Presiden Jokowi secara resmi membuka KTT G20, di The Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Meimonews.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski Bali, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/11/2022).

“Hari ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia,” ujar Presiden ketika membuka KTT seperti dikutip Humas Setkab dalam rilisnya, Senin (15/11/2022).

Presiden menyampaikan, Indonesia merasa terhormat dapat memegang presidensi G20 di tahun 2022 ini. “Merupakan kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20,” ujarnya.

Presiden Jokowi mendorong KTT G20 untuk menghasilkan langkah konkret dalam upaya pemulihan dunia. “Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan ? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal,” ujar Presiden.

Dikatakan, sebagai pemegang Presidensi G20 Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua delegasi berkomitmen dan bekerja keras serta menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia.

“Saya sangat paham, perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini,” ujarnya.

Di momen itu, Presiden juga menggarisbawahi mengenai berbagai tantangan global, mulai dari pandemi Covid-19, perang, hingga krisis pangan, energi, dan keuangan. Dampak dari krisis tersebut sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang.

“Masalah pupuk, jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram,” tandasnya

Ditambahkan, tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk dan dapat memicu tidak adanya pasokan pangan. “Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia, 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden pun berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Presiden menyampaikan, di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust.

Selain itu, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.

“Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger,” tandas mantan Walikota Solo ini.

Pemimpin negara G20 dan tamu undangan yang hadir di KTT G20 terdiri dari Presiden Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann, Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser, Ketua Financial Stability Board (FSB) Klaas Knot,  Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa.

Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, Dirjen World Health Organisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus|, Presiden World Bank Group David Malpass, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, Dirjen International Labour Organization (ILO) Gilbert F. Houngbo.

Delegasi dari Republik Kepulauan Fiji, Delegasi dari Republik Suriname, Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon, Menlu Brasil Celso Luiz Amorim, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Shien Loong, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Rwanda Paul Kagame, Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen,  Presiden Dewan Eropa Charles Mitchel.

PM Inggris Rishi Sunak, PM Kanada Justin Trudeau, PM Jepang Fumio Kishida,  Presiden Senegal Macky Sall, PM Australia Anthony Albanese, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol.

Presiden Argentina Alberto Fernandez, Menlu Rusia Sergei Lavrov, PM India Narendra Modi, Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, PM Arab Saudi Mohammed bin Salman, PM Italia Giorgia Meloni, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikby ShareTweet

Meimonews.com – Suatu kepercayaan diberikan kepada Walikota Manado Andrei Angouw (AA) di momen peresmian jalan Tol Manado-Bitung, Jumat (25/2/2022).

Dalam acara peresmian, setelah sambutan Gubernur dan sambutan Presiden, dilaksanakan peresmian jalan Tol dengan penekanam tombol dan penandatanganan prasasti peresmian jalan tol.

Menariknya, ketika acara penekanan tombol peresmian, pembawa acara memanggil Walikota Manado Andrei Angouw untuk mendampingi Presiden dalam penekanan tombol peresmian jalan Tol Manado-Bitung.

Hadir dalam peresmian Tol Manado-Bitung ini selain Presiden dan Gubernur Sulut, ada juga menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Direktur Bina Marga, dan Walikota Bitung serta Forkopimda Sulut dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat.

Jalan Tol Manado-Bitung ini sepanjang 39,8 kilometer yang terdiri dari dua ruas yakni Manado-Danowudu sepanjang 26,35 kilometer dan ruas Danowudu-Bitung sepanjang 13,55 kilometer.

Tol Manado-Bitung ini akan menjadi urat nadi perikanan di Bitung serta sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan dan banyaknya destinasi pariwisata serta akan menyokong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengembangan sektor-sektor ini harus didukung dengan infrastruktur sepeti jalan tol agar dapat memberi andil besar dalam pertumbuhan ekononi daerah Sulut.

Tol Manado-Bitung ini terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan pariwisata di Sulut. Dengan adanya tol ini diharapkan biaya logistik lebih rendah, lebih efisien, dan KEK akan dikembangkan baik untuk pengembangan ekonomi nasional maupun ekononi di daerah Nyiur Melambai ini. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikby ShareTweet

Meimonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden menegaskan, setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya luncurkan _core values_ ASN ‘Berakhlak’ dan _employer branding_ ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia, tetapi lebih baik apabila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.

“ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” sebut Presiden.

Di samping itu, Presiden meminta ASN untuk memiliki orientasi serupa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disebutkan, ASN telah dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

“Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis,” tambah Presiden seperti dikutp Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (27/7/2021).

Presiden juga meminta ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin.

“Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian, dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” ujarnya.

Presiden pun mengingatkan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. “Saat ini dunia menjadi serba _hybrid_, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu,” tandasnya.

Untuk diketahui, nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan itu, para ASN di Indonesia juga memiliki _employer branding_ #BanggaMelayaniBangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, peluncuran ini merupakan momentum untuk mengakselerasi transformasi ASN di seluruh Indonesia.

“Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat,” kata Tjahjo. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikby ShareTweet

Meimonews.com – Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk.

Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.

Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).

“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada,” ujar Jokowi seperti dikutip Humas Setkab, Senin (19/7/2021).

Karena cek lapangan yang dilakukan untuk kawasan-kawasan padat, rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang. “Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” hat Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

“Paling tidak, kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (umah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Presiden meihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19.

“Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.

Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran (di catatan saya) Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” tandasnya.

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Presiden. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikby ShareTweet