Meimonews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, SP. OG(K) menegaskan, Program Peningkatan Keluarga untuk mencegah stunting (yang terus digalakkan BKKBN termasuk BKKBN Sulawesi Utara) harus disukseskan.

“Mari jadikan keluarga menjadi keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia. Mari bahu membahu membangun keluarga. Jagalah kebersihan lingkungan keluarga dengan menata sanitasi,” ujar Wardoyo pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Provinsi Sulut di Ruang Terbuka Publik (RTP) Amurang, Minahasa Selatan, Minggu (27/8/2023).

Hadir pada kegiatan ini di antaranya Deputi KB BKKBN RI dr. Eni Agustina, MPH, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh, SH (mewakili Gubernur Sulut), Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH dan jajaran, Pemkab/Pemkot se-Sulut, Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng dan jajaran serta para undangan lainnya.

Wardoyo menyebutkan, melahirkan anak lebih tidak masalah, yang paling penting jaga jarak kelahiran. Angka hidup pria lebih rendah karena lelaki lebih banyak ensidennya.

Stunting itu, menurutnya, pendek tapi pendek tidak tentu stunting. Stunting. Itu  sakit sakitan, pertumbuhan lambat.

Diungkapkan, akhir 2023 stunting ditargetkan menjadi 17 persen dan pada tahun 2024, sesuai harapan Presiden Joko Widodo, akan menjadi 14 persen.

Oleh karena itu, Wardoyo menyarankan untuk mengumpulkan para bidan dan melaksanakan pengukuran dan penimbangan dengan baik semua anak balita.

Selain itu diingatkan agar anggaran diserap dengan baik, untuk membelikan makanan tambahan bagi anak dan keluarga beresiko dan anak stunting.

Di kesempatan itu, Wardoyo mengungkapkan apresiasi BKKBN RI terhadap Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Frangky Donny Wongkar, SH dan jajaran yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulut.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng saat memberikan sambutan

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan Harganas ke-30 tahun 2023 antara lain dilaksanakan Gelar Dagang Produk (yang tergabung dalam kelompok UPPKA),  pelayanan kesehatan dan pelayanan KB, gelar Dapur Sehat atasi stunting (Dahsat) serta pentas seni dan budaya dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut.

Harapan dengan kegiatan Harganas ke-30 yang bertemakan Keluarga Bebas Stunting untuk Sulut Laju, sebut Tandaju, dapat memberikan daya ungkit dalam pencapaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulut menegaskan, momen Harganas ke 30 ini merupakan  momentum yang luar biasa, bukan sekedar memperingati tapi bagaimana memahami pentingnya keluarga  dalam membangun fondasi keluarga.

“Mari kita tingkatkan waktu yang berkualitas dan   menjunjung tinggi nilai nilai keluarga,” ajaknya.

Ketika memberikan sambutan, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH memberikan apresiasi yang tinggi kepada  Kepala BKKBN Pusat, Gubernur Sulut yang diwakili oleh Kadis Dukcapil Sulut yang telah mempercayai Kabupaten Minsel menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulut.

Bupati menyapa seluruh hadirin dengan salam bahagia dan menyampaikan selamat mengikuti peringatan Harganas Tahun 2023 tingkat Provinsi Sulut. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang dipusatkan di Minahasa Selatan, Sabtu (26/8/2023).

Kegiatan yang diadakan di Ruang Terbuka Publik (RTP) Amurang itu dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar, SH yang ditandai dengan pemukulan tetengkoren.

Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bupati dan jajaran yang sudah bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan Harganas  Provinsi Sulut tahun 2023, yang  bertemakan Keluarga Bebas Stunting, untuk Menuju Indonesia Maju.

Disebutkan, dari  keluarga yang terencana akan  melahirkan SDM yang berkualitas dan berdaya juang dan bersinergis.

“Pemerintah Kabupaten Minsel yang di bawah pimpinan Bupati  Frangky Donny Wongkar, SH telah melaksanakan beberapa aksi dalam rangka percepatan penurunan stunting menuju zero stunting,” ujar Lady.

Bupati Kabupaten Minsel merasa tersanjung karena diberi kepercayaan menjadi tuan rumah peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

“Selaku kepala daerah, saya terus memiliki kepedulian untuk mencipta zero stunting, berkomitmen dengan seluruh perangkat Pemkab untuk membuat  stunting di Kabupaten Minsel menjadi zero stunting,” ujar Wongkar. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut dan Bank SulutGo mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berlangsung di Lantai 7 Bank SulutGo, Rabu (23/8/2023)

PKS yang ditandatangani Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju dan Direktur Pemasaran Bank SulutGo Pius Batara ini terkait dengan upaya BKKBN untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.

Turut hadir pada acara ini adalah Ketua  Pokja Adpin Rosilli B. Wowoling, S.Sos, M.Si, Ketua Pokja Keuangan dan BMN Marta Tumonggor, BM dan tim lainnya dari BKKBN serta Pemimpin Divisi Pemasaran Dana Jummy Roboth dan Pemimpin Cabang Utama Monalisa Manoppo, Pemimpin Departemen dari Bank SulutGo.

Out put dari penandatangan PKS ini adalah pelaksanaan pemutahiran PK-23 telah menghasilkan data by name by address menjadi tolok ukur serta bahan intervensi program pembangunan masyarakat terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Tandaju menjelaskan, BKKBN Sulut terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengelolaan keuangan. “BKKBN terus mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta berkomitmen dalam mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan, aman, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Hal itu, menurut Tandaju, agar dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan dalam penyaluran operasional yang tidak tepat sasaran. Maka, pembayaran non tunai menjadi langkah yang tepat.

Batara mengatakan, pihak Bank akan terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah. “Bank SulutGO tidak akan berhenti berinovasi secara digital demi menghadirkan pelayanan yang modern dan mudah bagi seluruh lapisan nasabah.

Komitmen Bank SulutGo ke depan, siap untuk terus menjadi supporting sistem bagi pengelolaan keuangan BKKBN agar dapat dilaksanakan dengan lebih modern, akuntabel dan up-to date. (Fer)

Meimonews.com – Gubernur Sulawesi Utara Profesor Olly Dondokambey, SE tampil membawakan orasi ilmiah pada Rapat Terbuka Senat Fakultas Hukum Unsrat Manado yang dipimpin Dr. Donald Mawuntu (Ketua Senat) di dampingi Dekan Dr. Emma VT Senewe, SH, MH dan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng..Asean IPU dalam rangka Dies Natalis ke-65 yang dilaksanakan di halaman fakultas, Selasa (22/8/2023).

Hadir pada acara ini di antaranya Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, M.Sc, Wakil Rektor 2 Dr. Ronny Maramis, SH, MH, Wakil Rektor 4 Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, M.Sc, pimpinan lembaga tingkat Unsrat, para Dekan se-Unsrat, Forkopimda, Bupati Minsel Frangky Wongkar, SH (alumni Fakultas Hukum Unsrat), undangan lainnya serta dosen, staf, mahasiswa dan alumni civitas akademika Fakultas Hukum Unsrat dan panitia yang diketuai Toar Palilingan, SH, MH.

Dalam orasinya, Gubernur mengangkat tema Sinergi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Materi tersebut mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulut.

Visi tersebut adalah Menjadikan Sulut Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik.

Misinya adalah pertama, Meningkatan kualitas manusia Sulut; kedua, Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; ketiga, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; keempat, pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan kelima, Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah.

Apa-apa yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi Sulut serta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di bumi Nyiur Melambai ini dipapar Profesor Olly Dondokambey disertai data/contoh yang ada.

Sejumlah keberhasilan yang dilakukan Pemprov Sulut termasuk kerjasama dengan, antara lain negara Cina, menurut Gubernur, tak terlepas dari perhatian salah satu Universitas di sana sehingga memberinya gelar profesor.

Saat memberikan sambutan pada acara puncak dies ini, Rektor Unsrat menyebut Gubernur Sulut dengan sebutan Profesor Olly Dondokambey.

Di bagian awal orasinya, Gubernur memapar keadaan geografis Indonesia yang berada di Bibir Pasific, yang sudah tentu, memiliki potensi yang cukup strategis.

Potensi itu, termasuk juga potensi strategis yang dimiliki daerah kita harus dikembangkan sehingga membuat Sulawesi Utara menjadi maju. Apalagi, menurutnya, potensi yang dimiliki daerah kita ini sungguh besar.  “Daerah kita ini memiliki letak geografis dan geostrategis,” ujarnya.

Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang bertumpuh pada sektor perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Itu berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini ke depan.

Dalam mendukung hal-hal tersebut, Pemprov Sulut membuat kebijakan-kebijakan seperti pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Telah ada beberapa Perda dan Pergub yang dibuat Pemprov Sulut.

Adanya Perda dan Pergub tersebut, menurut Gubernur, akan membuat investor akan nyaman berinvestasi di daerah ini. Dengan demikian, dengan semakin banyaknya investor masuk ke daerah ini  maka akan mendorong kemajuan pembangunan di daerah ini.

Pemprov Sulut telah membuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Telah banyak beasiswa diberikan kepada mereka yang berstudi di luar negeri.

Perhatian Pemprov terhadap kaum disabilitas, fakir miskin dan anak terlantar, menurut Gubernur, juga cukup besar, yang dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat Pemprov seperti terlihat pada Perda yang telah ada atau  Ranperda.yang sementara disusun.

Gubernur menyebut pula perhatian terhadap petani cukup besar. Diberikan contoh, bila saja ada gagal panen maka petani (bukan penggarap) akan diberikan kompensasi.

Diinformasikan pula bahwa Pemprov sedang menggarap Perda Kebudayaan Daerah karena hal ini sangat penting.

Kehadiran dua bendungan baik Bendungan Kuwil di Minahasa Utara maupun Bendungan Lolak di Bolmong, sebutnya akan memberikan dampak positif bagi sejumlah daerah. Selain adanya pengendalian banjir tapi sekaligus bermanfaat dari segi pertanian.

Ada sejumlah hal lain yang telah dibuat terkait misi Pemprov Sulut yang disampaikan pada orasi ilmiah, yang diharapkan akan bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unsrat. (FA)

Meimonews.com – Gubernur Sulut Olly Dondokambey membuka kegiatan Pameran Pelayanan Publik dan Legal Expo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara di Lapangan Basket Megamas Manado, Selasa (22/8/2023).

Pembukaan kegiatan ditandai penempelan tangan oleh Gubernur bersama Kapolda Sulut  Irjen Pol. Listyo Sigit, Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, Walikota Manado Andrei Angouw dan Bupati Minsel Frangky Wongkar di layar kegiatan.

Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun menjelaskan, Pameran Pelayanan Publik dan Legal Expo Kanwil Kemenkumham Sulut ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Kemenkumham RI, yang jatuh pada 19 Agustus 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan 22 – 24 Agustus 2023 ini mengangkat tema Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Ada sejumlah produk UMKM dari masing-masing kabupaten yang ditampilkan dalam pameran, selain produk dari warga binaan lapas-lapas di Sulut  serta pelayanan pembuatan paspor.

Di acara pembukaan yang dihadiri Forkopimda Sulut, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, Bupati Minsel, Walikota Manado, serta peserta pameran ini, Kakanwil memberikan sertifikat bagi merk dagang UMKM kepada Pemkab Kepulauan Sangihe berupa Sertifikat kerajinan kain tenun kerawang dan miniatur musik bambu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, pameran ini menggarisbawahi betapa pentingnya inovasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi Utara, gubernur menyampaikan selamat HUT kepada pimpinan Kemenkumham terutama Kemenkumham Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk memberikan hak cipta kepada UMKM-UMKM yang ada di Sulut.

“Ini, tentu membanggakan bagi kita karena generasi-generasi kita mendapat perlindungan secara langsung dari inovasi-inovasi yang mereka berikan buat bangsa dan negara,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap dengan bertambahnya usia ini, pelayanan Kemenkumham semakin meningkat untuk kemajuan bangsa dan negara. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Sulut menggelar Safari Stunting di Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Senin (21/8/2023).

Kegiatan yang diadakan di Lapangan Futsal Panango ini dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, Kepala Dinas Dukcapil Sulut Christhodarma Sondakh, dan Tim PPS Sulut.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bolsel Itja Selpian Kamaru Manoppo dan Kadis PP-KB-PA Kabupaten Bolsel Dra Suhartini Damo ME, Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolsel, jajaran Pemkab Bolsel dan TPK Kabupaten Bolsel.

Kegiatan safari ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mengeliminasi permasalahan stunting di Indonesia yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti oleh BKKBN lewat Perka BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Perwakilan BKKBN Sulut melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) khususnya di Sulut. Salah satu kegiatan intervensi yang dilakukan adalah melaksanakan Safari Stunting dan evaluasi penguatan PPS di Kabupaten Bolsel.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 tercatat angka prevelensi stunting di Sulut pada angka 20,5 persen dan capaian Presentase Prevalensi Stunting pada RPJMD Kabupaten Bolmong Selatan diukur 100 persen.

Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Non-APBD dilaksanakan melalui Kerjasama dengan perusahaan dan pelaksanaan program Berkah Tuntaskan Stunting (BAAS), dimana telah dilaksanakan beberapa inovasi oleh perangkat daerah dan inovasi Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bolsel (SI PINTER BOLSEL).

SI PINTER Bolsel adalah sistem informasi berbasis Web, Geographyc Information System (GIS) dan Android, guna untuk menjadi media pelaporan masyarakat, terkait pelaksanaan intervensi Stunting.

Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Rita Tamuntuan yang juga selaku Bunda Pendamping Keluarga berharap agar Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus jeli memantau anak berpotensi stunting.

“Tim Pendamping Keluarga di kabupaten dan kota harus melihat desa yang mempunyai keluarga dan anak beresiko stunting,” ujar Rita seraya berharap pada tahun 2024 tidak ada lagi stunting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel Mazanzius Arvan Ohy, SSTP, MAP menjelaskan, pemerintah daerah akan terus berinovasi dan melaksanakan kegiatan kolaborasi, yang bertujuan menekan angka stunting di Bolsel. “Tentunya kami akan kerja maksimal demi tercapainya tujuan turunnya prevalensi stunting Bolmong Selatan,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng berharap melalui inovasi Safari Stunting, dapat menurunkan angka stunting secara cepat.

“Penurunan angka stunting di Kabupaten Bolsel sangat signifikan sehingga Ketua TP PKK Sulut ikut hadir dalam pelaksanaan safari stunting kali ini,” ujar Tandaju mengapresiasi kinerja seluruh stakeholder di Bolsel.

Usai pelaksanaan Safari Stunting, Ketua TP-PKK Sulut  di dampingi Kaper BKKBN Sulut, Sekdakab Bolsel, Ketua TP-PKK Kabupaten Bolsel, Kadis PP KB PP Kabupaten Bolsel melaksanakan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan bagi anak beresiko dan anak stunting.

Mereka yang mendapat bantuan adalahHanna Pranaya Higa, Safira Bangalo, Azzaki  Z  Mangantjo, Nakaya Masambe, dan Marwah A Sahrly. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut terus berupaya menggali konsep-konsep baru dalam mengembangkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng pada kegiatan Pengembangan Model Kemitraan, Permodalan, Pemasaran/Pilot Project Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Peduli Stunting Tahun 2023 di Hotel Grand Whiz Manado, Jumat (18/8/2023).

Apa yang disampaikan saat memberikan sambutan itu, terkait dengan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024.

Disebutkan, Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK)  turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program PEK yang dikembangkan difokuskan pada keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA),” ujar Tandaju di dampingi Ketua Pokja Pembangunan Keluarga dr. Alfrida Bayang, M.Kes dan pelaksana kegiatan Tarmina Wonopati, S.Pd.

Melalui program prioritas ini diharapkan keluarga akseptor KB dan Stunting yang tergabung dalam kelompok UPPKA dapat menjadi penggerak, motivator, dan influencer bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikutserta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

James Lumintang, SE, ME (Bank SulutGo) dalam pemaparan materi Kebijakan perbankan dalam pemberian fasilitasi kredit permodalan menjelaskan, tujuan kegiatan ini meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga, khususnya keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan KB Mandiri MKJP melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Kasubid PEK Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok UPPKA target Pro – PN tahun 2023. (Fer)

Meimonews.com – Kabar baik dari Pemerintah Provinsi Sulut lewat Bapenda Sulut bagi wajib pajak (WP) yang mengurus pajak kendaraan bermotor (ranmor) atas namanya sendiri di area parkir Mantos Manado.

“Kami memberikan voucer bahan bakar minyak (BBM) kepada penunggak pajak, dengan jumlah tertentu, yang membayar pajak kendaraan milik sendiri,” ujar Plt. Kepala Bapenda Sulut June Silangen kepada Meimonews.com, Kanis (17/8/2023).

Kebijakan menarik dan terbatas itu dilakukan terkait dengan adanya program Keringanan 3 Hebat Lanjutkan, Merdeka Pajak.

Itulah sebabnya, June mengimbau kepada wajib pajak untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan dengan melakukan labeling kendaraan penunggak pajak di kawasan Mantos dan Megamas dan diarahkan untuk melakukan pembayaran di layanan Mantos dan mendapatkan voucer BBM yang WP membayar kendaraannya atas nama sendiri.

“Ayo manfaatkan kesempatan baik ini di sela jalan-japan ke mall. Dapatkan voucer BBM Rp. 100.000 di SPBU Boulevard,” ajak June.

Diketahui, pelayanan pembayaran pajak kendaran di area parkir Mantos telah dimulai sejak 2 Agustus dan akan berakhir pada 29 September 2023. Pelayanan dimulai pukul 10.00 hingga 19.00 Wita. (Fer)

Meimonews.com -;Ada hal menarik disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan adanya media sosial (medsos) sekarang ini saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI.

Pada sidang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) ini, Presiden menjelaskan mengapa sampai beliau menyampaikan rasa sedihnya itu pada bagian awal pidatonya.

Dikemukakan, posisi Presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Ada banyak permasalahan permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

“Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi tahu ada yang mengatakan dia bodoh, plongo-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Tapi, itu menurutnya, tidak masalah.  Sebagai pribadi, diterimanya saja. “Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampak mulai hilang,” tandasnya.

Kebebasan dan demokrasi, sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Diakui, memang tidak semua seperti itu. Presiden Jokowi melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Terkait pula dengan beliau yang dikait-kaitkan dengan memasuki tahun politik ini, Presiden Jokowi menegaskan, ia bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol.

Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. “Jadi saya mau bilang, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah,” tandasnya.

Penyebutan Pak Lurah, ini berhubungan dengan yang sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, dimana setiap ditanya siapa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, jawabannya adalah belum ada arahan dari Pak Lurah.

“Saya sempat berpikir, siapa ‘Pak Lurah’ ini . Sedikit-sedikit kog Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode,” ujar Presiden Jokowi. (elka)

Meimonews.com  – BKKBN Sulut menggelar Sekolah Lansia (Pembentukan Sekolah Lansia di Kelompok Bina Keluarga) di Hotel Ibis Manado, Senin-Selasa (14-15/8/2023).

Kegiatan ini dibuka pelaksanannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng di dampingi Ketua Pokja Pembangunan Keluarga dr. Alfrida Bayang, M. Kes dan Pelaksana Kegiatan Nelly Mamahit, SH.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Ketahanan Lansia BKKBN Pusat yang diwakili dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes, Direktur Institusi Ramah Lansia Dr. Tri Suratmi, M.Pd, Direktur Poltekes Gunung Maria Henny Pongantung, NS, MSN, DN, SC, pengelola program lansia OPD KB, kader/pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia, PLKB pendamping kelompok Bina Keluarga Lansia terbaik, Juang Kencana Sulut, PWRI Sulut,  dan Komisi Daerah Lansia Sulut.

Dalam sambutannya, Tandaju mengungkapkan, salah satu permasalahan penting dalam pembangunan keluarga adalah tingkat kualitas hidup lansia yang masih rendah.

BKKBN, sebutnya,  termasuk salah satu lembaga pemerintah yang turutserta melaksanakan program pembangunan keluarga lansia dan rentan dengan tujuan mewujudkan lansia yang SMART (sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat).

Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan dan pembinaan non formal mengenai kesehatan, spiritual dan sosial melalui kegiatan sekolah lansia.

Dikemukakan, sekolah lansia merupakan pembelajaran bagi lansia, terutama lansia yang masih potensial di dalam keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan lansia yang SMART melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh yakni dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi profesional vokasional dan dimensi lingkungan. (Fer)