Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. RD Kandou (acap disebut RSUP Kandou) melaksanakan penandatangan kontak kinerja tahun 2023 di aula lantai 2 kantor pusat rumah sakit, Kamis (14/9/2023).

Semua personil rumah sakit Badan Layanan Umum (BLU) mulai dari Direksi, Manajer, Asmen, berjenjang sampai staf pelaksana melakukan penandatangan kontrak tersebut.

Tanda tangan kontrak kinerja dipimpin Plt. Direktur Utama  Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes, di dampingi Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang dr. Yeheskiel Panjaitan, SH.MARS, Direktur Layanan Operasional dr. Wega Sukanto, Sp. BTKV serta Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, M.Si.

Penandatanganan diawali Plt. Dirut dan para Direktur, dilanjutkan dengan Direktur bersama Ketua Tim Kerja (Manager) serta Manager dan Asisten Manager.

Dokter Ivonne menjelaskan, penandatangan kontrak kinerja ini harus dilakukan karena sesuai regulasi setiap pegawai harus melakukan tanda tangan kontrak kinerja dengan satu organisasi yang ditempatinya, dari pimpinan tertinggi sampai kepada staf pelaksana.

“Saya bersama Dewan Direksi RSUP Kandou sudah melaksanakan tanda tangan kontrak kinerja dengan Kementerian Kesehatan, dan saat ini RSUP Kandou akan melakukan tanda tangan kontrak kinerja mulai dari Dirut, Dewan Direksi, Ketua Tim Kerja dan Asisten Tim Kerja,” ujarnya.

Ditambahkwn, pola kinerja sudah tertata rapi sesuai dengan isi kontrak kerja pegawai yang mengacu pada indikator dari Direksi, selanjutnya pimpinan RSUP Kandou mengacu pada Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, dokter Ivonne berharap nantinya kontrak kinerja yang sudah sepakati bersama harus dijawab dengan menjalankan tugas sesuai komitmen di depan pimpinan.

“Terkait dengan kontrak kinerja ini akan berpengaruh pada pemberian remunerasi. Saya berharap item-item yang sudah dikontrak dapat tercapai,” ujarnya.

Untuk itu, dokter Ivonne mengajak kepada seluruh jajaran RSUP Kandou agar dapat bersatu bergandeng tangan, untuk memberikan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat. (Fer)

Meimonews.com – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw lewat Bapenda Sulut terkait dengan penerimaan pajak daerah, yang merupakan sumber pembiayaan daerah.

Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2023 hampir mencapai 65 persen, tepatnya 64, 28 persen.

“Per 31 Agustus, penerimaan pajak daerah mencapai 64,28 persen atau sebesar Rp. 767.877.696.191dari target Rp. 1.1194.666.513.991,” ujar Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen kepada Meimonews.com, Selasa (12/9/2023).

June pun merincikan poin-poin sumber pajak daerah, yang berjumlah lima item yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak rokok.

Dari lima item tersebut, empat di antaranya sudah mencapai di atas 50 persen, kecuali PAP yang baru mencapai 24,19 persen atau sebesar Rp. 1.330.222.892 dari target Rp. 5.500.000.000.

Kasubdit PTIPD Bapenda Sulut Gerry Rumondor

Ditambahkan Kasubdit PTIPD (Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah) Gerry Rumondor, PKB mencapai 62,43 persen yakni sebesar Rp. 255.968.126.344 dari target Rp. 410.000.000.004.

BBNKB mencapai 55,01 persen atau sebesar Rp. 172.216.934.625 dari target Rp. 313.081.027.979. PBBKB mencapai 75,08 persen atau sebesar Rp. 210.561.578.230 dari target Rp. 280.438.267.250. Untuk pajak rokok mencapai 68,84 persen dari target Rp. 185.647.218.750. (Fer)

Meimonews.com – Minggu (10/9/2023) warga Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Sulawesi Utara merayakan secara serentak Pengucapan Syukur Tahun 2023.

Terkait dengan momen tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memberikan sambutan yang dibacakan di gereja yang merayakan oleh pejabat yang ditugaskan.

Di awal sambutannya, Gubernur mengajak untuk merenungkan dan mempersembahkan terima kasih atas anugerah yang telah diberikan melalui ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Maha Besar Tuhan (Opo Empung Wailan Wangko) atas berkatNya yang melimpah-ruah pada tahun ini.

Tradisi pengucapan syukur, menurutnya, merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Sulawesi Utara. “Acara ini bukan hanya sekadar perayaan panen, tetapi juga simbol dari kesatuan dan persatuan yang telah ada sejak zaman dahulu,” sebut Gubernur.

Kepala Ďaerah yang terpilih dua periode ini menegaskan, meskipun kita hidup di Kabupaten dan Kota yang berbeda, budaya dan kekerabatan kita tetap melekat kuat, menjadi sarana yang mempererat tali persaudaraan di antara kita semua, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang.

Karenanya, pengucapan syukur tahun ini adalah momentum yang penting bagi kita semua untuk bersatu dan bersyukur atas segala berkat dan kesuksesan dalam kehidupan serta keberhasilan panen yang telah kita capai.

“Kita harus mengapresiasi para petani dan mereka yang bekerja di sektor pertanian yang telah berkontribusi besar dalam mencukupi kebutuhan pangan kita,” tegasnya.

Selain itu, kita juga harus bersyukur atas berbagai prestasi dan kemajuan yang telah kita capai dalam berbagai sektor pembangunan di Sulawesi Utara, sehingga di tengah kebahagiaan ini, kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik.

Mari, ajak Profesor HC ini, kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga lingkungan kita, dan membangun Sulawesi Utara yang lebih baik.

“Ini adalah tugas bersama kita semua, dan dengan persatuan dan semangat gotong royong, kita pasti dapat meraih kemajuan yang lebih besar di masa depan,” sebutnya.

Apalagi, di bulan September ini pula, menjadi waktu yang spesial bagi kita semua masyarakat Sulawesi Utara, karena kita akan memperingati HUT ke-59 Provinsi Sulut.

Dalam memeriahkan HUT tahun ini, Pemerintah Provinsi sedang dan akan menggelar beberapa kegiatan besar yang diharapkan dapat menghibur masyarakat sekaligus menjadi wadah untuk mempromosikan daerah kita.

Kegiatan tersebut antara lain, Pameran Discover North Sulawesi di Jakarta; International Yacht Competition; International Fishing Tournament; Upacara Peringatan HUT Provinsi di Pohon Kasih Megamas, serta Aeroshow Pesawat Tempur dan Parasut Show pada tanggal 23 September; serta Pesta Rakyat dan Pameran Pembangunan di Pasar Tematik Tongkaina.

“Untuk itu, dalam semangat Kerja Hebat untuk Sulut Lebih Maju, Saya mengajak kepada segenap Jemaat sekalian untuk dapat melanjutkan informasi ini kepada keluarga dan kerabat, dan kiranya bisa datang dan memeriahkan setiap event yang akan diselenggarakan,” sebutnya.

Gubernur mengingatkan ketika kita bersatu dalam Pengucapan Syukur ini, kita juga harus mengingat pentingnya menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di wilayah kita.

Ditekankan bahwa perayaan ini harus dijalani dengan penuh kedamaian dan penghormatan terhadap orang lain. Kita semua tahu bahwa minuman keras dan perilaku yang mengganggu ketertiban dapat merusak suasana perayaan dan bahkan mengancam keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, Gubernur mengimbau kepada semua warga GMIM, khususnya generasi muda, generasi emas pembangunan gereja dan bangsa untuk menjauhi perilaku mabuk-mabukkan dan menjaga ketertiban selama perayaan ini.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen GMIM, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, perangkat pelayanan dan seluruh Jemaat, atas semangat persatuan dan kebersamaan yang selalu kita tunjukkan.

“Mari kita jaga tradisi pengucapan syukur ini sebagai warisan budaya yang sangat berharga dan terus memperkuat tali persaudaraan di antara kita,” harapnya. (elka)

Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado telah menerapkan bebas skripsi sejak tahun 2019. “Ya, kami (Unsrat) memang sudah melaksanakan hal itu sejak tahun 2019,” ujar Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung.

Dalam percakapan via WhatsApp, Sabtu (9/9/2023), Gerung menjelaskan, Unsrat menerapkan hal itu sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal pada Peraturan Akademik Unsrat Tahun 2019.

Dalam peraturan tersebut, sambungnya mewakili Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. Asean IPU, mahasiswa dapat dinyatakan lulus dengan menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

“Sejak saat itu, Unsrat telah meluluskan mahasiswa program sarjana S-1 dengan bebas skripsi,” tegasnya.

Diungkapkan, mahasiswa yang memperoleh penghargaan juara nasional pekan ilmiah mahasiswa nasional dengan kategori penalaran tidak perlu membuat skripsi.

Kelompok mahasiswa yang hasil karya ilmiah mereka juara nasional sudah dianggap sebagai ‘tugas akhir’ atau skripsi dan biasanya satu kelompok terdiri dari tiga mahasiswa, maka seluruh mahasiswa dalam kelompok tersebut dikategorikan ‘bebas skripsi.’

Selanjutnya, menurut Gerung, Unsrat akan inovatif terhadap kebijakan Kemendikbudristek yang bisa menyetarakan  ‘tugas akhir’ sebagai syarat pengakuan akademik terhadap proses pembelajaran yang akan menjadi indikator kelulusan. (FA)

Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut  Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.

Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.

Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.

Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.

Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.

Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.

Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.

Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.

Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.

“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita

Mangala yakin melalui kegiatan  ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.

Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)

Meimonews.com – Jajaran Ditlantas Polda Jateng dipimpin Wadirlantas Polda Jateng AKBP Rahman Wijaya bersama pihak PT Jasa Raharja dan Bapenda Provinsi Jateng melaksanakan sosialisasi tertib berlalulintas dan tertib pajak dalam rangka Operasi Zebra Candi 2023 di sekitar Jalan Majapahit Semarang, Selasa (5/9/2023).

Kasatgas Gakkum Ops Zebra Candi Kompol Christopher Adhikara Lebang menjelaskan, kegiatan sosialisasi tertib berlalulintas serta program taat pajak dilakukan dengan membagikan brosur dan leaflet serta pemberian helm maupun bingkisan kepada pengendara yang tertib berlalulintas.

“Giat ini kita lakukan bersama  Bapenda Provinsi Jateng dan Jasa Raharja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang  tertib berlalulintas dan tertib pajak kepada pengendara,”ujar Kompol Lebang.

Ditambahkan, dalam kegiatan kali ini sifatnya sosialisasi. Jadi tidak ada penindakan pelanggaran, masyarakat yang kedapatan STNK telat bayar maupun sudah waktunya bayar akan kita arahkan ke petugas Samsat yang disediakan di lokasi.

Kegiatan ini tidak dilakukan upaya represif/penegakan hukum dengan tilang,. Pihaknya lebih mengutamakan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat.

“Kami hanya membantu dan sekaligus memberikan sosialisasi kepada para pengendara, tidak ada upaya penindakan, hanya memberikan edukasi dan sosialisasi dalam kegiatan ini” jelasnya.

Untuk itu, diharapkan seluruh masyarakat yang telah mengetahui informasi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas termasuk tertib pajak bisa berperan serta dalam  menyebarluaskan.

“Alhamdulilah tadi surat surat saya lengkap dan dapat bingkisan dari petugas, ” kata Windi Putri, salah seorang pengendara motor yang diperiksa  petugas, seperti dikutip Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Satake Bayu Setianto kepada Meimonews.com, Selasa (5/9/2023) sore.

Kombes Pol. Satake mengajak masyarakat khususnya pengendara untuk lebih tertib berlalulintas dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

“Tujuan etika dalam berlalulintas adalah dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan raya. Terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Selain itu juga dapat menekan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas,” ujar mantan Kabid Humas Polda Bali ini. (AF)

Meimonews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta, Selasa-Kamis (5-7/9/2023). Dalam pengamanan ini, Polri membagi beberapa satgas, salah satunya Satgas Preventif.

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, Satgas Preventif bertugas melakukan pengamanan dalam rangka pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan baik sebelum, sesaat maupun setelah kegiatan KTT ASEAN.

“Satgas Preventif terdiri dari beberapa Subsatgas. Salah satunya, Subsatgas pengamanan Bandara. Subsatgas ini mempunyai tugas mengamankan kedatangan delegasi atau tamu negara ke Indonesia,” ujar Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).

Ada juga Subsatgas pengamanan akomodasi atau hotel. Satgas ini mengamankan akomodasi atau hotel para delegasi dan tamu negara menginap. Satgas ini berkoordinasi dengan Paspampres yang berjaga di wilayah ring 1.

“Ada juga Subsatgas Pengamanan Objek ada di beberapa tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara, termasuk di JCC,” tambahnya.

Selain itu, ada Subsatgas Sterilisasi yang melakukan pengamanan barang-barang yang dibawa delegasi dan tamu negara. Subsatgas ini melakukan sterilisasi dan memastikan tempat-tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara steril, dengan menggunakan alat-alat yang ada, termasuk dengan K9 atau anjing pelacak.

“Jadi Subsatgas ini bekerjasama dengan Paspampres karena ada di ring 1,” tandasnya.

Selanjutnya, ada Subsatgas Kawasan yang terdiri dari Polres-Polres tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dan venue yang akan dihadiri para delegasi dan tamu negara.

Subsatgas ini bertugas mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas termasuk kegiatan unjuk rasa atau masyarakat lainnya. Ada juga Subsatgas Pengamanan Wilayah. Selain di DKI Jakarta, ada dua wilayah lainnya dalam Subsatgas ini yaitu Polda Banten dan Polda Jawa Barat.

“Semua Subsatgas yang tergabung dalam Satgas Preventif ini melakukan secara terpadu melakukan pencegahan mulai dari mengatur, menjaga, melakukan pengawalan termasuk patroli-patroli baik patroli jalan kaki, pakai kendaraan dan patroli gabungan tiga pilar,” katanya.

Satgas Preventif ini terdiri dari 3.784 personil gabungan baik dari Mabes Polri, Polda maupun Polres-Polres. Semua personil yang ditugaskan mengamankan para delegasi maupun tamu negara mulai dari kedatangan hingga kepulangan nanti.

Satgas Preventif ini juga, sebut Ramadhan, akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya seperti Paspampres, TNI, Pemda dan Kementerian/Instansi lainnya.

Ramadhan tak lupa meminta peranserta masyarakat guna mendukung pelaksanaan KTT ASEAN agar berjalan aman dan nyaman.

“Satgas Preventif terus berkolaborasi juga dengan stakeholders lainnya dan masyarakat agar semua berjalan dengan lancar kegiatan dan membawa nama baik bangsa negara. Masyarakat diharapkan ikut berperan serta menjaga situasi selama KTT ASEAN ini sehingga memberikan kesan negara ini betul aman, damai, dan nyaman,” katanya. (AF)

Meimonews.com – Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Zebra Samrat 2023 resmi dilaksanakan di Polda Sulut dan jajaran, mulai 4 hingga 17 September mendatang.

Dimulainya operasi yang difokuskan pada bidang lalulintas ini diawali dengan apel gelar pasukan, di Kawasan Megamas Manado, Senin (4/9) sore.

Pembukaan apel yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen. Pol. Setyo Budiyanto ditandai penyematan pita tanda operasi sekaligus penyerahan bekal kesehatan kepada perwakilan personel TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP serta Jasa Raharja.

“Tujuan utama Operasi Zebra ini adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas,” ujar Kapolda, usai memimpin apel.

Dikemukakan, operasi ini sudah beberapa kali dilakukan secara reguler atau rutin, dan tema operasi kali ini adalah, Cipta Kondisi Kamseltibcar Lantas yang Kondusif Menuju Pemilu Damai 2024 di Wilayah Sulawesi Utara.

“Harapannya dengan pelaksanaan operasi yang dilakukan secara reguler atau rutin, disiplin masyarakat dalam berkendara, disiplin dalam menggunakan jalan raya, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga berkurang angka pelanggaran, terlebih berkurang angka kecelakaan lalu lintas,” ujar Kapolda.

Kapolda mengajak para pengguna jalan untuk memperhatikan keselamatan bersama. “Ingat bahwa, pada saat kita berada di jalan raya, bukan hanya pribadi saja tetapi ada hak orang lain, ada kepentingan orang lain yang harus diperhatikan, sama-sama memiliki hak untuk memanfaatkan jalan raya,” imbaunya.

Kapolda mengapresiasi dukungan unsur pemerintah, TNI, dan beberapa instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2023.

“Ini sebagai bentuk sinergitas demi suksesnya Operasi Zebra. Jadi pelaksanaannya nanti di lapangan tentu akan memudahkan segala penertiban atau mungkin ada kekurangan-kekurangan fasilitas jalan yang perlu perbaikan demi mendukung kelancaran lalulintas,” ujar Irjen Pol. Setyo.

Usai apel gelar pasukan, dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lain yakni, tarian keselamatan berlalulintas oleh Polwan Ditlantas Polda Sulut dan simulasi pengawalan VVIP oleh personil Satuan PJR.

Kemudian, penyerahan piagam penghargaan kepada beberapa komunitas otomotif, penyerahan helm SNI dan diakhiri dengan show of force kampanye tertib lalu lintas. (AF)

Meimonews.com – Sejumlah terobosan dan prestasi dibuat dan diraih Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. dr. RD Kandou atau akrab disebut RSUP Kandou di masa kepemimpinan Dr. dr. Jimmy Panelewen, SpB-KBD.

Sejumlah prestasi tersebut di antaranya, membuat RS Kandou mendapat akreditasi A  sebagai institusi penyelenggara pelatihan; resmi menjadi unit penyelenggara ujian kompetensi (Ukom) bagi tenaga kesehatan (nakes).

Ada juga prestasi berupa kesuksesan melakukan operasi transplantasi ginjal pertama di Indonesia Timur dengan diampuh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Ada pula terobosan berbuah kesuksesan lain yang dibuat, seperti pelaksanaan kegiatan donor darah dengan cara jemput bola, di mana UTD (Unit Transfusi Daerah) melakukan aksi donor darah di banyak tempat, bekerjasama dengan banyak pihak sehingga kekurangan darah di rumah sakit bisa terbantukan karena ada banyak pendonor darah sukarela ikut dalam aksi sosial ini.

Di rumah sakit ini telah pula melakukan sistem digitalisasi. Sistem informasi di rumah sakit telah berbasis IT. Sehingga semua kegiatan akan berbasis digitalisasi.

“Bila mau tahu absen, mau tahu renumerasi, berapa pasien yang dilayani, itu sudah sangat transparan, sudah bisa langsung dilihat karena sudah digitalisasi;” ujar pejabat yang punya semangat kerja keras dan pengabdian yang tinggi ini.

Dari sisi pengampuhan, dokter Jimmy (sapaan akrabnya) mengungkapkan bahwa pihak RSUP Kandou telah melakukan kerjasama dengan Gubernur Sulut. “Semua rumah sakit di daerah ini telah di bawah pengampuhan RSUP Kandou karena adanya kerjasama tersebut,” ujarnya.

Bahkan, RSUP Kandou bukan hanya menjadi rumah sakit pengampuh di Sulut tapi di Indonesia Timur termasuk Papua.

Saat ini telah pula dimatangkan pembangunan Cancer Center yang tahun depan (2024) akan dimulai pelaksanaan pembangunannya.

Pihaknya juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan medik yang lebih canggih seperti transplantasi ginjal dan operasi kembar siam.

Terkait dengan ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara pelatihan/pendidikan, RSUP Kandou telah melakukan banyak pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan di mana sertifikat yang dikeluarkan berasal dari Kementerian Kesehatan.

“Sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan, kami melakukan pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan yang terakreditasi. Sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI,” ujarnya.

Terobosan, prestasi dan kesuksesan yang dibuat/diraih itu, sebut dokter Jimmy, saat berdialog dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (28/8/2023), dipersembahkan untuk kemajuan RSUP Kandou. Menjadi rumah sakit kebanggaan Bumi Nyiur Melambai.

Dokter Jimmy yang kini dipercayakan pula oleh Kementerian Kesehatan sebagai Dirut RS Hasan Sadikin Bandung, ingin agar RSUP Kandou terus maju dan berkembang serta mencatat prestasi/kesuksesan yang membanggakan termasuk semakin memuaskan pelayanan kepada masyarakat di waktu-waktu ke depan.

Terobosan dan prestasi tersebut bisa dicapai/diraih di bawah kepemimpinannya sejak tahun 2018 karena dukungan pula dari rekan-rekan direksi dan staf serta pihak-pihak terkait. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut berkolaborasi dengan TNI AU Lanud Sam Ratulangi (Lanudsri) Manado mengadakan Bakti Sosial Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Miangas Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin (28/8/2028) mengusung tema Langitku Biru, Cinta Keluarga, Cinta Keluarga Indonesia.

Kepala BKKBN RI Dr. dr. (HC) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) di dampingi Deputi Bidang KB/KR dr. Eni Gustina, MPH dan Kepala Perwakilan Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Eng hadir membuka kegiatan dan berdialog dengan masyarakat Desa Miangas yang terdiri dari pasangan usia subur, Lansia dan remaja SMP.

Hasto memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Talaud atas sambutan yang meriah dan atas capaian dana DAK KB Kabupaten Talaud yang cukup baik.

Ia juga mengingatkan kembali tentang perlunya merencanakan kehamilan dan menghindari 4 T (terlalu cepat, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat), dan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat agar generasi muda Kepulauan Talaud bebas dari stunting.

Bupati Kepulauan Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME dalam sambutannya yang dibawakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Talaud Meike Maatuil, S.Kep, MM mengungkapkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 berada pada angka 26 persen, jauh lebih tinggi dari rata rata Provinsi Sulawesi Utara yaitu 20,5 persen.

Namun, sambungnya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan optimis Kabupaten Talaud dapat menekan angka stunting sesuai dengan target nasional yaitu 14 persen di tahun 2024.

Pada kegiatan ini Danlanudsri Marsma TNI Muhammad Mujid, SE, MM dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Kepala BKKBN, yang disambut antusias oleh Danlanud Sri dan jajarannya yang juga memiliki komitmen kuat dalam mengeliminasi permasalahan stunting di Indonesia pada umumnya dan Sulut khususnya.

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini ditandai pembubuhan tanda telapak tangan pada prasasti di lokasi titik nol Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina oleh Kepala BKKBN RI.

Hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen BKKBN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sebagai koordinator Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Pada kegiatan bakti sosial diadakan pemberian bantuan berupa beras dan telur kepada keluarga beresiko stunting di Pulau Miangas dan peninjauan kegiatan pelayanan KB dan kesehatan. (Fer)