Meimonews.com – Sejumlah ibu hamil beresiko stunting yang berada di Desa Tateli Dua dan Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa mendapat bantuan dari BKKBN Perwakilan Sulut.
Penyerahan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada keluarga beresiko stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, pekan lalu tersebut dilakukan dari rumah ke.rumah.
Bantuan diserahkan Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg bersama Ketua-ketua Tim Kerja dan jajaran. Mendampingi penerina bantuan yakni PLKB PPPK dan Statgas Minahasa, Camat Mandolang merangkap Plh. Hukum Tua Desa Kalasey Dua Reyly Y. Pinasang, Sekcam Mandolang merangkap Plh Hukum Tua Tateli Dua Pfferner K. Parengkuan, SH, M.Si dan jajaran.
Bantuan BAAS dari Pegawai BKKBN Perwakilan Sulut ini bertujuan untuk mencegah ibu hamil beresiko stunting dan menurunkan stunting yang ada di Sulawesi Utara.
Adapun ibu-ibu hamil yang menerima bantuan berupa beras, susu dan telur tersebut adalah Sukmawati Makasoe, Heyne Lengkey, Vebrianty Papona, Afriliani Tundundatu, dan Nurhayati Ibrahim. (Fer)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melakukan acara wisuda siswa BKL Pelangi Kasih di Sekolah Lansia Basudara, Rabu (29/5/2024).
Acara wisuda ini dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang dan sejumlah tamu/undangan lainnya.
Ada sebanyak 26 siswa di sekolah lansia (lanjut usia) yang terletak di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado ini yang diwisuda.
Acara wisuda ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas lansia.
Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian lansia dalam berbagai aspek kehidupan. (FA)
Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.
Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen, Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target
Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima hasil rumusan dan menutup Rakerda Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024
Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.
Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output yang jelas dan sasaran yang tepat.
Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.
KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran dan penimbangan balita.
Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.
Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.
Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .
Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.
Penciptaan pusat ekonomi baru, pembangunan yang seimbang desa-kota, investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill serta partisipasi gender.
Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.
Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.
Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.
Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.
Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.
Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.
Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda
Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan
Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.
“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.
Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.
“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.
Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045
Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.
Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.
Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)
Meimonews.com – Perwakilan BKKBN Sulut dipimpin Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengikuti Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kemitraan BKKBN dan Kick-of Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan 2024 yang diselenggarakan BKKBN RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Pada acara Kick-off ada penandatangan MoU, Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi.
Acara ini juga dihadiri Waaster Panglima Brigjen TNI Mars. Weridjan M.Han; Kapuskes TNI Mayjen. TNI Dr. dr. Yenny Pur, SP.A(K), M.Kes, Mars, MM; Wakil Aster Kasad, Brigjen. TNI Terry Tresna; Kapuskesad, Mayjend. TNI Dr.dr. Sukirman, SH, Sp.KK, M.Kes; Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi; para mitra Kerja dari IBI, Danrem, Kodim, dan Babinsa.
Kegiatan yang bertemakan Sinergitas Implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K).
Dalam sambutannya, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan, serta pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ‘ageing population’ di tahun 2035.
“Hari in,i jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujarnya.
Hasto menjelaskan, angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10,” sebutnya.
EPPGBM adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.
Menurut Hasto, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini, di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi.
“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tandasnya.
Dijelaskan pula struktur penduduk Indonesia yang cantik di mana penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja (yang masih di bawah 15 tahun dan yang sudah di atas 65 tahun).
Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020 bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan 44 orang.
Diingatkan, beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan, populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.
Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujarnya.
Wakil Aster Kasad Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, MM, yang ditemui setelah acara pembukaan selesai menyatakan bahwa TNI AD sangat mendukung kegiatan BKKBN. Mereka membantu pelaksanaan di lapangan. (Fer)
Meimonews.com – Sebanyak 83 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 di lingkungan BKKBN Sulut dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.
Pelantikan dan Pengangkatan PPPK yang terdiri dari 11 PKB Ahli Pertama, 4 PLKB Terampil dan 68 PLKB Pemula tersebut dilaksanakan pada apel kerja BKKBN Perwakilan Sulut di halaman Kantor, Senin (29/4/2024).
Turut hadir pada kegiatan yang diikuti pegawai di lingkungan BKKBN Sulut ini adalah sejumlah Kepala Dinas OPD-KB se-Sulut.
Para PPPK dilantik dan diangkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut setelah melalui proses/tahapan seleksi yang telah diatur sesuai peraturan yang ada.
Ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada PPPK tersebut saat Kaper memberikan sambutan.
Pertama, para PPPK siap ditempatkan di mana saja sesuai surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas meterai. Kedua, status kepegawaian serta penerimaan gaji dan tunjungan berada di BKKBN Perwakilan Sulut.
Ketiga, melaksanakan tugas di kabupaten/kota dan bersinergi dengan OPD-KB sesuai penempatannya. Keempat, sesuai perjanjian kinerja, PPPK memiliki masa tugas selama 5 tahun. Kelima, maksimalkan kinerja di lapangan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan profesional, penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan loyalitas untuk program Bangga Kencana PPS.
Keenam, perhatikan capaian atau target sesuai dengan perjanjian kerja. Ketujuh, wajib memasukkan laporan bulanan melakui aplikasi New Siga, Kedelapan, perhatikan kedisiplinan terkait presensi dan pengisian laporan kerja harian melalui aplikasi E-Visum. Berkoordinasi dengan lini lapangan sebagai pengampu Penyuluh KB. Kesembilan, berintegritas dalam penggunaan dana BOKN.
“Laksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Semoga dengan kehadiran PPPK di kabupaten dan kota akan membuat warna baru di lapangan dan dinas,” sebut Kaper di akhir sambutannya. (Fer)
Meimonews.com – Setelah libur panjang Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Cuti Bersama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut kembali beraktivitas seperti biasa.
Aktivitas itu diawali dengan Apel Kerja yang dipimpin Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di halaman kantor yang terletak di Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (16/4/2024).
Dalam arahannya, Tandaju mengingatkan tentang Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN RI terkait aturan Penetapan Jam Kerja WFH/WFO, yang diharapkan untuk pegawai Perwakilan BKKBN Sulut yang diutamakan pegawai beragama muslim.
Selain itu, kegiatan Tim Kerja Pengendalian Penduduk dirangkaikan dengan penyerahan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), terkait dana salur tahun I 2024 dan bagaimana penggunaan Anggaran Triwulan 2024.
Pada Rabu (17/4/2024), sebutnya, Satgas akan presentasi terkait stunting data E-PPGBM dan SKI. (Fer)
Meimonews.com – Penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pendekatan kesehatan saja tapi harus pendekatan secara komprehensif dan pola asuh.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd ketika membawakan sambutan mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada acara Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting Kota Kotamobagu di Rudis Walikota Kotamobagu, Jumat (5/4/2024).
Itulah sebabnya, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.
Beberapa langkah/upaya BKKBN Sulut untuk menurunkan angka stunting dan harapan ke depan disampaikan pada kesempatan tersebut.
Pj. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si dalam sambutannya mengatakan, leading percepatan penurunan stunting (PPS) adalah BKKBN, maka harus bersama-sama menjadikan Sulawesi Utara zero stunting, tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim menuju Indonesia maju tahun 2045.
PJ. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si saat menandatangani berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu yang turut disaksikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd
Pengukuhan Tim PPS Kota Kotamobagu dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu, meningkatkan peran kelembagaan dan keberpihakan anggaran penurunan stunting, serta meningkatkan kinerja pemanfaatan basis data terpadu.
Sekretaris BKKBN Sulut Lady D. Ante, S.Pd turut penandatanganan berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu
Hadir pada kegiatan ini Dandim 1301 Bolmong Letkol Inf. Fahmil Harris, SIP, Kajari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar, SH, MH, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, SH, ME, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Jamaluddin Lamato., S.Pd, M.Pd.
Selain utu, para Asisten Setdakot, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah/sangadi, pimpinan perguruan tinggi, pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, dan tokoh masyarakat. (Fer)
Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Mitra yang diadakan di Kantor Bupati, Selasa (2/4/2024).
Kegiatan yang diadakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Mitra ini dibuka pelaksanaannya oleh Pj. Bupati Mitra Ir. Ronald TH Sorongan, M.Si.
Hadir pada kegiatan ini, Sekda Mitra David H. Lalandos AP MM, Assiten I Jani Rolos, S.Sos MM, Assiten II Arnold MM, Kepala BPS Mitra, Kepala Bappeda Mitra, unsur Forkopimda Mitra, Kepala Dinas PPKB Mitra dr. Helny Ratuliu, Wakapolres Mitra, mewakili Dandim 1302 Mayor Infanteri Daeng Pasaka, SE, Anggota TPPS Sulut Murphy Kuhu, dan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg hadir pada kegiatan tersebut dan memberikan materi.
Pj. Bupati Mitra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori 26,5 persen, yang jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024.
Rembuk Stunting ini, menurutnya, merupakan bagian dari 8 Aksi Integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.
Sedang tujuan utama dari pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini adalah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Mitra, sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak.
Itulah sebabnya, maka hari ini juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.
Dalam pemaparan materinya, Kepala BKKBN Sulut mengungkapkan beberapa rekomendasi dalam penanganan PPS Kabupaten Mitra, di antaranya, pertama, memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data KRS VerVal PK23 dan E-PPGBM.
Jumlah TPK) di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 ada sebanyak 423 orang.
Kedua, data KRS Verval23, E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mitra.
Ketiga, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; dan keempat, memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.
Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, di sela kegiatan tersebut diserahkan dana orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Kabupaten Mitra.
Usai Rakor, Pj. Bupati Mitra bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulut meninjau langsung Posyandu yang ada di kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan untuk melihat pelaksanaan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemberian makanan tambahan bagi balita yang hadir di Posyandu. (Fer)
Meimonews.com – Mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan Tim Satgas PPS Sulut yang diketuai Danny Lalamentik road show menghadiri dan memberikan materi di kegiatan Rembuk Stunting di tiga Kabupaten di Sulut.
Kegiatan rembuk stunting pertama yang diikuti adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kemudian di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan di Kabupaten Minahasa.
Rembuk stunting di Kabupaten Boltim dilaksanakan di Kantor Bupati, Tutuyan, Selasa (19/3/2024), di Kabupaten Bolmut yang dilaksanakan di Kantor Bapelitbang, Boroko, Kamis (21/3/2024), dan di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Tondano, Senin (25/3/2024).
Pada kegiatan di Boltim yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekda Boltim Ir. Sonny Warokka, PhD, Sekretaris BKKBN Sulut, dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa dengan data yang ada menjadi bahan intervensi keluarga yang beresiko stunting, dengan memaksimalkan fungsi TPK, penguatan kelembagaan tingkat Kabupaten TPPS Kecamatan dan Desa, serta mendorong semua pihak untuk terlibat dalam akselerasi percepatan penurunan sunting (PPS).
Di akhir pemaparan pada kegiatan yang bertujuan untuk menyepakati pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangkitkan komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting, Sekretaris BKKBN Sulut menginformasikan kepada peserta bahwa di lingkungan BKKBN Sulut saat ini berada pada Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
Di sela pelaksanaan Rembuk Stunting ini dilakukan pula penandatanganan Komitmen Bersama Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Boltim.
Di Kabupaten Bolmut yang sekaligus merupakan Rapat Koordinasi Konvergensi Lintas Program/Lintas Sektor dalam Penanggulangan Pencegahan Stunting itu, Ante memaparkan materi Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka PPS di Kabupeten Bolmong Utara.
Ante menjelaskan, kondisi saat ini, angka stunting di Sulawesi Utara mengalami kenaikan 0,8 persen yaitu dari 20,5 persen menjadi menjadi 21,3 persen tahun 2023.
Langkah ini, sebut Ante, harus segera diantisipasi oleh seluruh kabupaten/kota di Sulut. “Perlu langkah-langkah konkrit untuk menurunkannya. Salah satunya adalah peran dari semua pihak,” ujarnya pada kegiatan yang diikuti 60 peserta di antaranya Kapolres, para Kadis terkait, para Sangadi, mitra kerja, Ketua-ketua organisasi wanita, Kepala Puskesmas dan PLKB se Kabupaten Bolmut.
Dikemukakan, ada 64 indikator dalam Master Ansit menjadi acuan dalam menyukseskan penurunan stunting di daerah.
Atas nama BKKBN Sulut, Ante mengapresiasi kekompakan dari TPPS termasuk dukungan dari Pj. Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, SE. M.Ec.Dev yang menekankan kepada Tim untuk berpedoman pada total football, dalam hal in, pekerjaan apapun harus total dalam melaksanakannya.
Di Kabupaten Minahasa yang dibuka pelaksanaannya oleh Pj Bupati Minahasa Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si, Sekretaris BKKBN Sulut membawakan materi Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Minahasa.
Kumendong, dalam sambutannya, mengatakan, upaya untuk penurunan stunting perlu dilakukan penguatan dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat melalui intervensi spesifik dan sensitif.
Pada kegiatan ini dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Minahasa Tahun 2024 oleh Pj. Bupati, Ass. I, Ketua TP PKK, perwakilan Kodim 1302 Minahasa, Kepala OPD, para Camat, perwakilan KUA, TPPS dan Satgas PPS. (Fer)
