Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berfokus pada meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

“Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesertaan KB, pemenuhan hak reproduksi, dan mendekatkan akses pelayanan KB, terutama di wilayah khusus seperti daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan miskin perkotaan,” ujar Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Hal tersebut disampaikan Kaper saat memberikan sambutan pada acara pembukaan pertemuan Analisis dan Evaluasi Program Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten/Kota Tahun 2024, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan yang dilaksanakan di Quality Hotel Manado ini berlangsung hingga Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan BKKBN Perwakilan Sulut berkaitan dengan hasil pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi, sejalan dengan agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) RPJM Tahun 2020-2024.

“Meskipun beberapa indikator kinerja utama telah tercapai, namun  masih terdapat capaian yang belum optimal, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih di atas target akhir RPJMN 2024,” sebutnya.

“Untuk mengatasinya, BKKBN Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi fokus pada akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro di wilayah khusus,” tandas Kaper.

Kaper berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan upaya-upaya tersebut.

Adapun poin-poin penting yang dibahas meliputi peningkatan cakupan kesertaan KB, optimalisasi penggunaan dana BOKB, dan peningkatan peran mitra kerja Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

Dengan demikian, sebut Kaper, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi kemajuan wilayah Sulawesi Utara,” tandasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Walikota (Wawali) Manado Richard Sualang memimpin Apel Perdana bulan Maret 2024 yang diadakan di lapangan Sparta Tikala, Senin (4/3/2024).

Dalam arahannya, Wawali menyampaikan kepada para Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Manado untuk tetap mengingat, memahami dan menghayati tugasnya. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja keras dan komitmen.

Disebutkan, memasuki bulan ketiga di 2024 tentu sudah ada yang dikerjakan, program-program sudah ada yang berjalan tapi masih banyak yang belum dilaksanakan.

“Saya kira apa yang dilakukan Walikota Pak Andrei Angouw, dengan turun langsung meninjau pelaksanaan pembangunan di Kota Manado menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian terutama yang di wilayah,” Sualang.

Sejalan dengan itu, Wawali memohon diantisipasi supaya apa yg diprogramkan di lapangan itu juga dilaksanakan seperti itu.

‘Kami juga tentu mengapresiasi teman-teman yang di lapangan ini para Camat, Lurah harus juga menyampaikan kepada ketua lingkungan harus lebih pro aktif tentang tugas yang diberikan ini harus cepat supaya apa yang terjadi di tengah masyarakat bisa ditemukan solusinya dan diupayakan supaya solusi ini bisa dijalankan,” sebutnya.

Di samping itu, Wawali mengingatkan untuk juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI/Polri, bahkan harus ditingkatkan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akran disebut RSUP Kandou atau RS Kandou) kembali menggelar acara penandatanganan kontrak kerja tahun 2024 yang diadakan di aula lantai 2 kantor administrasi rumah sakit, Selasa (5/3/2024).

Kegiatan penandatanganan seperti ini merupakan bagian dari komitmen yang rutin dilakukan setiap tahun.

Penandatanganan dilakukan berjenjang dari Direktur Utama Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes, Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, MSi, Direktur Layanan Operasional dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV, Plt Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Ns Suwandi I Luneto ,S.Kep, M.Kes, dan Ketua SPI dr. Bradley Jimmy Waleleng, Sp PD-KGEH.

Selanjutnya, Dirut dan Ketua-ketua KSM dilanjutkan dengan para Direktur dan Manager, setelah itu antara Manager dan Asisten Manager, dan tim kerja.

“Kontrak kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan dari penandatanganan kontrak sebelumnya antara pimpinan RSUP Kandou dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan,” ujar Dirut.

Dikemukakan, RSUP Kandou  menetapkan target dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi inovasi dalam bidang kesehatan.

Dijelaskan pula pentingnya penandatanganan kontrak kinerja sebagai wujud komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kontrak kinerja tahun 2024 akan menjadi acuan bagi seluruh tim kerja RSUP Kandou dalam menjalankan operasional rumah sakit dengan efektif,” tegasnya.

Ditegaskan pula komitmen bersama RSUP Kandou untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

“Dengan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2024 ini, RSUP Kandou menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat sesuai target dan indikator kinerja yang ditetapkan, dapat tercapai dengan baik demi kemajuan RSUP Kandou serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Dirut. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Rapat Evaluasi di ruang rapat BKKBN Sulut, Senin (4/3/2024).

Rapat yang dipimpin Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erd di dampingi Sekretaris Lady D Ante, S.Pd, MAP ini diikuti Tim Kerja dan Satgas PPS Sulut.

Dalam rapat tersebut dibahas antara lain evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dari Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 dan rencana pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Sulut Tahun 2024.

Dalam tersebut, Kepala Perwakilan (Kaper) mengingatkan kembali terkait fungsi dan tugas utama Satgas PPS yaitu fungsi konsultasi, koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting.

Terkait fungsi koordinasi, Satgas diminta untuk memaksimalkan proses updating SK TPPS di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut yang telah melewati masa berlaku, terutama updating SK TPPS Sulut Tahun 2024 yang saat ini masih berproses.

Diingatkan, penyebarluasan informasi terkait penggunaan data verval ke mitra kerja terkait dalam hal tindak lanjut penanganan stunting juga perlu dioptimalkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024.

Selain itu, perlu dilakukan breakdown target Perjanjian Kinerja Stunting Tahun 2024 ke Technical Assistant untuk mendorong fungsi dan tugas utama Satgas PPS di wilayah Kabupaten/Kota, serta melaporkan setiap bulannya progress output kinerja secara spesifik dan terukur.

“Tindak lanjut strategi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah dengan adanya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur pada Minggu Kedua Maret 2024,” sebut Kaper.

Diingatkan, kegiatan yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Zoom Meeting Torang Babaca bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),  Senin (4/3/2024).

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Tandayu menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi pegangan bagi PKB dan PLKB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pertama, tertib menggunakan evisum untuk kegiatan harian dan presensi. Kegiatan disinkronkan setiap hari; kedua, memaksimalkan penggunaan Balai Penyuluh KB untuk kegiatan mekanisme operasional.

“Semua Balai Penyuluh wajib punya data KRS, peta kerja, target capaian dan data pendukung, untuk dipaparkan di balai,” ujar Tandaju.

Ketiga, ASN wajib menaati aturan terkait disiplin pegawai negeri sipil yaitu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, di mana di dalamnya diatur tentang kewajiban, larangan dan hukuman disiplin.

Keempat, SIGA production sudah dihidupkan kembali. “Silahkan akses kembali SIGA, jika kemudian ditemukan kendala silahkan berikan laporan detail case, detail wilayah dan detail poktan faskesnya ke penanggung jawab Datin di Provinsi,”  sebut Tandaju. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sebanyak 200 masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado menerima sertifikat tanah yang diserahkan Walikota Manado Andrei Angouw, Jumat (1/3/2024).

200 warga penerima sertifikat tersebut merupakan bagian dari target 400 warga pemilik tanah di Kecamatan Bunaken Kepulauan yang akan diberikan sertifikat oleh Pemerintah Kota Manado.

Ke depannya juga akan dilakukan program pendampingan kepada masyarakat pemilik tanah untuk peningkatan pendapatan.

Dalam.sambutannya pada acara penyerahan sertifikat tersebut, Walikota menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah ini akan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Oleh karena itu, mantan Ketua DPRD Sulut ini berharap agar sertifikat tanah ini dapat digunakan untuk hal-hal positif.

“Simpan baik-baik sertifikat tanah ini jangan sampai hilang dan rusak. Jika rusak segera lapor. Jangan sampai dijual dan jangan digadaikan, kecuali terpaksa untuk pengembangan usaha,” kata Walikota.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH, MH, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Manado Drs. Alexander Wowiling, M.Si, Asisten II Atto Bulo, SH, MM, dan Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak, SE beserta jajaran Lurah dan Ketua Lingkungan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Tim Kerja Informasi dan Humas Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar Bimbingan Teknis terkait perilaku interaksi pelayanan publik (Service excellent) bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, administrasi, security dan cleaning service di RSUP Kandou Manado, Kamis (29/2/2024).

Bimtek yang dilaksanakan di aula kantor pusat administrasi RSUP Kandou ini bertujuan untuk mensosialisasikan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUP Kandou agar dapat memberikan layanan yang excellent kepada pasien sebagai implementasi Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Tim Kerja Informasi dan Humas Yankes Kemenkes di bawah pimpinan Auliana Sahrawani, SKM, bersama Wisnujati, S.Kom, dan Rahmat Fathoni, S.Sos akan memberikan panduan dan arahan kepada peserta bimtek RSUP Kandou tentang bagaimana memberikan pelayanan yang excellent kepada pasien. Kemudian mereka akan membagikan pengetahuan dan pengalaman terkait strategi dan praktik terbaik dalam memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional.

“Penyelenggara pelayanan publik di tantang untuk senantiasa membuat inovasi dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan publik tidak terhambat,” ujar Auliana.

Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien dan memperkuat citra positif RSUP Kandou sebagai salah satu rumah sakit terkemuka di Sulawesi Utara.

Dengan pelayanan excellent diharapkan pasien dan masyarakat dapat merasa nyaman dan percaya untuk mendapatkan perawatan di RSUP Kandou.

“Dengan membuat sebuah terobosan berupa inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas untuk memenuhi harapan masyarakat dan kepercayaan publik yang positif,” jelas Auliana.

Auliana berharap, bimbingan teknis ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi RSUP Kandou dan dapat menjadi langkah awal menuju peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit Kandou.

Dirut RSUP Kandou Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes yang di dampingi Direktur Layanan Operasional dr. Wega Sukanto, SpB TKV mengingatkan peserta bimtek untuk  mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap kegiatan ini harus dipedomani dan diimplementasikan kepada kepada rekan kerja,” ujar Dirut Ivonne saat membuka kegiatan serta menambahkan, sehingga panduan interaksi pelayanan publik yang ada di  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 bisa tersosialisasi

“Dengan demikian, hal ini akan menjadi budaya kerja dimana salah satu tranformasi internal Kementerian Kesehatan adalah budaya kerja, yang nantinya akan memberikan pelayanan excelent kepada masyarakat,” tandasnya.  (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna mencegah anemia pada remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop bagi Fasilitator Sebaya.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini diikuti 30 peserta remaja dari Kabupaten/Kota  se-Sulut yang dilaksanakan di Hotel NDC, Manado, Kamis (29/2/2024)-Sabtu (2/3/2024)

Dalam sambutannya pada pembukaan  kegiatan, Tandaju menjelaskan, anemia adalah bagian dari pencegahan stunting dari hulu, serta merupakan salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada remaja putri dan kelompok umur tertentu.

Anemia pada remaja putri, sebutnya, dapat berisiko pada saat hamil dan akan  berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan serta mengakibatkan bayi lahir stunting.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, tambah Tandaju, pemerintah menjadikan remaja sebagai salah satu sasaran dalam percepatan oenurunan stunting melalui peningkatan akses informasi dan edukasi serta memastikan remaja putri menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) dan mengonsumsi tablet tambah darah.

Diharapkan bagi fasilitator remaja setelah mengikuti kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, sikap dan perilaku positif bagi remaja tentang gizi dan pencegahan anemia untuk   meningkatkan status gizi dan kesehatannya alam upaya pencegahan stunting. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw (AA) menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Manado yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Rabu (28/2/2024).

Walikota berharap agar kegiatan TPID dan TP2DD Kota Manado ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi Kota Manado.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini memaparkan beberapa teori ekonomi disertai beberapa contoh konkrit terkait inflasi dan deflasi.

Inflasi, sebut Walikota, merupakan silent killer yang harus diperangi bersama. “Senjata paling memiskinkan adalah inflasi. Negara dengan inflasi tinggi bisa membuat negara hancur,” ujarnya.

Deflasi juga, sambung mantan Ketua DPRD Sulut ini, tidak baik bagi perekonomian.

Di kesempatan itu juga, AA memaparkan tentang kemiskinan struktural yang ada di Kota Manado berdasarkan hasil survei yang langsung ditangani oleh Pemerintah Kota Manado. Demikian halnya tentang PDRB Kota Manado saat ini yang memudahkan perputaran ekonomi di Kota Manado.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Andry Prasmuko, Kepala Biro Perekonomian Sulut Reza Dotulong, Asisten II Atto Bulo, SH, MM, Kepala SKPD, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Manado Ir. Novri Mokoagouw, Camat se-Kota Manado, serta undangan lainnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengungkapkan, stunting dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Hal tersebut disampaikan Tandaju ketika memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting bagi Kader BKB Tahun 2024, Selasa (27/2/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting BKKBN Sulut yang diketuai Bionda Wowiling, S.Sos, MSi ini berlangsung Hotel Aston Manado hingga Rabu (28/2/2024).

‘Salah satunya melalui pemberdayaan keluarga (Intervensi Sensitif) sebagai bentuk pendidikan non-formal,” ujar Tandaju di hadapan 30 peserta utusan kader BKB aktif Kabupaten/Kota di Sulut ini.

Ditegaskan, BKKBN memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan cara promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Mengenai pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, sebutnya, dihitung sejak saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Saat menutup kegiatan, Rabu (28/2/2024), Tandaju menyampaikan beberapa hal, di antaranya kader wajib transfer ilmu ke seluruh anggota BKB, kader wajib meningkatkan kompetensi melalui ikut kelas belajar mandiri SiBima dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta BKB wajib berintegrasi dengan posyandu dan PAUD sehingga diharapkan dengan adanya integrasi kegiatan angka stunting di Sulut turun.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan umum adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi Pelaksana Program BKB tentang Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Sementara tujuan khususnya ada empat yakni pertama, pelaksana program BKB dalam hal ini kader kelompok BKB dapat melakukan sosialisasi promosi 1000 HPK pada sistem pelayanan yang sudah ada (misal integrasi dengan posyandu).

Kedua, dengan adanya kader kelompok BKB, kita bisa memahami masalah di lapangan dalam melakukan promosi dan KIE 1000 HPK kepada masyarakat dan anggota BKB lainnya mengenai permasalahan stunting ini.

Ketiga, terbinanya kelompok BKB sebagai salah satu sarana untuk promosi dan KIE terkait 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting; dan keempat, tersedianya laporan perkembangan kegiatan Pro-PN terkait promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka pencegahan Stunting sebagai bentuk realisasi tercapainya target tahun 2024.

Materi yang diberikan terdiri dari Peran Posyandu dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan; Cegah Stunting dengan Optimalisasi Pengasuhan oleh Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting

Asupan Gizi dalam Upaya Pencegahan Stunting oleh dr. Nelly Majulu; serta Sosialisasi Website SiBima dalam rangka Pencegahan Stunting oleh PIC Ketahanan Keluarga Balita dan Anak (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet