Meimonews.com – Upaya War on Drugs melalui upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba kembali membuahkan hasil signifikan. Dalam kurun waktu 20-27 April 2021, BNN berhasil mengungkap tiga jaringan sindikat narkoba internasional dengan barang bukti yang sangat fantastis yaitu sabu seberat 581,31 kilogram.

Jumlah yang berhasil disita tersebut tidaklah sepadan jika diukur dengan nilai uang, karena ketika sabu tersebut disita dan dimusnahkan maka tidak ada nilainya sama sekali.

“Akan tetapi, penyitaan sabu yang jumlahnya lebih dari setengah ton ini sangat bernilai penting yaitu menyelamatkan lebih dari 2,9 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba,” demikian Siaran Pers Biro Humas dan Protokol BNN-RI, Rabu (5/5/2021).

Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, yaitu BNN dengan Bea Cukai serta didukung peran masyarakat yang responsif menyampaikan informasi kepada aparat di lapangan.

Adapun kronologi pengungkapan tiga jaringan sindikat narkoba tersebut, antara lain Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba di daerah Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada 21 April 2021.

Di TKP, petugas menyita 420 boks plastik yang berisi sabu seberat 536,84 kilogram dari tersangka berinisial BU. Dari hasil penyelidikan, sabu ini berasal dari Pakistan yang dibawa ke Aceh melalui jalur laut.

Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut diambil oleh kurir ABK dengan menggunakan kapal tuna. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan HY di daerah Jalan Lintas Meulaboh-Banda Aceh.

Tak berhenti di situ, petugas BNN juga menangkap anggota jaringan sindikat lainnya yaitu MUR, di Aceh Besar serta dua warga binaan lapas yaitu AM dan MT. Pengembangan kasus ini terus dilakukan, dan tim penyidik saat ini sedang mendalami dugaan keterlibatan warga asing berinisial AZ.

BNN berhasil pula menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tiga orang pria, masing-masing berinisial MH, US, dan RU pada Selasa, (20/4/2021).

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi tentang peredaran narkoba di wilayah Bireun yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kendaraan yang digunakan para pelaku. Pelaku pertama yang diamankan adalah MH, di parkiran Masjid di daerah Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan US di parkiran masjid di daerah Gampong Beusa Meuranoe, Kabupaten Aceh Timur. US diketahui merupakan oknum anggota DPRK Bireun.

Dari hasil penggeledahan di dalam kendaraan US, petugas menemukan sabu seberat 26,66 kg yang disembunyikan di bawah wiper, bemper depan, dan jok belakang. Selanjutnya petugas mengamankan RU di Bireun, yang ikut terlibat dalam upaya penyelundupan sabu Aceh – Medan tersebut.

Selain itu, Tim Gabungan BNN dan Bea Cukai mendapatkan informasi tentang adanya kapal kayu dari Malaysia yang diduga kuat menyelundupkan narkoba.

Selanjutnya, tim gabungan melaksanakan penyelidikan dan operasi bersama. Tepat pada 27 April 2021, tim gabungan melakukan patroli di sekitar Pulau Burung dan memberhentikan sebuah kapal kayu bernama KM Tohor Jaya yang mencurigakan. Selanjutkan kapal tersebut dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 2 buah tabung gas yang di dalamnya terdapat 17 bungkus teh China berisi sabu seberat 17,81 kg berikut seorang tersangka berinisial SU,” sebut Biro Humas dan Protokol BNN RI. (lk)

Berita Utama, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Adriana Dondokambey, Anggota DPR-RI dari darrah pemilihan Sulawesi Utara mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI di SMA Negeri 8 (Smandel) Manado, Kamis (8/4/2021).

Tak kurang dari 50 peserta pengurus/pimpinan organisasi siswa (OSIS, Pelsis, ISKA, Rohis, Pramuka dan Paskibra) sekolah pimpinan Mediatrix M. Ngantung mengikuti sosialisasi tersebut.

Di awal pemaparannya, Anggota Komisi X dan Badan Anggaran DPR-RI itu menjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan sosialisasi yang mengacu pada pertama, UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c.

Kedua, Peraturan MPR-ri No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR-RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c; ketiga, Inpres No. 6 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.

Kepala SMA Negeri 8 Manado Mediatrix M. Ngantung menyambut postif dan berterima kasih dengan kehadiran dari satu wakil rakyat tersebut yang di dampingi pak Rudy Senduk, apalagi telah memberikan sosialisasi tentang Empat Pilar MPR-RI.

“Materi tersebut sangat bermanfaat bagi para siswa, apalagi mereka itu adalah pimpinan/pengurus organisasi siswa (OSIS, Pelsis, ISKA, Rohis, Pramuka dan Paskibra) di sekolah kami,” ujar Mediatrix kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (9/4/2021). (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Kota Jajakan Gorontalo menggelar Dialog Moderasi Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Menumbuhkembangkan Toleransi Beragama, Sabtu (20/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan secara zoom meeting (dipandu Kartika F. Budiman/Pengurus PMKRI Gorontalo) dengan peserta perwakilan ormas kemahasiswaan berbasis keagamaan seperti GMKI, HMI, PMII, IMM, KMHDI dan PMKRI ini dibuka pelaksanaannya oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung.

Ketua Tim Kerja Dialog Refalsy JB Melo melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan rasa toleransi terhadap keberagaman beragama, mendukung program Pemerintah dalam pencegahan paham radikalisme, dan menjalin silaturahmi antarorganisasi kemahasiswaan melalui konsep pluralisme.

Koordinator PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Stevan A. Lintang berharap, melalui kegiatan yang dilaksanakan ini akan terbangun kesadaran dan komitmen yang kuat dari para peserta (ormas berbasis keagamaan dan kebangsaan) untuk proaktif menumbuhkembangkan pemahaman dan praktek keagamaan yang moderat dan toleran dalam rangka terwujudnya integrasi bangsa di tengah kemajemukan sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo Dr. H. Syafrudin Baderung mengungkapkan, moderasi beragama menjadi jargon nasional dalam penguatan cinta kebangsaan terhadap NKRI, dan termasuk dalam salah satu RPJMD oleh Pemerintahan Jokowi.

“Kemenag selalu berupaya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh sendi umat beragama tentang pentingnya moderasi beragama,” ujar Baderung ketika memberikan aplikasi sekaligus materi pada kegiatan tersebut.

Ditegaskan, tidak ada agama yang disebarkan di nusantara ini dengan menggunakan kekerasan. Islam dalam sejarahnya disebarkan oleh ulama dan pedagang, sedangkan kristen disebarkan oleh misionaris kaum Eropa

“Agama selalu menggunakan budaya atau tradisi untuk berkembang dan saling menguatkan. Kita adalah bangsa yang terdiri dari ribuan bahasa, tetapi bahasa kita bukan dari salah satu suku di Indonesia. Itu bukti bahwa bangsa ini tidak memilih-milih budaya, yang ada saling menyatukan,” sebutnya.

Ditegaskan, semua agama moderat, karena semua agama cinta damai. “Yang tidak moderat adalah pola pikir yg sempit,” ujar Baderung

Ir. Alim Niode (Budayawan), dalam pemaparannya mengungkapkan, Gorontalo dulunya hanya berupa bukit-bukit yg tergenang udara, setelah surut jadilah daratan dan di situlah terbentuknya Gorontalo. 17 Linula (kerajaan kecil) sepakat membentuk suatu kerajaan yg disebut dengan Hulonthalo.

Pada tahun 1525, sebutnya, masuklah Islam melalui perkawinan Raja Sultan Amai dengan putri Kerajaan Palasa yang berada di Sulawesi Tengah. Raja Kerajaan Palasa mengharuskan syarat Raja Sultan Amai dan rakyatnya harus masuk Islam.

Semua agama apapun, paling tidak memiliki 5 kandungan yaitu: aspek mistikal, aspek ritual, aspek ideologikal, aspek intelektual dan aspek sosial. Banyak tokoh lintas agama yang bekerja sama dengan Nani Wartabone dalam mengibarkan merah putih dan memerdekakan Gorontalo, bukti moderasi agama sudah ada dalam sejarah Gorontalo, “ujar Niode.

Samsi Pomalingo, MA (PW NU Provinsi Gorontalo) menjelaskann, melihat banyaknya konflik sosial dan konflik agama, maka moderasi agama sangat penting. “Banyak yang bilang kenapa agama harus dimoderasi? Sebenarnya bukan agamanya yang dimoderasi, melainkan sikap kita terhadap agama yang harus dimoderasi,” tandasnya.

NU dan Muhamadiyah, jelasnya, terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan universal beragama. “Membangun moderasi agama memang bukan hal yang gampang, tetapi kita harus terus yakini bahwa pentingnya moderasi agama untuk mewujudkan toleransi di negeri ini,” kata Niode.

Pomalingo menegaskan, polemik dan konflik moderasi yang beragama lebih banyak pada kaum milenial, karena gampang mereka terprovokasi apalagi di dalam isu beragama. “Aksi kekerasan agama banyak dari kelompok anak muda yang salah belajar agama sejak dini,” tandasnya.

Pembimaskat Kemenag Provinsi Gorontalo Reinne Koraag menjelaskan, moderasi beragama bisa dimulai dengan membuka diri terhadap agama-agama lain.

Kami yang beragama Katolik, sebutnya, secara jumlah kecil, tetapi kami tidak minoritas, karena keberadaan kita di Gorontalo sangat bergantung dan tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat Gorontalo. “Ini bukti bahwa moderasi beragama di Gorontalo sudah ada,” ujarnya.

Ditambahkan, kita punya satu keinginan, dengan kemajemukan Indonesia kita bisa bergandengan tangan dalam memajukan negeri ini. Kita tidak bisa berdialog dalam doktrin tataran, tetapi kita bisa berdialog dalam tataran universal yang bisa mempersatukan kita.

Depertim (Dewan Pertimbangan) PMKRI Kota Jajakan Gorontalo Sule berharap, menyampaikan para narasumber dapat diimplementasikan di organisasi dan kehidupan kita masing-masing.

“Upaya kita bersama menangkal radikalisme dan mengembangkan toleransi,” ujar mantan Ketua PMKRI Cabang Manado itu. (af)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pendapatan daerah (Patda) Sulut tahun 2020 memang tidak mencapai 100 persen bahkan lebih, halmana disebabkan sejumlah permasalahan/kendala yang ada termasuk pandemic Covid-19. Olehnya, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala yang ada.

Menurut Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, ada enam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan patda tersebut.

Pertama, regulasi yang belum jelas mengenai pajak alat berat sehingga terkendala bagi aparatut penagih pajak untuk memungut pajak alat berat terhadap wajib pajak. Kedua, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang terkadang terhambat dipenuhi kepada Pemerintah Daerah, apalagi terkait dengan dana bagi hasil sumber daya alam, serta realisasi pajak yang lebih kecil dari target.

Ketiga, belum memadainya jumlah personal pada UP5D-PPD pembantu serta belum ada keseragaman pemahaman pegawai mengenai pengelolaan keuangan dan pajak daerah.

Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, terutama di saat masyarakat diperhadapkan dengan dampak pandemic Covid-19, yang mengakibatkan penerimaan pendapatan masyarakat menurun sehingga kecenderungan pengalihan pembiayaan dialihkan untuk kebutuhan perlindungan kesehatan.

Kelima, relatif masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyaralat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang menghindari kewajiban pajak daerah/retribusi daerah.

“Keenan, belum berjalan dengan baik koordinasi antarinstansi terkait dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensuport upaya optimalisasi PAD,” ujar Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021)

Untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala tersebut, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Setidaknya, ada sebelas langkah antisipasi yang akan dilakukan,” ujar Atteng dan ditambahkan Sekretaris Bapenda Sulut Conny Kuhon, saat ditemui terpisah.

Langkah antisipasi tersebut, jelas Kuhon adalah pertama, efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan beroperasinya Samsat online, Sambalados, penggunaan mesin electronic data capture (EDC), pelayanan Samsat Malam Minggu penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas BSG di Sulut tahun 2020, yang diharapkan lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak agar peningkatan pendapatan dari sektor pajak lebih optimal.

Kedua, menerapkan Pergub No. 33 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku sejak 19 September – 31 Desember 2020

Ketiga, melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk menyeragamkan prototipe Samsat, menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pelayanan pajak dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Keempat, menambah fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah Kabupaten/Kota yang potensial.

Keenan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak bagi aparat pemungut/calon pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Ketujuh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kedelapan, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesembilan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemungut dan instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesepuluh, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Sulutenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulut dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat. Kesebelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah. (lk)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Beberapa hari setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2021), Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi mengeluarkan Program Prioritasnya.

Ada enam belas Program Prioritasnya sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Drs. Idham Azis,MSI yang memasuki masa pensiun.

Keenambelas Program Prioritas tersebut adalah Pertama, penataan kelembagaan. Kedua, perubahan sistem dan metode organisasi. Ketiga, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Keempat, perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0.

Kelima, pemantapan kinerja pemeliharaan kamtobmas. Keenan, pemantapan kinerja penegakan hukum. Ketujuh, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19. Kedelapan, pemulihan ekonomi nasional.

Kesembilan, menjamin keamanan Program Prioritas Nasional. Kesepuluh, penguatan penanganan konflik sosial. Kesebelas, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri. Keduabelas, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi.

Ketigabelas, pemantapan komunikasi publik. Keempatbelas, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan. Kelimanelas, penguatan fungsi pengawasan. Keenambelas, pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint). (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tahun 2021 Pendapatan Daerah (Patda) Sulut ditargetkan berjumlah Rp. 4,1 trillium lebih, naik sebesar Rp. 365,4 miliar lebih bila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang berjumlah Rp. 3,7 triliun lebih.

“Patda itu berssal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapan daerah yang sah,” ujar Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (28/1/2021)

Dijelaskan, PAD ditargetkan berjumlah Rp. 1,3 triliun lebih yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, retribusi daerah Rp. 16 2 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 55 8 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp. 152,2 miliar lebih.

Pendapatan transfer ditargetkan berjumlah Rp. 2,7 triliun lebih, yakni pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 2,7 triliun lebih yang terdiri dari dana perimbangan Rp. 2,7 triliun lebih dan dana insentif daerah (DID) Rp. 250 juta.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni pendapatan hibah dan pendapatan hibah dari pusat ditargetkan berjumlah Rp. 20 miliar.

Berkaitan dengan realisasi Patda Sulut tahun 2020, Sekretaris Bappenda Sulut Conny Kuhon menjelaskan, selang tahun 2020, Sulut terdampak pandemic covid-19 yang menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), penurunan retribusi tempat pariwisata dan penundaan pembayaran PAP oleh beberapa perusahaan Waper serta penundaan pembayaran PBB-KB

Pengelolaan pendapatan daerah (Patda) untuk tahun 2020, sebut Kuhon, mencapai Rp. 3,6 triliun lebih (97,76 persen) dari target Rp. 3,7 triliun ebih. “Tahun 2019 (sebelum pandemic C-19) mencapai Rp. 3,9 triliun lebih dari target APBD Induk 2019 sebesar Rp. 4,0 triliun lebih atau 96,13 persen),” ujarnya.

Dipaparkan, Patda tahun 2020 yakni PAD terealisasi sebesar Rp. 1,1 triliun lebih (96,27 persen) dari target Rp. 1,3 triliun lebih dan dana perimbangan terealisasi Rp. 2,5 triliun lebih (90,65 persen) dari target Rp. 2,7 triliun lebih.

Lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi Rp. 48,3 miliar lebih (238,94 persen) dari target Rp. 20,2 miliar lebih.

Jenis-jenis PAD adalah pajak daerah ditargetkan (target induk) sebesar Rp. 1,0 triliun lebih, direalisasikan sebesar Rp. 931,5 atau 90.61 persen. Retribusi daerah ditargerkan Rp. 133,5 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 114,8 miliar lebih (85,98 persen).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp. 55,8 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 42,2 miliar lebih (75,67 persen). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp. 34,9 miliar lebih, yang terealisasi Rp. 38,4 miliar lebih (110,06 persen).

“Jadi, PAD tahun 2020 berjumlah Rp. 1,1 triliun lebih atau 86,27 persen dari target sebesar Rp. 1,3 triliun lebih,” ujar Kuhon ketika ditemui terpisah.

Berkaitan dengan dana perimbangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi unum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), Kuhon menjelaskan, dari target sebesar Rp. 2,7 triliun lebih, berhasil direalisasi sebesar Rp. 2,5 triliun lebih atau 90,65 persen.

Khusus lain-lain Patda yang sah, tambahnya, dari target Rp. 20,2 miliar lebih, berhasil direalisasikan Rp. 46,6 miliar lebih atau 230,5 persen. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si resmi menduduki jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Drs. Idham Aziz, M.Si yang akan memasuki masa pensiun pada Februari mendatang, setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1//2021) pagi.

Pelantikan diawali pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) No. : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lewat Keppres tersebut, Komjen Pol. Listyo diangkat sebagai Kapolri dan memberhentikan dengan hormat Kapolri terdahulu Jenderal Pol. Idham.

Dengan pelantikan sebagai Kapolri maka pangkat Komjen Pol. Listyo resmi naik menjadi jenderal bintang empat (Jenderal).

Usai dilantik sebagai Kapolri, seperti dikutip Tribratanews, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memastikan akan terus mendorong transformasi di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam paparan berjudul “Transformasi Menuju Polri yang Presisi” yang disampaikan dalam uji kepatutan di Komisi III DPR beberapa waktu lalu, Jenderal Pol. Listyo memfokuskan transformasi Polri ke dalam empat bagian.

Pertama, transformasi di bidang organisasi, kedua, transformasi di bidang operasional, ketiga, transformasi di bidang pelayanan publik, dan keempat, transformasi di bidang pengawasan.

Jenderal Pol. Listyo memaparkan dampak transformasi tersebut melahirkan serangkaian program proteksi yang dapat mendorong perbaikan di internal Polri.

“Bidang transformasi organisasi dilakukan agar organisasi Polri mampu menghadapi tantangan tugas memberikan pelayanan yang cepat mudah transparan akuntabel dan terpadu,” ujar Jenderal Pol. Listyo, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, tambah mantan Kabareskrim ini, salah satu transformasi organisasi yang akan didorong di antaranya Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan kamtibmas sehingga kedepan di beberapa polsek-polsek tertentu tidak lagi dibebankan dengan tugas penyidikan.

“Polsek tersebut nantinya hanya dibebani dengan tugas kreatif dan preventif dan juga penyelesaian penyelesaian masalah dengan cara restorative justice untuk penegakan hukum,” jelasnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Selangkah lagi Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Kabareskrim Mabes Polri) menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis. M.Si yang akan purnatugas pada akhir Januari 2021.

Hal ini terjadi, menyusul persetujuan semua fraksi yang ada di Komisi III DPR-RI yang melakukan fit and proper test terhadap beliau sebagai calon Kapolri usulan Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya.

Tidak ada fraksi yang menolak membaca pandangan fraksi lewat jurubicaranya pada rapat yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Sembilan fraksi menyatakan setuju Komjen Pol. Listyo menjadi Kapolri. Fraksi yang menyetujui Komjen Pol. Listyo menjadi Kapolri adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Dalam rapat tersebut hadir Komjen Pol. Listyo yang di dampingi sejumlah jenderal dari berbagai angkatan. Saat membacakan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan catatan kepada Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Komisi III Herman Hery kemudian membacakan keputusan rapat. Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo disetujui menjadi Kapolri.

“Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai Kapolri. Selanjutnya, ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Herman.

Selanjutnya, Komisi III akan berkirim surat ke pimpinan DPR untuk membawa keputusan terkait Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ke rapat paripurna DPR.

Sebelumnya, seperti dikutip Tribratanews, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan ingin mewujudkan Polri Presisi jika kelak menjadi Kapolri.

“Merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan,” ujar Komjen Pol. Listyo dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi III DPR RI.

Saat fit and proper test tersebut, Komjen Pol. Drs. Listyo telah menyiapkan program 100 hari kerja sebelum resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis. Salah satunya fokus menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

“100 hari ke depan tentunya kami sudah menyiapkan program-program yang langsung tentunya bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah penuntasan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang saat ini ditunggu-tunggu,” ujarnya.

Selain itu, akan juga melakukan beberapa perubahan atau reformasi di institusi kepolisian, termasuk mengubah postur pelayanan di Kepolisian Sektor (Polsek).

“Beberapa perubahan, bagaimana fungsi Polsek untuk bisa menjadi basis resolusi ke depan akan segera kami lakukan. Dan beberapa kegiatan termasuk bagaimana segera mengubah postur pelayanan, transparansi segera kami lakukan,” jelas mantan Kapolda Banten ini.

Komjen Pol. Listyo pun berharap dapat mewujudkan seluruh program kerja yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan tepat waktu. “Mudah-mudahan semuanya bisa tepat waktu sehingga ada yang bisa kami lakukan dalam 100 hari, jangka menengah dan jangka panjang,” katanya. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sulawesi Utara termasuk Kota Manado diguyur hujan yang disertai dengan angin keras selama dua hari berturut-turut (15-16/1/ 2021) sehingga terjadi banjir dan longsor di beberapa titik, serta mengakibatkan korban materi bahkan sampai dengan korban jiwa.

Menurut data Polresta Manado, seperti dijelaskan Kasubbag Humas Polresta Manado Iptu Yusak Parinding, STh kepada Meimonews.com, Minggu (17/1/2021), ada beberapa titik banjir, longsor dan korban jiwa yang terjadi di Kota Manado dan sekitarnya.

Pertama, Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan II (Lorong Cempaka) Kecamatan Malalayang telah terjadi bencana tanah longsor yang menimpa rumah warga, dengan korban
Meini Pondaag (51 tahun, guru, Kristen, Kelurahan Malalayang Satu Barat), Zan Hasan (48 tahun, Hansip, Islam, Kelurahan Malalayang Satu Barat)

Kedua, Kelurahan Perkamil Lingkungan V. Kecamatan Paal Dua telah terjadi tanah longsor yang mengakibatkan 2 unit rumah dan korban 3 otang meninggal dunia tertimbun runtuhan longsor yakni
Fanny Poluan (50 tahun, laki-laki, Kristen.
buruh, Perkamil), Arni Laurens (44 tahun, Kristen, IRT, Kota Tomohon) dan Chelsea (8 tahun, Kristen, pelajar)

Ketiga, Kelurahan Paal 4 Lingkungan V telah terjadi tanah longsor yang menimpa rumah keluarga Aiptu Kifni Kawulur, mengakibatkan Aiptu Kifni meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulut.

Keempat, kenaikan debit air di Sungai Sario sehingga adanya luapan air di beberapa titik yaitu genangan setinggi 1 meter di Kelurahan Sario Lingkungan I (Lorong Radiolen), Kelurahan Sario Kotabaru Lingkungan IV (belakang SDN 67 Manado) dan Lingkingman V, Kelurahan Sario Utara Jl. Siswa (Kampung Paso), Kelurahan Ranotana Lingkungan I dan VI dan Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan.

Untuk genangan air terjadi di Kelurahan Sario Utara (Gedung Pingkan Matindas), Lorong samping Samsung Servis dan Panca Lomba Lingkungan III, Kelurahan Titiwungen Utara Lorong RSU Pancaran Kasih, belakang RM Srisolo dan Lingkungan V, jalan raya.

Kelima, angin puting beliung disertai dengan hujan deras di beberapa titik Kecamatan Singkil sehingga mengakibatkan 7 rumah rusak yakni milik Andati (49 tahun, dosen) dengan kerugian 50 juta karena rusak total, milik Juliana Gagangsa (70 tahun) dengan kerugian 5 juta karena rusak pada bagian dapur.

Rumah milik Sriyanti Gagansa.(42 tahun, tiada) yang rusak pada bagian depan rumah, milik Ambe Lasut (63 tahun, swasta) karena rusak pada bagian dapur dengan kerugian sekitar Rp. 1 juta, milik Stefen Wenas (40 tahun, swasta) karena rusak pada bagian snap dengan kerugian Rp. 10 juta.

Milik Tedy Malamtiga (57 tahun, Polri) karena rusak pada bagian atap lamar dengan kerugian sekitar Rp. 7 juta, milik Wawo Madunde (62 tahun, swasta) yang rusak bagian atap dengan kerugian sekitar Rp. 4 juta.

Keenam, banjir di beberapa titik Kecamatan Bunaken sehingga mengakibatkan air menutup badan jalan di sekitar pertigaan Bailang. Ketujuh, banjir di beberapa titik Kecamatan Wanea sehingga mengakibatkan air menutupi badan jalan di Kelurahan Tanjung Batu, jalan Bethesda dan sekitar Stadion Klabat.

Kedelapan, Kecamatan Pineleng (ruas jalan Manado Tomohon) sempat macet akibat pohon yang roboh dan menutupi badan jalan.

Dengan adanya bencana tersebut, Kapolresta Manado Kombes Pol. Elvianus Laoli SIK., MH memimpin jajarannya untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan bagi korban bencana alam di Kota Manado, Sabtu (16/1/2021).

Iptu Parinding menjelaskan, sampai saat ini di bawah komando Kapolresta Manado semua personil disiagakan untuk mengantisipasi banjir atau tanah longsor serta sebagian personil bersama stakeholder lainnya masih berada di lokasi banjir dan longsor untuk membantu masyarakat karena kenyamanan dan keselamatan masyarakat adalah yang paling utama.

Kapolres Manado, Kombes Laoli, seperti dikutip Parinding, mengimbau kepada masyarakat untuk tetap siaga dan apabila memerlukan bantuan Polri dapat langsung menghubungi melalui handphone di line 110. (af)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Selang sepekan di awal tahun 2021, Polda Sulut dan jajaran berhasil melakukan pengungkapan kasus perjudian jenis togel (togel).

Sebanyak 16 kasus berhasil diungkap, yang terjadi sejak 6 hingga 11 Januari 2021.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam sebuah press conference di halaman Ditreskrimum Polda Sulut, Kamis (14/1/2021). Press conference dipimpin Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sulut AKBP Benny Ansiga di dampingi Kompol Selfie Torondek dari Bidang Humas Polda Sulut

AKBP Benny menjelaskan, pengungkapan kasus togel ini dilakukan di berbagai tempat yaitu di Manado, Minahasa, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa Selatan, Bolmong, Talaud, Bitung dan Sitaro.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan sebanyak 28 terduga pelaku judi togel dengan barang bukti berupa total uang tunai berjumlah Rp. 36.191.000.-, sisa saldo di Akun Home Togel sejumlah Rp. 9.203.860.-, 34 buah handphone berbagai merek, 7 lembar Kartu ATM dan Buku Tabungan berbagai Bank, 4 lembar kertas tabel shio, 13 buah buku dan 21 lembar rekapan togel.

Selain itu, ada 1 buah buku tafsiran mimpi, 3 buah kalkulator, 1 unit laptop merk Asus, 1 unit modem internet dan 1 buah tas tangan warna coklat.

Para terduga pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing yaitu ada yang berperan sebagai bandar, pengecer maupun penjual kupon togel.

Mereka dikenakan pasal 303 ayat 1 ke- 2.e KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun, Jo Pasal 55, 56 KUHP.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Jules Abraham Abast menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah bekerjasama dengan Kepolisian dalam memberikan informasi terkait praktek perjudian.

“Kepolisian terus berkomitmen memberantas semua praktek perjudian di Sulawesi Utara. Salah satunya, judi togel ini,” ujar Abast, di kesempatan terpisah.

Dikemukakan, apabila masyarakat mengetahui keberadaan praktek perjudian seperti ini diharapkan segera melaporkan kepada aparat Kepolisian. (lk)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet