Meimonews com – Berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut menggelar Talkshow di Bitung, Jumat (26/1/2024).

Hal- hal terkait kesejahteraan pekerja dibahas dalam kegiatan dialog dan edukasi yang mengusung tema Pekerja produktif, pekerja bahagia dengan fasilitas kesejahteraan pekerja ini.

Lima narasumber/panelis ditampilkan pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE ini.

Kelima narasumber/panelis itu adalah Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI Dr. Irma Ardiana, MAPS (secara daring) dengan materi Peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI Dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.

Selain itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker Ir. Dinar Titus Jogaswitani, MBA, National Project Officer HIV/AIDSand  Care Economy Ilo Jakarta Early Dewi Nuriana serta Sekretariat Komite Tapera.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk   memberi pembinaan dan pemahaman informasi kepada stakeholder serta  mendorong penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan.

Penyediaan fasilitas kesejahteraan, khususnya fasilitas yang dapat meringankan beban pengasuhan (care works) program ketahanan keluarga, pelayanan KB di perusahaan serta program Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat menyerahkan bantuan kepada salah satu anak stunting

Hal ini sebagaimana  tertuang dalam  Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN dengan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker tentang Peningkatan Kualitas Keluarga  melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam sambutannya, Honandar mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE saat menyerahkan bantuan bagi salah satu anak stunting

Selaku pemerintah daerah, pihaknya tetap mendukung dan bekerjasama yang baik dengan pihak perusahaan.

Usai pembukaan kegiatan dilanjutkan  dengan penyerahan bantuan bagi lima anak sunting dari kota Bitung.

Dari data yang ada untuk Sulut, industri besar dan menengah sebanyak 107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja  sebanyak 11.979 orang sementara industri mikro dan kecil sebanyak 53.303  perusahaan dengan  jumlah tenaga kerja sebanyak 101.746 orang.

Khusus Kota Bitung terdapat 41 perusahaan IBS dengan tenaga kerja  sebanyak 5.286 orang dan IMK  sebanyak 4.327 perusahaan  dengan  9.818 orang.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) perusahaan  yang terintegrasi di BKKBN untuk Sulut sebanyak tiga Klinik Pratama yang berlokasi di Kota  Bitung yaitu PT Salim Ivomas (7172008), PT Indofood  (7172026) dan PT Multi Nabati Sulawesi  (7172028).

Dengan kegiatan ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dan  meningkatnya peran fasilitas pelayanan KB perusahaan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana di perusahaan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimomews.com – Digitalisasi pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (RSUP Kandou) yang menggunakan aplikasi ME-SMILE dipantau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Tim Kemenkes, dalan hal ini Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) berkolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia melakukan pemantauan pengelolaan limbah medis rumah sakit yang akrab disebut RSUP Kandou itu, Jumat (26/1/2024).

Tim yang dipimpin Direktur Jenderal  P2P Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM. MARS dan Resident Representative of UNDP Indonesia Mr. Norimasa Shimomura disambut oleh Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou dr. Wega Sukanto, Sp, BTKV.

Dirjen dalam sambutannya mengatakan, pemantauan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah medis di rumah sakit.

“Aplikasi ME-SMILE adalah platform digital yang dirancang untuk memantau dan mengelola limbah medis di rumah sakit. Aplikasi ini memungkinkan rumah sakit untuk melacak, memantau, dan mengelola limbah medis secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan limbah medis,”ujar Rondonuwu.

Norimasa mengatakan, Tim akan melakukan pemantauan di RSUP Kandou dan melakukan dialog dengan manajemen rumah sakit serta SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah medis dan juga melakukan inspeksi pada fasilitas pengelolaan limbah medis dan melihat langsung bagaimana aplikasi ME-SMILE dioperasikan.

“Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih upaya RSUP Kandou yang sudah menerapkan digitalisasi pengelolaan limbah medis,” kata Norimasa.

Disebutkan, RSUP Kandou merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia yang menerapkan aplikasi ME-SMILE dalam pengelolaan limbah medis. “Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap dapat memperluas penerapan digitalisasi pengelolaan limbah medis di rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dokter Wega yang saat ini mejadi Plh. Direktur Utama RSUP Kandou menyampaikan apresiasi terima kasih atas kunjungan di rumah sakit kandou.

“Terima kepada Kementerian Kesehatan dan UNDP Indonesia yang sudah memberikan bantuan melalui Kemenkes dalam penerapan aplikasi ME-SMILE. Ini sangat membantu RS Kandou dalam efisiensi standar pengelolaan limbah medis dan melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Adapun agenda dari kunker ini yakni Peresmian Ensinerator di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM), Pemantauan SMILE Imunisasi di Puskesmas Bahu, Pemantauan Whole Genome Sequencing (WGS) di Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado dan pemantauan digitalisasi pengelolaan limbah medis menggunakan Aplikasi ME-SMILE. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nawawi Pomolango menegaskan, harus ada penguatan peraturan dalam menyikapi conflict of interest (benturan kepentingan) yang kerap dilakukan penyelenggara negara.

“Diperlukan adanya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dalam perundang-undangan ataupun sebagai penyempurnaan pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ujarnya

Kepada Meimonews.com via telefon, Kamis (25/1/2024), Bam (sapaan akrabnya) menjelaskan, harus ada aturan khusus yang mengatur terkait benturan kepentingan penyelenggara negara.

Konflik kepentingan sebagai wujud dari perbuatan korupsi. Benturan kepentingan, sebutnya, bukan lagi sekadar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri.

Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam penguatan aturan tersebut. “Ada tiga usulannya untuk dibuat dalam satu perundang-undangan khusus atau dimasukkan sebagai penyempurnaan UU Nomor 28 Tahun 1999 atau memasukkannya dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi sebagaimana LHKPN dan Gratifikasi,” ujarnya.

Menurut alumni SMA Negeri 1 Manado dan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini,  KPK dan Mahkamah Agung (MA) RI, saat ini telah bekerjasama dalam membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun aturan konflik kepentingan di lingkungan MA.

Diungkapkan, KPK sedang bekerjasama dengan MA dengan support dari OPDAT (overseas prosecutorial development assistance and training), telah membentuk pokja di MA yang terdiri dari sejumlah Hakim Agung untuk menyusun aturan tentang konflik kepentingan di lingkungan MA.

Persoalan konflik kepentingan, menurutnya, harus mulai disikapi serius. “Masalah itu pun menjadi salah satu materi yang dibahas KPK saat menggelar program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas),” ujarnya.

Dikemukakan, materi konflik kepentingan ini juga saat Paku Integritas capres-cawapres kemarin merupakan salah satu yang diangkat KPK. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah memiliki alat ultrasonography (USG) untuk membantu pemeriksaan kehamilan.

“Pagi hari ini saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa Puskesmas memiliki USG untuk mengecek kehamilan,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan,  Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Diungkapkan, pemerintah telah mendistribusikan alat USG tersebut kepada 10 ribu Puskesmas yang ada di seluruh Tanah Air. Alat USG tersebut memiliki sistem yang baik sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia.

“Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting,” ujar Presiden seperti dikutip Setkab RI, Selasa (23/1/2024).

Selain alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah Posyandu di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya.

“Ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan sehingga juga cek berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki,” sebut Presiden.

Salah seorang ibu hamil yang bernama Ria mengaku sangat terbantu dengan adanya alat USG di Puskesmas. Ria mengatakan, pemeriksaan kehamilannya menjadi lebih mudah, dekat, dan lengkap.

“Senang ada USG di Puskesmas, jadi tidak jauh-jauh. Bagus, tadi dikasih tau detak jantung janinnya, berat badan janinnya, ketubannya juga dikasih tahu, posisi bayinya juga,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. (*/Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sebanyak 61 mahasiswa Program Studi Diploma III Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Gorontalo mengikuti BHD, PMKP, K3RS dan Covid-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. DR Kandou (RSUP Kandou) Manado.

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS (K3RS) dan Covid-19 ini dibuka pelaksanaannya oleh Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou dr. Wega Sukanto, Sp, BTKV, Senin (21/1/2024).

Dokter Wega di dampingi Manager Diklat Ns Suwandi Luneto, S.Kep, M.Kes menyambut kedatangan mahasiswa Poltekes Kemenkes Gorontalo dengan hangat do RSUP Kandou yang kini dipimpin Plt. Dirut. Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes.

Dalam sambutannya, dokter Wega menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Pendidikan dan pelatihan adalah kunci dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang kompeten.

“Kami sangat senang bisa berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa Poltekes Kemenkes Gorontalo,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.

Dia berharap, Diklat ini dapat menjadi platform yang efektif bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo untuk belajar dan berkembang, sekaligus membangun jaringan dengan profesional dan praktisi di bidang mereka.

“Kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam, yang akan membantu mereka ketika memasuki dunia kerja,” kata dokter Wega.

Dalam pelatihan ini, dokter Wega juga menyampaikan Instruksi dari Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023, tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

“Dengan peran yang aktif dari individu dan institusi, kita dapat bekerjasama untuk mengatasi masalah bullying dan perundungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang,” ujarnya.

Direktur Poltekkes Gorontalo Mohamad Anas Anasiru, SKM, M.Kes, menyampaikan apresiasi dan terima kasih bagi pimpinan dan jajaran RSUP Kandou atas penerimaan/sambutannya.

“Terima kasih. Untuk kesekian kalinya kami datang membawa mahasiswa untuk belajar di sini. Terima kasih atas kerjasama yang selama ini terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Diungkapkan, selama di RSUP Kandou, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional kesehatan yang berpengalaman.

“Saya berharap, mahasiswa juga akan mendapatkan kompetensinya sehingga diharapkan mereka bisa memberikan pengalamannya yang berharga dan mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi,” ujarnya.

Program diklat ini merupakan kerjasama antara Poltekes Kemenkes Gorontalo dan RSUP Kandou dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan mempersiapkan lulusan yang siap kerja. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Mengawali tahun 2024, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. DR Kandou yang akrab disebut RSUP Kandou mendapat dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Penghargaan tersebut diterima RSUP Kandou karena mencatat prestasi penting sebagai rumah sakit vertikal dengan sistem remunerasi terbaik ketiga dan peringkat kedua rumah sakit vertikal dengan standar klinis terbaik kedua.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen RSUP Kandou dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi.

Dua penghargaan tersebut diterima Plt. RSUP Kandou Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes pada acara penganugerahan yang dilaksanakan di Aula Kemenkes RI, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Dengan sistem tersebut penerapan sistem informasi remunerasi yang ada di RSUP Kandou telah berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai, serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin

Dengan penerapan standar klinis di rumah sakit pemerintah ini menunjukkan komitmen RSUP Kandou dalam menjaga kualitas layanan kesehatan yang tinggi dan memenuhi standar klinis yang ketat.

Plt. Dirut RSUP Kandou  Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin atas penghargaan ini. “Kami sangat bangga dan berterima kasih atas penghargaan ini,” ujar dokter Ivonne (sapaan akrab Plt. Dirut RSUP Kandou ini).

Prestasi ini, menurut dokter Ivonne, adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim RSUP Kandou dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Penghargaan ini, sebutnya, menjadi motivasi bagi RSUP Kandou untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“RSUP Kandou berkomitmen untuk terus menjaga standar klinis yang tinggi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pasien,” tandasnya. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) dan mitra kerja BKKBN Sulut sekaligus sosialisasi DAK BOKB tahun 2024 menghadirkan dua pembicara/panelis.

Pembicara/panelis yang ditampilkan pada kegiatan yang diadakan di Peninsula Hotel Manado, Kamis (18/1/2024) tersebut adalah Inspektorat Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih Widanarto, SE, M.Si dan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Sulut Sherly D. Tendean, S. Pd, M. Si.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan sambutan

Widanarto membawakan materi Pendampingan pelaksanaan angkatan DAK di Provinsi Sulut sementara Tendean membawakan materi Peran Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan dana transfer (DAK Sub Bid KB).

Sebanyak 90 peserta yakni Kadis OPD-KB Kabupaten/Kota, TA Satgas Kabupaten/Kota, Tim Kerja BKKBN Perwakilan Sulut mengikuti kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini.

Penandatanganan pakta integritas

Setelah pemaparan materi oleh dua pembicara/panelis, dilakukan diskusi kelompok/FGD) dan penyampaian hasil diskusi serta pembacaan rumusan dan rekomendasi.

Dalam rapat ini diadakan pula penandatanganan kontrak kinerja Satuan Tugas (Satgas) PPS tahun 2024. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Jantung Anak RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado berhasil melakukan tindakan penyelamatan jiwa pada anak usia 1 tahun dengan diagnosis Pulmonary Atresia-Intact Ventricular Septum (monopartie) ASD bidirectional shunt PDA L-R shunt Sianotic spell + Bronkopneumonia, Kamis (18/1/2024).

Pulmonary Atresia-Intact Ventricular Septum (PA-IVS) adalah kondisi di mana katup yang mengontrol aliran darah dari jantung kanan ke paru-paru (katup pulmonal) tidak terbentuk dengan baik, menyebabkan aliran darah ke paru-paru terhambat.

Pada kasus ini, tim dokter melakukan prosedur PDA Stenting, sebuah tindakan untuk membuka dan mempertahankan pembukaan pada duktus arteriosus, sebuah pembuluh darah penting yang biasanya menutup sendiri setelah bayi lahir. Pada beberapa kondisi, seperti PA-IVS, pembukaan ini perlu dipertahankan untuk memastikan aliran darah ke paru-paru.

Prosedur ini dilakukan sebagai tindakan darurat (CITO) untuk menyelamatkan jiwa anak tersebut yang juga mengalami Sianotic spell, kondisi yang ditandai dengan penurunan tiba-tiba kadar oksigen dalam darah, dan Bronkopneumonia, infeksi paru-paru yang mempengaruhi bronkus dan jaringan paru-paru sekitarnya.

Tim Jantung Anak RSUP Kandou merasa bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu, serta pasien dan keluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

“Terima kasih banyak Kepada Plt. Direktur Utama RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Dr. dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes beserta Dewan Direksi yang telah memfasilitasi tindakan intervensi jantung sehingga puji Tuhan karena kasih karuniaNya Tim Jantung Anak boleh berhasil melakukan tindakan penyelamatan ini,” ujar Dr. dr. David Kaunang, Sp.A(K)),

Salah satu Tim Jantung Anak ini, seperti dikutip Hukormas RSUP Kandou (sebutan akrab RSUP Prof. Dr. RD Kandou), menyampaikan terima kasih pula kepada pasien, orang tua, keluarga dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada RSUP Kandou untuk melaksanakan tindakan ini.

Tim Jantung Anak Dr. David Waworuntu, Sp.A(K), Dr. dr. David Kaunang, Sp.A(K)), Dr. Sandro, Dr. Thomas, Dr. Fikri, Dr. Claresta, Dr. Avi dan Tim Anestesi Dr. Eka Lantang, Sp.An, KIC, Dr. Junior, Tim Keperawatan Penunjang Suster Florence, Broer Janry, Broer Ferry, Broer Edmond, pak Stephen serta Tim. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut menggelar Optimalisasi Peran Bunda Pendamping dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sulut dengan tema Menuju  Keluarga Bebas Stunting  untuk  Indonesia Maju.

Kegiatan yang dilaksanakan di Peninsula Hotel Manado, Jumat (19/1/2024) dan diikuti 100-an peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut termasuk mitra kerja dan Tim  Kerja BKKBN Perwakilan Sulut ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melalui daring.

Hadir pada acara pembukaan secara virtual adalah Inspektur Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih Widanarto, SE, M.Si, Wakil Gubernur Sulut  Drs. Steven O. Kandou, Asisten 1 Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dan sejumlah undangan lainnya.

Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat memberikan sambutan lewat daring

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diberikan penghargaan bagi Kabupaten/Kota atas capaian penyerapan  anggaran  BOKB Tahun 2023 yakni terbaik I Kabupaten Bolmong Selatan  yang capaiannya 97,93 persen, terbaik II Kota Bitung (95,08 persen) dan terbaik III Kota Tomohon (94,37 persen) serta penyerahan bantuan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) bagi 12 keluarga beresiko stunting  di Kota Manado.

Pada kegiatan ini, Bunda-bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota Se-Sulut tampil menjadi panelis seorang demi seorang. Masing-masing panel menampilkan lima pembicara dari 5 Kabupaten/Kota se-Sulut.

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. Kandou saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Sulut Prof. (Hc), Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya mengungkapkan, kegiatan ini diawali dengan rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS)  bersama mitra kerja sekaligus sosialisasi DAK BOKB tahun 2024 pada Kamis (18/2/2024).

Tandaju berterima kepada Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulut, Ketua TP PKK Sulut Bunda Pendamping Keluarga Sulut, Bupati dan Walikota se-Sulut, Ketua TP PKK se-Sulut selaku Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota se-Sulut dan kepada seluruh mitra kerja terkait Program Bangga Kencana  serta Program PPS.

Tandaju mengajak semua pihak yang hadir pada kegiatan ini untuk menyegarkan kembali komitmen bersama dalam Program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.

Ketua TP PKK Sulut sekaligus Bunda Pendamping Keluarga Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan saat memberikan sambutan

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dalam sambutannya mengapresiasi BKKBN Sulut yang telah menginisiasi dan memprakarsai kegiatan ini serta kepada Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan ini.

Apresiasi kepada Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota karena tekad dan komitmen yang masih terjaga, untuk terus menjalankan peran dengan baik, terus bersinergi dan memberikan dukungan terhadap upaya penurunan stunting di daerah ini melalui optimalisasi pencegahan di tingkat hulu dan pendamping terhadap keluarga yang berisiko stunting.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan laporan

Ditegaskan, keluarga memegang peran penting dalan upaya pencegahan stunting pada setiap fase kehidupan. Mulai dari janin dalan kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil dan seterusnya.

“Sehingga setiap keluarga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik,” ujar Rita yang adalah juga Bunda Pendamping Keluarga Sulut ini seraya merincikan pengtahuan yang dimaksud.

Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan bagaimana mendapatkan dan memberikan nutrisi pada anak; bagaimana pemenuhan gizi; bagaimana upaya-upaya mitigasi dini untuk melindungi anak dari jangka panjang dampak stunting.

Selain itu, bagaimana mempersiapkan anak agar tumbuh optimal; dan bagaimana mempersiapkan remaja (sebagai calon keluarga baru, sebagai calon orangtua) mempunyai perencanaan sebelum kehidupan berkeluarga sehingga tercipta keluarga yang berkualitas, yang dapat memberi sumbangsih dalam pencegahan dan penurunan stunting .

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI memberikan apresiasi kepada  Kaper BKKBN Sulut yang sudah  menyelenggarakan kegiatan  ini, juga kepada Bunda Pendamping Keluarga Provinsi Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan serta Bunda Pendamping Keluarga Kab/Kota yang sudah bekerja keras dalan penanganan dan percepatan penurunan stunting di Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado mengeluarkan penyesuaian jadual pelayanan baik yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Manado maupun di kantor Dukcapil Manado.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Manado Erwin Kountu kepada Meimonews.com via telefon, Kamis (17/1/2024). Kountu lantas merincikan jadual pelayanan yang telah disesuaikan itu.

Disebutkan, pelayanan di MPP, yang berada di samping Mantos 3 berlaku Senin-Jumat Untuk Senin-Kamis jam 08.30-15.30 Wita sementara Jumat jam 09.00-14.30 Wita. “Khusus Sabtu, tidak ada pelayanan di MPP,” ujarnya.

Pelayanan di kantor Dukcapil, yang berada di kompleks Kantor Walikota Manado (dekat gerbang pintu keluar kompleks), berlaku Senin-Sabtu.

“Untuk jadual pelayanannya, Senin-Jumat sama dengan di MPP sementara Sabtu jam 09.00-13.00 Wita,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kominfo Manado ini mengingatkan kepada warga yang akan berurusan dengan kependudukan dan catatan sipil untuk tidak menggunakan calo atau perantara. Langsung saja datang ke MPP atau Kantor Dukcapil.

Kountu mengingatkan hal tersebut karena merupakan arahan/petunjuk dari Walikota Andrei Agouw dan Wakil Walikota Richard Sualang untuk memberantas calo dalam urusan kependudukan dan catatan sipil di Ibukota Provinsi Sulut ini. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet