Meimonews.com – Unsrat Manado mendapat kunjungan dari Tim Asean Univercity Network – Quality Assurance (AUN – QA) dalam rangka The 337 AUN-QA Programme Assesment at Sam Ratulangi of University.

Kunjungan tim tersebut diterima Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng, IPU di dampingi antara lain Wakil-wakil Rektor di Gedung Rektorat Unsrat, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kesempatan yang diwarnai pula penyerahan cenderamata dari Rektor kepada pimpinan Tim AUN-QA adalah antara lain Pimpinan Fakultas dan staf terkait.

Dalam sambutannya, Prof. Sompie mengungkapkan terima kasihnya kepada semua asesor AUN-QA yang telah mengizinkan Unsrat dengan empat program studi berada dalam penilaian ini setelah empat program studi disertifikasi oleh AUN-QA tahun lalu dengan kunjungan situs virtual.

Unsrat, sebut Rektor, telah berkomitmen terhadap kualitas dan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, berdasarkan visi “Menuju Universitas Yang Unggul dan Berbudaya.”

Dikemukakan, tahun ini ada empat program studi yakni Sarjana Teknik Sipil di bawah Fakultas Teknik, Sarjana Teknologi Hasil Perikanan di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sarjana Akuntansi & Sarjana Manajemen di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dinilai oleh AUN-QA.

Rektor berharap lebih banyak lagi program studi yang mengikuti ini dan seluruh tim empat program studi mendukung penilaian AUN-QA agar proses berjalan dengan sangat baik.(FA)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng mengingatkan tentang pentingnya kerjasama Pentahelix yaitu pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat untuk program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Tandaju pada kegiatan Evaluasi dan Penguatan Percepatan Stunting melalui kegiatan Safari Stunting Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di BPU Kantor Walikota Bitung, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Bitung/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bitung Hengki Honandar, SE, Ketua TP PKK Kota Bitung/Bunda Pendamping Keluarga Kota Bitung Ny. Rita Mantiri – Tangkudung, Ketua DWP/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Butung Ny. Nurjana Theno Munarwin, SE, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara I Ketut Sutakariana, Ketua Persit Candra Kirana cabang 62 Ny. Eka Efriandi, Forkopimda Kota Bitung serta Dinas dan Instansi terkait Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung.

Sehubungan dengan itu, Tandaju memaparkan beberapa poin komitmen yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung.

Pertama, Pemerintah Kota Bitung khususnya TPPS kota, Kecamatan, Kelurahan serta semua unsur yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting harus bersama-sama secara konsisten melakukan pendampingan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting di kota Bitung.

Kedua, salah satu solusi dalam pengawalan capaian SSGI adalah Pemerintah Kota memastikan agar setiap pengukuran yang dilakukan oleh Tim BPS maupun Enumerator SSGI terpantau, terlapor dan ada data pembanding dari Pemerintah Kota Bitung sebelum dilaporkan diaplikasi SSGI.

Ketiga, Balita yang tidak terukur si Februari 2023 sebanyak 6.466 anak berpotensi menjadi balita stunting yang perlu dikawal dan dipantau oleh Pemerintah Kota serta mendorong agar di pengukuran Agustus 2023, balita yang diukur bisa mencapai angka 100 persen.

Di awal sambutannya, Tandaju memaparkan data capaian Kota Bitung dimana data SSGI tahun 2022 mencatat angka prevalensi stunting pada 23,5 persen dari target 17,37 persen, yang berarti terjadi gap atau deviasi sebesar 6,13 persen  target tahun 2022 Kota Bitung belum tercapai). Sedangkan dari hasil pengukuran e-PPGBM per Februari 2022 tercatat dari 8.137 jiwa balita yang diukur terdapat 261 balita stunting di Kota Bitung.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya evaluasi, koordinasi dan kolaborasi dan berbagai inovasi untuk menghapus kasus stunting di Kota Bitung.

Selain itu, diingatkan pula pentingnya pemenuhan gizi, asi eksklusif dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang sehat.

Honandar optimis dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Kota Bitung dapat mencapai target prevalensi stunting yang ditentukan Pemerintah untuk turun di bawah 14 persen di tahun 2024.

Pada kegiatan ini dilakukan pula penandatangan komitmen Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketua PPS Kota Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung dan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut, yang berisi komitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting Kota Bitung sebesar 14,4 persen tahun 2023 dan 11,46 persen tahun 2024, target ePPGBM bulan Agustus 2023 minimal 48 balita stunting dan pengukuran balita setiap bulannya sebesar 97 persen di tiap kegiatan Posyandu.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB, demo DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan penyerahan bantuan bagi keluarga dengan balita stunting di Kota Bitung. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setyo Budiyanto menyambut hangat kedatangan peserta Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-32 Tahun Anggaran 2023, di aula Tribrata Polda Sulut, Senin (24/7/2023).

“Selaku pimpinan Polda Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai, Provinsi Sulawesi Utara kepada para pendamping dan peserta PKDN Sespimti Polri Dikreg ke-32 T.A. 2023. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sespimti Polri atas gagasan dan terselenggaranya PKDN di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara,” ujarnya.

Di hadapan pendamping dan peserta PKDN yang dipimpin oleh Irjen Pol R. Umar Faroq, Kapolda memaparkan kondisi geografis dan situasi kamtibmas di Sulawesi Utara.

PKDN ini bertujuan agar para peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Polri, TNI dan kementerian atau lembaga yang ada di kewilayahan.

“Harapan saya, kegiatan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi Polri khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam memperbaiki performa tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dapat dijadikan sebagai wahana dalam menumbuhkembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka peningkatan profesionalisme Polri untuk menjadi Polri yang Presisi,”  ujar Kapolda.

Kegiatan PKDN di wilayah Sulawesi Utara dijadualkan berlangsung  24-26 Juli 2023. Selama pelaksanaan PKDN, para peserta didik yang berjumlah 8 orang ini akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai obyek antara lain Polri, Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD, TNI, Kejaksaan Tinggi, media massa, universitas, tokoh masyarakat, komunitas, KPU, dan Bawaslu. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Opsnal Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sulut mengamankan seorang pria berinisial JM (22) yang diduga memiliki narkotika jenis sabu seberat hampir 68 gram.

Pengungkapan kasus tersebut dijelaskan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Iis Kristian bersama Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Budi Samekto di Balai Wartawan Polda Sulut, Jumat (21/7/2023).

“Pria inisial JM ini ditangkap di Kelurahan Teling Atas pada hari Sabtu (15/7/2023) sore,” ujar Kombes Pol Iis Kristian kepada wartawan.

Diduga, narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh seseorang dari luar Kota Manado yaitu dari Jakarta, dan akan diedarkan di Kota Manado.

“Mendapatkan informasi peredaran sabu, Tim segera melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang saksi yaitu pria inisial G dan perempuan inisial C yang baru saja menerima paket kiriman yang diduga berisi narkotika jenis sabu,” jelasnya.

Setelah dilakukan interogasi, kedua saksi mengaku bahwa mereka hanya disuruh JM untuk mengambil paket. Tim, sambung Kabid Humas, langsung melakukan pencarian dan selanjutnya mengamankan pria JM di Kelurahan Teling Atas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, benar bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dan diakui itu memang milikinya.

Tim juga melakukan penggeledahan di rumah JM dan menemukan beberapa barang bukti lainnya berupa 3 plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu.

Disebutkan, dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 67,94 gram ini, Kepolisian bisa menyelamatkan ratusan orang dari korban narkotika. “Kurang lebih 400 warga yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkotika bisa diselamatkan,” tandasnya.

Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Budi Samekto, menambahkan, tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Tersangka terancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” katanya.

Kombes Pol. Samekto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan informasi terkait peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Sulut. “Jangan takut memberikan informasi terkait peredaran gelap narkoba. Kami harapkan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tandasnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat paripurna DPR RI akhirnya memutuskan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang (UU) Kesehatan pada sidang paripurna DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (11/7/2023).

Ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam Undang-undang Kesehatan, yaitu pertama, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup.

Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, Pemerintah menekankan pentingnya standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok indonesia

Kedua, dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional.

Ketiga,  dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

Keempat, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Ini mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah.

Kelima,  dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga

Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan pidana dan perdata dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

Keenam,  dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.

Dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan. Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi.

“Pengesahan RUU Kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan. Langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri dan inklusif,” sebut siaran pers Biro Humas dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Selasa (11/7/2023).

Disebutkan pula, ada 11 undang-undang terkait sektor kesehatan yang telah cukup lama berlaku sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Pemerintah sependapat dengan DPR terkait dengan ruang lingkup dan pokok-pokok hasil pembahasan yang telah mengerucut berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia ke dalam 20 bab dan 458 pasal di RUU Kesehatan.

Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka meaningful participation, baik dalam bentuk forum diskusi maupun seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dan 72 ribu peserta. Pemerintah sudah menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan, maupun melalui portal partisipasi sehat.

Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, RUU tentang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. RUU ini menjabarkan agenda transformasi kesehatan yang bersifat reformis untuk perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan sekunder melalui penguatan upaya kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan atau paliatif.

“RUU kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan, serta penguatan peran kesehatan,” ujar Melki, seperti dikutip Biro Humas dan Pelayanan Publik Kemenkes RI.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan disahkannya RUU Kesehatan kiranya menjadi awal yang baru untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, maupun organisasi non pemerintah, untuk ikut membangun kesehatan sampai ke pelosok negeri negeri,” ujar Menkes. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22 persen) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.

Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

“Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan  asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan,” ujar Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).

Wapres mengingatkan, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.

“Anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula,” ujar Wapres mengutip UNICEF seraya menambahkan, dampak penuh dari stunting di masa kecil kemungkinan baru terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, dan dikuatirkan sudah terlambat untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita.

Terkait makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Wapres menekankan, Indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal. Untuk itu, diminta potensi tersebut harus dioptimalkan pemanfaatannya mulai dari tingkat keluarga. “Bagi keluarga yang memiliki anak remaja agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” imbaunya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan, saat ini  pernikahan anak masih relatif tinggi. Untuk itu, ditegaskan agar pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting. “Saya juga meminta keluarga untuk memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak,” pinta Wapres.

Selain itu, Wapres berharap keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal. “Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital,” ujarnya seraya berpesan agar seluruh keluarga Indonesia terus meningkatkan peran untuk mewujudkan Indonesia bebas dari stunting.

“Maka pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini, saya titip kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkokoh peranan keluarga dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya maupun kehidupannya. Kelak mereka menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia, seperti yang diucapkan Presiden Soekarno,” tandasnya.

Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan,  tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini bukanlah ledakan penduduk, melainkan masih terjadinya kesenjangan dan bagaimana meningkatkan kualitas, khususnya percepatan penurunan stunting.

Di momen Harganas tahun 2023 yang turut dihadiri Hj. Wuri Ma’ruf Amin (istri Wapres), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Sumsel Herman Deru dan undangan lainnya termasuk Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju. M.Erg, yang mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju ini diwarnai pula dengan pencanangan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin oleh Kepala BKKBN Pusat.

Diketahui, Harganas dicanangkan Presiden Soeharto 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Pada 15 September 2014, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Torehan prestasi membanggakan dibuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut yang berbuah penghargaan dari BKKBN Pusat.

Penghargaan tersebut diterima Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju. M.Erg saat acara Hari Keluarga Nasional ke-30 yang dipusatkan di Wyndham Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2923).

Kedua penghargaan tersebut adalah juara pertama Ajang Kespro Kawula Muda (AkuKamu) dan Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Indeks Pelayanan KB pada kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Diketahui, dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2023 Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat menyelenggarakan Lomba Ajang Kreativitas di komunitas remaja.

Youth Rangers Provinsi Sulut mengikuti lomba tersebut dengan memberikan informasi tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Pencegahan Stunting.

Tim dari BKKBN Sulut ini memberikan informasi kesehatan reproduksi yang benar dan mudah serta diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang kreatif dan efektif serta mendorong percepatan penurunan stunting.

Tidak dipungkiri bahwa potensi kreativitas anak muda dalam hal ini tidak hanya sebatas digunakan sebagai hiburan melainkan juga menjadi media yang edukatif, informatif, serta inspiratif jika dimanfaatkan dengan baik.

Dalam rangkaian peringatan Harganas yang dipusatkan di Sumsel diadakan pula Acara Apresiasi Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di mana Sulut mendapat penghargaan sebagai juara pertama (Provinsi Terbaik Tingkat Nasional). (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com –  Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023, tingkat kepercayaan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 76,4 persen.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei dilakukan dengan wawancara tatapmuka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap Polri yakni 10,8 persen sangat percaya dan 65,6 persen cukup percaya.

“Jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen. Kita gabung dengan mengatakan cukup percaya,” ujar Burhanuddin, Minggu (2/7/2023) seperti dikutip Devisi Humas Mabes Polri.

Dijelaskan, kurang dari setahun Polri bisa memulihkan citranya. Berdasarkan survei yang mereka lakukan pada bulan Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 54 persen. Angka itu terjun bebas pasca adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo.

“Saat itu, kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu,” ujarnya.

Namun, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Adapun tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pada Agustus 2022 cuma 63,9 persen. Kini pada Juni 2023 berada di angka 69,2 persen.

Selain itu, dalam survei juga disebutkan bahwa masyarakat menyampaikan hubungan TNI-Polri di wilayahnya. Hasilnya mayoritas menilai baik hubungan TNI-Polri dimana 10 persen sangat baik dan 81,8 persen baik.

Menurutnya, mayoritas masyarakat percaya institusi Polri mampu membenahi internal dimana 2,9 persen sangat percaya dan 66,8 persen percaya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Mulai 3 Juli hingga 29 September 2023, Bapenda Sulut memberlakukan program Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou (ODSK) berupa Tiga Keringanan Hebat Lanjutkan.

Program keringanan pajak tersebut dikeluarkan Pemprov Sulut dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan HUT Provinsi Sulawesi Utara.

Tiga Keringanan Hebat Lanjutkan itu adalah pertama, keringanan pokok pajak. Untuk pokok pajak kendaraan bermotor tahun berjalan dibayar seluruhnya. Untuk tahun kedua diberi keringanan dan pengurangan sebesar 50 persen dari pokok pajak. Untuk tahun ketiga diberi keringanan dan pengurangan sebesar 60 persen dari pokok pajak.

Untuk tahun keempat diberi keringanan dan pengurangan sebesar 70 persen dari pokok pajak. Untuk tahun kelima diberi keringanan dan pengurangan sebesar 80 persen dari pokok pajak. Untuk tahun keenam diberi keringanan dan pengurangan sebesar 100 persen dari pokok pajak.

Kedua adalah bebas benda pajak kendaraan bermotor (PKB). Denda keterlambatan atas kendaraan bermotor yang telah lewat jatuh tempo dan belum membayar pajak kendaraan bermotor diberikan pembebasan 100 persen.

Ketiga, keringanan dan bebas denda BBNKB II (bea balik nama kendaraan bermotor kedua). Wajib pajak kendaraan bermotor yang akan mengurus BBNKB II dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 persen.

Dengan adanya program Keringanan Tiga Hebat Lanjutkan dari Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou ini, Plt. Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen berharap masyarakat wajib pajak untuk memanfaatkan program ini.

Kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, disilahkan mendatangi langsung ke kantor Samsat terdekat yang ada di Kabupaten/Kota se-Sulut. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol. Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH bersama 21 pejabat tinggi (Pati) Polri mendapat tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama Tahun 2023.

Penyematan tanda kehormatan tersebut dilakukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersamaan dengan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati dan kombes sebanyak 69 personil yang diadakan Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (30/6/2023).

“Hari ini, kami menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan kepada 22 Pati Polri. Sedangkan untuk kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Pati Polri dan Kombes diikuti oleh 69 personil,” ujar Jenderal Sigit kepada wartawan, Jakarta, usai acara tersebut.

Kapolri mengatakan, dengan adanya penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat tersebut diharapkan seluruh personel terus memberikan darma bakti terbaik untuk Bangsa, Negara dan institusi Polri.

“Tentunya, tanda kehormatan dan pangkat ini harus diiringi dengan dedikasi dan darma bakti serta motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Kapolri, dengan dedikasi yang tinggi, maka akan terwujud Polri yang semakin dekat dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. “Terus berikan dedikasi terbaik demi mewujudkan Polri yang semakin diharapkan dan dicintai oleh masyarakat,” ujar Kapolri.

Adapun Pati Polri yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama adalah Kabaharkam Polri Komjen Pol. Dr.
Mohammad Fadil Imran, SIK, M.Si, Pati Polda Kalbar Irjen Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, MM, Kapolda Papua Irjen Pol. Marthinus D. Fakhiri, SIK Kapolda Kaltara Irjen Pol. Daniel
Adityajaya, SIK.

Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi, SIK, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs.Setyo
Budiyanto, SH, SIK, Pati Baintelkam Polri penugasan pada BP2MI/Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol. Achmad Kartiko, SIK, MH, Widya Iswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Roycke Harry Langie, SIK, MH

Widya Iswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Rudi Darmoko, SIK, M.Si, Pati Baintelkam Polri penugasan pada Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN Irjen Pol. Dwiyono, SIK, MH, Pati Baintelkam Polri penugasan pada Kemenparekraf Irjen Pol. Krisnandi, SH, MH, Pati Baharkam Polri Penugasan pada KKP/Staf Sus Men KKP Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, MH.

Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN/Irtama BNN Irjen Pol Drs. Wahyono, MH, Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN/Staf Ahli Bid. Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Irjen Pol Winarto, SH, Pati SSDM Polri penugasan pada Lemhannas/Tenaga Ahli Pengkaji Bid Kumham Lemhannas Irjen Pol. Djoko Rudi E, SIK, SH, M.Si, Anjak Utama Bid Sosbud Baintelkam Polri Irjen Pol Drs. Moh. Abdul Kadir, M.Si.

Pati Polda Sulut, Irjen Pol Drs.
Mulyanto, SH, MM, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Drs. Haribertus Dahana Resmiwara, SH, M.Si, Pati SSDM Polri penugasan pada
Wantannas/Tenaga Ahli Pengkaji Bid Sosbud Lemhannas Irjen Pol Drs. Mochammad Yasin, Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si, dan Widyasiwara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eddy Hartono, SIK,

Kenaikan dari Brigjen Pol ke Irjen Pol. adalah Pati Lemdiklat Polri penugasan pada Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Agus Sadono, M.Hum.

Kenaikan dari Kombes Pol. ke Brigjen Pol. sebanyak 6 personil yakni Pati Div TIK Polri penugasan pada Lemhannas Polri Brigjen Pol. Drs. Mashur, Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN Brigjen Pol. Drs. Hermanto Kurnia Pria, Pati Itwasum Polri penugasan pada Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Sunarwan Sumirat.

Pati Polda Sumsel penugasan pada Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Kamaruddin, M.Si, Pati Lemdiklat Polri penugasan pada BIN Brigjen Pol. Prahoro Tri Wahyono, SIK, Pati Baintelkam Polri penugasan pada BIN Brigjen Pol. Dr. Rinny Shirley Theresia Wowor, M.Psi.

Sementara kenaikan AKBP ke Kombes sebanyak 62 personil. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet