Meimonews com – Berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut menggelar Talkshow di Bitung, Jumat (26/1/2024).

Hal- hal terkait kesejahteraan pekerja dibahas dalam kegiatan dialog dan edukasi yang mengusung tema Pekerja produktif, pekerja bahagia dengan fasilitas kesejahteraan pekerja ini.

Lima narasumber/panelis ditampilkan pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE ini.

Kelima narasumber/panelis itu adalah Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI Dr. Irma Ardiana, MAPS (secara daring) dengan materi Peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI Dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.

Selain itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker Ir. Dinar Titus Jogaswitani, MBA, National Project Officer HIV/AIDSand  Care Economy Ilo Jakarta Early Dewi Nuriana serta Sekretariat Komite Tapera.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk   memberi pembinaan dan pemahaman informasi kepada stakeholder serta  mendorong penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan.

Penyediaan fasilitas kesejahteraan, khususnya fasilitas yang dapat meringankan beban pengasuhan (care works) program ketahanan keluarga, pelayanan KB di perusahaan serta program Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat menyerahkan bantuan kepada salah satu anak stunting

Hal ini sebagaimana  tertuang dalam  Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN dengan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker tentang Peningkatan Kualitas Keluarga  melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam sambutannya, Honandar mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE saat menyerahkan bantuan bagi salah satu anak stunting

Selaku pemerintah daerah, pihaknya tetap mendukung dan bekerjasama yang baik dengan pihak perusahaan.

Usai pembukaan kegiatan dilanjutkan  dengan penyerahan bantuan bagi lima anak sunting dari kota Bitung.

Dari data yang ada untuk Sulut, industri besar dan menengah sebanyak 107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja  sebanyak 11.979 orang sementara industri mikro dan kecil sebanyak 53.303  perusahaan dengan  jumlah tenaga kerja sebanyak 101.746 orang.

Khusus Kota Bitung terdapat 41 perusahaan IBS dengan tenaga kerja  sebanyak 5.286 orang dan IMK  sebanyak 4.327 perusahaan  dengan  9.818 orang.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) perusahaan  yang terintegrasi di BKKBN untuk Sulut sebanyak tiga Klinik Pratama yang berlokasi di Kota  Bitung yaitu PT Salim Ivomas (7172008), PT Indofood  (7172026) dan PT Multi Nabati Sulawesi  (7172028).

Dengan kegiatan ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dan  meningkatnya peran fasilitas pelayanan KB perusahaan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana di perusahaan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) dan mitra kerja BKKBN Sulut sekaligus sosialisasi DAK BOKB tahun 2024 menghadirkan dua pembicara/panelis.

Pembicara/panelis yang ditampilkan pada kegiatan yang diadakan di Peninsula Hotel Manado, Kamis (18/1/2024) tersebut adalah Inspektorat Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih Widanarto, SE, M.Si dan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Sulut Sherly D. Tendean, S. Pd, M. Si.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan sambutan

Widanarto membawakan materi Pendampingan pelaksanaan angkatan DAK di Provinsi Sulut sementara Tendean membawakan materi Peran Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan dana transfer (DAK Sub Bid KB).

Sebanyak 90 peserta yakni Kadis OPD-KB Kabupaten/Kota, TA Satgas Kabupaten/Kota, Tim Kerja BKKBN Perwakilan Sulut mengikuti kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini.

Penandatanganan pakta integritas

Setelah pemaparan materi oleh dua pembicara/panelis, dilakukan diskusi kelompok/FGD) dan penyampaian hasil diskusi serta pembacaan rumusan dan rekomendasi.

Dalam rapat ini diadakan pula penandatanganan kontrak kinerja Satuan Tugas (Satgas) PPS tahun 2024. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pembangunan  Zona  Integritas (ZI) bukan sekedar tentang capaian predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Serangkaian dengan Kunjungan Kerja Inspektorat Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih  Widanarto, SE, M.Si, Rabu (17/1/2024), BKKBN Perwakilan Sulut melaksanakan Evaluasi Penerapan ZI WBK dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen bersama (pimpinan dan seluruh pegawai  BKKBN Perwakilan Sulut) dalam melaksanakan program pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BKKBN Tahun 2024.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam sambutanya menyampaikan harapan bagi seluruh aparat sipil negara (ASN) tetap terus bekerja dengan baik dan melakukan upaya peningkatan khususnya sesuai dengan tugas layanan masing-masing.

Pembangunan  ZI WBK merupakan upaya untuk pencegahan korupsi dan nepotisme. Selain itu, dalam pembangunan ZI WBK para ASN dituntut untuk berkreasi dan berinovasi.

Usai menyampaikan sambutan, Tandaju bersama Sekretaris Lady  D. Ante, S.Pd, MAP  dan seluruh ASN BKKBN Perwakilan Sulut melakukan penandatanganan komitmen bersama guna mewujudkan ZI WBK dan PMPRB  di BKKBN Perwakilan Sulut.

Inspektur Wilayah 1 BKKBN  RI Cinggih  Widanarto, SE, M.Si menyampaikan hasil evaluasi penerapan ZI WBK dan PMPRB di mana  BKKBN Perwakilan Sulut perlu adanya peningkatan sistem inovasi   yang mempengaruhi capaian kinerja.

Kegiatan  Evaluasi  Penerapan  ZI WBK  dan  Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi (PMPRB)  diikuti  oleh  seluruh  ASN BKKBN Perwakilan Sulut. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet