Meimonews.com – Penanganan pasien terkonfirmasi covid-19 bisa dilakukan di rumah sakit, bisa juga dengan isolasi/karantina mandiri tapi dengan tetap memperhatikan/mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Kememterian Kesehatan Republik Indonesia (Kememkes RI) memberikan petunjuk soal isolasi/karantina mandiri.

“Pasien terkonfirmasi positif covid-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri/karantina di rumah,” demikian bunyi postingan Kemenkes RI di Facebook, Kamis (24/6/2021).

Kemenkes lantas memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat isolasi mandiri agar tetap aman dan tidak menularkan kepada anggota keluarga lain di rumah.

Pertama, hindari kontak dengan orang lain serta tidak bepergian dan tidak menerina tamu. Kedua, gunakan masker dengan benar. Ketiga, cuci tangan dengan sabun.

Keempat, jaga jarak. Kelima, bersihkan permukaan dengan disinfektan berkala. Keenam, tangani sampah dengan baik-baik. Ketujuh, gunakan alat tersendiri untuk makan, minum dan mandi.

Kesembilan, ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kesepuluh, Kamar mandi terpisah, tetapi jika tersedia, lakukan disinfeksi rutin permukaan yang sering disentuh. Kesebelas, kamar tidur terpisah.

Keduabelas, pemantauan harian gejala. Ketigabelas, berkoordinasi dengan Puskesmas. Keempatbelas, jika muncul gejala atau semakin parah lapor petugas. Kelimabelas, orang yang merawat perhatikan protokol kesehatan 3 M.(lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Presiden RI Joko Widodo berharap warga Indonesia tidak menyia-nyiakan untuk divaksinasi bila sudah ada kesempatan.

“Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak,” tulis Presiden dalam postingannya di Facebook, Kamis (24/6/2021).

Agama apapun, sebut Presiden yang akrah disapa Jokowi, tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Maka sebelum itu tercapai, sambungnya, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. “Saya minta satu hal yang sederhana ini yakni tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” imbau Presiden.

Dijelaskan, hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid-19.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua,” tulis Presiden di akhir postingannya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Menyusul terjadinya lonjakan kasus covid-19 di sejumlah daerah, Pemerintah RI menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularannya tinggi (zona merah). Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus covid-19.

Sejumlah langkah tegas yang diambil Pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran virus covid-19 salah satunya dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.

PPKM Mikro akan diperpanjang selama 2 minggu, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75-100 persen, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan covid-19.

“Kita harus menangani sisi hulu dengan baik agar bisa mengurangi tekanan di sisi hilirnya,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (22/6) seperti dikutip Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI drg. Widyawati, MKM dalam dalam siaran persnya.

Di sisi hulu, sambung Menkes, kita harus membatasi mobilisasi masyarakat melalui penerapan PPKM Mikro guna mengurangi penyebaran virus dan juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Di hilir, kita akan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan.

Terkait kecepatan penyuntikan vaksin, Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan meningkatkan kecepatan penyuntikan menjadi 700 ribu/hari di bulan ini dan 1 juta/hari mulai bulan depan seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin di atas 18 tahun.

Setelah memprioritaskan vaksinasi Tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu Tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, pemerintah akan membuka Tahap 3 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.

Seiring dengan pembukaan Tahap 3, cakupan dan kecepatan vaksinasi akan dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 1 juta/hari. “Pemerintah menargetkan vaksinasi untuk 181 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok. Saat ini lebih dari 23 juta penduduk atau 12.8% dari target, sudah mendapatkan vaksinasi pertama,” sebut Menkes.

Dikemukakan, saat ini, masyarakat umum dengan usia 18 tahun ke atas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah dapat divaksinasi lebih awal dari jadwal Juli.

Menkes kembali mengingatkan masyarakat meskipun telah divaksinasi covid-19 secara lengkap, kemungkinan untuk terpapar virus masih ada. “Bisa dilihat dari tenaga kesehatan yang tingkat vaksinasinya tinggi dan sudah lengkap, masih ada yang tertular. Tapi hampir semua yang terpapar tanpa gejala dan tingkat kesembuhannya juga sangat baik,” ujar Menkes.

Di sisi hilir, Kemenkes sebelum libur Idul Fitri tahun ini, telah melakukan langkah-langkah sebagai antisipasi terjadinya lonjakan kasus merujuk pada pengalaman sebelumnya.

Langkah-langkah tersebut di antaranya memberikan instruksi kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah tempat tidur dan ruang isolasi, menambah obat-obatan yang diperlukan serta peralatan seperti APD, dan juga menambah tenaga kesehatan.

“Hingga Senin (21/6), jumlah total keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 secara nasional ada di angka 57 ribu. Kemenkes kemudian menginstruksikan tempat tidur perawatan khusus covid-19 untuk ditingkatkan dari 75 ribu menjadi 83 ribu. Dengan asumsi seluruh rumah sakit di Indonesia memberikan 30% kapasitas ruangan untuk merawat pasien covid-19, kapasitas tempat tidur isolasi untuk pasien covid-19 masih bisa ditingkatkan hingga mencapai 130 ribu tempat tidur,” ungkap Menkes.

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan di Rumah Sakit, Kemenkes bekerja sama dengan IDI dan PPNI terus mengirim bantuan tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan, termasuk dokter pasca internship, peserta program Pendidikan Dokter Spesialis, peserta program Nusantara Sehat, lulusan Poltekkes Kemenkes, serta merekrut kembali relawan yg telah habis masa tugas.

Selain penanganan lonjakan kasus secara menyeluruh mulai hulu hingga hilir, Menkes juga menyampaikan bahwa seluruh vaksin covid-19 yang dipakai di Indonesia terbukti efektif untuk menangani varian covid-19, khususnya varian Delta. “Manfaat vaksinasi sudah terbukti. Mumpung sekarang vaksinnya makin banyak tersedia, masyarakat tidak usah ragu-ragu lagi untuk segera vaksinasi,” ujar Menkes, mengimbau.

Menkes tetap berpesan bahwa masyarakat harus terus disiplin mematuhi protokol 3M, yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan. Selain mobilitas yang tinggi, lonjakan kasus pasca Lebaran tahun ini yang melebihi kenaikan kasus pasca liburan Lebaran dan Natal serta Tahun Baru 2020 juga dipicu oleh adanya varian of concern covid-19 yang telah masuk ke Indonesia.

Varian ini memang lebih cepat menular, tetapi cara menurunkan laju penularannya sama yakni dengan tidak lelah, tidak bosan, dan tidak abai dengan protokol 3M. “Saya menghimbau kepada masyarakat masih ada momentum libur-libur lain kedepannya, tolong untuk tinggal di rumah saja agar kita bisa melindungi keluarga, tetangga, dan orang terdekat dari penularan covid-19 ini,” ujar Menkes. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional. Indonesia.(KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengungkapkan rasa optimismenya atas perkembangan dan kemajuan olahraga di Sulawesi Utara.

Sulut bakal menjadi pusat pembinaan atlet yang bisa mencapai prestasi dunia. “Besar harapan saya,.Provinsi Sulawesi Utara akan menjadi pusat pembinaan atlet yang bisa mencapai prestasi dunia. Terutama untuk olahraga unggulan seperti berkuda, anggar dan tinju. Ini harus menjadi atensi utama,” ujar Norman saat acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Sulut masa bakti tahun.2021 – 2025 di Manado, Sabtu (19/6/2021).

Norman menilai, Sulut merupakan gudangnya olahraga berkuda. Potensi tersebut diharapkan dapat mendulang prestasi di sejumlah laga bergengsi. Baik di level olimpiade, SEA Games maupun PON.

“Semua terletak dari dukungan kepala daerah, yang memberikan atensi. Khususnya pada olahraga unggulan sehingga dapat mencetak atlet berprestasi secara maksimal,” ujarnya seraya berharap Ketua Umum KONI Sulawesi Utara mendukung Cabor (cabang olahraga) unggulan agar memberikan kontribusi besar bagi daerah.

Norman berharap, tata kelola organisasi olahraga di Sulut dapat mengarahkan para atlet menjadi yang terbaik. “Kepada Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Pak Wagub Steven Kandouw, saya titipkan para atlet agar diarahkan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan para Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan agar olahraga semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan optimismenya terhadap masa depan olahraga di daerah ini karena olahraga akan memacu semangat bagi generasi muda.

“Olahraga akan memberikan semangat bagi kita semua. Saya bersama Pak Steven Kandouw akan menjadikan olahraga di Sulawesi Utara lebih maju,” kata Gubernur ketika memberikan sambutan.

Hal itu terbukti, di mana saat ini Pemprov Sulut sedang melakukan pembenahan sarana dan prasarana olahraga. Sarana prasarana olahraga di Stadion Sario, mulai dibenahi sehingga manfaat olahraga, prestasi ke depan menjadi lebih baik. Sulawesi Utara saat ini memiliki SMA Olahraga dan salah satu atlet dapat medali emas

Olahraga, menurut Gubernur, menjadi tanggung jawab pemerintah dan KONI, termasuk Bupati dan Walikota. “Paling banyak dua cabor saja kepala daerah bertanggung jawab, maka pada PON berikut, kita sudah masuk 10 besar,” tegas Olly.

Diungkapkan, sejak awal menjabat Ketua KONI pada beberapa waktu lalu, semua atlet telah mendapatkan pembinaan dari dalam.

Meski dalam suasana pandemi covid-19, ungkapnya, namun berbagai iven olahraga tetap dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Umum baru KONI Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kesediaan Ketua Umum KONI Pusat melakukan pengukuhan pengurus.

“Terima kasih atas perhatian Pak Ketua Umum KONI Pusat yang melakukan pengukuhan pengurus. Menjadi komitmen kami untuk dapat bekerja maksimal dengan menghasilkan output dan outcome untuk daerah dan negara yang kita cintai ini,” ujar Kandouw.

Acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Sulut ini dihadiri unsur Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Bupati dan Walikota, Mayor Jenderal TNI Soedarno serta Ketua Pusat Pordasi Triwati Marciano. (lk)

Berita Utama, Olahragaoleh SebarTweet

 

Meimonews.com – Upaya War on Drugs melalui upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba kembali membuahkan hasil signifikan. Dalam kurun waktu 20-27 April 2021, BNN berhasil mengungkap tiga jaringan sindikat narkoba internasional dengan barang bukti yang sangat fantastis yaitu sabu seberat 581,31 kilogram.

Jumlah yang berhasil disita tersebut tidaklah sepadan jika diukur dengan nilai uang, karena ketika sabu tersebut disita dan dimusnahkan maka tidak ada nilainya sama sekali.

“Akan tetapi, penyitaan sabu yang jumlahnya lebih dari setengah ton ini sangat bernilai penting yaitu menyelamatkan lebih dari 2,9 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba,” demikian Siaran Pers Biro Humas dan Protokol BNN-RI, Rabu (5/5/2021).

Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, yaitu BNN dengan Bea Cukai serta didukung peran masyarakat yang responsif menyampaikan informasi kepada aparat di lapangan.

Adapun kronologi pengungkapan tiga jaringan sindikat narkoba tersebut, antara lain Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba di daerah Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada 21 April 2021.

Di TKP, petugas menyita 420 boks plastik yang berisi sabu seberat 536,84 kilogram dari tersangka berinisial BU. Dari hasil penyelidikan, sabu ini berasal dari Pakistan yang dibawa ke Aceh melalui jalur laut.

Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut diambil oleh kurir ABK dengan menggunakan kapal tuna. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan HY di daerah Jalan Lintas Meulaboh-Banda Aceh.

Tak berhenti di situ, petugas BNN juga menangkap anggota jaringan sindikat lainnya yaitu MUR, di Aceh Besar serta dua warga binaan lapas yaitu AM dan MT. Pengembangan kasus ini terus dilakukan, dan tim penyidik saat ini sedang mendalami dugaan keterlibatan warga asing berinisial AZ.

BNN berhasil pula menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tiga orang pria, masing-masing berinisial MH, US, dan RU pada Selasa, (20/4/2021).

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi tentang peredaran narkoba di wilayah Bireun yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kendaraan yang digunakan para pelaku. Pelaku pertama yang diamankan adalah MH, di parkiran Masjid di daerah Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan US di parkiran masjid di daerah Gampong Beusa Meuranoe, Kabupaten Aceh Timur. US diketahui merupakan oknum anggota DPRK Bireun.

Dari hasil penggeledahan di dalam kendaraan US, petugas menemukan sabu seberat 26,66 kg yang disembunyikan di bawah wiper, bemper depan, dan jok belakang. Selanjutnya petugas mengamankan RU di Bireun, yang ikut terlibat dalam upaya penyelundupan sabu Aceh – Medan tersebut.

Selain itu, Tim Gabungan BNN dan Bea Cukai mendapatkan informasi tentang adanya kapal kayu dari Malaysia yang diduga kuat menyelundupkan narkoba.

Selanjutnya, tim gabungan melaksanakan penyelidikan dan operasi bersama. Tepat pada 27 April 2021, tim gabungan melakukan patroli di sekitar Pulau Burung dan memberhentikan sebuah kapal kayu bernama KM Tohor Jaya yang mencurigakan. Selanjutkan kapal tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 2 buah tabung gas yang di dalamnya terdapat 17 bungkus teh China berisi sabu seberat 17,81 kg berikut seorang tersangka berinisial SU,” sebut Biro Humas dan Protokol BNN RI. (lk)

Berita Utama, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Adriana Dondokambey, Anggota DPR-RI dari darrah pemilihan Sulawesi Utara mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI di SMA Negeri 8 (Smandel) Manado, Kamis (8/4/2021).

Tak kurang dari 50 peserta pengurus/pimpinan organisasi siswa (OSIS, Pelsis, ISKA, Rohis, Pramuka dan Paskibra) sekolah pimpinan Mediatrix M. Ngantung mengikuti sosialisasi tersebut.

Di awal pemaparannya, Anggota Komisi X dan Badan Anggaran DPR-RI itu menjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan sosialisasi yang mengacu pada pertama, UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c.

Kedua, Peraturan MPR-ri No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR-RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c; ketiga, Inpres No. 6 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.

Kepala SMA Negeri 8 Manado Mediatrix M. Ngantung menyambut postif dan berterima kasih dengan kehadiran dari satu wakil rakyat tersebut yang di dampingi pak Rudy Senduk, apalagi telah memberikan sosialisasi tentang Empat Pilar MPR-RI.

“Materi tersebut sangat bermanfaat bagi para siswa, apalagi mereka itu adalah pimpinan/pengurus organisasi siswa (OSIS, Pelsis, ISKA, Rohis, Pramuka dan Paskibra) di sekolah kami,” ujar Mediatrix kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (9/4/2021). (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Kota Jajakan Gorontalo menggelar Dialog Moderasi Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Menumbuhkembangkan Toleransi Beragama, Sabtu (20/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan secara zoom meeting (dipandu Kartika F. Budiman/Pengurus PMKRI Gorontalo) dengan peserta perwakilan ormas kemahasiswaan berbasis keagamaan seperti GMKI, HMI, PMII, IMM, KMHDI dan PMKRI ini dibuka pelaksanaannya oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung.

Ketua Tim Kerja Dialog Refalsy JB Melo melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan rasa toleransi terhadap keberagaman beragama, mendukung program Pemerintah dalam pencegahan paham radikalisme, dan menjalin silaturahmi antarorganisasi kemahasiswaan melalui konsep pluralisme.

Koordinator PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Stevan A. Lintang berharap, melalui kegiatan yang dilaksanakan ini akan terbangun kesadaran dan komitmen yang kuat dari para peserta (ormas berbasis keagamaan dan kebangsaan) untuk proaktif menumbuhkembangkan pemahaman dan praktek keagamaan yang moderat dan toleran dalam rangka terwujudnya integrasi bangsa di tengah kemajemukan sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung mengungkapkan, moderasi beragama menjadi jargon nasional dalam penguatan cinta kebangsaan terhadap NKRI, dan termasuk dalam salah satu RPJMD oleh Pemerintahan Jokowi.

“Kemenag selalu berupaya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh sendi umat beragama tentang pentingnya moderasi beragama,” ujar Baderung ketika memberikan aplikasi sekaligus materi pada kegiatan tersebut.

Ditegaskan, tidak ada agama yang disebarkan di nusantara ini dengan menggunakan kekerasan. Islam dalam sejarahnya disebarkan oleh ulama dan pedagang, sedangkan kristen disebarkan oleh misionaris kaum Eropa

“Agama selalu menggunakan budaya atau tradisi untuk berkembang dan saling menguatkan. Kita adalah bangsa yang terdiri dari ribuan bahasa, tetapi bahasa kita bukan dari salah satu suku di Indonesia. Itu bukti bahwa bangsa ini tidak memilih-milih budaya, yang ada saling menyatukan,” sebutnya.

Ditegaskan, semua agama moderat, karena semua agama cinta damai. “Yang tidak moderat adalah pola pikir yg sempit,” ujar Baderung

Ir. Alim Niode (Budayawan), dalam pemaparannya mengungkapkan, Gorontalo dulunya hanya berupa bukit-bukit yg tergenang udara, setelah surut jadilah daratan dan di situlah terbentuknya Gorontalo. 17 Linula (kerajaan kecil) sepakat membentuk suatu kerajaan yg disebut dengan Hulonthalo.

Pada tahun 1525, sebutnya, masuklah Islam melalui perkawinan Raja Sultan Amai dengan putri Kerajaan Palasa yang berada di Sulawesi Tengah. Raja Kerajaan Palasa mengharuskan syarat Raja Sultan Amai dan rakyatnya harus masuk Islam.

Semua agama apapun, paling tidak memiliki 5 kandungan yaitu: aspek mistikal, aspek ritual, aspek ideologikal, aspek intelektual dan aspek sosial. Banyak tokoh lintas agama yang bekerja sama dengan Nani Wartabone dalam mengibarkan merah putih dan memerdekakan Gorontalo, bukti moderasi agama sudah ada dalam sejarah Gorontalo, “ujar Niode.

Samsi Pomalingo, MA (PW NU Provinsi Gorontalo) menjelaskann, melihat banyaknya konflik sosial dan konflik agama, maka moderasi agama sangat penting. “Banyak yang bilang kenapa agama harus dimoderasi? Sebenarnya bukan agamanya yang dimoderasi, melainkan sikap kita terhadap agama yang harus dimoderasi,” tandasnya.

NU dan Muhamadiyah, jelasnya, terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan universal beragama. “Membangun moderasi agama memang bukan hal yang gampang, tetapi kita harus terus yakini bahwa pentingnya moderasi agama untuk mewujudkan toleransi di negeri ini,” kata Niode.

Pomalingo menegaskan, polemik dan konflik moderasi yang beragama lebih banyak pada kaum milenial, karena gampang mereka terprovokasi apalagi di dalam isu beragama. “Aksi kekerasan agama banyak dari kelompok anak muda yang salah belajar agama sejak dini,” tandasnya.

Pembimaskat Kemenag Provinsi Gorontalo Reinne Koraag menjelaskan, moderasi beragama bisa dimulai dengan membuka diri terhadap agama-agama lain.

Kami yang beragama Katolik, sebutnya, secara jumlah kecil, tetapi kami tidak minoritas, karena keberadaan kita di Gorontalo sangat bergantung dan tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat Gorontalo. “Ini bukti bahwa moderasi beragama di Gorontalo sudah ada,” ujarnya.

Ditambahkan, kita punya satu keinginan, dengan kemajemukan Indonesia kita bisa bergandengan tangan dalam memajukan negeri ini. Kita tidak bisa berdialog dalam doktrin tataran, tetapi kita bisa berdialog dalam tataran universal yang bisa mempersatukan kita.

Depertim (Dewan Pertimbangan) PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Sule berharap, menyampaikan para narasumber dapat diimplementasikan di organisasi dan kehidupan kita masing-masing.

“Upaya kita bersama menangkal radikalisme dan mengembangkan toleransi,” ujar mantan Ketua PMKRI Cabang Manado itu. (af)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pendapatan daerah (Patda) Sulut tahun 2020 memang tidak mencapai 100 persen bahkan lebih, halmana disebabkan sejumlah permasalahan/kendala yang ada termasuk pandemic Covid-19. Olehnya, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala yang ada.

Menurut Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, ada enam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan patda tersebut.

Pertama, regulasi yang belum jelas mengenai pajak alat berat sehingga terkendala bagi aparatut penagih pajak untuk memungut pajak alat berat terhadap wajib pajak. Kedua, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang terkadang terhambat dipenuhi kepada Pemerintah Daerah, apalagi terkait dengan dana bagi hasil sumber daya alam, serta realisasi pajak yang lebih kecil dari target.

Ketiga, belum memadainya jumlah personal pada UP5D-PPD pembantu serta belum ada keseragaman pemahaman pegawai mengenai pengelolaan keuangan dan pajak daerah.

Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, terutama di saat masyarakat diperhadapkan dengan dampak pandemic Covid-19, yang mengakibatkan penerimaan pendapatan masyarakat menurun sehingga kecenderungan pengalihan pembiayaan dialihkan untuk kebutuhan perlindungan kesehatan.

Kelima, relatif masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyaralat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang menghindari kewajiban pajak daerah/retribusi daerah.

“Keenan, belum berjalan dengan baik koordinasi antarinstansi terkait dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensuport upaya optimalisasi PAD,” ujar Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021)

Untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala tersebut, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Setidaknya, ada sebelas langkah antisipasi yang akan dilakukan,” ujar Atteng dan ditambahkan Sekretaris Bapenda Sulut Conny Kuhon, saat ditemui terpisah.

Langkah antisipasi tersebut, jelas Kuhon adalah pertama, efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan beroperasinya Samsat online, Sambalados, penggunaan mesin electronic data capture (EDC), pelayanan Samsat Malam Minggu penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas BSG di Sulut tahun 2020, yang diharapkan lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak agar peningkatan pendapatan dari sektor pajak lebih optimal.

Kedua, menerapkan Pergub No. 33 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku sejak 19 September – 31 Desember 2020

Ketiga, melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk menyeragamkan prototipe Samsat, menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pelayanan pajak dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Keempat, menambah fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah Kabupaten/Kota yang potensial.

Keenan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak bagi aparat pemungut/calon pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Ketujuh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kedelapan, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesembilan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemungut dan instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesepuluh, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Sulutenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulut dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat. Kesebelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah. (lk)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Beberapa hari setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2021), Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi mengeluarkan Program Prioritasnya.

Ada enam belas Program Prioritasnya sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Drs. Idham Azis,MSI yang memasuki masa pensiun.

Keenambelas Program Prioritas tersebut adalah Pertama, penataan kelembagaan. Kedua, perubahan sistem dan metode organisasi. Ketiga, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Keempat, perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0.

Kelima, pemantapan kinerja pemeliharaan kamtobmas. Keenan, pemantapan kinerja penegakan hukum. Ketujuh, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19. Kedelapan, pemulihan ekonomi nasional.

Kesembilan, menjamin keamanan Program Prioritas Nasional. Kesepuluh, penguatan penanganan konflik sosial. Kesebelas, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Keduabelas, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.

Ketigabelas, pemantapan komunikasi publik. Keempatbelas, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan. Kelimanelas, penguatan fungsi pengawasan. Keenambelas, pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint). (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tahun 2021 Pendapatan Daerah (Patda) Sulut ditargetkan berjumlah Rp. 4,1 trillium lebih, naik sebesar Rp. 365,4 miliar lebih bila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang berjumlah Rp. 3,7 triliun lebih.

“Patda itu berssal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapan daerah yang sah,” ujar Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (28/1/2021)

Dijelaskan, PAD ditargetkan berjumlah Rp. 1,3 triliun lebih yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, retribusi daerah Rp. 16 2 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 55 8 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp. 152,2 miliar lebih.

Pendapatan transfer ditargetkan berjumlah Rp. 2,7 triliun lebih, yakni pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 2,7 triliun lebih yang terdiri dari dana perimbangan Rp. 2,7 triliun lebih dan dana insentif daerah (DID) Rp. 250 juta.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni pendapatan hibah dan pendapatan hibah dari pusat ditargetkan berjumlah Rp. 20 miliar.

Berkaitan dengan realisasi Patda Sulut tahun 2020, Sekretaris Bappenda Sulut Conny Kuhon menjelaskan, selang tahun 2020, Sulut terdampak pandemic covid-19 yang menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), penurunan retribusi tempat pariwisata dan penundaan pembayaran PAP oleh beberapa perusahaan Waper serta penundaan pembayaran PBB-KB

Pengelolaan pendapatan daerah (Patda) untuk tahun 2020, sebut Kuhon, mencapai Rp. 3,6 triliun lebih (97,76 persen) dari target Rp. 3,7 triliun ebih. “Tahun 2019 (sebelum pandemic C-19) mencapai Rp. 3,9 triliun lebih dari target APBD Induk 2019 sebesar Rp. 4,0 triliun lebih atau 96,13 persen),” ujarnya.

Dipaparkan, Patda tahun 2020 yakni PAD terealisasi sebesar Rp. 1,1 triliun lebih (96,27 persen) dari target Rp. 1,3 triliun lebih dan dana perimbangan terealisasi Rp. 2,5 triliun lebih (90,65 persen) dari target Rp. 2,7 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi Rp. 48,3 miliar lebih (238,94 persen) dari target Rp. 20,2 miliar lebih.

Jenis-jenis PAD adalah pajak daerah ditargetkan (target induk) sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, direalisasikan sebesar Rp. 931,5 atau 90.61 persen. Retribusi daerah ditargerkan Rp. 133,5 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 114,8 miliar lebih (85,98 persen).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp. 55,8 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 42,2 miliar lebih (75,67 persen). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp. 34,9 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 38,4 miliar lebih (110,06 persen).

“Jadi, PAD tahun 2020 berjumlah Rp. 1,1 triliun lebih atau 86,27 persen dari target sebesar Rp. 1,3 triliun lebih,” ujar Kuhon ketika ditemui terpisah.

Berkaitan dengan dana perimbangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi unum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), Kuhon menjelaskan, dari target sebesar Rp. 2,7 triliun lebih, berhasil direalisasi sebesar Rp. 2,5 triliun lebih atau 90,65 persen.

Khusus lain-lain Patda yang sah, tambahnya, dari target Rp. 20,2 miliar lebih, berhasil direalisasikan Rp. 46,6 miliar lebih atau 230,5 persen. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet