Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh di Hotel Aston Manado, Senin-Selasa (18-19/3/2024).

Puluhan Juang Kencana, kader BKL Kabupaten/kota dan PLKB/PKB hadir pada kegiatan yang dihadiri Ketua PWRI Sulut Drs. Frans Wagey, M.Si dan dr. Arista F. Wowor, M.Kes selaku Kepala Seksi Kesra dan Gizi  Dinas Kesehatan Sulut sebagai narasumber.

7 dimensi  lansia tangguh dan orientasi pendampingan jangka  panjang  bagi  lansia Sulut merupakan urutan ke 5 dari 10 provinsi yang persentase lansianya tertinggi di Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader yang ada di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg  saat  menutup kegiatan menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam memajukan kesejahteraan lansia di wilayah Sulut. (Fer)

Meimonews.com – Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Minahasa yang diadakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Selasa (19/3/2024).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Tim PPS Kabupaten Minahasa ini dipimpin Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si di dampingi Sekda Minahasa Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Reviva Maringka dan Asisten Administrasi Umum Wenny Talumewo.

Turut hadir Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Inf. Mutakbir, Kapolres Minahasa AKBP. S. Sophian, SIK, MH, Ketua TPPS Provinsi Sulut Sam Patoro Larobu, SH, MH, Kepala BPS Minahasa Leopold Richard Rawung, SE.

Selain itu, Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Jonny Tendean, Kepala Bappelitbangda Philip Siwi, sejumlah Kepala Dinas seperti Kadis Kominfo Maya Marina Kainde, SH, MAP, beberapa Kabag dan Camat se-Kabupaten Minahasa.

Kegiatan ini diawali dengan laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Dra. Meita Agow,  dan dilanjutkan dengan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Minahasa oleh Bupati Minahasa.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut menyampaikan materi mengenai pemantauan dan evaluasi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Minahasa.

Tandaju memaparkan strategi dan inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Minahasa guna menyelesaikan masalah stunting dengan efisien.

Kaper menekankan pada sistem kerja yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan penurunan stunting secara menyeluruh dan terencana di Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa menegaskan, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa memerlukan komitmen yang kuat, dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Diungkapkan, penurunan stunting di Kabupaten Minahasa masih di angka 16.5 persen, tetapi diharapkan bisa mencapai di angka 94 persen. “Hal ini perlu menjadi perhatian penanganan stunting, yang bisa dianggarkan dalam Dana Desa sehingga penurunan stunting ini dapat terorganisasi,’ ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg bersama tim menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kamis (14/3/2024).

Rakorev yang diadakan di Kantor Bupati Boltim dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan TPPS serta mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota ini dibuka Sekretaris Daerah Boltim Ir. Sonny Warokka, Ph.D.

Kaper berharap, Rakorev ini menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pihak dalam upaya menangani masalah stunting di Kabupaten Boltim.

“Diharapkan hasil rapat ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah Boltim,” ujar Kaper.

Dalam rapat tersebut, beberapa hal penting disampaikan Kaper, di antaranya tren penurunan stunting di Boltim sejalan dengan data ePPGBM, diharapkan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan Standar Kinerja Indikator (SKI) 2023.

Data KRS Verval 23 dan ePPGBM dijadikan dasar untuk menentukan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting; pentingnya pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 sesuai panduan, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Selain itu, usulan perbaikan sistem penilaian dalam persiapan penilaian 8 Aksi Konvergensi; serta mendorong partisipasi semua pihak, terutama yang terlibat dalam SK TPPS Kabupaten, untuk mengakselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting. (Fer)

Meimonews com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri Rapat Pengendalian dan Monitoring dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Kamis (14/3/2024).

Pertemuan yang bertujuan melaksanakan koordinasi dan monitoring di tingkat kabupaten dalam mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dibuka Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP di dampingi Asisten II Muh. Suja Alamri, S.Pd.

Pada kegiatan ini, Kaper memaparkan beberapa hal di antaranya terkait dengan pertama, Penurunan stunting menurut ePPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolsel.

Hal tersebut ditanggapi oleh Sekda Bolsel bahwa 80 persen dari 161 balita stunting, kondisi anak diketahui sehat dan aktif.

Kedua, data KRS Verval 23 dan ePPGBM penting dijadikan data basis penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dan dalam pelaksanaan intervensi tersebut perlu memaksimalkan peran TPK.

Ketiga, TPPS Kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten yang di dalamnya meliputi rencana Rapat Koordinasi dalam mengawal pencapaian target program sesuai Perpres 72/2021 tentang PPS dan Perban 12/2021 tentang RAN PASTI.

Keempat, memastikan pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan panduan. Khusus stunting, Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan DAK Non Fisik BOKB TA 2024 sebesar 1.195.300.000.

Kelima, mendorong agar semua pihak terlibat, terutama yang termasuk dalam SK TPPS Kabupaten, dalam akselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang dalam waktu dekat akan ada penilaian 8 Aksi Konvergensi.

KPM Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE turut menyampaikan tahapan AKS dan permasalahan utama di pelaksanaan AKS secara umum yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil RTL AKS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.

Beberapa inovasi pemerintah Bolsel dalam penanganan stunting antara lain melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting, kemudian TPK yang memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrim yang beririsan dengan kasus stunting namun tidak memiliki rumah atau tanah. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Rabu-Kamis (13-14/3/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara daring.

Acara pembukaan dihadiri pejabat dan stakeholder terkait, termasuk Ketua POGI Sulut, perwakilan PKK Sulut, IBI Sulut, dan Ketua Tim Akses Kualitas Pelayanan KBKR.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan para petugas di lapangan dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Kegiatan ini menandai langkah maju dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan strategi BKKBN.

Tandaju dalam sambutannya pada acara pembukaan, Rabu (13/3/2024), menekankan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang integral dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Kaper mengingatkan tentang tujuan utama dari pendampingan ibu hamil yang meliputi pemenuhan nutrisi, pemantauan kesehatan rutin, dan dukungan emosional.

Kaper berharap kegiatan ini akan membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan ibu dan anak di Sulawesi Utara. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut mengadakan Pelatihan Teknis bagi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten/Kota se-Sulut.

Pelatihan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara zoom meeting, Selasa (5/3/2024) ini diadakan dengan tujuan utama untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah kabupaten/kota di daerah ini.

Tandaju dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi kepada seluruh fasilitator yang hadir, menekankan pentingnya peran mereka sebagai pembimbing dan pembina dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya dalam usaha percepatan penurunan stunting.

Dikatakan, kegiatan pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan vital dalam pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Tim ini, sebutnya, bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, penerimaan program bantuan sosial, serta surveilans untuk deteksi dini faktor risiko stunting.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya pengelolaan Dana Biaya Operasional KB (BOKB) yang untuk tahun 2024 untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

‘Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan semua pihak dapat bekerjasama dan memanfaatkan waktu serta sumber daya yang ada secara efektif dan akuntabel demi mencapai tujuan penurunan stunting di Sulut,” tambahnya. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berfokus pada meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

“Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesertaan KB, pemenuhan hak reproduksi, dan mendekatkan akses pelayanan KB, terutama di wilayah khusus seperti daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan miskin perkotaan,” ujar Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Hal tersebut disampaikan Kaper saat memberikan sambutan pada acara pembukaan pertemuan Analisis dan Evaluasi Program Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten/Kota Tahun 2024, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan yang dilaksanakan di Quality Hotel Manado ini berlangsung hingga Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan BKKBN Perwakilan Sulut berkaitan dengan hasil pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi, sejalan dengan agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) RPJM Tahun 2020-2024.

“Meskipun beberapa indikator kinerja utama telah tercapai, namun  masih terdapat capaian yang belum optimal, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih di atas target akhir RPJMN 2024,” sebutnya.

“Untuk mengatasinya, BKKBN Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi fokus pada akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro di wilayah khusus,” tandas Kaper.

Kaper berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan upaya-upaya tersebut.

Adapun poin-poin penting yang dibahas meliputi peningkatan cakupan kesertaan KB, optimalisasi penggunaan dana BOKB, dan peningkatan peran mitra kerja Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

Dengan demikian, sebut Kaper, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi kemajuan wilayah Sulawesi Utara,” tandasnya. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Rapat Evaluasi di ruang rapat BKKBN Sulut, Senin (4/3/2024).

Rapat yang dipimpin Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erd di dampingi Sekretaris Lady D Ante, S.Pd, MAP ini diikuti Tim Kerja dan Satgas PPS Sulut.

Dalam rapat tersebut dibahas antara lain evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dari Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 dan rencana pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Sulut Tahun 2024.

Dalam tersebut, Kepala Perwakilan (Kaper) mengingatkan kembali terkait fungsi dan tugas utama Satgas PPS yaitu fungsi konsultasi, koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting.

Terkait fungsi koordinasi, Satgas diminta untuk memaksimalkan proses updating SK TPPS di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut yang telah melewati masa berlaku, terutama updating SK TPPS Sulut Tahun 2024 yang saat ini masih berproses.

Diingatkan, penyebarluasan informasi terkait penggunaan data verval ke mitra kerja terkait dalam hal tindak lanjut penanganan stunting juga perlu dioptimalkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024.

Selain itu, perlu dilakukan breakdown target Perjanjian Kinerja Stunting Tahun 2024 ke Technical Assistant untuk mendorong fungsi dan tugas utama Satgas PPS di wilayah Kabupaten/Kota, serta melaporkan setiap bulannya progress output kinerja secara spesifik dan terukur.

“Tindak lanjut strategi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah dengan adanya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur pada Minggu Kedua Maret 2024,” sebut Kaper.

Diingatkan, kegiatan yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024. (Fer)

Meimonews.com – Guna mencegah anemia pada remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop bagi Fasilitator Sebaya.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini diikuti 30 peserta remaja dari Kabupaten/Kota  se-Sulut yang dilaksanakan di Hotel NDC, Manado, Kamis (29/2/2024)-Sabtu (2/3/2024)

Dalam sambutannya pada pembukaan  kegiatan, Tandaju menjelaskan, anemia adalah bagian dari pencegahan stunting dari hulu, serta merupakan salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada remaja putri dan kelompok umur tertentu.

Anemia pada remaja putri, sebutnya, dapat berisiko pada saat hamil dan akan  berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan serta mengakibatkan bayi lahir stunting.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, tambah Tandaju, pemerintah menjadikan remaja sebagai salah satu sasaran dalam percepatan oenurunan stunting melalui peningkatan akses informasi dan edukasi serta memastikan remaja putri menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) dan mengonsumsi tablet tambah darah.

Diharapkan bagi fasilitator remaja setelah mengikuti kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, sikap dan perilaku positif bagi remaja tentang gizi dan pencegahan anemia untuk   meningkatkan status gizi dan kesehatannya alam upaya pencegahan stunting. (Fer)

Meimonews.com – Sebanyak 30 remaja kelompok beresiko tinggi yakni anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim) mendapat pembinaan yang diadakan BKKBN Perwakilan Sulut di Tutuyan Boltim, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini menampilkan beberapa narasumber/pembicara di antarnya Kadis Pendidikan Boltim Yusri Damopolii, S.Pd, MM, Direktur RSU Boltim dr. Minarni Manoppo, M.Kes dan Kadis PPKB Fera Maria Sewow, S.Sos.

Diketahui, putusnya sekolah pada remaja mengakibatkan remaja tersebut erat kaitannya dengan perilaku remaja yang berisiko, di antaranya merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan melakukan hubungan seksual pranikah.

Pendidikan hak dan kesehatan reproduksi yang masih kurang mengakibatkan sederet masalah. Salah satunya adalah tingginya kehamilan tak diinginkan (KTD).

Data BKKBN tahun 2020 menyatakan angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia 17,5 persen. Dari jumlah  penduduk remaja (usia 14-19 tahun) terdapat 19,6 persen kasus KTD dan sekitar 20 persen kasus aborsi di  Indonesia dilakukan oleh remaja   (BKKBN, 2021).

Program Keluarga Berencana berupaya dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan melalui strategi pemberian promosi kesehatan.

Hal ini dibutuhkan untuk dapat memahami fungsi dari promosi kesehatan sendiri dengan meningkatkan pengetahuan, agar remaja memiliki sikap mendukung terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan juga akan mengurangi risiko penyimpangan kesehatan reproduksi.

Remaja pada sekolah menengah berisiko untuk  melakukan penyimpangan reproduksi seperti hubungan seksual di luar nikah.

Upaya promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi sangat perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat.

Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah tidak malah disalahkan, tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dengan mengenalkan tempat–tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya.

Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Atas dasar beberapa risiko tersebut, tahun ini mengacu pada Renstra BKKBN 2020-2024 terus menekan angka kelahiran kelompok usia remaja sampai 18/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2024. Saat ini, ASFR di Sulawesi Utara masih berada pada posisi yang terbilang tinggi dengan angka 42/1000 KH.

Untuk menurunkan angka kelahiran pada kelompok tersebut, Perwakilan BKKBN Sulut  melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok resiko tinggi (anak tidak sekolah) untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi pada remaja kelompok resiko tinggi dalam menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Tandaju yang di dampingi
Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KBKR BKKBN Sulut dalam sambutannya berharap dengan  kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para remaja yang hadir saat ini.

Selain itu, peserta dapat memahami fungsi reproduksi sehat pada remaja  dan  menghindari pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan  serta  dapat menyampaikan tentang kesehatan reproduksi sehat kepada sesama remaja dan menjadi panutan untuk hal-hal yang positif.

Tandaju mengungkapkan, kehamilan remaja merupakan fenomena  global  dengan penyebab yang diketahui dengan jelas serta dampak serius terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Seiring kemajuan teknologi, remaja dapat mengakses dengan mudah semua berita melalui Internet.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dikutip Tandaju, ada 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia mengakses kegiatan seksual (pornografi) melalui online.  Hal ini dapat berdampak negatif dalam karakter remaja yang mempunyai sifat mau mencoba hal yang baru.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kehamilan remaja adalah memberikan informasi kesehatan  reproduksi yang benar dan mudah dipahami. Sehingga remaja dapat mengerti dan memahami fungsi reproduksi dan akibat yang dapat timbul bila melakukan seks pra nikah.

Tandaju menegaskan, sering terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dimana pasangan yang masih usia remaja belum siap untuk menikah dan menjadi orangtua serta dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan mengalami stunting.

Pemerintah Kabupaten Boltim melalui Kepala Dinas Pendidikan memfasilitasi remaja putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan secara gratis baik pendidikan reguler maupun paket  pendidikan non formal  (Kejar Paket). (Fer)