Meimonews.com – Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi di salah satu hotel Manado, Senin (25/4/2022).
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam rakor yang dihadiri Dirlantas Polda Sulut dan jajarannya, Perwakilan Jasa Raharja, Perwakilan Bank SulutGo, Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng dan jajarannya, yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekdaprov Sulut Gemmy Kawatu.
Baca juga : Atteng : Bayar Pajak Ranmor Bisa Lewat Tokopedia
Pertama, memantapkan koordinasi pelaksanaan Samsat; kedua, terciptanya persepsi yang sama dalam penanganan pelaksanaan penataan, penertiban dan pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca juga : Torehkan Prestasi, RSUP Kandou Berhasil Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Pertama Kalinya
Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun sinergitas antara Tim Pembina Samsat.
Dalam arahannya, Kawatu menegaskan, setiap tiga bulan digelar Rakor (rapat koordinasi) Tim Pembina Samsat Provinsi Sulut. “Subtansinya bagaimana kita mengevaluasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 khususnya kendaraan baru,” ujar Kawatu.
Situasi sekarang, menurut Kawatu, sudah berubah. Ketika dua tahun terakhir di masa pandemi menuju endemi maka ada perubahan-perubahan kebijakan. “Nah, itu yang akan dibicarakan dalam rakor ini dan mendapatkan hasil. Diharapkan optimalisasi pajak dapat terjadi,” sebut Kawatu.
Baca juga : Profesor Manoppo Siap jadikan Unsrat Universitas Unggul dan Berbudayam
Disebutkan, ada beberapa hal yang harus dipacu yakni optimalisasi pajak, dalam kaitannya dengan keberdayaan masyarakat, yang mau tidak mau mungkin ke depan siap-siap akan menggelar sweeping kendaraan bermotor dan lain-lain. Dan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor akan segera dilakukan.
Baca juga : Patda Sulut 2021 Capai 94,29 Persen
Kawatu mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Bapenda Sulut untuk kerja keras dan kerja bersama. Kita melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, menurut Kawatu, masih mengandalkan untuk PAD Sukut ada di BBNKB/PKB. Target-target yang ditetapkan relatif mengalami penurunan dibandingkan target APBD tahun 2021 lalu. Tetapi realitas yang ada sekarang sudah memasuki triwulan dua baru pada angka 31 sekian persen sehingga masih perlu digenjot lagi.
“Melalui forum ini kita bisa mencarikan solusi alternatif sehingga kita bisa jadikan masukkan dan bahan untuk kajian serta pengambilan keputusan. Yang pasti, pak Gubernur dan pak Wagub Sulut akan menanyakan hasil rakor Pembina Samsat ini,” ujarnya. (af)
