Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado telah menetapkan program Jumat Bersih. Setiap waktu tersebut personil yang asa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado mulai dari Sekretariat Pemkot hingga Kelurahan melakukan bersih-bersih.

Lokasi kegiatan diatur oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seperti halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setiap Jumat pagi sampai selesai, mereka melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi yang sudah ditentukan.

Kalau tidak ada masalah terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya maka semua personil dikerahkan untuk bersih-bersih.

Jumat (26/4/2024) lalu beberapa tempat disambangi personil BPBD Manado. “Ada beberapa lokasi yang kami datangi dan mengangkat sampah-sampah yang ada di lokasi tersebut,” ujar Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga kepada Meimonews.com via di sela kegiatan.

Lokasi bersih saat itu mulai dari depan RS bersalin Kirana menuju ke Kantor Walikota Manado. Kegiatan dilakukan jam 06.00 – 09.00 Wita.

“Sebanyak 30 personil yang terdiri dari 21 PNS dan 9 tenaga harian lepas (THL) bergotong-royong mengangkat sampah plastik, botol dan sisa-sisa dahan pohon diangkat dan dimasukkan ke dalam tas plastik atau kardus dan dibawa ke bak sampah yang dilewati saat kegiatan pungut sampah hari ini,” ujar Sambuaga.

Pekerjaan bersih-bersih begini dilakukan personil BPBD Manado, sebagai implementasi program Pemkot Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang, dengan gembira dan tanpa merasa ada beban, malah dijadikan sebagai menu olahraga untuk kesehatan.

Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan bersih-bersih begini, warga diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarang. (lk)

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Manado menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (25/4/2024).

Sekitar 30 peserta utusan/perwakilan lembaga pemerintah, organisasi/LSM dan wartawan mengikuti Rakor yang berlangsung sehari itu.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado AKBP Hilman Muthalib, SH, Asisten 1 Pemkot Manado Julises Oehlers dan Akademisi Dr. Ita Pingkan Rorong ME menjadi narasumber kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BNN Kota Manado AKBP Heru Yulianto, SH, MH.

Peserta Rakor yang berasal dari berbagai perwakilan pemerintah, organisasi/LSM dan wartawan

Dalam sambutannya, Kepala BNN Kota Manado menegaskan tentang bahaya narkoba dan bagaimana agar tidak ada lagi yang menggunakan narkoba dan menjadi pengedar narkoba.

Apalagi, sebutnya, di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) saja ada yang bisa mengedarkan narkoba. Demikian pun di beberapa tempat lain.

Oleh karena itu, ia mengajak para peserta dapat mencari solusi bagaimana agar masyarakat tidak menggunakan narkoba atau tidak lagi menggunakan narkoba serta tidak menjadi pengedar narkoba.

Kasatpol PP Manado Johanis Waworuntu saat memanfaatkan sesi tanya-jawab

“Kalau ada yang mengunakan, silahkan melapor maka akan diadakan rehabilitasi,” ujarnya seraya mengajak peserta untuk melakukan test urine di instansi/lembaga masing-masing dalam rangka P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). (elka)

Meimonews.com – Terobosan penting dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut dalam kaitannya dengan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).

Hal itu terlihat pada kehadiran Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut di Kantor Bapenda Sulut, Jumat (19/4/3034) pada rapat yang membahas kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tentang Penanganan permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Rapat  yang dipimpin Kepala Bapenda Sulut  June E. Silangen, SE.Ak, MM dan didampingi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut Franky Son, SH, MH, Kepala BKAD Sulut Clay J.H. Dondokambey, S.STP, MAP ini dihadiri jajaran Kejati, Inspektorat, BKAD, Bapenda, dan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulut.

Dalam rapat tersebut, secara detail dibahas hal-hal seperti penguatan legal opinion dari pihak terkat (Kejati Sulut) bila ada permasalahan hukum di jajaran pemerintah Pemprov Sulut. Dengan ada legal opinion ini maka jajaran Pemprov Sulut tidak perlu ragu-ragu lagi dalam pengambilan keputusan.

June menjelaskan, dalam rangka penagihan pajak perlu bersamaan dengan Kejati Sulut. Awalnya hanya dengan Bapenda tapi pihak Bapenda mengusulkan kepada Asdatun Kejati Sulut untuk bersama dengan Pemprov Sulut/Gubernur Sulut.

“Diusulkan demikian karena Pemprov Sulut dan jajarannya perlu juga pendampingan bukan hanya masalah seperti pajak, pengadaan barang dan jasa tapi juga masalah-masalah lain,” ujar June dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, usai rapat.

Oleh karenanya, sambung June, dibuatlah draf nota kesepahaman untuk dibahas bersama, dan ke depan bukan hanya Bapenda Sulut saja yang membuat nota kesepahaman bersama dengan Kejati tapi dengan OPD (organisasi perangkat daerah lain) juga. (elka)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mewisuda 66 siswa Sekolah Lanjut Usia (lansia) di Desa Munte Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir populasi menua atau aging population.

Kegiatan yang dilaksanakan, Jumat (19/4/2024) ini dihadiri Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan staf serta Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, Ketua TP-PKK Minsel Elsje Rosje Wongkar Sumual, Sekda Minsel Glady Kawatu, SH, M.Si, Forkopimda Minsel, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Minsel, dan Forum Koordinasi Pimpinan  Kecamatan.

Sekolah lansia adalah pendidikan non formal sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, sosial budaya agar lansia dapat hidup bahagia sejahtera.

“Ini merupakan komitmen BKKBN untuk mewujudkan lansia Indonesia yang sehat, mandiri, aktif,  produktif, dan bermartabat (Smart), sebagai bentuk integrasi program bina keluarga lansia (BKL) dan sekolah lansia,” ujar Tandaju saat memberikan sambutan.

Diungkapkan, Sekolah Lansia Smart  Pakalowiren  merupakan sekolah lansia  pertama di Sulawesi Utara dengan sasaran usia pra lansia 45 tahun ke atas.

Sekolah Lansia Smart Pakalowiren   diluncurkan pada 9  September 2023 lalu dengan pembelajaran selama enam bulan (September 2023 hingga April 2024).

Untuk pertama kalinya, sekolah ini telah meluluskan 66 siswa pada angkatan pertamanya dengan predikat Sangat Baik dan Baik.

Tandaju berharap, sekolah lansia ini akan terus berlanjut di desa lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulut.

Menurutnya, alumni Sekolah Lansia Smart Pakalowiren dapat menjadi motivator bagi lansia lainnya yang ada di Desa Munte agar tetap berkarya. “Semangat lansia dalam menimba ilmu ini juga dapat menjadi contoh bagi generasi muda,’ ujarnya.

Disebutkan, pendidikan bagi lansia merupakan salah satu hal penting. Ini menunjukkan bahwa lansia memiliki semangat belajar yang tinggi, menjadi pribadi yang sehat dan produktif.

“Menjadi tua adalah sebuah perjalanan hidup yang pasti terjadi, tetapi menjadi sehat dan terus produktif di usia senja adalah pilihan,” ujar Tandaju.

Sekolah lansia merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan lansia Indonesia yang tangguh dan tujuan program sekolah ini yakni untuk meningkatkan kualitas kegiatan BKL dan tujuh dimensi lansia tangguh, yang mencakup spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional dan kejujuran, serta lingkungan. “Usia tua tidak menjadi penghalang untuk menimba ilmu,” tandas Tandaju.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny  Wongkar, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para lansia yang diwisuda.

Dengan hadirnya program sekolah  Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL), sebutnya menjadi  Solusi  dalam  meningkatkan potensi lansia khususnya  bagi lansia yang masih potensial dalam  keluarga dan masyarakat  untuk  mewujudkan lansia yang Smart.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Dinas PPKB Kabupaten Minsel dan  Pemerintah Daerah dan segenap  masyarakat Desa  Munte atas  semangat, antusiasme dan dedikasi  dalam pelaksanaan  program ini,” ujar Wongkar.

Bahkan, sambungnya, telah  mengikuti  kegiatan penilaian Kampung  Keluarga  Berkualitas (KB) tahun  2024 dan berbagai kegiatan strategis lainnya yang  merupakan bentuk partisipasi dan  kontribusi yang telah diberikan,’ ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wongkar mengajak seluruh masyarakat  Desa  Munte untuk terus berjuang dan solid bergerak bersama dengan Pemerintah  Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebagai siswa terbaik putra diraih Rori  Mongkau sementara putri oleh Lientje  Assa.

Di acara tersebut, turut diserahkan  piagam penghargaan Keluarga  Harmonis kepada keluarga Mongkau-Piri  dan keluarga Ngayow-Piri. (Fer)

Meimonews.com – Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro) tidak saja berdampak kepada masyarakat daerah setempat tapi juga masyarakat di sejumlah daerah.

Menyikapi adanya penyebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang tersebut, Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Andrei Angouw (Walikota) dan Richard Sualang (Wakil Walikota) mengimbau kepada masyarakat Kota Manado yang akan beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker.

Abu vulkanik yang tersebar di atas motor yang diparkir di halaman terbuka baru sekitar dua jam

Kenapa harus menggunakan masker ? Karena abu vulkanik yang terhirup bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan.

Setidaknya, sebut imbauan Pemkot Manado tersebut, ada tiga dampaknya. Pertama, radang saluran pernapasan atas akut; kedua, radang pada selaput mata, dan ketiga, dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan radang di paru-paru. (lk)

Meimonews.com – Setelah libur panjang Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Cuti Bersama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut kembali beraktivitas seperti biasa.

Aktivitas itu diawali dengan Apel Kerja yang dipimpin Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di halaman kantor yang terletak di Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (16/4/2024).

Dalam arahannya, Tandaju mengingatkan tentang Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN RI terkait aturan Penetapan Jam Kerja WFH/WFO, yang diharapkan untuk pegawai Perwakilan BKKBN Sulut yang diutamakan pegawai beragama muslim.

Selain itu, kegiatan Tim Kerja Pengendalian Penduduk dirangkaikan dengan penyerahan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), terkait dana salur tahun I 2024 dan bagaimana penggunaan Anggaran Triwulan 2024.

Pada Rabu (17/4/2024), sebutnya, Satgas akan presentasi terkait stunting data E-PPGBM dan SKI. (Fer)

Meimonews.com – Pemerintah Kota Manado meminta kepada warganya untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor (rannor) khususnya sepeda motor yang menggunakan knalpot racing/brong.

Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Manado Andrei Angouw bernomor 100.3.4.3/D.06/Satpp/392/2024 tentang Larangan Pengguna Knalpot Racing/Brong.

“Ya, Pemerintah Kota Manado lewat Walikota Manado telah mengeluarkan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Dinas Kominfo Manado Reyn Heydemans kepada Meimonews.com via telefon, Senin (8/4/2024).

Ada empat poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Pertama, sepeda motor tidak boleh lagi menggunakan knalpot racing/brong di jalan kota Manado. Kedua, usaha bengkel motor tidak boleh melayani warga untuk membuat knalpot brong.

Ketiga, aparat terkait akan mencabut semua knalpot brong di jalan. Keempat, kita semua berjalan memiliki aturan supaya tidak menganggu ketenteraman dan ketertiban umum bagi warga lainnya.

“For warga Manado, inga-inga ne,” ujar Kadis Kominfo mengingatkan. (lk)

Meimonews.com – Pemerintah telah menetapkan libur lebaran dan cuti bersama lebaran tahun 2024 pada Selasa-Sabtu (9-13/4/2024). Dengan demikian, aktivitas perkantoran ditutup selama masa liburan panjang tersebut dan baru akan beraktivitas kembali pada Selasa (16/4/2024)

Tapi, khusus layanan Samsat induk yang ada di wilayah Sulawesi Utara, ada kebijakan yakni dibuka pelayanan pada hari tertentu.

“Ya, Samsat-samsat induk dibuka pada 8 dan 15 April 2024,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Filma Kepel kepada Meimonews.com via telefon, Senin (8/4/2024) pagi.

Samsat-samsat tersebut, jelas Filma adalah Manado, Minut, Bitung, Tomohon,  Minahasa, Minsel, Mitra, Kotamobagu dan Bolmutim.

Pelayanan yang diberikan pada dua hari jam 08.00-12.00 Wita tersebut adalah pelayanan kendaraan baru dan perpanjangan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 5 tahun.

“Khusus untuk pembayaran pajak ranmor lewat online terbuka setiap saat, namun penukaran noticenya di kantor-kantor Samsat pada Selasa (16//4/2024),” sebut Filma.

Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengimbau kepada pajak untuk menggunakan layanan pembayaran pajak tahunan lewat online.

“Pajak lunas, hati tenang, nyaman berkendara,” sebut June, pejabat pekerja keras dan kreatif ni. (elka)

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan bersama Wagub Steven O. Kandou dan Pangdam XIII/Merdeka serta segenap Forkopimda Sulut lainnya, melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok pangan di Pasar Bersehati Manado, Sabtu (6/4/2024).

Pemantauan dilakukan di pagi hari, di sela-sela kesibukan pedagang dan para pengunjung pasar melakukan transaksi jual beli.

“Hari ini Forkopimda Sulut melakukan kunjungan ke Pasar Bersehati Manado dengan tujuan melihat langsung perkembangan harga jelang Hari Raya Idul Fitri,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sulut.

Menurut Wagub, biasanya menjelang hari raya, terjadi kenaikan harga sembako. “Alhamdulillah untuk harga kali ini tidak terlalu naik, masih wajar dan suplai barangnya juga ada,” jelasnya.

IWagub menyampaikan terima kasih kepada Bulog yang sudah mendukung ketersediaan bahan pangan yang ada.

“Paling tidak kondisi di Pasar Bersehati ini juga menggambarkan kondisi pasar-pasar lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Pemda bersama TNI-Polri akan mengawal ketersediaan sembako masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka menyambut Idul Fitri,” tegasnya.

Kapolda mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik sehingga melakukan penimbunan bahan pangan. “Tidak usah panik. Harga memang agak naik sedikit,” ujarnya.

Kepada para pedagang dan distributor, diminta Kapolda agar jangan menimbun atau menahan bahan, yang bisa mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. (AF)

Meimonews.com – Penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pendekatan kesehatan saja tapi harus pendekatan secara komprehensif dan pola asuh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd ketika membawakan sambutan mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg pada acara Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting Kota Kotamobagu di Rudis Walikota Kotamobagu, Jumat (5/4/2024).

Itulah sebabnya, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.

Beberapa langkah/upaya BKKBN Sulut untuk menurunkan angka stunting dan harapan ke depan disampaikan pada kesempatan tersebut.

Pj. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si dalam sambutannya mengatakan, leading percepatan penurunan stunting (PPS) adalah BKKBN, maka harus bersama-sama menjadikan Sulawesi Utara zero stunting, tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim menuju  Indonesia maju tahun 2045.

PJ. Walikota Kotamobagu Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si saat menandatangani berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu yang turut disaksikan Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd

Pengukuhan Tim PPS Kota Kotamobagu dan Rembuk Aksi Penurunan Stunting ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu, meningkatkan peran kelembagaan dan keberpihakan anggaran penurunan stunting, serta meningkatkan kinerja pemanfaatan basis data terpadu.

Sekretaris BKKBN Sulut Lady D. Ante, S.Pd turut penandatanganan berita acara pengukuhan Tim PPS Kotamobagu

Hadir pada kegiatan ini Dandim 1301 Bolmong Letkol Inf. Fahmil Harris, SIP, Kajari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar, SH, MH, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, SH, ME, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Jamaluddin Lamato., S.Pd, M.Pd.

Selain utu, para Asisten Setdakot, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah/sangadi, pimpinan perguruan tinggi, pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, dan tokoh masyarakat. (Fer)