Meimonews.com – Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB Gabsi) Periode 2026–2030 dilantik Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman, Kamis (12/11/2026).
Pelantikan PB Gabsi untuk masa bakti empat tahun ke depan hasil Konggres Gabsi yang diselenggarakan di Sulawesi Barat, Minggu-Senin (20-21/9/2026) ini dilaksanakan secara luring (dihadiri secara langsung) di Lantai 12 Gedung KONI Pusat, Senayan Jakarta, dan yang mengikuti melalui zoom meeting.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PB Gabsi Komjen Purn. Verdianto I Bitticaca menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan atau seremoni organisasi. Lebih dari itu, pelantikan merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa olahraga bridge Indonesia menuju tata kelola yang lebih baik, pembinaan yang lebih terarah, dan prestasi yang semakin membanggakan.
Diingatkan, bridge merupakan olahraga yang mengandalkan kecerdasan, strategi, ketelitian, disiplin, kejujuran, serta kemampuan bekerja sama. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus tercermin pula dalam cara organisasi dikelola.
“Untuk itu, kepengurusan PB Gabsi 2026–2030 menetapkan lima arah pembenahan utama,” ujarnya.
Pertama, Reformasi tata kelola organisasi. Membangun organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta mampu bekerja efektif mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Kedua, Penguatan sistem teknik dan prestasi. Pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang, terukur, dan berkelanjutan. Kualitas pelatih, wasit, sistem kompetisi, serta proses identifikasi dan pengembangan atlet berbakat harus terus ditingkatkan.
Ketiga, Transformasi digital. PB Gabsi berencana membangun sistem informasi bridge nasional yang terintegrasi, mencakup data anggota, klub, daerah, kompetisi, Master Point, hingga sistem pemeringkatan nasional.
Keempat, Penguatan pendidikan dan regenerasi. Bridge harus semakin dikenal dan berkembang di sekolah, perguruan tinggi, serta lingkungan masyarakat. Generasi muda harus memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengenal, mempelajari, dan mencintai olahraga ini.
Kelima, Penguatan kemandirian dan kemitraan. Pengembangan bridge tidak bisa hanya bergantung pada organisasi. Diperlukan kemitraan dengan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan olahraga bridge.
Ketua Umum PB Gabsi juga menegaskan, keberhasilan kepengurusan tidak ditentukan oleh banyaknya jabatan atau nama yang tercantum dalam struktur organisasi, melainkan oleh kerja nyata, hasil yang terukur, dan manfaat yang dirasakan seluruh insan bridge Indonesia.
Ia mengajak seluruh pengurus untuk mengesampingkan perbedaan, meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok, serta menempatkan kepentingan organisasi dan kemajuan bridge Indonesia di atas segalanya.
Jabatan, menurutnya, adalah amanah, bukan fasilitas. Setiap bidang dan komite harus memiliki program kerja, target, indikator keberhasilan, serta laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Satu hal yang juga ditekankan adalah keinginan untuk membangun organisasi yang bekerja berdasarkan sistem, bukan bergantung pada individu.
PB Gabsi pun membuka ruang komunikasi dan kolaborasi seluas-luasnya kepada seluruh Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, klub, atlet, pelatih, wasit, dan komunitas bridge di seluruh Indonesia.
Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap program yang dipaparkan Ketua Umum PB Gabsi, khususnya mengenai pembenahan tata kelola organisasi.
Menurutnya, tata kelola organisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi olahraga. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, program pembinaan dan peningkatan prestasi akan sulit berjalan secara optimal.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap gagasan sosialisasi dan pemasalan olahraga bridge. Diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan bridge relatif jarang terdengar di tengah masyarakat. Karena itu, ia menyambut baik rencana PB Gabsi untuk kembali memperkenalkan dan memasyarakatkan bridge secara lebih luas.
Hal lain yang menjadi sorotan Ketua Umum KONI adalah sejarah prestasi bridge Indonesia di tingkat internasional. Dingingatkan, pada masa lampau, bridge pernah menjadi salah satu cabang olahraga yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.
Ia berharap kejayaan tersebut dapat kembali diraih oleh PB Gabsi periode 2026–2030.
Pelantikan ini, menurut Ketua Bidang Humas, Bidang Luar Negeri dan Publikasi PB Gabsi Bert Toar Polii kepada Meimonews.com via WhathApp, menjadi momentum penting bagi keluarga besar bridge Indonesia untuk memulai babak baru.
Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan. Pembenahan organisasi, peningkatan kualitas kompetisi, regenerasi atlet, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan basis pemain harus berjalan secara bersamaan.
Namun, ada satu pesan yang patut menjadi pegangan seluruh insan bridge Indonesia: organisasi ini adalah rumah bersama.
“Keberhasilan PB Gabsi tidak mungkin hanya ditentukan oleh Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat. Dukungan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, klub, atlet, pelatih, wasit, sponsor, serta seluruh komunitas bridge sangat dibutuhkan,” sebutnya.
Harapan Ketua Umum KONI agar bridge kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional tentu bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi untuk mencapainya, diperlukan sistem pembinaan yang konsisten, kompetisi yang berkualitas, regenerasi yang terencana, dan persatuan seluruh insan bridge.
Dijelaskan, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PB Gabsi dalam sambutannya, periode 2026–2030 harus menjadi momentum pembaruan organisasi, penguatan pembinaan, dan peningkatan prestasi.
“Itulah tekad yang diusung kepengurusan PB Gabsi masa bakti 2026–2030,” tandas pengurus dan pemain bridge yang akrab disebut Tukang Bridge ini.
PB Gabsi masa bakti 2026-2030 terdiri dari Pelindung, Pembina, Penasehat, Pengurus Harian, Bidang-bidang, Komite-komite dan Tim Sekretariat.
Untuk Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dengan 3 Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Jaury Oktavianus Sakung dengan 3 Wakil Sekretaris Jenderal, serta Bendahara Umum Budi Darmawan dan seorang Wakil Bendahara Umum. (lk)
