Meimonews.com – Taufan Matindas berhasil menjadi juara pertama single putra sementara Anjeli Sapetu menjadi juara kategori single putri di ajang Open Tournament Gateball Antar Club Piala Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara.

Untuk juara kedua dan ketiga kategori single putra diraih Riki Ilat dan Favour Najoan, sementara until kategori single Putri diraih Vivian Iroth dan Tracy Ogi.

Kejiaraan ini dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minut Joune Ganda, S.E. di lapangan kantor Pemkab Minut, Jumat (12/11/2021).

Mendampingi bupati, Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Minut Ir. Jemmy Hengki Kuhu (Sekda Minut), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs. Maximillian Tapada, M.Si. Sekum Pergatsi Minut Johan Wewengkang (Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga) Minut.

Open Tournament Gateball ini, sebut Wewengkang,.adalah dalam rangka memperingati HUT ke-18 Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu, turnamen ini menjadi salah satu cara awal untuk memperkenalkan olahraga gateball kepada generasi muda dan untuk mencari bibit-bibit muda yang berprestasi.

“Kita ingin juga memasyarakatkan olahraga gateball lebih luas lagi kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Wewengkang, mewakili Ketua Umum Pergatsi Minut Jemmy Hengky Kuhu.

Pihalnya optimis, olahraga gateball ini akan berkembang dan akan banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Minahasa Utara, karena olahraga gateball ini baru sekitar 10 tahun dan terus berkembang.

Gateball adalah olahraga modifikasi permainan Croquet, yang menggunakan palu untuk memukul bola. Olahraga ini tidak mengenal batas tertentu sehingga tergolong sebagai barrier-free sport. Olahraga ini pertama kali dikenalkan di Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. (lk)

Berita, Olahraga, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com– Kodim 1309/Manado menggelar kegiatan Pembinaan Kemampuan Keluarga Besar TNI (KBT di Makodim 1309/Manado, Winangun Dua Manado, Senin (15/11/2021).

Kegiatan yang diikuti utusan GM (Generasi Muda) FKPPI Manado, KB (Keluarga Besar) FKPPI Sulut dan Manado yang adalah bagian dari KBT tersebut mengangkat tema Melalui Pembinaan Peningkatan Kemampuan Keluarga Besar TNI, KBT menjadi organisasi masyarakat yang profesional dan militan guna mendukung tugas pokok TNI AD.

Hadir pada kegiatan ini Kolonel Inf Daniel Edgar Syaloom Lalawi (Dandim), Letkol Inf Dedi Junaedi, SE (Kasdim), Mayor Inf Yance Walangitan, SH., MH (Pasi Intel), Mayor Inf M.Z. Efendi (Pasi Pers), Mayor Inf Vence Mamarodia ( Pasiter), dan Kapten Chb Nixon Kukus ( Danramil 1309-02/WTPM).

Tiga narasumber dijadikan pada kegiatan yang dipandu Mayor Inf Vence Mamarodia (Pasiter) yakni Meiske Conny Lantu, SE (Kaban Kesbangpol dan Linmas Manado), Dolvie Makawena, SH (Sekrataris PD GM FKPPI Sulut) dan Ferry Soesanto, S.Sos (PD KB FKPPI Sulut)

Dandim 1309/Manado Kolonel Inf Daniel Edgar Syaloom Lalawi dalam sambutan pembukaan mengemukakan beberapa hal, di antaranya bahwa keluarga besar TNI merupakan salah satu sumber daya atau potensi yang harus dibina terus

Hal tersebut, jelas Dandim, karena negara mengamanatkan pada TNI untuk menyelenggarakan pembinaan ini termasuk dari keluarga besar TNI sehingga kapanpun dibutuhkan mereka siap, kemampuan tetap ada, siap dalam mendukung laju pembangunan untuk kepentingan negara .

“Sehingga mendapatkan bekal untuk menghadapi berbagai perkembangan situasi baik yang ada di TNI-AD maupun dalam lingkungan kita,” kata Dandim.

Dikemulakan juga, pembinaan kemampuan keluarga besar TNI bertujuan untuk memelihara dan memantapkan rasa cinta Tanah Air, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

Selain itu, terbentuknya kader-kader pemimpin dari keluarga besar TNI yang memiliki kepribadian yang memiliki jiwa Pancasila dan nasionalis, meningkatkan pemahaman tentang mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Kaban Kesbangpol dan Linmas Kota Manado Meiske Conny Lantu, SE Salam pemaparan materinya tentang Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan (Permendagri Nomor 17 Tahun 2012 dan Implementasi Bela Negara memberikan penjelasan Tupok dan Fungsi Kesbangpol dan Linmas Kota Manado, pendidikan wasbang, penyelenggaran pendidikan wasbang dan bentuk kegiatannya serta definisi bela negara.

Narasumber berikutnya adalah Ferry Soesanto, S.Sos (PD KB FKPPII Sulut yang membawakan materi tentang Sinergitas FKKPI dengan TNI-POLRI dalam menjaga persatuan bangsa serta Dolvie Makawena, SH (Sekretaris PD GM FKPPI Sulut) dengan materi Profesionalisme dan Sinergitas KB FKPPI, GM FKPPI, PPM dan Hipakad dengan TNI-AD.

Letkol Inf Dedi Junaedi, SE (Kasdim 1309/Manado) menanggapi pertanyaan peserta kegiatan antara lain menjelaskan tentang peranan kebhinekanan dalam menghadapi potensi ancaman yang sangat besar terkait kondisi bangsa dilihat dari banyak aspek.

Salah satunya aspek wilayah yang jadi incaran dan juga diposisikan sebagai ancaman bagi bangsa lain. Hakekat ancaman yang terus berkembang yang perlu diwaspadai. Banyak kerawanan yg jadi sumber konflik, perkuat nasionalisme.

Selain itu, waspadai aksi propaganda yang akan berusaha pengaruhi pemahaman dan perilaku untuk mencapai tujuannya yang bertentangan dengan UUD 45, Pancasila dan NKRI, mengganggu tujuan nasional, lebih bijak dalam penggunaan media dan alat komunikasi cermati agar tidak jadi korban penyalahgunaan IT. (lk)

Berita, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelabuhan Petta di Kepulauan Sangihe belum ada kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina sebagaimana pelabuhan Internasional lainnya.

“Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat agar bisa bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sangihe,” ujar Ketua Tim Asistensi Ditjen Imigrasi Wilayah Sulut Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie kepada Meimonews.com, Senin.(14/11/2021) usai kunjungan ke Kabupaten Sangihe termasuk ke Pelabuhan Petta, pekan lalu.

Kerjasama tersebut adalah dalam memperkuat posisi strategis Pelabuhan Petta dalam menunjang pengawasan kegiatan ekspor dan impor barang masuk dan keluar Indonesia setelah melalui pengawasan di Pos Lintas Batas Laut di Pulau Marore yang berada sangat dekat dengan Philipina Selatan.

Artinya, sebut mantan Dirjen Imigrasi ini, pengawasan bea cukai, imigrasi dan karantina tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya, karena perlintasan barang tidak bisa dipisahkan dengan perlintasan orang yg memanage barang tsb masuk dan keluar Indonesia termasuk berkaitan dengan Karantina baik hewan, tumbuhan dan kesehatan.

Diungkapkan, posisi Pelabuhan Petta lebih strategis dibandingkan dengan posisi pelabuhan Nusantara di Tahuna, sehingga kajian Pemerintah Pusat perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Pelabuhan Nusantara di Tahuna yang posisinya tidak memudahkan kapal-kapal dari arah Philipina Selatan yang akan menuju Pelabuhan Internasional Bitung dalam kegiatan ekspor dan impor apa saja termasuk ikan.

Sementara para nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menurutnya, akan sangat terbantu bila Pelabuhan Petta bisa menjadi pelabuhan Internasional bagi kegiatan ekspor dan impor di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hal ini menjadi bagian dari upaya mencegah terjadi ekspor dan impor ilegal di areal pantai Kepulauan Sangihe, karena pengawasannya dapat diperkuat oleh keberadaan bea cukai, Polair, KPLP, dan pengawasan perlintasan orang yang melakukan ekspor dan impor tersebut oleh Pejabat Imigrasi di Kanim Kelas II TPI Tahuna.

Pekan lalu,. Sompie dan Tim mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diawali pertemuan dengan Bupati di Kantor Bupati. Mendampingi Bupati adalah Sekda, Asisten 1, Kepala Dinas Dukcapil dan Kabag Kerjasama.

Turut hadir instansi terkait yang berkompeten seperti Ditjen Perhub Laut cq KPLP dan unsur terkait yang bertugas di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe,l yakni Kodim, Polres, dan pemangku kepentingan lainnya.

Usai bertemu Bupati, Tim Asistensi berkunjung ke Pelabuhan Petta yang merupakan lokasi sangat strategis bagi kegiatan ekspor dan impor di Sulut dan Philipina Selatan sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini.

Sompie juga berharap agar jangan menyebut warga Sangihe Philipine apalagi disingkat, karena akan menyakiti perasaan torang pe sodara di Sangihe deng Talaud.

“Jadi pake istilah warga tanpa dokumen baik kependudukan maupun kewarganegaraan, sehingga mereka tanpa paspor deng KTP pasti nyanda punya visa deng izin tinggal waktu maso deng melakukan kegiatan di Sulut terutama melalui perairan Sangihe – Talaud sampai Bitung,” imbaunya.

Sementara dorang, sebut Ketua Umum KKK Indonesia tersebut, ada yang menduduki wilayah di Manado dan sebagian besar di Bitung. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berbekal dukungan dari DPP Partai Demokrat, terutama dari Ketua Umum AH Yudoyono lewat zoom, seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat Sulut dengan suara bulat memilih secara aklamasi dr. Elly Engelbert Lasut, ME (E2L) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut.

Setelah terpilihnya Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut dalam Musda IV yang diselenggarakan di Hotel Mercure Tateli, Rabu (10/11/2021), yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, dipastikan E2L akan menyususn Kepengurusan DPD Parta Demokrat Sulut.

Selain itu, akan melakukan upaya konsolidasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Anak Ranting.

Konsolidasi itu dimaksudkan.agar Partai Demokrat di Sulawesi Utara akan kembali berjaya sebagaimana di masa Kepemimpinan Letjen (Purn) E .E. Mangindaan (11-16 tahun yang lalu), di mana Partai Demokrat menjadi Partai Pemenang Pileg secara nasional pada Tahun 2004 dan 2009 silam.

Kejayaan inilah yang menjadi opsesi dan harapan E2L dalam.menahkodai Partai Demokrat di Sulawesi Utara.

Selain itu, E2L juga bertekad agar perolehan suara dlm Pileg 2024 nanti, Partai Demokrat akan memperoleh suara dan kursi yg signifikan di semua tingkatan baik Kabupaten Kota dan Propinsi serta DPR RI

Karena itu semua akan menjadi ukuran kesuksesan dalam kontestasi Pilkada 2024 nanti. “Jadi E2L akan melihat respon masyarakat pada saat beliau menahkodai Partai Demokrat ” ujar Ruben Kalalo kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (11/11/2021).

Aktivis ini, mersa sangat optimis Partai Demokrat akan semakin banyak pendukungnya dan boleh menjadi kompetitor terhadap partai yang lain di Sulawesi Utara bahkan bisa menjadi partai pemenang di daerah ini.

E2L juga dengan kapasitas kepemimpinan dan visinya dlm membangun Daerah Sulawesi Utara ke arah yang lebih baik, menurut Ruben, akan mendapat respon yang signifikan dari seluruh warga masyarakat, sehingga Partai Demokrat bisa mengusung seorang figur E2L dalam Pilkada di tahun 2024.

Dikemukakan, ada banyak program Partai Demokrat Sulawesi Utara yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan elektabilitasnya dan terutama dalam membangun Sulawesi Utara ,antara lain peningkatan SDM yang lebih berkualitas lewat program-program beasiswa dan peningkatan komoditi pertanian di Daerah Nyiur Melambai. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Inspektorat Utama BNN-RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) telah menuntaskan program Telaah Sejawat ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Melalui program tersebut, Inspektorat Utama BNN-RI melakukan penilaian terkait praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu. Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern ini dilaksanakan selama sepuluh hari dan secara resmi ditutup di Gedung Bawaslu-RI, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam agenda penutupan Telaah Sejawat Ekstern ini, Inspektur Utama BNN-RI Drs. Wahyono, M.H.,CFrA menekankan dua hal pokok penting yaitu hasil penilaian Telaah Sejawat Ekstern dan pemantauan tindak lanjutnya.

Berdasarkan penilaian dari tim Ittama BNN-RI, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu terhadap standar adalah 80,37 persen atau termasuk dalam kategori “baik”.

Adapun rincian standar tersebut mengandung dua aspek pertama standar atribut sebesar 88 persen dan kedua adalah standar pelaksanaan sebesar 73 persen.

“Dalam aspek standar atribut, praktik pengawasan intern Ittama Bawaslu sebagian besar telah sesuai dengan standar dalam hal visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, independensi, dan objektivitas (organisasi dan auditor), kompetensi dan kecermatan profesional serta program pengembangan dan penjaminan kualitas,” jelas Irtama kepada jajaran Ittama Bawaslu melalui zoom meeting seperti dikutip Biro Humas dan Protokol BNN-RI, Selasa (9/11/2021).

Sementara itu, dalam aspek standar pelaksanaan, Jenderal Bintang Dua ini mengungkapkan praktik pengawasan intern di Ittama Bawaslu sebagian besar telah memenuhi standar terkait pengelolaan kegiatan audit intern, sifat dasar pekerjaan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut.

Sedangkan penilaian kedua dilakukan berdasarkan hasil survey terhadap pihak terkait yang menghasilkan pengungkapan area–area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dari hasil penilaian tersebut, Ittama Bawaslu perlu melakukan sejumlah perbaikan dalam sejumlah aspek yaitu penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

“Hasil penilaian atas kesesuaian dengan standar dan survei akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat telaah sejawat ekstern dilakukan kembali terhadap APIP yang bersangkutan, maksimal 5 tahun setelah waktu penilaian,” sebut Irtama.

Di akhir sambutannya, Irtama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang baik antara kedua pihak selama pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern.

Auditor Madya Inspektorat Utama BNN, Marwan Idris, S.E.,M.M juga menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang telah memberikan kepercayaan pada BNN dalam pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat Ekstern di Bawaslu.

“Kegiatan ini mengacu pada standar AAIPI yang dilaksanakan baik di BNN maupun di Bawaslu. Kita melihat melihat pelaksanaannya, dan ketaatannya yang terukur dengan dokumen-dokumen yang disajikan sehinga menghasilkan perolehan kualitas pelaksanaan di Ittama Bawaslu,” ujar Marwan, usai kegiatan penutupan.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Utama Bawaslu RI, Ichsan Fuady, S.E. Ak. CFrA, CA, QIA menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada BNN yang telah memberikan banyak pencerahan melalui kegiatan Telaah Sejawat Ekstern.

“Kami memperoleh beberapa hal untuk peningkatan dalam rangka pengawasan internal di Bawaslu. Secara pemenuhan standar, dan juga praktik terhadap pemenuhan standar itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengetahui apakah praktik yang kami lakukan sudah sesuai atau belum,” jelas Ichsan.

Dalam prosesnya, Ittama Bawaslu mengakui, pihaknya masih perlu melakukan upaya perbaikan pada area of improvement. Oleh karena itulah, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan upgrading dalam hal tata kelola, peningkatan SDM, dan cara berkomunikasi dengan stakeholder terkait. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walaupun dalam masa pandemi Covid-19,.mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado berhasil menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan.

“Di tengah masa Pandemic Covid19, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat tetap berprestasi melalui berbagai kompetisi di bulan Agustus 2020-Oktober 2021,” ujar Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH.

Beberapa prestasi tersebut, ungkap Kalalo dalam laporannya pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-63 Fakuktas Hukum Unsrat Manado di aula fakuktas, Kamis (4/11/2021) di antaranya Juara 1 Lomba Penulisan Opini Himapa Universitas 17 Agustus 1945 Tingkat Nasional Tahun 2020 (19 Agustus 2020, .Juara 4 Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Daerah Sulawesi Utara Tahun 2020 (21 Oktober and 2020).

Juara 1 Lomba Debat Formasi Universitas Mataram Tingkat Nasional Tahun 2020 (16 November 2020), Juara 1 Debat Formasi Tingkat Nasional Universitas Mataram (16 November 2020) ,Juara 1 Debat Nasional Unersitas Gorontalo (2 Desember 2020) , Juara 3 Debat Nasional Universitas Bengkulu (12 Desember 2020)

Juara Harapan I Lomba Debat Konstitusi Universitas Jambi Law Fair (30 Maret 2021), Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Mataram (30 Agustus – 3 September 2021),Juara III National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hillman Hadikusuma 2021 di Universitas Lampung.

“Saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi nasional yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional di Lampung dalam waktu dekat dan National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VIII di Universitas Diponegoro juga dalam waktu dekat,” ujar Kalalo.

Terkait kerjasama, dekan wanita itu menjelaskan, ada 27 kerjasama antara pihaknya (Fakultas Hukum) dengan pihak laim, yakni Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, DPR-RI, DPD-RI, Kemenkopolhukam, Universitas Pertahanan, Kesbangpol Sulut, Badan Intelejen Negara, Kodam VIII Kasuari, Lantamal TNI AL VIII, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BKKBN, Lembaga Perlindungan Konsumen, United Nations Information Centres, PBB, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lemhannas.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Ombudsman, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, PTALI, Komisi Pemilihan Umum, dan Kemenko Polhukam RI.

Dalam bidang penelitian, Kalalo menyebut ada peneliti Fakultas Hukum Unrsat yang dibiayai oleh PNBP berjumlah 27 judul dan 8 judul pengabdian kepada masyarakat, sedangkan dosen yang menulis jurnal nasional dan internasional, buku dan lain sebagainya dengan biaya mandiri

Beberapa di antaranya diungkap Kalalo yakni Dr. Flora Pricilla Kalalo,SH.,MH & Kathleen Pontoh, SH.,MH: The Use of Artificial Intelligence (AI) in Legal Framework for International Arbitration Practices in Indonesia, Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH.,MH, Dr Anna S. Wahongan, SH, MH dan KathleenPontoh, SH.,MH: The Strengthening of Agarian Cutomary Law in Minahasa Indigeneous Community through Local Regulation.

Dr. Lusy K. F. R. Gerungan, SH ,MH: Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruptiion, Doortje D. Turangan, SH, MH: The Right to Life Based on Human Rights Principles: A Normative Study of the Death Penalty in Indonesia

Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH dan Toar N. Palilingan, SH, MH: Overcoming of Covid-19 Transmission: The Fulfillment of Right to Health and Education., Dr. Donna O. Setiabudhi, Toar N. Palilingan, SH, MH; Toar K. R. Palilingan, SH, MH: Small Scale Mining By Local Community; Measuring Progress Towards. (lk)

Berita, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) menggelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Pengelolaan Hutan Lestari di Unpati Ambon, baru-baru.

Rakernas dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadli atas nama Gubernur Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail.

Rakernas yang mengangkat tema Kolaborasi Para Pihak melalui Sinergitas Merdeka Belajar dan Pengelolaan Hutan Lestari tersebut dilaksanakan secara zoom meeting

Sebanyak 473 peserta yang terdiri dari 10 orang Dewan Penasehat, 13 orang Dewan Pengarah, 5 orang Pengurus Harian, 185 Bidang-bidang dan 189 mahasiswa tingkat akhir utusan institut mengikuti kegiatan ini.

Pelaksanaan Rakernas yang turut dihadiri utusan Fakultas Kehutanan Universitas Gorontalo (UG) tersebut,.menurut Dekan Fakultas Kehutanan UG Daud Sandalayuk, adalah dalam rangka menyamakan persepsi pembangunan kehutanan dari pusat sampai daerah lewat Komhido yang dilaksanakan para sivitas akademik kehutanan dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, “sesuai penerapan ke depan lewat pendidikan MBKM di perguruan tinggi,” ujar Daud kepada Meimonews.com lewat telefon, Jumat (5/11/2021).

Diungkapkan, selama 30 tahun pembangunan kehutanan belum bisa menurunkan tingkat kerusakan hutan yang semakin meningkat sehingga terjadi dampak yang tentu merugikan masyarakat dengan adanya banjir, longsor.

“Tentu kita juga akan meningkatkan pengelolaan hutan yang seimbang untuk mencapai ekonomi, budaya sosial dan kelestarian hutan yang lebih baik,” ujarnya.

Ketua Komhindo Aminudin MK .mengungkapkan, pengelolaan hutan ibarat dua sisi mata uang.. Dua-duanya penting yakni untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutanpun ibarat dua sisi mata pichu, di mana ada sisi yang tumpul dan ada yang tajam.

Aminudin menjelaskan, pengelolaan hutan harua diselaraskan dengan UU Cinta Kerja yang mempengaruhi pasa upaya pengelolaan hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat.

Kebijakan Mendikbudristek tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menurutnya, menjadi jembatan pengelolaan hutan. (lk)

Berita, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, ada sebuah cafe yang mengandalkan produk minuman kopi dengan takaran ilmiah/laboratorium di samping menu/cemilan lainnya.

Itulah sebabnya, cafe yang terletak di jalan Budi Utomo (Depan SMP Negeri 2 Gorontalo) dinamakan Kopilabs Caffee & Eatery.

Suami-istri pemilik cafe Yasmin Lahay dan Indah Singgih mengurai latar belakang mengapa sampai memilih nama Kopilabs dan menu-menu yang diunggulkan ketika berbincang dengan Meimonews.com di cafe tersebut, baru-baru.

Dinamakan Kopilabs, sebut Yasmin Lahay, karena proses penyeduhan kopi di sini menggunakan metode laboratorium. Proses penyeduhan itu prinsipnya ekstraksi. Pekerjaan ekstraksi itu pekerjaan laboratorium. Pekerjaan laboratorium itu harus punya daftar ilmiahnya.

“Makanya, kita di sini menyeduh kopi dengan suhu tertentu, ada langkah-langkahnya. Ada basah-basahnya,” ujarnya seraya menambahkan, kopinya dibasahi, diseduh dengan air dengan suhu / derajat tertentu. Diseduh dengan pola pengaliran tertentu agar muncul ekstrak enaknya, aromanya wangi dan tidak menimbulkan sakit mag.

Senyawa-senyawa yang menimbulkan mag ditekan jangan sampai keluar. Tapi rangsangan terhadap susunan saraf pusat didapat. Makanya kopi di sini enak dan wangi, bisa konsen tapi tidak menimbulkan sakit mag.

“Makanya cafe kopi di sini disebut Kopilabs. Tempat ini dijadikan laboratoriumnya kopi karena semuanya ada takarannya. Ada perbandingan antara kopinya dan airnya,” tegas Yasmin.

Yang diunggulkan di sini adalah kualitas kopinya dan teknis penyeduhan yang ilmiah.

Di samping menu kopi dengan kualitas dan teknis penyeduhan yang ilmiah, tambah Indah Singgih, kita punya juga cemilan-cemilan lainnya termasuk kebabs. “Kebabs di sini termasuk best seller,” tandasnya, yang dibenarkan Yasmin, sang suami.

Diungkapkan Indah, menu atau cemilan anak-anak muda mereka siapkan. Apalagi memang pemgunjung di sini kebanyakan anak-anak muda berusia 40 tahun ke bawah.

Beberapa menu cafe ini antara lain adalah Classic Coffe terdiri dari kofie bara, kofie bara susu, tubruk, tubruk susu dan Vietnam drip; Coffee terdiri dari single espresso, kopi susu aren, coffee milk, cappuccino latte, latte, hazelmut latte, caramel latte, creme brulee latte dan affogato; dan Single Original Coffe terdiri dari manual brew, Japanesse coffee dan Japanesse lime. (lexie kalesaran)

Artikel, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali melakukan evaluasi mengenai tarif batasan tarif tertinggi (BTG) pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir,Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS mengatakan, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/10/2021).

BTT pemeriksaan RT-PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, dan mulai berlaku Rabu (27/10/2021).

Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.

“Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR,” tulis siaran pers Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan BTT untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

Bilamana ada Lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Victor Mailangkay (tengah, berpakaian.loreng) bersama sejumlah pimpinan organisasi KB TNI-Polri

 

Meimonews.com – Victor Mailangkay kembali dipercaya untuk memimpin Generasi Muda (GM) Forum Komunukasi Putra Putri TNI – Polri (FKPPI) Sulawesi Utara masa bakti tahun 2021 – 2026.

Kepercayaan tersebut diberikan kepada Mailangkay (ketua masa bakti 2016 – 2021) saat Musyawarah Daerah (Musda) IX organisasi yang diselenggarakan di Makaodam XIII / Mdk, Senin (18/10/2021).

Dari semua Pengurus Cabang (PC) yang menjadi peserta forum tertinggi tingkat daerah tersebut, secara aklamasi memilih Mailangkay (setelah laporan pertanggungjawaban pengurus diterima) untuk menjadi nakoda GM FKPPI Sulut lima tahun ke depan.

Wakil Ketua DPRD Sulut itu menerima kepercayaan yang diberikan dengan tekad bersama PD yang akan disusun Tm Formatur membangun sinergitas bersama TNI – Polri dan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw untuk membangun daerah Bumi Nyiur Melambai ini.

Musda GM FKPPI Sulut yang turut dihadiri perwakilan pimpinan organisasi keluarga besar TNI – Polri yakni PPM, KBPPP dan PPP Brimob tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Pangdam XIII / Mdk Mayjen TNI Franky Mamahit di dampingi antara lain Waketum PP GM FKPPI Agus Sujanto, Kaban Kesbang Sulut Stevan Liouw (mewakili Gubernur Sulut, Wakapolda Sulut, perwakilan Danlanudsri, Danlantamal, Danrem 131 / Santiago.

Untuk acara penutupan dilakukan Kapolda Sulut Irjen Pol. Nana Sujana di dampingi antara lain Pangdam, Danlanudsri, Dan Lantamal, Waketum PP GM FKPPI, dan Ketua PD terpilih. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet