diberlakukan.
Dijelaskan, dimasukkannya dua jenis pajak baru sebagai Patda ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (AKPD) dan pada Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Mantan Kabid Pajak Bapenda Sulut ini mengungkapkan, di dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah di antaranya PAB dan opsen pajak MBLB. (elka)
Meimonews.com – Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengutus dua pejabat Bapenda Sulut untuk mengikuti kegiatan Tim Pembina Samsat Nasional yang dilaksanakan di Hotel Luxury Trans Studio Bandung, Rabu-Jumat (10-12/1/2024).
Kedua pejabat yang diutus pada kegiatan yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional (Kemendagri, Korlantas Mabes Polri dan PT Jasa Raharja) itu adalah Sekretaris Filma Kepel dan Kabid Pajak Aprine Siwi.
Selain dua pejabat dari Bapenda Sulut, kegiatan ini diikuti pula oleh Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol. Rahmad Iswan Nusi, SIK, MH dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Manado Amaluddin Salam, S.Kom, ITIL.
Foto bersama perutusan Sulut yakni (dari kiri ke kanan) Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel, Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol. Rahmad Iswan Nusi, SIK, MH, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Manado Amaluddin Salam, S.Kom, ITI dan Kabid Pajak Bapenda Sulut Aprine Siwi
Peserta kegiatan yang mengusung tema
Simplifikasi Pelayanan melalui Samsat Digital untuk mewujudkan Indonesia Modern adalah semua Dirlantas, Kepala Cabang PT Jasa Raharja dan Kepala Bapenda se-Indonesia.
Narasumber kegiatan yang ditutup pelaksanaannya oleh Dirregident Korlantas Brigjen Pol. Drs. Yusri Yunus berasal dari BSSN, Kakorlantas, Dukcapil Kemendagri, Keuda Kemendagri, Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Kepala Bapenda Jabar selaku Ketua APPDI Indonesia.
Kepada Meimonews.com, Filma menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai penegasan atas pelaksanaan/penggunaan sistem digitalisasi Samsat untuk lebih menyederhanakan proses kesamsatan yang ada di seluruh Indonesia.
Komunikasi antarmitra kerja, sebutnya dalam percakapan lewat WA, Sabtu (13/1/2024), dilakukan secara intens untuk mencapai efektivitas penggunaan sistem digitalisasi.
“Untuk manfaat pasti akan lebih meningkatkan pelayanan dalam hal percepatan proses pembayaran pajak, proses administrasi STNK dan pencetakan plat nomor,” ujarnya.
“Semoga sinergi dengan mitra terkait membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan kami ke masyarakat,” sebut Kepala Cabang PT Jasa Raharja
Amaluddin Salam, S.Kom, ITIL di kesempatan terpisah. (elka)
Meimonews.com – Realisasi Pajak Daerah Sulut tahun 2023 mencapai Rp. 1.191.780.552.936 dari target perubahan yang berjumlah Rp. 1.261.561.118.499 sedang target induk Rp. 1.194.666.514.991.
“Realisasi pajak daerah Sulut untuk tahun 2023 berjumlah demikian atau 94,47 persen dari target perubahan yang berjumlah Rp. 1,261 triliun lebih,” ujar Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen kepada Meimonews.com di kantor Bapenda Sulut, Selasa (9/1/2024).
Capaian tersebut, menurut June dikarenakan ada perubahan target penerimaan dari Rp. 1,194 triliun lebih dari target induk menjadi Rp. 1261 triliun lebih pada target perubahan.
Demikianpun, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, memang ada penurunan karena target perubahan pada tahun tersebut berjumlah Rp. 1.189.889.331.643 dengan realisasi Rp. 1.217.412.836.143 atau 102.31 persen.
Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ernie Purukan dan Kasub PTIPD Jerry Rumondor merincikan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 sesuai jenis penerimaan.
Untuk pajak kendaraan bermotor (PKB), realisasinya mencapai Rp. 391.835.704.764 dari target induk sebesar Rp. 420 miliar atau 93,29 persen. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai Rp. 264.647.471.275 (88,34 persen).
Untuk pajak air permukaan (PAP) realisasinya berjumlah Rp. 4.136.700.242 dari target induk Rp.5,5 miliar (75,21 persen). Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) berjumlah Rp. 328.676.701.163 dari target induk Rp. 315.938.267.250 (104,03 persen). Untuk pajak rokok berjumlah Rp. 202.484.975.492 dari target induk Rp. 220.541.823.258 (91,81 persen).
“Jumlah tersebut merupakan realisasi pajak daerah untuk tahun lalu (2023),” ujar Erni.
June berterima kasih kepada wajib pajak yang telah taat membayar pajak dan berharap di tahun berjalan ini (2024), wajib pajak taat membayar pajak yakni membayar pajaknya sebelum jatuh tempo karena dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan di daerah ini,” ujarnya. (elka)
Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah dan Penandatangan Pakta Integritas di ruang rapat kantor pusat Bapenda, Senin (8/1/2024).
(Rakorev) dan Penandatanganan Pakta Integritas di ruang rapat kantor pusat Bapenda, Senin (8/1/2024).
Rapat yang membahas pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan penandatanganan pakta integritas tersebut dipimpin Sekretaris Bapenda Filma Kepel di dampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Kabid Dalev) Johanis Tamuntuan.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen yang diapit Sekretaris Filma Kepel dan Kabid Dalev Johanis Tamuntuan
Sebanyak 70-an peserta yang terdiri dari pejabat eselon 3 dan 4 Bapenda Sulut, Kepala UPTD PPD se-Sulut dan staf kantor pusat dan jajaran hadir dalam kegiatan ini.
Sejumlah hal dibahas dalam rapat awal tahun 2023 yang berlangsung secara serius tapi santai dan penuh keakraban. Beberapa strategi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dibahas. Masukkan/usulan dari UPTD PPD langsung direspon.
Peserta kegiatan
Dalam kata pengantarnya, Filma memaparkan hasil-hasil capaian tahun 2023 dan sejumlah harapan untuk tahun 2024.
Disampaikan pula hal-hal terkait dengan kepatuhan dan upaya-upaya agar pencapaian tahun berjalan ini (2024) bisa berjalan dengan baik bahkan ada peningkatan.
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di awal arahannya, mengapresiasi kinerja para pejabat baik di lingkungan kantor pusat maupun UPTD PPD dan staf/pejabat yang telah ditunjukkan selang tahun 2023.
Kasubag Umum Richard Sumarauw saat menandatangani pakta integritas disaksikan June, Filma dan peserta kegiatan
Untuk tahun berjalan ini, June berharap kinerja demikian terus ditunjukkan bahkan ditingkatkan. Diperlukan kerja keras dalam menjalankan tugas agar target tahun 2024 bisa dicapai bahkan melebihi.
Kaban berharap agar kolaborasi jajarannya dengan lembaga/pihak terkait terus dimantapkan bahkan ditingkatkan. “Kolaborasi dengan kepolisian, Bank Sulutgo dan pihak/lembaga terkait terus dimantapkan bahkan ditingkatkan,” ujar pejabat kreatif dan dekat dengan wartawan ini.
Di penghujung Rakorev diadakan Penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan surat keputusan (SK) pengangkatan Plh Kepala UPTD PPD Manado yang dijabat Johanis Tamuntuan, menggantikan Christian Mingkid yang telah memasuki masa pensiun. (elka)
Meimonews.com – Sukacita Natal Yesus Kristus 2023 dan menyongsong Tahun 2024 bisa berwujud rupa-rupa selain beribadah sebagai rasa syukur dan terima kasih.
Dalam momentum dua hari besar tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut melaksanakan aksi sosial dengan beranjangsana/berbagi kasih di dua panti, Jumat (29/12/2023).
Dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen dan Ketua Dharma Wanita Bapenda Sulut Tineke Pelealu, Tim Bapenda Sulut yang terdiri dari antara lain Kabid Dalev Johanes Tamuntuan, Plt Kabid Pajak Aprine Siwi
dan staf mendatangi panti Werda (orangtua) Agape dan Panti Asuhan (anak-anak) Febe.
Sejumlah sembako dan bingkisan diserahkan untuk kedua panti yang terletak di Tondano, Minahasa tersebut secara terpisah.
“Anjangsana dan berbagi kasih ini kami lakukan dalam rangka hari Natal 2023 dan menyongsong Tahun Baru 2024. Kami ingin berbagi kasih untuk para orangtua di panti werda dan anak-anak panti asuhan di dua panti yaitu Panti Asuhan Febe dan Panti Werda Agape,” ujarnya.
Kami, sambungnya dalam percakapan dengan Meimonews.comvia telefon, Sabtu (30/12/2023), senang karena pimpinan dan penghuni kedua panti tersebut bergembira dan berterima kasih atas kehadiran kami. (elka)
Meimonews.com – Wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) yang berada atau lagi berurusan di kompleks Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Manado dan sekitarnya bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan pengurusan pajak ranmor di mobil Samsat Keliling yang ada di Pusat Kota Manado itu.
Pelayanan pengurusan pajak ranmor di Kompleks TKB Manado terkait dengan program New Year Tax Cutting Keringanan 3 Hebat Lanjutkan Lagi Pemprov Sulut lewat Bapenda Sulut berlaku Rabu-Jumat (20-22/12/2023) jam 09.00-14.00 Wita.
Pelayanan ini dilakukan Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen ini dilakukan agar masyarakat wajib pajak ranmor dimudahkan ketika akan mengurus pembayaran pajak rannornya.
“Selain pelayanan di Kantor Samsat pusat dan pembantu/gerai-gerai yang ada dan tersebar di kabupaten/kota di Sulut, kami juga membuka pelayanan di tempat tertentu seperti di Kompleks TKB Manado,” ujar Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel kepada Meimonews.com, Kamis (21/12/2023).
Di dampingi Kepala Tata Usaha Bapenda Sulut Richard Sumarauw, Filma yang ditemui di sela memantau pelayanan pajak ranmor di halaman kantor pusat Bapenda menambahkan, pelayanan tersebut hanya terbatas waktunya. Oleh karenanya, Filma mengajak masyarakat wajib pajak memanfaatkan fasilitas yang ada ini untuk mengurus pajak ranmornya.
Filma menyebutkan pula bahwa Bapenda Sulut membuka juga pelayanan pengurusan pajak ranmor di kantor pusat Bapenda yang bersebelahan dengan kantor Gubernur Sulut.
“Untuk waktu pelayanannya mengikuti jam kerja kantor dan berlangsung sampai 29 Desember,” ujarnya. (elka)
