Meimonews.com -Uskup Manado Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC di dampingi Asisten 3 MSC Provinsi Indonesia Hubertus Parera MSC dan Superior Daerah MSC Sulawesi dan Kalimantan Timur Pastor Herry Purasa MSC serta Frater Diakon Firovani Adikila Pr dan Frater Diakon Edi Nugroho MSC memimpin Misa 50 Tahun MSC Provinsi Indonesia di Gereja Paroki Hati Kudus Karombasan, Rabu (6/10/2021).

Misa syukur / pesta emas emas ini diselenggarakan secara live streaming dan kehadiran pastor (termasuk Ketua UNIO Keuskupan Manado Pastor Revi Tanod Pr, suster, frater, bruder dan umat secara terbatas,.mengikuti protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Dalam kata pengantar misa, Mgr. Rolly (sapaan akrab Uskup Manado) menegaskan, kita patut bersyukur, walaupun di tengah pandemi Covid-19, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati 50 Tahun Provinsi Indonesia tanggal 6 Oktober 2021.

Oleh karena itu, Mgr. Rolly mengajak untuk tunduk sejenak kepada Tuhan, menyadari begala besar kasih Tuhan sehingga 6 Oktober 2021 ini boleh merayakan yubelium 50 tahun berdiri Provonsi MSC Indonesia dimekarkan dari induk / Provinsi MSC di Belanda, mengalami kebaikan Tuhan yang dianugerahkan terus – menerus selama 50 tahun ini, bukan hanya untuk MSC Indonesia tetapi juga untuk gereja, gereja lokal di mana MSC hadir dan berkarya untuk masyarakat di sekitar.

“Marilah kita sambil mensyukuri semuanya itu, kita mengakui bahwa sebagai misionaris Hati Kudus Yesus, kadang – kadang kurang mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam rupa – rupa peristiwa perjumpaan dan tanda – tanda yang kita alam selama ini dan juga kadang – kadang kita kurang menangani kebaikan Tuhan itu di dalam kehadiran, di dalam gerakan – gerakan pelayanan kita,” ujar Mgr. Rolly.

Saat memberikan kotbah, mantan Provinsial MSC Indonesia ini menyampaikan banyak Selamat kepada MSC Provinsi Indonesia atas pesta emas ini. “Pesta emas ini adalah karya Allah yang patut disyukuri dan karya Allah ini bukan hanya pada masa lampau tetapi hingga sekarang,” sebut Mgr. Rolly.

Ada beberapa hal diminta Uskup kepada para anggota MSC, di antaranya untuk membaharui komitmen baik pribadi maupun secara komuniter di mana setiap Anggota merupakan bagian dari komunitas, melanjutkan karya bersama yang dipercayakan oleh gereja, bercermin dari keteladanan misioner pendahulu teristimewa pater pendiri, serta berkomitmen dalam menghidupi consecratio,. communio dan missio sebagai identitas dari seorang biarawan.

Usai misa, diadakan peletakan batu pertama pembangunan rumah biara MSC Paal 3 Karombasan (yang terletak di belakang gereja), yang turut dihadiri Walikota Manado Andrey Angouw. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Saat ini, laju pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 100 juta penyuntikan. “Per kemarin 31 Agustus 2021 kita telah mencapai lebih dari 100 juta penyuntikan vaksin Covid-19,” ujar Jubir Vaksinasi Kememterian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi

Vaksinasi Covid-19 tersebut, jelasnya dalam keterangan persnya di Jakarta seperti dikutip Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Rabu (1/9/2021), merupakan kombinasi vaksinasi dosis pertama, dosis kedua dan dosis ketiga.

Dirincikan, total vaksinasi dosis pertama sebanyak 63.265.720 atau (30,49 %), vaksinasi dosis kedua 36.050.866 atau (17,31 %) dan vaksinasi dosis ketiga (booster) bagi tenaga kesehatan telah mencapai 640.532 atau (43,61 %).

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak seperti TNI, Polri, Pemda, organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, pelaku usaha serta masyarakat secara keseluruhan.

Sampai saat ini, pemerintah terus akan menggenjot cakupan vaksinasi nasional Covid-19 untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan memastikan ketersediaan stok vaksin Covid-19 di seluruh pelosok Indonesia serta meningkatkan target penyuntikan harian.

Nadia menjabarkan, sejak pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini total vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan ke daerah sebanyak 140 juta dosis vaksin.

Agustus lalu, rata-rata vaksin yang dikirimkan sebanyak 8-15 juta dosis vaksin. Sekitar 15,2 juta didistribusikan pada minggu keempat Agustus dan 20,3 juta di minggu kelima Agustus hingga awal September nanti.

September mendatang, rencananya jumlah vaksin yang akan didistribusikan ke daerah lebih banyak dibandingkan bulan Agustus. “Seiring dengan penambahan ini, target penyuntikan harian juga akan ditingkatkan,” tegasnya.

Diungkapkan, pada September ini, apa yang sudah dicapai di bulan Agustus akan terus kita tingkatkan kapasitas maupun kecepatannya untuk mencapai target penyuntikan 2 juta dosis/hari.

Selain menambah jumlah vaksin, Jubir Kememkes RI ini mengimbau kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk mempercepat laju distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota mengikuti laju pengiriman pusat terutama kabupaten/kota yang mudah dijangkau.

Apabila ketersediaan vaksin di provinsi tidak mencukupi, pemerintah provinsi dapat melakukan realokasi pada kabupaten/kota yang masih memiliki stok vaksin yang cukup banyak untuk diberikan ke kabupaten/kota lain yang memiliki stok vaksin lebih sedikit di minggu tersebut.

“Kita masih memerlukan fokus untuk serbuan dan respon baik dari TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga lain, swasta, organisasi masyarakat, organisasi agama pada kabupaten/kota yang masih merah dengan capaian dosis pertama dan laju suntikannya rendah,” ujarnya. (lk

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Buah-buahan di Indonesia banyak sekali macam dan jumlahnya. Namun demikian, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi buah-buahan. Melalui Gerakan Buah Nusantara (GBN), Pemerintah mengajak masyarakat untuk memperbanyak konsumsi buah terutama buah nusantara.

Demikian rilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia yang dikeluarkan, Kamis (12/8/2021).

Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, yang turut membantu proses metabolisme di dalam tubuh, sedangkan antioksidan mampu menangkal senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang mampu menurunkan kondisi kesehatan tubuh.

“Buah-buahan berwarna hitam, ungu, merah selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat juga mengandung antioksidan. Sementara buah berwarna kuning, merah, merah jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A dan antioksidan,” tulis Kemenkes.

Masyarakat Indonesia terutama balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram per orang per hari, remaja dan orang dewasa sebanyak 400-600 gram per orang per hari. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur.

Konsumsi buah yang sangat manis dan rendah serat sebaiknya dibatasi, karena mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi. Asupan fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi dapat berisiko meningkatkan kadar gula darah.

Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, jelas Kemenkes, sebenarnya kita perlu mengikuti Pedoman Gizi Seimbang sesuai Permenkes No. 41 Tahun 2014.

Sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur (lebih banyak sayuran) setiap kali makan.

Supaya porsi makanmu tetap terkontrol, atur isi porsi makananmu sesuai #IsiPiringKu. Gerakan ini menerapkan konsep satu piring makan terdiri dari makanan pokok dengan porsi 2/3 dari ½ piring, lauk pauk dengan porsi 1/3 dari ½ piring, sayur dengan porsi 2/3 dari ½ piring & buah dengan porsi 1/3 dari ½ piring.

Melalui Gerakan ini, diharapkan masyarakat lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah, membatasi konsumsi gula, garam dan lemak, sehingga mengurangi resiko penyakit diabetes dan obesitas.

“Itu pola makan yang sebaiknya kita terapkan untuk memulai pola hidup bersih dan sehat,” tegas Kemenkes seraya mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Gerakan Buah Nusantara dengan perbanyak konsumsi buah nusantara untuk meningkatkan imunitas tubuh terutama saat pandemi Covid-19. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden menegaskan, setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, saya luncurkan _core values_ ASN ‘Berakhlak’ dan _employer branding_ ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara Peluncuran Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki nilai dan semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Presiden, hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah di Indonesia, tetapi lebih baik apabila seluruh ASN baik pegawai pusat maupun daerah mempunyai nilai dasar yang sama.

“ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama,” sebut Presiden.

Di samping itu, Presiden meminta ASN untuk memiliki orientasi serupa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disebutkan, ASN telah dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

“Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis,” tambah Presiden seperti dikutp Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (27/7/2021).

Presiden juga meminta ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan kolaborasi baik lintas sektor maupun lintas disiplin.

“Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian, dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” ujarnya.

Presiden pun mengingatkan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. “Saat ini dunia menjadi serba _hybrid_, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu,” tandasnya.

Untuk diketahui, nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan itu, para ASN di Indonesia juga memiliki _employer branding_ #BanggaMelayaniBangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, peluncuran ini merupakan momentum untuk mengakselerasi transformasi ASN di seluruh Indonesia.

“Aparatur harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi digerakkan oleh sumber daya manusia aparatur, karena itu peran aparatur sangat signifikan bagi tercapainya tujuan. Jadi, urgensi pengelolaan sumber daya manusia aparatur harus dipercepat,” kata Tjahjo. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah RI telah menyediakan tes antigen secara gratis melalui Puskesmas agar pengambilan spesimen tes usap (swab test) dan pemeriksaan dapat dilakukan dalam kondisi yang aman dari risiko dan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.

“Karena jika tes usap antigen (swab test antigen) dilakukan sendiri, hasilnya tidak akan akurat, karena orang yang tidak terlatih tidak memahami struktur anatomi hidung,” demikian rilis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jumat (23/7/2021).

Ditambahkan, risiko seperti ujung usap (swab) patah atau tertelan, dan terjadi pendarahan atau tersumbatnya jalan napas juga dapat terjadi.

“Jadi, sebaiknya jangan ambil risiko, Sobat Sehat. Ayo ke Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk dites,” tulis salah satu direktorat Kemenkes RI tersebut. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Utara menggelar dua kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) di tempat yang sama di dua hari berbeda dengan peserta yang berbeda tapi tetap mengikuti protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Rakor pertama (Kamis, 22 Juli 2021) adalah Rakor Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Narkoba yang diikuti peserta utusan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Sulut dan beberapa kabupaten/kota di Sulut.

Narasumber kegiatan adalah Ketua Komunitas Tolak Narkoba (KTN) Lexie Kalesaran dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jhonny Suak. Moderatornya Ketua PPAN Sulut Jefry Tulangow.

Rakor kedua (Jumat, 23 Juli 2021) adalah Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang diikuti peserta Kepala-Kepala atau perwakilan SMA/SMK beberapa Kabupaten/Kota di Sulut.

Narasumber kegiatan adalah Ketua KTN Lexie Kalesaran dan Kadis Diknas Sulut dr. Grace Punuh, M.Kes. Modetatornya Ketua PPAN Sulut Jeffry Tulangow.

Dalam sambutannya pada pembukaan kedua kegiatan tersebut, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Victor Jefry Lasut mengungkapkqn, perhatian pemerintah terhadap masalah narkotika dewasa ini menunjukkan kinerja untuk tanggal datura narkoba nasional.

“Terbukti pemerintah telah menerbitkan Inpres No..2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024,” ujarnya di dampingi Kabid P2M Sam G. Reppy dan Kasi Dayamas Terry Tikoalu.

Inpres ini, sebut mantan Dirreskrimum Polda Sulut ini, adalah tindak lanjut dari Inpres No..6 tahun 2018 sebagai perangkat hukum dalam menyatukan dan menggerakkan komponen bangsa untuk melakukan upaya nyata P4GN.

Lasut berharap, dalam upaya P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), dapat dimulai dengan mengoptimalkan pemggiat dan Relawan Anti narkoba yang telah ada di semua lingkungan. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk.

Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.

Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).

“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada,” ujar Jokowi seperti dikutip Humas Setkab, Senin (19/7/2021).

Karena cek lapangan yang dilakukan untuk kawasan-kawasan padat, rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang. “Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” hat Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

“Paling tidak, kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (umah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Presiden meihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19.

“Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.

Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran (di catatan saya) Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” tandasnya.

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Presiden. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna menekan bertambahnya angka kasus Covid-19 di Sulawesi Utara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey kembali menerbitkan Surat Edaran (SE).

Kali ini, SE yang dikeluarkan bernomor 440/ 21.4377/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Cobid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

SE tertanggal 17 Juli 2021 tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sulut untuk diterapkan di wilayah masing-masing.

SE tersebut dikeluarkan mengacu pada Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 sebagaimana telah diubah dengan lnstruksi Mendagri No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan lnstruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases 2019,

SE ini berisi 15 poin penting yang harus diterapkan seluruh wilayah baik Kabupaten maupun Kota se-Sulut.

Poin-poin tersebut adalah pertama, bahwa sesuai kondisi epidemiologi di Provinsi Sulawesi Utara, wilayah Kabupahen/Kota masih dalam level kewaspadaan (risiko sedang) adalah : Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Kedua, Bupati/Walikota menetapkan level kewaspadaan dan mengatur pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai kaidah epidemiologi dan tingkat risiko penularan Covid-19;

Ketiga, melakukan monitoring dan rapat koordinai secara berkala dengan Satgas Covid-19 dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders);

Keempat, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara daring;

Kelima, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non esensial diberlakukan 25 % (dua puluh Iima persen) Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

Keenam, pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi Informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 % (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

Ketujuh, pada sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50 % (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara karat;

Kedelapan, sektor kritikal sepeti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 % (seratus persen) maksimal Staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

Kesembilan, kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya yang dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 25 % (dua puluh lima persen) kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

Kesepuluh, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50 % (lima puluh persen);

Kesebelas, untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam;

Kesuabelas, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat (restoran, warung makan, rumah makan, Kafe, pedagang kaki Iima, lapak jajanan) bank yang berada pada lokasi tersendiri, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dibatasi jam operasi sampai pukul 20.00 wita dengan kapasitas pengunjung 25 % (dua puluh lima persen);

Ketigabelas, resepsi pernikahan, acara duka dan acara syukur lainnya dihadiri maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan ditempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

Keempatbelas, kegiatan Keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasttas 25 % (dua puluh lima persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

Kelimabelas, Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 dengan memperhatikan perkembangan epidemiologi Covid-19. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI secara resmi memulai program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi 1,4 juta tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia pada Jumat (16/7/2021).

Penyuntikan vaksinasi dimulai di RSCM dengan diikuti sebanyak 50 Guru Besar FKUI dan sejumlah dokter.

Pemberian vaksinasi booster kepada tenaga kesehatan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap kesehatan dan keselamatan nakes saat bertugas memberikan pelayanan kepada pasien.

“Karena sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi, mereka sangat rentan terpapar Covid-19,” sebut Kemenkes dalam rilisnya, Jumat (16/7/2021).

Vaksin yang digunakan adalah vaksin jenis Moderna. Vaksin Covid-19 Moderna secara resmi telah mendapatkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) dari Badan POM pada Jumat, 2 Juli 2021. Dengan terbitnya EUA ini membuktikan bahwa vaksin tersebut aman, bermutu dan berkhasiat.

Sejauh pelaksanaan vaksinasi, dilaporkan tidak ada efek samping serius yang ditimbulkan. Para tenaga kesehatan vaksinasi mengaku tidak merasakan gejala maupun reaksi yang signifikan.

“Setelah resmi dimulai hari ini, diharapkan penyuntikan vakin dosis ketiga (booster) bagi tenaga kesehatan ini, bisa segera dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia agar cepat selesai,” tegas Kemenkes. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Vaksinasi massal yang digelar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus di Margasiswa 1 PP PMKRI, Menteng (Jakarta Pusat), Rabu (14/7/2021) dipantau Kapolri, Panglima TNI dan Menkes.

OKP Cipayung Plus tersebut terdiri dari PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadyah), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), HIKMAHBUDHI (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia), dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).

Kepada wartawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marseka dan Menteri kesehatan Budi Gunadi, memberikan dukungan dan semangat kepada OKP Cipayung Plus agar terus bersama-sama melanjutkan upaya penanganan pandemi Covid 19 termasuk kegiatan vaksinasi.

Kapolri secara khusus mengapresiasi keterlibatan kelompok OKP Cipayung Plus dalam memutus mata rantai pandemi Covid 19. Kapolri juga memberikan dukungan 750 paket sembako kepada seluruh penerima vaksin.

Mewakili Pimpinan OKP Cipayung Plus, Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus ‘Beni’ Papa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolri, Panglima TNI dan Menkes dalam agenda pembukaan vaksinasi Gelombang I Cipayung Plus.

“Kami mengapresiasi kehadiran Kapolri, Panglima TNI dan Menkes, ini memberikan semangat bagi kami untuk terus melibatkan diri dalam penanggulangan pandemi yang sedang dialami bangsa Indonesia,” ujar Beni.

Dijelaskan, vaksinasi massal yang menyasar mahasiswa dan masyarakat umum tersebut rencananya diikuti 1.000 orang dengan dengan dibantu vaksinator dari Polri, dan TNI.

Vaksinasi massal ini, sebut sumber PP PMKRI kepada Meimonews.com, diagendakan dilaksanakan pada tiga titik yang dimulai Rabu (14/7/2021) di sekretariat Margasiswa I PMKRI Jln. Samratulangi No. 1, titik kedua dijadualkan Kamis (15/7/2021) di Gedung Student Center PP GMKI Jln. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat, dan titik ketiga dijadualkan pada Sabtu (17/7/2021) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jln. R Mangun Muka Raya No. 11 Jakarta Timur. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet