Meimonews.com – Barmas (Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi adat yang berperan untuk kemajuan NKRI temasuk Sulut.

Di momen pemilihan Sangadi di Bolaang Mongondouw (Bolmong), ormas adat yang mengusung tiga etnis budaya Sulut ini mengambil peran dalam pengamanan dan mengawal jalannya pemilihan orang nomor satu di desa di Bolmong.

Ketua Barmas DPD Sulut Defly Brando Lengkey melalui Sekretaris DPD Sulut Fernando FX Melo menjelaskan, pengawalan setiap kegiatan kemasyarakatan sudah menjadi kewajiban bagi Barmas.

“Barmas hadir dan bekerjasama dengan aparat TNI-Polri dalam setiap momen pesta rakyat untuk mengawal prosesnya agar bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Lengkey seperti dikutip Melo kapada Meimonews.com di Manado, Kamis (3/2/2022).

Disebutkan, Bamas juga akan terus berkarya melalui program dan kegiatannya dalam mengawal seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat adat di tiga etnis terus mampu mengembangkan serta melestarikan budayanya.

“Kami Barmas khususnya DPD Sulut, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tonaas Wangko Dicky Maengkom melalui Ketua DPD Sulut Defly Brando Lengkey akan terus berupaya untuk mempersatukan masyarakat adat di tiga etnis budaya ini, untuk bersama-sama menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” ujar Melo. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kehadiran museum seperti Holocaust di Tondano, Minahasa memiliki arti dan nilai penting dalam upaya menumbuhkembangkan sikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan suki, agama, ras dan perbedaan golongan.

Demikian diungkapkan Ketua DPD Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay dalam percakapan dengan Meimonews.com di Manado, Jumat (4/2/2022).

“Pembangunan museum seperti Holocaust di Tondano akan mengingatkan kita umat manusia ke depan agar tidak terjebak dalam tragedi pembunuhan massal yang berawal dari dipupuknya rasa kebencian dan sikap permusuhan dengan narasi-narasi tertentu yang menonjolkan perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras atau Etnis dan Antar / perbedaan Golongan,” ujarnya.

Karenanya, tambah Wakil Ketua DPRD Sulut ini, dengan diadakannya museum seperti ini, hal itu akan mendorong umat manusia WNI guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap sesama manusia dan WNI yang berbeda Suku, Agama, Ras atau Etnis dan perbedaan Golongan dengan kita. Dengan demikian, tragedi kemanusiaan di masa lalu tidak terulang lagi.

Menurut Mailangkay, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah seyogiannya mendukung dibangunnya museum-museum peristiwa genosida oleh WNI seperti museum Holocaust di Tondano, Minahasa.

Museum-museum seperti Holocaust, sebutnya, dibangun untuk memperingatkan umat manusia agar tidak terulang lagi peristiwa genosida di masa depan dengan tumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap perbedaan suku, Agama Ras atau Etnis & perbedaan Golongan.

“Makanya perlu didukung pembangunan museum-museum seperti Holocaust di NKRI termasuk di Sulut,” tandas mantan Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Sulut ini. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah dipersiapkan cukup lama, yang digagas Robert Hendra Sulu akhirnya organisasi alumni dan eks guru SMA Negeri 1 Manado yang diberi nama Mapalus Alumni Smansa Manado resmi terbentuk.

Pembentukan organisasi ditandai deklarasi yang diisi dengan pembacaan dan penandatangan pendirian yang dilakukan sejunlah alumni pada acara yang dipandu Puspaningrum (Wakil Ketua Tim Kerja) di salah satu ruangan SMA Negeri 1 Manado, Rabu (2/2/2022).

Sebelum pembacaan naskah deklarasi oleh Joyce Lapian (Ketua Tim Kerja), Franky Mokodokpis (Sekretaris Tim Kerja) memaparkan latar belakang pembentukan organisasi ini.

Sejumlah alumni menandatangani naskah deklarasi tersebut yakni Joyce Lapian, Donald Rumokoy, Joudi Lintjewas, Franky Mokodompis, Puspaningrum, Sherly Kalangi, Wenny Pantouw, Ritha Pangkerego, Rouna Rakian, Wida Menayang, Jeanet Lesly Lomban dan Lexie Kalesaran.

Turut bertandatangan, mantan guru Smansa Manado Nurhaya Karinda dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manado Noufi Karamoy.

Kehadiran organisasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado (almanater), yang terletak di Jalan Pramuka Sario Kotabaru Manado.

Ada lima hal yang menjadi pertimbangan sehingga organisasi ini dibentuk seperti tertuang dalam narkah deklarasi.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya Pergub Sulut No. 20 tahun 2021 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Pergub ini memberi ruang bagi Alumni Alumni SMA Negeri 1 Manado untuk terlibat aktif dalam pembenahan kebutuhan sumber daya pendidikan yang memadai sebagai investasi strategis pada penyampaian mutu pendidikan berstandar nasional.

Paduan suara siswa SMA Negeri 1 Manado mewarnai acara yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Pandemi Covid-19. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com -Permasalahan komunikasi yang kerap terjadi adalah komunikasi yang kurang jelas, kurang lengkap, terlambat disampaikan, dan kesalahpahaman.

“Menurut data yang ada, sebagian besar sengketa medis bukan karena kelalaian dokter tetapi disebabkan karena permasalahan komunikasi,” ujar Dr. drg. Paulus Januar, Pengurus Besar PDGI (PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia) pada webinar dalam rangka HUT ke-72 PDGI di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Diungkapkan, sengketa medis dokter yang digugat pasiennya cenderung semakin meningkat jumlahnya. Masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan kedokteran cenderung dengan mudah menggugat dokter yang merawatnya.

Sengketa medis umumnya karena pasien tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diperolehnya, serta dipandang penyebabnya karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang merawatnya.

Dikemukakan, berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dalam hal tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

“Dalam hal ini mediasi adalah cara mengatasi sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu menfasilitasi,” ujarnya.

Perundingan melalui mediasi, menurut Januar, merupakan alternatif penyelesaian sengketa medis secara adil yang lebih efektif dan memuaskan dibanding berperkara di pengadilan.

Disebutkan, dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Dengan keputusan mediasi yang dapat memuaskan para pihak maka akan menjaga hubungan yang tetap baik. “Hal ini juga sangat sesuai dengan kearifan otentik bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan kekeluargaan,” sebutnya.

Dijelaskan, sebagai mediator adalah hakim atau mediator bersertifikat berdasarkan pendidikan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Dalam kaitan dengan mediasi sengketa medis diharapkan terdapatnya mediator yang memahami permasalahan medis.

Sengketa medis umumnya, ungkap Januar, bersifat spesifik mengenai pelayanan kesehatan dan memerlukan kemampuan khusus bagi mediator.

Januar mengungkapkan, saat ini terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dan perawat yang telah menempuh pendidikan mediator bersertifikat hingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat umumnya berpandangan sengketa medis lebih baik diselesaikan di pengadilan. Permasalahannya, penyelesaian melalui pengadilan relatif lama, biaya tidak sedikit, serta pembuktian di pengadilan tidak mudah.

Mediasi merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dibandingkan penyelesaian melalui peradilan pidana atau perdata, maka mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya, maupun beban psikologis serta dampak sosial.

Kemudian berbeda dengan pengadilan yang sifatnya terbuka, proses mediasi berlangsung secara tertutup. Dengan mediasi yang pada hakikatnya tidak terbuka untuk masyarakat umum maka rahasia kedokteran akan tetap terjaga.

“Terungkapnya rahasia kedokteran dapat menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi pasien,” tandasnya.

Diuraikan, mediasi merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.

Saat ini, dalam penegakan hukum berlangsung pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan retributif yang cenderung menghukum sebagai pembalasan menjadi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan.

Selama ini, sebut Januar, pada penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan kerap terjadi terabaikannya kepentingan pasien sebagai korban. Berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pemulihan kondisi semua pihak dan perbaikan bagi yang dirugikan.

Menurutnya, keadilan restoratif pada hakikatnya menempatkan fungsi penjatuhan hukuman sebagai ultimum remidium, yaitu solusi akhir apabila upaya hukum lainnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengatasi.

Dikemukakan, mediasi terhadap sengketa medis sebagai perwujudan keadilan restoratif sama sekali bukan upaya impunitas, melainkan justru dengan dilakukannya pemulihan dan perbaikan para pihak yang bersengketa akan semakin meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Pada hakikatnya, sebut Januar, kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi senantiasa hendak menegakkan keluhuran profesi, dan tidak menghendaki terjadinya penyimpangan yang merugikan keluhuran profesi.

Pada webinar yang diikuti para anggota PDGI dari seluruh cabang di Indonesia tersebut juga disampaikan mengenai etika dan disiplin kedokteran dalam rangka meningkatkan profesionalisme dokter gigi serta juga mengenai pembelaan dan pembinaan anggota.

Selain webinar, pada HUT PDGI kali ini juga diselenggarakan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gigi serta vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan secara ketat. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sejumlah jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi rotasi, menyusul adanya Surat Keputusan Panglima TNI No. 66/1/2022 tertanggal 24 Januari 2022.

Setidaknya ada 328 perwira TNI yang dimutasi, termasuk 10 perwira tinggi bintang 3 TNI.

Di dalamnya juga terdapat delapan perwira tinggi (pati) Putra Kawanua yang mendapat jabatan penting.

Kedelapan pejabat putra Kawanua tersebut adalah Marsma Hesly Paat yang dipercayakan dalam jabatan barunya sebagai Wadan Kodiklat TNI, Brigjen Denny R.I. Masengi sebagai Irdam XIII/Merdeka, Brigjen Julius Jolly Suawa Wadan Pussenarmed Kodiklat AD, Brigjen Prince Meyer Putong IR. Pussenkav Kodiklat AD,

Marsma Jorry S. Koloay KAS KOOPSSUD I, Marsma Donald Kasenda KAS KOOPSUD III, Marsma Dirk Poltje Lengkey PATI MABES TNI AU, dan Marsma Aldrin P. Mongan Danlanud Eltari Kupang, NTT.

Kepercayaan kepada Putra Kawanua tersebut diapresiasi Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara (Barmas) Sulut.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada delapan putra Kawanua untuk jabatan baru tersebut,” ujar Ketua DPD Barmas Sulut Defly Brando Lengkey

Khusus kepada mereka yang dipercayakan dalam jabatan baru tersebut, sebut Lengkey seperti dikutip Fernando FX Mello kepada Meimonews.com di Manado, Senin (24/1/2022) disampaikan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Harapan dan doa selalu kami panjatkan untuk menjadi yang terbaik,” ujarnya seraya berharap agar mereka bisa membuat prestasi untuk kemajuan NKRI (Negera Kesatuan Republik Indonesia) pada umumnya dan institusi TNI pada khususnya. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dalam upaya melawan Covid-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Barmas sebagai organisasi adat yang mengusung tiga etnis budaya di Sulawesi Utara berharap seluruh masyarakat adat untuk bersatu, bergandengan tangan memutus matarantai penularan Covid-19.

“Sebagai Panglima Besar DPP Barmas, saya mengajak seluruh masyarakat adat untuk mendukung upaya pencegahan Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan pernah lengah,” ujar Tonaas Jen Kawilarang ketika berbincang dengan Meimonews.com di Manado, Sabtu, (22/1/2022).

Permintaan tersebut disampaikan Panglima Besar DPP Barmas (Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara) terkait dengan bencana non alam Covid-19 yang masih terus melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia.

Dikemukakan, gencarnya vaksinasi sebagai langkah meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan Covid-19 untuk mencegah penularan yang lebih besar terus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkompeten di bidangnya.

Masyarakat adat juga, sebutnya, harus berada di garis depan dalam memerangi Covid-19 dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh serta menerapkan protokol kesehatan secara teratur.

“Kita juga harus saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, agar tetap menggunakan masker, dan menjaga imun tubuh, sekalipun bagi yang sudah ikut vaksinasi Covid-19,” ujarnya di dampingi Sekretaris Umum DPD Barmas Sulut Fernando FX Melo.

Tak hanya itu, kepada seluruh masyarakat adat diimbau pula untuk terus menjaga budaya kebersihan lingkungan dan alam sekitar yang asri yang juga sangat berperan penting dalam menentukan kesehatan manusia.

“Jangan lupa pertahankan budaya kelestarian alam dan menjaga kebersihan lingkungan, agar tetap terhindar dari serangan penyakit. Jika alam kita lestari dan lingkungan kita bersih, maka hati dan jiwa kita juga akan bersih dari pikiran-pikiran negatif,” tandasnya. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua DPRD Sulut Andi Fransiskus Silangen menyambut positif program / rencana kegiatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sulut masa bakti tahun 2021 – 2026 khususnya tahun 2022 dan diharapkan dapat bersinergi dengan DPRD.

Hal tersebut disampaikan Silangen ketika bertatapmuka dengan Pengurus Harian dan Dewan Penasehat PWI Sulut di ruang kerjanya, Senin (17/1/2022). Mendampingi Silangen pada pertemuan penuh keakraban itu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

Dari kalangan PWI yang hadir adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan Fernando Lumanauw dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawn Adrianus Pusungunaung, Sekretaris Merson Simbolon dan Wakil Sekretaris Fanny Waworundeng serta Anggota Dewan Penasehat Lexie Kalesaran.

Ketua PWI Sulut Vouke Lontaan berhalangan hadir karena persiapan operas lanjutan, dan dimaklumi Ketua Dewan.

“Saya mendukung program, rencana kegiatan tersebut berharap akan ada sinergitas, ada simbiosis mutualisme antara DPRD Sulut dengan PWI Sulut,” ujar Silangen.

Program / rencana kegiatan seperti UKW (uji kompetensi wartawan), menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sangihe, Sitaro dan Talaud ini, sangat bagus dan diapresiasi karena akan meningkatkan kualitas wartawan dalam menjalankan tegasnya.

Dikemukalan, wartawan / media massa, diharapkan bersinergi dalam mengawali transparansi pembangunan yang ada di daerah ini. “Salah satu tugas media massa (wartawan) adalah menyampaikan informasi dalam hal transparansi pemerintahan untuk pemyelenggara pemerintah daerah ,” ujarnya.

Kalau ada informasi tentang pembangunan atau pemerintahan, sebutnya, media massa (wartawan) menyampaikan hal itu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahuinya tapi hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dunia kewartawanan / pers.

“Kemitraan itu harus kita bangun. Karena torang di DPRD maka secara kelembagaan, secara perorangan membutuhkan media massa. Makanya, saya selalu bilang kepada media massa untuk memberikan informasi yang betul-betul simbiolis mutualisme. Saling membutuhkan,” ujarnya.

Kepada para wartawan, tambahnya,
ia selalu meminta untuk memberikan informasi yang benar. Dan, sesuai kode etik wartawan, janganlah punya sesuatu dalam hati untuk membuat berita-berita buruk. Ada maksud buruk.

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang secara nasional akan dipusatkan di Kendari, sementara di Sulut akan menggelar sejumlah kegiatan, usai puncak peringatan 9 Februari, Silangen memberikan dukungannya.

Silangen berkenan hadir bila kegiatan di daerah ini akan digelar. “Saya siap hadir,” ujarnya. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pimpinan Perusahaan Jasa TKI PT Elnusa Putri Indah bertemu dengan Walikota Manado Andrei Angouw di ruang Kerja Walikota, Kamis (6/1/2022).

Kehadiran Jasa TKI (tenaga kerja Indonesia) ini selain audiensi dengan Walikota, mereka menyampaikan soal pengurusan IMB (izin mendirikan bangunan di Kantor PTSP Manado.

Walikota meminta kepada Kadis PTSP untuk memperhatikan masalah ini. Bagi Walikota harus ada parameter baku dan sama dalam soal pengurusan IBM. “Jangan setiap orang atau pemohon berbeda-beda,” tegas Walikota.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga mengharapkan ada pengawasan dari pihak perusahaan terhadap TKI yang dikirim lewat perusahaan ini.

Walikota mempertanyakan data TKI hingga TKI yang sedang kerja di luar negeri lewat perusahaan ini. “Harus ada data dan mereka di mana
harus diketahui,” kata Walikota

Pimpinan pilihan rakyat ini berpendapat bahwa tenaga kerja yang punya skill (kemampuan) harusnya mereka kembali lagi ke Manado supaya Manado tidak kekurangan tenaga kerja yang berkemampuan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (Barmas) Sulut memantau kondisi jalan utama Likupang-Bitung yang ambruk di Desa Tinerungan yang berdampak pada aktivitas masyarakat pengguna akses jalan tersebut.

Ketua DPD Barmas Sulut Tonaas Defly Brando Lengkey, SS di dampingi Sekretaris DPD Sulut Fernando FX. Melo, SE bersama sejumlah Kepala Bidang DPD Sulut menjelaskan, hasil pantauan di lapangan didapati sudah terdapat akses jalan yang baru, yang berada tepat di dekat lokasi pertambangan PT. MSM/TTN.

Menurut informasi yang diperoleh, jalan tersebut dikerjakan PT. MSM/TTN yang masih bersifat sementara sehingga masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Kami melihat, sudah disiapkan akses jalan yang baru, yang menurut kami belum layak. Sebab, sangat berpotensi terjadi kecelakaan terutama bagi kendaraan roda dua yang melintas di wilayah tersebut apalagi di musim penghujan saat ini,” ujar Tonaas Lengkey Rabu (5/1/2022).

Ditambahkan, menurut informasi yang diterima dari masyarakat, sebelum peristiwa bencana longsor, ternyata kondisi jalan sudah retak sehingga ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi, maka pasti akan mengakibatkan longsor.

“Kami kemudian mempertanyakan hal ini ke perusahaan tambang yang beraktivitas di area tersebut, sebab aspal atau jalan sudah retak sejak sebelum terjadi longsor pada 2 Januari 2022,” ujarnya seperti dikutip Sekretaris DPD Barmas Sulut Fernando FX Melo kepada Meimonews.com, Kamis (6/1/2022).

Disebutkan, perlu diingat bahwa dalam sebuah pertambangan yang berskala besar sering melakukan blasting atau kegiatan memasukan bahan peledak ke lubang tanah untuk menghancurkan bebatuan dan hal tersebut seringkali dikeluhkan oleh masyarakat sekitar bahwa ketika blasting dilakukan, maka rumah warga itu bergetar.

Akibat dari longsornya akses jalan masional tersebut, perlu dilakukan penelusuran yang mendalam apa penyebab utamanya, apakah murni disebabkan oleh alam atau oleh tangan manusia sendiri sehingga dapat di ketahui siapa yang bertanggung jawab atas hal ini.

“Jadi diketahui, saat ini, PT. MSM dan TTN yang kemudian membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan, tetapi apakah ini akibat dari blasting yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini PT. MSM atau murni disebabkan oleh alam. Ini perlu diusut tuntas

Sebab, sambungnya, jika benar ini akibat dari kegiatan blasting, maka perusahaan yang beroperasi di area tersebut sudah sewajarnya bertanggung jawab dan perlu dievaluasi.

External Relation PT. MSM/TTN Hery Rumondor saat dikonfirmasi mengungkapkan, di mana pihak PT. MSM/TTN saat ini memang sedang fokus pada penanganan akses jalan agar tidak menghambat aktivitas masyarakat.

“Akses jalan dimaksud adalah pengalihan jalan ke area yang sudah dibebaskan oleh PT. TTN yang letaknya tidak jauh dari jalan utama yang terputus,” Rumondor seperti dikutip Lengkey.

Sekretaris DPD Barmas Sulut Fernando FX. Melo, SE mengapresiasi kesigapan PT. MSM dan TTN yang memberikan respon positif pada peristiwa tersebut sembari meminta masyarakat yang menggunakan akses tersebut tetap waspada dan berhati-hati.

“Kami, DPD Barmas Sulut mengapresiasi PT. MSM atas respon terhadap peristiwa longsor ini, dan kepada masyarakat kami harapkan tetap berhati-hati melintas di area tersebut,” ujar Melo. (af)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tahun 2022 baru saja dimasuki. Sejumlah harap ingin dicapai / terwujud di tahun baru ini.

Sejumlah resolusi tentu diharap baik perorangan maupun kelompok orang atau organisasi.

Perhimpunan Putra Putra (PPP) Brimob, lewat Linda Rugian berharap ada sejumlah hal bisa terwujud di tahun 2022.

“Ada empat resolusi dari PPP Brimob di tahun 2022,” ujarnya kepada Meimonews.com di Manado, baru-baru.

Keempat resolusi tersebut adalah pertama, Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terpelihara dengan baik. Kedua, penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba berkurang.

Ketiga, Pelanggaran lalulintas berkurang. Keempat, kerukunan makin mantap.

Sementara itu, Komunitas Tolak Narkoba (KTN) lewat Jenny Kombaitan mengungkapkan, ada resolusi KTN untuk tahun 2022.

“Resolusi 2022, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berkurang. Stop, tolak, brantas rame-rame,” ujar Kombaitan, ketika ditemui terpisah. (af)

Berita, Umumoleh SebarTweet