Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi beberapa pejabat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (17/3/2025)

Walikota dan beberapa pejabat mengikuti Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnawian secara daring dari Ruang Rapat Walikota.

Rakor membahas strategi efektif untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rakor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor terkait dalam menghadapi tantangan inflasi. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Mitra yang diadakan di Kantor Bupati, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan yang diadakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Mitra ini dibuka pelaksanaannya oleh Pj. Bupati Mitra Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.

Hadir pada kegiatan ini, Sekda Mitra David H. Lalandos AP MM, Assiten I Jani Rolos, S.Sos MM, Assiten II Arnold MM, Kepala BPS Mitra,  Kepala  Bappeda Mitra, unsur Forkopimda Mitra, Kepala Dinas PPKB Mitra dr. Helny Ratuliu, Wakapolres Mitra, mewakili Dandim 1302 Mayor Infanteri Daeng Pasaka, SE, Anggota TPPS Sulut Murphy Kuhu, dan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg hadir pada kegiatan tersebut dan memberikan materi.

Pj. Bupati Mitra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori 26,5 persen, yang jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024.

Rembuk Stunting ini, menurutnya, merupakan bagian dari 8 Aksi Integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.

Sedang tujuan utama dari pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini adalah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Mitra, sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak.

Itulah sebabnya, maka hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.

Dalam pemaparan materinya, Kepala BKKBN Sulut mengungkapkan beberapa rekomendasi dalam penanganan PPS Kabupaten Mitra, di antaranya, pertama, memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data KRS VerVal PK23 dan E-PPGBM.

Jumlah TPK) di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 ada sebanyak 423 orang.

Kedua, data KRS Verval23, E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mitra.

Ketiga, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; dan keempat, memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga pada saat  melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, di sela  kegiatan  tersebut diserahkan dana orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Kabupaten Mitra.

Usai Rakor,  Pj. Bupati Mitra bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulut meninjau langsung  Posyandu yang ada di kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan untuk melihat pelaksanaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita yang hadir di Posyandu. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Polda Sulawesi Utara menggelar audiensi dan rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kejati Sulut di aula Catur Prasetya Polda Sulut, Rabu (6/3/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, Kajati Sulut Andi Muhammad Taufik, Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, para PJU Polda, para Kapolres/ta dan para para Kasat Reskrim jajaran Polda Sulut.

“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Suatu kehormatan bagi saya beserta jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menerima kunjungan Pimpinan KPK RI dan Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK,” ujar Kapolda dalam sambutannya.

Kapolda berharap, dengan kunjungan ini menjadi momentum dalam memotivasi anggota Polda Sulut dalam upaya meningkatkan performa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ke depan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Rapat koordinasi ini, jelas Kapolda, merupakan momen penting dalam upaya bersama melawan tindak pidana korupsi yang telah meresahkan masyarakat dan menciderai kehormatan bangsa.

“Sebagai aparat penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” katanya.

Irjen Pol. Yudhiawan juga menegaskan komitmen Polda Sulut dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi akan terus berkelanjutan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan KPK, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan menjaga integritas institusi Polri.

“Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, diperlukan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Kita harus bersama-sama menjalin koordinasi yang baik untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam memberantas dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Kapolda juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawal penggunaan anggaran negara dengan transparansi.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran hukum dan budaya anti-korupsi di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja keras dalam upaya mitigasi pemberantasan korupsi,” ujarnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Polresta Manado menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan (Pam) perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) di aula Polresta Manado, Kamis (22/12/2022).

Rakor Lintas Sektoral (linsek) ini diikuti seluruh instansi dan stakeholder terkait, mulai dari jajaran TNI, Polri, seluruh stakeholder OPD dari jajaran pemerintah Kota Manado, pengurus gereja, serta perwakilan tokoh agama di Kota Manado.

Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Parlindungan Sirait dalam sambutanya saat membuka kegiatan menjelaskan,  pelaksanaan rakor linsek ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Rakor rapat koordinasi lintas sektor ini adalah salah satu rangkaian kesiapan kita dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang di mana melalui rakor ini kita samakan persepsi secara umum maupun secara teknis di seluruh lin,” ujar Kapolresta.

Dalam penyelenggaraan pengamanan ini, sebutnya, Polresta Manado beserta Forkopimda serta organisasi masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat akan bersama-sama bersinergi dalam menjaga kamtibmas pada momen Natal dan Tahun Baru di Kota Manado.

Ditambahkannya, pengamanan Natal dan Tahun Baru berfokus pada lima hal yakni pengamanan jalur lalu lintas, pengamanan gereja, pengamanan pusat keramaian warga dan jalur wisata, hingga pengamanan perayaan Tahun Baru 2023.

“Untuk fokus pengamanan Nataru (Natal dan Tahun Baru) ini kita fokuskan yang pertama adalah pengamanan jalur lalu lintas, kemudian kepada pengamanan gereja, termasuk pengamanan konsentrasi untuk perayaan tahun baru 2023,” kata Kapolresta.

Terkait rekayasa arus lalu lintas pada saat malam pergantian tahun nanti, sebut Kapolresta, rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.

“Untuk rekayasa lalu lintas kita pasti akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, tapi situasional, apabila nanti situasi di lapangan memerlukan upaya rekayasa lalin, maka akan kita lakukan termasuk nanti rekayasa lalu lintas,” ujarnya.

Ditambahkan, pastinya, Polresta Manado bersama stakeholder terkait siap memberikan kepastian keamanan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi di salah satu hotel Manado, Senin (25/4/2022).

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam rakor yang dihadiri Dirlantas Polda Sulut dan jajarannya, Perwakilan Jasa Raharja, Perwakilan Bank SulutGo, Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng dan jajarannya, yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekdaprov Sulut Gemmy Kawatu.

Baca juga : Atteng : Bayar Pajak Ranmor Bisa Lewat Tokopedia

Pertama, memantapkan koordinasi pelaksanaan Samsat; kedua, terciptanya persepsi yang sama dalam penanganan pelaksanaan penataan, penertiban dan pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga : Torehkan Prestasi, RSUP Kandou Berhasil Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Pertama Kalinya

Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun sinergitas antara Tim Pembina Samsat.

Dalam arahannya, Kawatu menegaskan, setiap tiga bulan digelar Rakor (rapat koordinasi) Tim Pembina Samsat Provinsi Sulut. “Subtansinya bagaimana kita mengevaluasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 khususnya kendaraan baru,” ujar Kawatu.

Situasi sekarang, menurut Kawatu, sudah berubah. Ketika dua tahun terakhir di masa pandemi menuju endemi maka ada perubahan-perubahan kebijakan. “Nah, itu yang akan dibicarakan dalam rakor ini dan mendapatkan hasil. Diharapkan optimalisasi pajak dapat terjadi,” sebut Kawatu.

Baca juga : Profesor Manoppo Siap jadikan Unsrat Universitas Unggul dan Berbudayam

Disebutkan, ada beberapa hal yang harus dipacu yakni optimalisasi pajak, dalam kaitannya dengan keberdayaan masyarakat, yang mau tidak mau mungkin ke depan siap-siap akan menggelar sweeping kendaraan bermotor dan lain-lain. Dan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor akan segera dilakukan.

Baca juga : Patda Sulut 2021 Capai 94,29 Persen

Kawatu mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Bapenda Sulut untuk kerja keras dan kerja bersama. Kita melaksanakan  aktivitas seperti biasa dengan tanggung jawab   dalam upaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)

Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, menurut Kawatu, masih mengandalkan untuk PAD Sukut  ada di BBNKB/PKB. Target-target yang ditetapkan relatif mengalami penurunan dibandingkan target APBD tahun 2021 lalu. Tetapi realitas yang ada sekarang sudah memasuki triwulan dua baru pada angka 31 sekian persen sehingga masih perlu digenjot lagi.

“Melalui forum ini kita bisa mencarikan solusi alternatif sehingga kita bisa jadikan masukkan dan bahan untuk kajian serta pengambilan keputusan. Yang pasti, pak Gubernur dan pak Wagub Sulut akan menanyakan hasil rakor Pembina Samsat ini,” ujarnya. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang (AARS) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Program Nasional menyangkut Sistem Pengendalian Banjir di Ruang Rapat Toar Lumimuut Pemerintah Kota Manado, Kamis (30/12/2021).

Di awal pertemuan, Walikota memberikan pengantar rapat dengan menyampaikan tujuan agar program sistem pengendalian banjir ini berjalan dengan lancar di Kota Manado.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini menyampaikan bahwa akan meminta semua jajaran Pemkot agar dapat mensukseskan program ini baik SKPD, Camat sampai Lurah-lurah.

Pejelasan awal disampaikan oleh Direktur yang mewakili Kementerian PUPR untuk program ini lewat dana yang bersumber dari dari bantuan Bank Dunia. Adapun sasaran di Manado ada tiga sungai yakni Sungai Tondano, Sungai Tikala dan Sungai Sario.

Penjelasan lainnya secara teknis khususnya soal kondisi dan penanganan Sungai Tondano, Sungai Tikala dan Sungai Sario disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara.

Ikut juga disampaikan hasil rekapitulasi kegiatan konsultasi publik yang sudah dilakukan selama ini sehubungan dengan pelaksanaan program ini.

Bagi Walikota, segala sesuatu dengan program ini akan disuport sepenuhnya oleh Pemerintah sebab semua ini sangat berguna bagi masyarakat Manado.

“Yang terasa mengganjal adalah hubungan dengan soal pembebasan lahan yang membutuhkan dana yang cukup besar, tapi prinsipnya Pemerintah Kota akan mencari jalan keluar agar hal ini bisa terlesaikan,” ujar Walikota.

Direktur Kementerian mengharapkan agar dalam hal pembangunan infrastruktur pengendalian banjir ikut juga memperhatikan soal estetika serta ruang terbuka hinjau.

Walikota sendiri mensuport soal estetika di sekitar pembangunan infrastruktur dan siap menata apa yang sudah dibuat oleh Balai Wilayah Sungai.

“Silahkan kerjakan sesuai dengan apa yang harus dilakukan berdasarkan tupoksi, nanti soal estetika akan dilaksanakan oleh pemerintah kota,” tandas Walikota.

Hadir dalam pertemuan yakni perwakilan dari Kementerian PUPR, Kaban Keuangan Dr. Praseno Hadi S.E, M.M., dan Kadis Praskim Sulut Stive Kepel yang ikut menyampaikan beberapa hal sebagai pelengkap dalam diskusi ini.

Turut hadir Pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulut, Asisten I dan Asisten II Pemerintah Kota, Kadis PUPR Kota Manado dan pejabat teknis lainnya baik dari Provinsi Sulut maupun Kota Manado. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Sulaqesi Utara menggelar Rapat Koordinasi di Hotel Best Western The Langoon Manado, Rabu – Kamis (25-26/11/2020).

Kegiatan ini mengusung tema Optimalisasi Satgas Saber Pungli Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Bebas Pungli dalam Rangka Mewujudkan Sulut Hebat, Indonesia Maju.

Rakor yang diikuti Wakil Ketua dan Anggota UPP Sulut dan para Kepala UPP Kabupaten/Kota se-Sulut tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Irwas Polda Sulut Kombes Pol Ahmad Alwi selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sulut.

Selaku Ketua Pelaksana UPP Provinsi Sulut, Kombes Pol. Alwi menyambut dengan sangat baik kegiatan ini, selain sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja satgas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun sejak dibentuk dan menganalisis permasalahan serta hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pokja yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

“Kegiatan ini diharapakan juga menjadi momentum penting untuk mempersiapkan rencana kegiatan dan target satgas yang akan dilaksanakan di tahun 2021,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para Kepala Pokja (kelompok kerja) UPP Sulut dan Kepala UPP Kabupaten dan Kota atas seluruh capaian kinerja yang telah diraih selama 4 tahun ini.

Salah satu keberhasilan kerja, menurut Kombes Pol. Alwi adalah pada tahun 2017 UPP Sulut meraih ranking 5 OTT terbanyak tingkat nasional dan pada tahun 2018 berhasil melakukan OTT pada Kantor Syahbandar dan Operasional Pelabuhan Bitung dengan barang bukti uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 106.780.000,- dan 720 USD.

“Saya menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan Rakor Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 akan semakin meningkatkan kegiatan seluruh Pokja baik UPP Provinsi Sulut maupun UPP Kabupaten dan Kota dalam menghadapi seluruh tantangan tugas di tahun 2021,” sebutnya.

Irwas Polda Sukut ini beharap pula, kegiatan ini secara optimal bisa menjalin sinergitas intern pokja dan antara pokja serta antar instansi yang tergabung dalam UPP Provinsi maupun UPP Kabupaten/Kota guna mencegah dan memberantas segala praktek pungli yang masih ada dan meresahkan masyarakat khususnya pada area-area pelayanan publik di Sulut. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet