Dibuka Sekprov, Rakor Tim Pembina Samsat Sulut Bahas Solusi Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik

by -1313 Views

Meimonews.com – Rapat Tim Pembina Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) Sulawesi Utara digelar dalam rangka mencari solusi terbaik optimalisasi peningkatan penerimaan daerah dengan peningkatan pelayanan publik.

Rapat yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel (Ketua Tim Pembina Samsat Sulut) ini dilaksanakan di salah satu hotel di Manado, Rabu (5/6/2024).

Hadir pada kegiatan ini, perutusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, perutusan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut, perutusan PT Jasa Raharja Sulut, perutusan Bank SulutGo dan perutusan BPKP Sulut.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen menegaskan, saat ini perlu ditingkatkan sistem pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen saat memberikan pemaparan

Untuk itu, pihak-pihak terkait seperti perbankan, kepolisian, Jasa Raharja, PT Pos Indonesia dan dealer tentunya diharapkan bisa memberikan solusi terbaik demi peningkatan penerimaan kas daerah.

Disebutkan, terselenggara kegiatan Rakor Pembina Samsat di Sulut, dalam rangka menyikapi berbagai proses pengolahan yang nantinya menjadi dasar bagi Tim Pembina Samsat Sulut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan publik di bidang Kesamsatan.

Dalam kegiatan ini, harapannya di dalam rapat Pembina Samsat utamanya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi, menyatukan ide pemikiran inovasi yang ada di masing-masing untuk kita tuangkan menjadi satu kegiatan positif yang bisa membawa khususnya lintas sektoral serta untuk bisa mengoptimalkan penerimaan masing-masing yaitu untuk Bapenda, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Baca juga  Berikan Christmas Gift, Pemprov Sulut Berlakukan Keringanan Pajak Ranmor Tiga Hebat Lanjutkan Lagi

“Hal ini yang torang coba rumuskan dalam kegiatan ini. Karena ketika menjadi hambatan di dalam satu di satu pihak, itu akan berdampak juga ke pihak lainnya. Sehingga saat inilah momen kita berkolaborasi sambil memberikan ide masukan, mungkin saran, mungkin juga ada usulan perbaikan,” ujarnya.

Sehingga, sambungnya, menjadi harapan kita bersama dalam rangka utamanya adalah peningkatan penilaian publik. Dari situ tentu saja akan berdampak terhadap optimalisasi penerimaan.

Dalam sambutannya, Sekprov mengajak semua pihak berkomitmen dan bersama bekerja keras dengan mengoptimalkan rapat tersebut guna memperkuat sinergi, kolaborasi dan memperbaiki kinerja dalam melayani masyarakat.

Beberapa point yang ditekankan dalam rapat tersebut antara lain, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan samsat, pengawasan dan pengendalian internal, dan kolaborasi dan sinergi.

Ketua Tim Pembina Samsat Sulut ini menegaskan, harus berbenah mengikuti era digitalisasi. Samsat memiliki peranan vital untuk pengelolaan kendaraan bermotor. Di mana, dalam menjalankan tugas tersebut, bukan hanya Bapenda Sulut saja, tapi perlu kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Jasa Raharja.

Baca juga  Dekatkan Pelayanan pada Masyarakat, Gerai Samsat Dihadirkan di Langowan

“Kerja sama ini penting dan selalu dikuatkan, dikoordinasikan sehingga sinergitas dapat meningkatkan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Kepel.

Kepel pun memberikan beberapa catatan untuk peningkatan pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Sulut.

Pertama, terkait dengan pengembangan digitalisasi pelayanan. Memangkas keberadaan birokrasi bagi warga yang akan membayar pajak. Pemberian kemudahan atau akses lebih luas bagi para pembayar pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan.

“Paling tidak tantangan ketersediaan jaringan infrastruktur komunikasi, keberadaan SDM (Sumber Daya Manusia). Itu yang harus dibenahi,” jelasnya

Tantangan lainnya yang menjadi catatan adalah tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor adalah kaum milenial dan Generasi Z, yang menguasai digitalisasi. Oleh karena itu, penting menyiapkan help desk, Samsat car, updating software. Ini sesuai pangsa di tengah masyarakat.

Catatan selanjutnya yakni mengenai dengan relaksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Program keringanan pajak tersebut dinilainya belum tersosialisasi dengan baik.

Terakhir, bagaimana kepatuhan pajak ini betul-betul konsisten. Untuk menjawab tantangan ini bukan hanya satu instansi, tapi butuh peran instansi terkait lainnya. (elka)

About Author: Redaksi Meimo News

Gravatar Image
Meimonews.com Pengelola : PT Meimo Berjalan Bersama Badan Hukum : Keputusan Menkumham dan HAM RI No. : AHU-0057475-AH.01.01 Tahun 2022 Notaris : Budiharto Prawira, SH Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Lexie Kalesaran Alamat : Jl. Kampus Timur No. 84 Kleak Manado 95115 Telp. 082190565818 - WA 0895395534143

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *