Meimonews.com – Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut yang saat ini dipimpin June E. Silangen sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw terkait dengan bagaimana agar pendapatan/penerimaan daerah Sulut sesuai target yang ditetapkan.

Dengan pendapatan/penerimaan sesuai target atau minimal mendekati target maka biaya pembangunan dan lain- sebagaimana daerah Sulut bisa tercukupi.

Untuk tahun anggaran 2023, penerimaan pajak daerah ditargetkan berjumlah Rp. 1,194 triliun lebih. Dan, sampai 29 September sudah mencapai hampir 72 persen.

“Sampai 29 September, penerimaan pajak daerah sudah Rp. 857 miliar lebih atau sebesar 71,74 persen,” ujar Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel ketika berbincang dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Selasa (3/10/2023).

Khusus penerimaan pajak daerah bulan September (1-29/9/2023), sebut mantan Kabid Pajak Bapenda Sulut ini, berjumlah Rp. 89,136  miliar lebih.

Filma berharap, target yang ditetapkan bisa terpenuhi atau minimal mendekati. Oleh karenanya, Bapenda Sulut dan jajaran (UPTD PPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah) terus-menerus menggenjot semangat agar penerimaan pajak daerah sesuai target.

Lima item pendapatan daerah, sebutnya, terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak rokok.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Ernie Purukan dan Kasub Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah (PTIPD) Jerry Rumondor yang ditemui terpisah merincikan penerimaan pajak-pajak daerah tersebut baik hanya bulan September maupun dari bulan Januari hingga September.

Untuk realisasi bulan September, sebut Rumondor, PKB mencapai Rp. 37,117 miliar lebih, BBNKB Rp. 20,862 miliar lebih, PAP Rp. 30,935 juta lebih, PBBKB Rp.31,126 miliar lebih. Jumlah tersebut tidak dengan pajak rokok.

Purukan menjelaskan, untuk Januari sampai September, PKB Rp. 293,085 miliar lebih atau 71,48 persen dari target Rp. 400 miliar; BBNKB Rp. 193,079 miliar lebih atau 61,67 persen dari target Rp. 303,081 miliar lebih; PAP Rp. 1,361 miliar lebih atau 24,75 persen dari target Rp. 5,500 miliar lebih.

Untuk PBBKB Rp 241,687 miliar lebih atau 86,18 persen dari target Rp. 280,438 miliar lebih; dan untuk pajak rokok Rp. 127,800 miliar lebih atau 68,84 persen dari target Rp. 185,647 miliar lebih. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Polres Simalungun kembali menerapkan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencurian sawit di PT Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Pencurian sawit itu tak pernah dimediasi sejak 2022.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung  mengatakan, restorative justice menjadi penyelesaian 61 kasus pencurian sawit. Langkah penyelesaian itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan PTPN IV.

“Jadi, adapun kita rencanakan seperti itu yang pertama itu penekanannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak BUMN khususnya PTPN IV,” ujar Kapolres, Jumat (29/9/2023).

Kapolres mengatakan, alasan utama para tersangka nekat mencuri sawit lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Hal itu menjadi salah satu alasannya menerapkan restorative justice di kasus tersebut.

“Restoratif justice yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif, korban dan terlapor sudah saling memaafkan dan tersangka diberi hukuman sanksi berupa kegiatan bakti sosial,“ jelas Kapolres.

Suhartono, salah satu tersangka, mengungkapkan permohonan maafnya di hadapan seluruh pihak yang hadir. Bahkan ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

“Saya menyesal dan memohon maaf kepada keluarga, perusahaan dan juga masyarakat, saya berjanji tidak mengulanginya lagi,” ujarnya.

Restorative justice ini dihadiri juga oleh tokoh agama setempat. Para tokoh agama pun menyambut baik mediasi ini.

“Tak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan kesempatan untuk berubah selalu ada. Yang terpenting adalah komitmen untuk tidak mengulanginya dan memiliki niatan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” jelas salah satu tokoh agama.

Dalam restoratif justice massal kali ini, pihak pelapor meminta agar tersangka diberikan sanksi sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Beredar video aksi perundungan dan penganiayaan yang dilakukan siswa SMP di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral di media sosial, polisi langsung bergerak cepa sehingga telah menangkap pelakunya.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Fanky Ani Sugiharto, SIK, M.Si dalam keterangan pers menyatakan kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian.

“Kejadian pada hari Selasa (26/9/2023) kemarin. Pihaknya langsung melakukan penyidikan dan mengamankan 5 orang, 3 orang diperiksa sebagai saksi dan 2 orang sebagai pelaku,” kata Kombes Pol Fanky Ani Sugiharto, Rabu (27/9/2023).

Sementara itu,  Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, SIK.,MH mengimbau kepada masyarakat apabila melihat potensi kerawanan kamtibmas di sekitarnya agar segera melapor ke petugas Polri terdekat supaya cepat ditindak lanjuti sedini mungkin guna mencegah terjadinya  aksi kejahatan.

“Silahkan, apabila ada indikasi gangguan kamtibmas maupun aksi kriminalitas di sekitarnya  misal penganiayaan atau pengeroyokan untuk segera lapor ke kantor polisi terdekat dan masyarakat  tolong jangan mudah terpancing emosi dan jangan sampai main hakim sendiri karena akan timbul permasalahan baru ” ujarnya kepada Meimonews.com via telefon, Rabu (27/9/2023).

Terkait kasus di Cilacap, sebut mantan Kepala SPN Polda Sulut ini, Polri telah melakukan langkah-langkah terkait peristiwa video viral aksi perundungan anak sekolah dan telah ditangani oleh Kepolisian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Dikarenakan pelaku maupun korban masih anak sehingga mendapat perhatian khusus termasuk dalam penanganannya akan melibatkan stake holder terkait,” ujar mantan Kapolresta Bitung ini.

Kombes Satake menyayangkan peristiwa tersebut dan berharap orang tua dapat mengawasi perilaku dan pergaulan anak anak, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

“Kami juga berkomitmen mencegah dan memberantas tindakan perundungan anak supaya tidak terjadi lagi, harapan nya kejadian serupa tidak terulang di wilayah Jawa Tengah, namun mari kita bersama sama mulai dari tingkat keluarga, masyarakat dan sekolah untuk lebih mempunyai sense of crisis atau kepekaan terhadap perilaku anak anak di sekitar kita,” tandasnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) digelar secara serentak di Indonesia pada 26 September hingga 4 Oktober 2023

Kegiatan yang bertemakan Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan Stunting dicanangkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan Fasyankes TNI baik langsung maupun virtual meeting, Selasa (26/9/2023).

Untuk daerah Sulut, pencanangannya dipusatkan di Markas Komando Rayon Militer (Koramil) 1310 – 06 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Gerebek Pasar (Gerakan Pemberdayaan Keluarga Pas Sasaran), Selasa (26/9/2023).

Hadir pada acara ini Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M. Eng, Ketua Pokja KB/KR  Ignasius P. Worung. SE, M.Si dan jajaran, Asisten Teritorial  Kasdam XIII/ Mdk Kol. Arm Sumanto, S.Sos, MM bersama jajaran, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minut dr. Jeane Simons M.Kes dan jajaran, Ketua IBI Sulut Maria Dondokambey, SKM, MM bersama jajaran.

Direktur  Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN RI  Martius Wangka dalam laporan penyelenggara menyampaikan apresiasi bagi semua jajaran yang sudah hadir mengikuti kegiatan Pencanangan Pekan Pelayanan KB dalam rangka World Contraception Day baik secara langsung maupun secara virtual meeting.

Momentum ini, menurutnya, sangat penting mengingat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), penurunan stunting ditargetkan pada angka 14 persen tahun 2024.

Disebutkan, tujuan pelaksanaan World   Contraception Day tahun 2023 ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang  pentingnya kontrasepsi bagi rencana keluarga  dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Diharapkan, dengan momentum ini dapat meningkatkan cakupan kesertaan KB pada semua metode kontrasepsi modern terutama MKJP,  meningkatkan pengetahuan dan wawasan stakeholder, provider medis, mitra kerja, dan masyarakat terkait pelayanan KB  dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, serta meningkatkan komitmen dan kesertaan PUS dalam  program KB.

Disampaikan pula, target pelayanan KB pada Pekan Pelayanan KB berjumlah 1.500.000 akseptor untuk seluruh Indonesia (dan khusus Sulut 8.000 akseptor).

Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD dalam sambutan yang disampaikan oleh Waaster Kasat Bidang  Bakti TNI Brigjen TI Taufik M menyampaikan selamat Word  Contraception Day melalui hari kontrasepsi ini, yang lewat kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana.

Diungkapkan, masalah kesehatan merupakan masalah utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dimana angka unmeetneed di Indonesia masih sangat tinggi yakni 16,8 persen dari target nasional  8 persen pada tahun  2022.

Penggunaan kontrasepsi moderen juga menurun dari  57.9 persen menjadi 57,2 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada segmen usia 15  tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4 persen.

Penyebab utama, menurutnya yaitu masih kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat khususnya pasangan muda akan pentingnya perencanaan berkeluarga dalam mempersiapkan pernikahan dan merencanakan kehamilan.

Taufik mengimbau agar dengan momentum ini  untuk meningkatkan komitmen dan peran dengan bahu-membahu, bekerjasama untuk membantu program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting guna mewujudkan SDM indonesia yang berkualitas.

DR (Hc) dr. Hasto Wardoyo, S.POG(K) dalam sambutannya mengatakan, meskipun kontrasepsi modern belum melebihi 60 persen dan MKJP belum sesuai harapan tapi TFR sudah mencapai 21,8 persen menurut  BPS dan menurut SIGA BKKBN 21,4 persen. Suatu perbedaan yang sangat kecil.

Disebutkan, resume kegiatan BKKBN sejak awal bekerja untuk kuantitas dalam arti jumlah anak yang sukses. Dan, sekarang kualitas anak  harus bagus.

Selesai memberikan sambutan, Kepala BKKBN RI menyapa beberapa Provinsi melalui virtual meeting. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Lima penjabat Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dilantik Gubernur Sulut Prof. (Hc). DR. (Hc) Olly Dondokambey, SE di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (25/9/2023).

Turut hadir pada pelantikan di antaranya Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Dondokambey – Tamuntuan, Sekretaris TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw – Tanos, Sekdaprov  Sulut Steve Kepel dan jajaran Pemprov Sulut serta Bupati/Walikota se – Sulut.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lima penjabat Kepala Daerah tersebut dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di lima kabupaten/kota yang dilantik pejabatnya pada 25 September 2023.

Kelima Kepala Daerah yang berakhirnya masa jabatan mereka adalah Tatong Bara (Walikota Kotamobagu), Depri Pontoh (Bupati Bolmut), Royke Roring (Bupati Minahasa), James Sumendap (Bupati Minahasa Tenggara) dan Evangelin Sasingen (Bupati Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro).

Pengisian Penjabat Bupati maupun Penjabat Walikota diusulkan Gubernur dan DPRD masing-masing daerah. Untuk penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

Kelima penjabat kepala daerah yang dilantik itu adalah Penjabat Walikota Kotamobagu Asripan Nani, yang adalah Asisten II Sekdaprov Sulut, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut),

Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut), Penjabat Bupati Minahasa Tenggara Ronald Sorongan (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut), dan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Joy Oroh (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulut). (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menganugerahkan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Gubernur Sulut Prof. (HC) Olly Dondokambey, SE pada acara penganugerahan di Auditorium Unsrat Manado, Kamis (21/9/2023).

Penganugerahan Doktor Honoris Causa (HC) pertama kali sejak kehadiran Unsrat 62 tahun lalu itu dilakukan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU, ASEAN Eng di hadapan pimpinan dan anggota Senat Akademik serta undangan lainnya.

Dalam kata pengantarnya, Rektor memberi penjelasan mengapa sampai Unsrat Manado memberikan gelar doktor kehormatan kepada Gubernur Olly Dondokambey, apalagi penganugerahan ini baru pertama kalinya terjadi sejak adanya perguruan tinggi negeri ini.

Rektor menjelaskan, penganugerahan doktor kehormatan kepada Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulut dan juga sebagai Dewan Penyantun Unsrat merupakan pemberian gelar doktor kehormatan pertama setelah Unsrat berusia 62 tahun.

Pemberian gelar doktor kehormatan ini berdasarkan hasil kajian Tim yang dibentuk Rektor dan pertimbangan diberikan oleh Senat Akademik Unsrat, di mana Gubernur Olly Dondokambey memiliki kinerja luar biasa dalam berbagai karya di bidang manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan.

Karya tersebut berdampak positif pada kemajuan pembangunan dalam berbagai aspek di Sulut.

Gubernur Sulut Prof. (HC) Olly Dondokambey, SE selaku Promovendus dalam orasi ilmiahnya antara lain mengemukakan, karya manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan yang ia lakukan terinspirasi dari ide Sam Ratulangi, tokoh nasional asal daerah ini, yang telah menulis buku Posisi Strategis Indonesia di Pasifik tahun 1937.

“MImpi saya untuk mewujudkan ide Sam Ratulangi menjadi kenyataan, memicu saya bekerja keras untuk  mencapainya,” ujar Olly.

Hal ini, sambungnya, bisa terlaksana karena juga didukung oleh Pemerintah Pusat dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Utara. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com  – June E. Silangen, SE, Ak, MM dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut. Pelantikan  pengambilan sumpah jabatan dilakukan bersamaan dengan pelantikan delapan pejabat administrator lain di lingkungan Pemprov Sulut yang diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Rabu (20/9/2023).

Sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagai Kepala Bapenda, June dipercayakan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sebagai Sekretaris dan merangkap Pelaksana Tugas (‘Plt).

Delapan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang dilantik fan diambil sumpah/janji (selain June) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah  (PMPTSPD) Sulut  Syaloom Korompis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Elvira Katuuk, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Daerah Sulut Rahel Rotinsulu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut Adolf Tamengkel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Daerah Sulut Darwin Muksim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut Deicy Paath, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Sulut Andra Mawuntu, dan Kepala Biro Perekonomian Sulut Reza Dotulung,

Kesembilan pejabat tersebut sebelumnya telah mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sulut. Pelantikan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

Gubernur menegaskan, setelah mendapat kabar dari KASN maka tidak menunggu lama, langsung diadakan pelantikan agar pejabat yang dilantik langsung bekerja.

Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel dan pejabat teras Pemprov Sulut.

Usai dilantik sebagai Kepala, June diterima pejabat dan staf Bapenda Sulut, yang kantornya bersebelahan dengan kompleks Kantor Gubernur.

June dikejutkan dengan pengalungan bunga oleh seorang staf ketika memasuki pintu utama Kantor Bapenda serta tari dan lagu oleh pejabat dan staf Bapenda.

Ucapan selamat berupa jabat tangan diterima June dari pejabat rekan kerjanya selama ini serta staf Bapenda.

Suasana riang gembira terus terlihat walau June sudah memasuki ruang kerjanya selama ini di lantai bawah, samping kanan pintu masuk. Ruang kerja Kepala Bapenda berada di lantai dua.  (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berbagai upaya dilakukan agar tidak adanya calo dan pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Manado.

Upaya yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelayanan terbaik bagi warga kota Manado yang berurusan dengan Dukcapil di ibukota Provinsi Sulut ini.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado Erwin Kountu dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Rabu (20/9/2023).

“Upaya yang kami lakukan ini sesuai dengan arahan dari pak Walikota Andre Angouw dengan maksud untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota Manado,” ujar Kountu.

Oleh karena itu, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo).Kota Manado ini tak segan melakukan pemantauan dan pengecekan langsung, dan bila ada temuan langsung diadakan penindakan.

Walikota pun tak segan melakukan pemantauan dan pengecekan langsung di lokasi/Dinas Dukcapil dan memberikan arahan/penegasan kepada pegawai agar memberikan pelayanan terbaik bagi warga serta tidak boleh ada calo dan pungli.

“Pak Walikota senantiasa melakukan monitoring terhadap perkembangan dan upaya yang kami lakukan dalam rangka membebaskan pengurusan kependudukan dan catatan sipil dari percaloan dan pungli,” ujarnya.

Pekerjaan berat ini, sebut Kountu yang baru beberapa bulan menjadi orang nomor satu di Dinas Dukcapil Manado, dikerjakannya penuh tanggung jawab dan berharap didukung semua staf agar Manado menjadi lebih maju dan hebat. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Polresta Manado menggelar Panggilan Luar Biasa (PLB) sebagai langkah proaktif dalam mengecek respon kesiagaan personilnya, Jumat (14/9/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keterampilan anggota polisi dalam menghadapi berbagai situasi darurat dan penanganan keamanan yang memerlukan tindakan cepat.

Panggilan Luar Biasa ini merupakan bagian dari upaya Polresta Manado dalam memperkuat kapasitas dan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat mengancam keamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PLB dilakukan dengan serius dan realistis untuk mensimulasikan situasi darurat yang dapat terjadi kapan saja.

Dalam PLB ini, ada tolak ukur level respon kecepatan kehadiran personil yaitu level satu 15 menit, level dua 30 menit, level tiga 45 menit dan level empat 60 menit (1 jam) dalam situasi jam dinas.

Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait menjelaskan pentingnya pelaksanaan PLB ini dalam memastikan bahwa personil Polresta Manado siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

“Kami harus selalu siap dan tanggap dalam menjaga keamanan masyarakat. PLB ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa personel kami siap dan terlatih dengan baik,” ujarnya.

Selama pelaksanaan PLB, personil Polresta Manado diuji dalam berbagai skenario, termasuk penanganan kerusuhan, penanggulangan bencana alam, tindakan anti-terorisme, dan penanganan kasus-kasus kriminal berat.

Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat responsivitas dan kemampuan personel dalam menghadapi situasi-situasi kritis.

Kegiatan PLB ini juga melibatkan evaluasi terhadap perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh personil serta penilaian terhadap koordinasi antarunit.

Hasil dari PLB ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kemampuan Polresta Manado dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kapolresta Manado menyampaikan terima kasih kepada semua personil yang dengan tekun dan penuh semangat mengikuti kegiatan PLB ini. “Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi personil Polresta Manado dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami. Dengan PLB ini, kami yakin kesiapan dan profesionalisme personel kami akan semakin meningkat,” ujarnya.

PLB yang dilaksanakan oleh Polresta Manado ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat serta memastikan bahwa personel mereka siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin timbul di masa depan. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat  Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) Sulut Jack Andalangi menegaskan, pernyataan Walikota Manado Andrei Angouw yang termuat dalam akun media sosial Pemerintah Kota Manado dua hari lalu, tidak mendiskreditkan warga atau suku Talaud.

“Tapi, sejatinya hanya memotivasi dan mendorong kepada warga Kota Manado untuk tidak berhenti berkreativitas dalam bekerja dan selalu menciptakan lapangan kerja,” ujar Andalangi kepada Meimonews.com via WhasApp, Kamis (14/9/2023).

Jadi,  tambah Andalangi yang adalah juga pemerhati sosial kemasyarakatan asal Talaud ini, kalau ada kalimat tentang Talaud, yang dalam video tersebut, bukan berarti mendeskreditkan warga atau suku Talaud. “Jadi, sejujurnya, tidak ada niatan sedikitpun dari pak Walikota Manado untuk menghina warga Talaud,” tandasnya.

Dijelaskan, kalau menyimak baik-baik video tersebut tidak ada unsur penghinaan atau mendiskreditkan. Yang ada, hanya ada pesan moral yang sangat tulus dan inspiratif kepada warga Kota Manado atau siapapun bahwa hidup ini sebuah perjuangan yang menuntut kita untuk bekerja  keras dalam meraih kesuksesan untuk tujuan hidup lebih baik dan sejahtera.

Di dalam video tersebut, menurutnya, Walikota mengutip data BPS (Badan Pusat Statistik) tentang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita tahun 2022 di mana Manado.menduduki urutan pertama yakni Rp. 96 juta, kemudian Bitung Rp. 89 juta, Minahasa Utara Rp. 78 juta dan terendah Talaud Rp. 27 juta.

Walikota, tambàhnya, menjelaskan pula bahwa Kota Manado adalah kota sangat menjanjikan untuk para pencari kerja (buruh/pekerja), dan kalau memiliki mental petarung, etos kerja yang tinggi, produktif (rajin) dan kreatif, maka tidak ada warga yang susah sekali. Kalaupun ada itu kemungkinan karena malas.

Di akun Pemerintah Kota Manado, selain dipapar urutan PDRB tahun 2022 yang diangkat Walikota, disebutkan pula bahwa siapa saja bisa datang dan mencari nafkah di Kota Manado, tapi tentu harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah agar supaya ketertiban tetap terjaga.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat dan masyarakat harus memiliki etos kerja yang tinggi, harus produktif dan kreatif untuk bisa sama-sama menciptakan Kota Manado yang Maju dan Sejahtera. (elka)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet