Meimonews.com – Badan Kependudukan Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Nasional Tahun 2024.
Mereka yang diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional ini adalah perwakilan dari masing-masing provinsi, yang penilaiannya telah dilakukan beberapa waktu lalu, dan untuk Sulut telah ditetapkan Kampung KB Kasama’an Desa Munte Kabupaten Minahasa Selatan.
Oleh karena itu, tim verifikasi lapangan nasional mendatangi lokasi tersebut pada Kamis (30/5/2024) untuk melakukan penilaian.
Tim yang dipimpin Ir. Siti Fathonah, MPH dan didampingi Plh. Kepala BKKBN Sulut Ignasius P. Worung, SE, M. Si dan Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP disambut oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Data Kependudukan Kasama’an Desa Munte masuk nominasi nasional dari 68000 Kampung KB yang mengikuti lomba,
Maksud dan tujuan pelaksanaan lomba Kampung KB adalah untuk memverifikasi keberhasilan penyelenggaraan Kampung KB dan mengamati pelaksanaan program yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.
Selanjutnya tim akan mengamati sejauh mana intervensi Kampung KB ini dimanfaatkan oleh stakeholder dan mitra kerja terkait.
Bupati Minsel mengatakan siap serta berkomitmen dan memberikan dukungan penuh dari pemerintah daerah Minahasa Selatan untuk menjadikan Kampung KB Kasama’an menjadi kampung KB yang berkelanjutan bagi pembangunan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.
Dalam kesempatan ini dilaksanakan penyerahan bantuan kepada anak stunting, yang diserahkan langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Ir. Siti Fathonah, MPH selaku Pembina Wilayah Sulawesi Utara. (FA)
Meimonews.com – Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O Kandou menegaskan, upaya pemerintah sudah komprehensif, holistik, terstruktur dan masif terkait dengan penanganan stunting.
Oleh karena itu, diharapkan semua pemerintah kabupaten dan kota tidak main-main dengan hal penanganan stunting.
Hal tersebut disampaikan Wagub pada kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2024 terhadap hasil kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Sulawesi Utara yang diselenggarakan Bappeda Sulut dan BKKBN Sulut di Hotel Sentra, Maumbi Kabupaten Minahasa, Selasa (28/5/2024).
Diungkapkan, tahun lalu, ia ingat betul bahwa ada arahan dari Kementerian Keuangan, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri untuk refocussing anggaran. Refocussing anggaran tersebut secara tematik sudah diarahkan untuk penanggulangan inflasi dan yang kedua dalam konteks penanganan stunting.
Wagub berterima kasih kepada Kepala BKKBN Sulut yang sudah menyampaikan penilaiannya. “Berarti semangat, ikhtiar, upaya kita yang sudah ada itu masih harus ditingkatkan lagi. Sementara daerah yang prevalensi stuntingnya sudah menurun jauh itu kita harus apresiasi,” ujarnya.
Wagub berharap kondisi meningkatnya angka stunting di delapan daerah tersebut tidak serta-merta menurunkan semangat kerja berkontribusi positif dalam penanganan stunting.
Delapan daerah dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 meningkat yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Kepala BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju menjelaskan, target angka prevalensi stunting di daerahnya tahun 2024 sebesar 19 persen.
“Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Sulawesi Utara targetnya adalah 19 persen di tahun 2024 dan 5,9 persen di tahun 2045,” sebutnya.
Angka prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen. Walau terjadi kenaikan, namun angka prevalensi stunting Sulut masih di bawah angka nasional 21,5 persen.
Diungkapk, dari hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 angka stunting saat ini sebesar 21,3 persen atau masih terdapat selisih 2,3 persen dari target prevalensi stunting tahun ini yang harus diturunkan. Artinya, setiap tahun -tahun 2024-2025- harus terjadi penurunan sebesar 1,15 persen,” katanya.
Dikemukakan, berdasarkan capaian SKI 2023, terdapat delapan kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting mengalami kenaikan. Kabupaten Bolsel menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulut yaitu sebesar 33 persen.
Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi kabupaten dengan penurunan prevalensi stunting terbesar yaitu 11,5 persen, dari 26,5 persen di tahun 2022 menjadi 15 persen di tahun 2023.
Kota Tomohon menjadi satu-satunya kota dengan konsistensi penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen, dari 13,7 persen di tahun 2022 menjadi 10,5 persen di tahun 2023.
Kabupaten Minahasa Utara juga patut mendapat apresiasi karena menjadi salah satu kabupaten dengan capaian angka prevalensi stunting di tahun 2023 sebesar 10,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen. (FA)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melakukan acara wisuda siswa BKL Pelangi Kasih di Sekolah Lansia Basudara, Rabu (29/5/2024).
Acara wisuda ini dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang dan sejumlah tamu/undangan lainnya.
Ada sebanyak 26 siswa di sekolah lansia (lanjut usia) yang terletak di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado ini yang diwisuda.
Acara wisuda ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas lansia.
Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian lansia dalam berbagai aspek kehidupan. (FA)
Meimonews.com – Tanggal 22 Mei 2022, Kadis Sosial Provinsi Sulut dr. Rinny Tamuntuan dilantik sebagai Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe.
Dengan demikian, setelah berakhirnya masa tugasnya pada 21 Mei 2024, dokter Rinny telah telah menjadi orang nomor satu di kepulauan itu selama 23 bulan, 24 jam dan 59 detik.
Kendatipun baru dalam rentang waktu terbatas tersebut, telah banyak yang dibuat istri dari Dr. Fransiscus Andy Silangen, SpB.KBD (Ketua DPRD Provinsi Sulut) ini.
Srikandi asal Kota Bunga Tomohon, tepatnya Desa Pinaras ini dinilai telah menciptakan jejak yang tak terlupakan. Mutiara yang Bersinar di ujung Provinsi Sulut khususnya Nusa Utara.
Dokter Rinny dianggap telah menjadi Idola dan harapan masyarakat oleh sebab kemajuan pembangunan infrastruktur daerah dan berbagai kegiatan tata kelola pemerintahan telah dikerjakan dengan progress yang sangat luar basa
Berbagai perubahan telah dilakukannya untuk kemajuan daerah setempat sehingga karya baktinya sangat diapresiasi.
Itulah sebabnya, saat acara pelepasan masa jabatan sebagai Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe, Selasa (21/5/2024), yang ditandai ibadah syukur di rumah jabatan diwarnai suasana bermakna kerinduan terhadap sosoknya.
Suasana demikian terlihat pula saat iring-iringan dokter Rinny dan rombongan berjalan kaki mengantar kepergiaannya menuju Pelabuhan Tidore.
Masyarakat setempat beramai-ramai mengantarnya sampai ke pelabuhan menuju Manado.
Rasa terima kasih warga Sangihe ditunjukkan dengan berjalan bersama mendampingi dokter Rinny. Ada deraian air mata dan tawa canda sukacita untuk mengiringi perpisahan Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe.
“Dalam hati setiap rakyat, dr. Rinny, nama dan karya besarmu akan selalu dikenang,” demikian ungkap salah satu warga,
“Hanya dokter Rinny yang betul merakyat dan akan berbuat lebih demi rakyat Kepulauan Sangihe,” tambah warga lainnya.
Bahkan, ada banyak warga berharap dokter Rinny maju dalam Pilkada Kepulauan Sangihe Tahun 2024. (*)
Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar rapat Rekonsiliasi Data Piutang, Tunggakan dan Penerimaan Pajak Daerah di Tateli Resort and Convention, Selasa (21/5/2024).
Sebanyak peserta yang merupakan 75 peserta yakni pejabat eselon III Kantor Pusat Bapenda di antaranya Sekretaris Filma Kepel, Kepala UPTD PPD, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengelola Piutang hadir pada kegiatan yang dibuka dan dipimpin pelaksanaannya oleh Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE, Ak MM.
Selain Kepala Bapenda, tampil juga sebagai narasumber pada kesempatan itu adalah perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan perwakilan Bank Sulut dan Gorontalo (BSG).
Beberapa hal terkait dengan rekonsiliasi dalam rangka penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah ini dibicarakan bersama serta mendapat arahan dari Kepala Bapenda Sulut.
Bersamaan dengan kegiatan itu, dilakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak Daerah serta Penyerahan Cenderamata bagi pensiunan Bapenda Sulut. (elka)
Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) Sulut Tahun. 2024 di Auditorium Unsrat, Selasa (21/5/2024).
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O. Kandou yang ditandai pemukulan tambur ini diawali dengan parade kontingen Peksimida dari 12 Perguruan Tinggi se-Sulawesi Utara.
Hadir pada acara pembukaan ini, Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng Asean IPU Eng dan jajaran, para undangan serta perwakilan perguruan tinggi dan mahasiswa kontingen Peksimida.
Pememang Peksimida ini nantinya diutus mewakili Sulut di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksimanas) yang akan diadakan di Jakarta, September mendatang.
Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw mewakili Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE, dalam sambutannya mengatakan, seni itu mencerminkan kebudayaan masyarakat setempat, dan semakin tinggi seninya, semakin dahsyat budayanya.
Seni itu menjadi parameter peradaban, tapi seni itu juga jangan disalahgunakan. Oleh karena itu, Wagub mengajak kita untuk membesarkan seni dan budaya daerah untuk meningkatkan peradaban.
Dikemukakan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan ODSK, selalu fokus pada pengembangan health tourism (pariwisata kesehatan) serta pendidikan. “Mudah-mudahan kalau Tuhan berikan kesempatan, ke depan di bidang kebudayaan torang jadikan Sulawesi Utara juga jadi pusat kebudayaan nasional,” ujarnya. (FA)
Meimonews.com – Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Unsrat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat Manado, Kamis (16/5/2024).
Materi yang dibawakan doktor Bonivasius adalah Peran Perguruan Tinggi dalam Menuju Indonesia Emas dalam Perspektif Demografi.
Kuliah umum ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Rektor 4 Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA mewakili Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng Asean IPU Asean Eng.
Prof. Sangkertadi memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik kunjungan dan kuliah umum dari Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI ini.
Pemberian kuliah umum ini, sebut Prof. Sangkertadi merupakan wujud kerjasama kemitraan BKKBN dengan perguruan tinggi Unsrat.
Di awal pemaparan materinya, doktor Bonifasius menjelaskan tugas dan pokok BKKBN guna mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Selain itu, dijelaskan pula tujuan pembangunan kependudukan, situasi demografi dunia, isu kependudukan menuju Indonesia Emas, bonus demografi Sulut, menyiapkan generasi berkualitas, ancaman pemanfaatan demografi dunia, memetik periode bonus yang lebih panjang, dan strategi mengoptimalkan bonus demografi.
Deputi memaparkan sinergi tiga pilar institusi sosial dan peran serta tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa itu harus berperan aktif, harus terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, mahasiswa harus jadi pionir perubahan sosial (agent of change),” ujar doktor Bonivasius.
Menyinggung peran mahasiswa dan generasi muda dalam memaksimalkan bonus demografi (bodem), diingatkan agar mahasiswa meningkatkan kapasitas diri, menambah relasi dengan berbagai orang, memanfaatkan gawai untuk literasi digital, menghindari resiko triad KRR, serta menjadi agen perubahan.
Mendampingi doktor Bonifacius pada kuliah umum ini adalah Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg. (FA)
Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara mengadakan Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan 1 dan Pembahasan Usulan Target Retribusi Daerah 2025.
Rapat yang diadakan di Hotel Sentra Maumbi Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024) ini diikuti 99 peserta yang terdiri dari perangkat daerah pengelola retribusi, BKAD Sulut dan Biro Hukum Setda Sulut.
Pembicara rapat terdiri dari Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE. Ak, MM, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Vonny Steivi Sumenge, SH, MH, dan dari Bank Sulutgo (BSG).
Poin-poin yang dibicarakan terkait Optimalisasi PAD dari sektor retribusi daerah; Rekonsiliasi Retribusi Daerah Triwulan I tahun 2024; Usulan Target Retribusi Tahun 2025; Penyesuaian jenis dan objek retribusi sesuai dengan UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD.
Selain itu, Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik, Aspek hukum terhadap tatacara pemungutan dan penyetoran retribusi daera; Harmonisasi dari biro hukum terkait ranpergub tentang pelaksanaan retribusi daerah; Adanya kenaikan yang signifikan terhadap realisasi khusus pelayanan kesehatan pada RSUD ODSK karena sudah menggunakan QRIS sebagai pembayaran Elektronik.
Pengalian objek retribusi baru untuk mendukung peningkatan penerimaan retribusi dikarenakan pada UU No 1 tahun 2022 banyak objek retribusi yang hilang; Mendorong PD untuk mengoptimalkan Aset BMD yang terbengkalai; Mensiasati peningkatan tarif retribusi daerah sesuai dgn aturan yang berlaku; dan Mengoptimalisasikan aset pemprov untuk disewakan dan/atau dipihak ketigakan.
Rapat yang diikuti seluruh jajaran Bapenda Sulut
Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE. Ak saat memberikan materia memaparkan kondisi yang ada di lapangan dan bagaimana melakukan terobosan agar penerimaan daerah ini bisa mencapai target yang telah ditentukan karena dana yang terkumpul ini menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Secara terbuka, June memberikan trik-trik agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar tepat waktu atau tidak menunggak. Ada langkah persuasif tapi ada pula dengan penegakan aturan walau tetap dengan cara-cara terhormat (elka)
Meimonews.com – Ada 14 rumusan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Sulut di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Keempat belas rumusan tersebut adalah pertama, peluang bonus demografi di Sulut perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Kedua, menurut proyeksi penduduk terbaru, periode bonus demografi Sulut diperkirakan berakhir pada tahun 2036 dengan puncaknya pada periode 2015-2020. Periode bonus demografi Sulut akan berakhir lebih cepat dari Indonesia yang diperkirakan berakhir di periode 2040-2041. Agar peluang demografi optimal, perlu meminimalisasi ancaman bonus demografi antara lain prevalensi stunting yang masih tinggi, kemiskinan ekstrim, pengangguran dan kurangnya skill penduduk usia produktif.
Ketiga, gambaran pencapaian indikator kinerja utama Perwakilan BKKBN Sulut tahun 2023 yaitu TFR 2,1, MCPR 59,8 persen, Unmet Need 13,4 persen, dan iBangga 62,63 menunjukkan kategori capaian sangat baik. Hal itu perlu diperkuat dengan peningkatan capaian ASFR 15-19 tahun dengan realisasi 34 kelahiran per 1000 WUS dan prevalensi stunting 21,3 persen yang belum mencapai target
Keempat, stunting perlu segera dipangkas melalui program intervensi penurunan stunting yang dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi dan tepat sasaran untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menerima hasil rumusan dan menutup Rakerda Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024
Kelima, data perhitungan hasil SKI 2023 untuk penurunan stunting perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan data survei ePPGBM. Selain itu, nilai indikator-indikator penyusun angka SKI perlu dipublikasikan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.
Keenam, kenaikan prevalensi stunting di provinsi Sulut perlu disikapi dengan beberapa strategi, antara lain langkah konkrit (exit strategy) di tahun 2024 fokus pada sasaran catin, ibu hamil dan baduta yang beresiko/berpotensi melahirkan stunting baru. Melaksanakan tangging anggaran dengan rincian output yang jelas dan sasaran yang tepat.
Perhatian penting pada sasaran super prioritas, kabupaten/kota yang paling berdampak, penimbangan serentak, kolaborasi pelaksanaan PPS, pemberian bantuan termasuk pangan yang tepat sasaran, dan intervensi perubahan perilaku.
KRS dijadikan acuan pelaksanaan program di tingkat bawah. Menjadikan 5 PASTI sebagai strategi implementasi konvergensi layanan tingkat keluarga di tahun 2024 serta intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang melibatkan semua kementerian dan lembaga serta sektor lainnya yang bermuara pada keberhasilan pengukuran dan penimbangan balita.
Ketujuh, BKKBN akan terus menyalurkan DAK BOKB kepada kabupaten/kota sehingga perlu peran pemerintah daerah agar realisasi dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Kedelapan, dukungan tenaga lapangan dalam program PPS dan Bangga Kencana di provinsi Sulut tahun 2024 yaitu 106 PKB/PLB, 108 P3K, 19 Satgas PPS, dan 7044 TPK diharapkan dapat mengawal aksi serentak pencegahan stunting.
Kesembilan, diperlukan peran OPD KB kabupaten/kota dan mitra kerja dalam pencapaian 31 target indikator kinerja dan 29 target rincian output kegiatan Bangga Kencana serta 30 indikator kinerja keluaran stunting di tahun 2024.
Kesepuluh, untuk mendapatkan bonus demografi diperlukan investasi dari segi kuantitas dan kualitas (pendidikan, kesehatan, karakter dan rasa aman). Diperlukan program yang mencakup dan memberikan intervensi pada tiap kelompok dalan periode bonus demografi yakni angkatan kerja existing, pre angkatan kerja (usia sekolah), angkatan kerja lahir sejak 2020-an dan angkatan kerja yang lahir di masa depan .
Kesebelas, program Bangga Kencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan bonus demografi melalui grand design pembangunan kependudukan sebagai salah satu dasar penyusunan target RPJMD serta peningkatan klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
Keduabelas, penyusunan RPJMN sedang berproses yang menyesuaikan asta cita kerja pemimpin terpilih. Isu bonus demografi akan menjadi salah satu dasar penyusunan program pembentukan keluarga berkualitas dalam landasan transformasi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Ketigabelas, strategi Sulut untuk menerima bonus geografi antara lain pengendalian penduduk melalui program KB (peningkatan kesetaraan MKJP). Penjaminan kualitas kesehatan ibu hamil-baduta-balita (stunting). Peningkatan Mean Year Schooling , penjaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, aktivitas ekonomi mencegah migrasi.
Penciptaan pusat ekonomi baru, pembangunan yang seimbang desa-kota, investasi dan pemanfaatan angkatan kerja, peningkatan skill reskil dan upskill serta partisipasi gender.
Keempatbelas, strategi mengoptimalkan angkatan kerja wanita dalam memanfaatkan bonus demografi : pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, promosi kesetaraan gender, perlindungan hak tenaga kerja wanita, kebijakan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dan penyuluhan masyarakat.
Hasil rumusan tersebut dibuat setelah mendengarkan laporan Kaper BKKBN Sulut, sambutan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), sambutan Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang dibacakan Asisten 2 Setprov Asripan Nani.
Selain itu, pemaparan materi oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Turro Wongkaran, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si dan diskusi yang berkembang dalam Rakerda.
Hasil rumusan tersebut langsung diserahkan oleh tim kepada Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di penghujung acara, yang ditutup Tandaju. (Fer)
Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Sulut Tahun 2024.
Rakerda yang dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Sulut Prof. Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten 2 Setprov Sulut Asripan Nani diadakan di Hotel Sentra Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/5/2024).
Sebanyak 200-an peserta mengikuti Rakerda yang mengangkat tema Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Utara Menuju Indonesia Emas 2045.
Peserta tersebut, di antaranya Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, kepala dinas/instansi vertikal/kepala badan di lingkungan Pemprov Sulut, para kepala OPD-KB kabupaten dan kota serta mitra kerja program Bangga Kencana.
Di momen Rakerda ini ada enam Bupati/Walikota di daerah ini yang mendapat penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sulut. Penyerahan penghargaan dilakukan antara lain oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (mewakili Kepala.BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo), Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan, dan Kaper BKKBN Sulut.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Rakerda adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, evaluasi dan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi (tupoksi) BKKBN.
Tupoksi tersebut adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
Kapolda Sulut Irjen Pol. Yudhiawan saat menyerahkan penghargaan BKKBN kepada Bupati Minut Joune Ganda
Dalam laporan tersebut, Kaper turut memaparkan gambaran umum pencapaian Indikator Kinerja Utama BKKBN Perwakilan Sulut tahun 2023.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasertya Ichtiarto, S.Si, M.Eng dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo antara lain menegaskan, BKKBN memastikan dilakukannya pendataan terhadap seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerah, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, dan memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius saat memberikan sambutan
Dikemukakan, pentingnya data yang presisi untuk penguatan kemitraan agar mencegah stunting. Ke depan kemiskinan ekstrim akan terdiri dari keluarga yang unmodifiable atau sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting.
“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak, masih produktif dan tidak menjadi beban.
Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujar Bonivasius.
Gubernur Sulut dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setprov Sulut menegaskan, untuk mendukung cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2025 maka salah satu upayanya adalah melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam hal ini, BKKBN tentunya memiliki sasaran prioritas pada keluarga, memiliki peran yang sangat strategis, terutama peran yang terkait dengan pertumbuhan penduduk seimbang (antara kualitas dan kuantitas), perwujudan keluarga berkualitas, kontribusi pada bidang kesehatan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk peran penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, PPS,serta pemanfaatan Bonus Demografi.
“Peran penting tersebut diharapkan memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk turut mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandas gubernur.
Selain itu, tambah gubernur, sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Dikemukakan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana PPS, Perpres tersebut memberikan penguatan untuk tiga hal yaitu penguraian kerangka kelembagaan, penguatan kerangka intervensi, dan penguatan kerangka pendanaan.
“Oleh karena itu, Pemda Sulut menaruh perhatian penuh terhadap program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.
Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk melibatkan berbagai sektor,” sebut Gubernur.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung komitmen pemerintah pusat lewat arahan Presiden RI kepada BKKBN sebagai penanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, upaya PPS tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab semua pihak.
Program penta helix yang melibatkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi san medi massa harus terus dikembangkan. Selain dari pada itu, diperlukan juga peningkatan sinergitas pemangku kepentingan program Bangga Kencana baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta mitra strategis BKKBN, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Sulut guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045
Karena itu, melalui Rakerda ini, Gubernur mengajak kita semua bersinergi dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera di Sulut,” tandasnya.
Menurutnya, jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas maka kita mampu membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan.
Usai acara pembukaan dan penyerahan penghargaan BKKBN Sulut kepada beberapa bupati dan walikota, Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan oleh Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI dan Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Turro Wongkaren, SE, MA, PhD yang dipandu Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE, M.Si. (Fer)
