Meimonews.com – Sejumlah prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di bawah kepemimpinan Andrei Angouw dan Richard Sualang sebagai Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan pelayanan publik.

Pelbagai upaya dan kerja keras Pemkot membuahkan hasil berupa apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Pelayanan Publik di lingkungan Pemkot Manado di Tahun 2024 mendapatkan predikat sangat baik oleh Kemenpan RB RI.

Hal tersebut diumumkan oleh Kemenpan RB RI di kanal YouTube, Selasa (31/12/2024).

Dari hasil pengumuman tersebut, didapatkan bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Pemerintahan Kota Manado mendapatkan nilai yang baik.

Untuk  IPP Dinas Sosial Kota Manado nilai memfapat nilai 4,18, ⁠IPP RSUD Kota Manado 4,74 dan ⁠IPP Capil Duk Kota Manado 4,74.

Nilai keseluruhan untuk penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP) Kota Manado tahun 2024 adalah 4,46 (A-).

Wakil Walikota Manado Richard Sualang mengatakan, dari hasil evaluasi Kemenpan RB RI dalam hal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Manado mendorong nilai yang sangat baik.

“Jadi belum lama ini, Kemenpan RB RI melakukan evaluasi penilaian SPBE untuk kota Manado tahun 2024 dengan nilai 3,93 predikat Sangat Baik dan tertinggi di Sulawesi Utara,” ujar Sualang.

Ditambabkan, untuk kedepannya Pemerintah Kota Manado akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

“Tentunya, kami sebagai Pemerintah Kota Manado akan terus meningkatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan publik dan di bidang pemerintahan. Pastinya, dengan harapan masyarakat Kota Manado bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pencatatan Sipil Manado dan Pelaksana Tugas Dinas Kominfo Kota Manado Erwin Kontu menjelaskan, predikat Sangat Baik oleh Kemenpan RB RI untuk evaluasi SPBE ini sejalan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah dilakukan jajarannya.

“Sebagian besar sistem di Pemkot Manado sudah memanfaatkan teknologi informasi apalagi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Kontu di dampingi oleh Sekretaris Dinas Kominfo Heintje Lombone.

Ditambahkan sejumlah sistem aplikasi yang telah dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah Kota Manado.

“Bidang Sistem Elektronik di Pemerintahan contoh telah menggunakan aplikasi SIPD dan sistem aplikasi yang dikembangkan sendiri seperti SiLedis, SiKendis dan lain-lain. Bidang Pelayanan publik, contoh pemanfaatan aplikasi ManadoHub, Call Center 112, Capil Elekteronik dan lain-lain,” tukasnya. (Afer)

Meimonews.com – Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Meilanily Fransisca Limpar, SH, MH mengatakan, berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana. Namun begitu, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.

“Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan di sela penyerahan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombusman Perwakilan Sulut di rumah dinas Bupati Minahasa, Senin (20/2/2023).

Diungkapkan, Minahasa, sejak penilaian tahun 2021, dimana hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022.

“Dan sekarang kami nilai sudah ada peningkatan luar biasa. Begitu juga dari persepsi dari masyarakat itu baik,” tandasnya.

Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengatakan, instansi pelayanan publik Kabupaten Minahasa untuk tahun 2022 masuk kategori cukup. Bahkan, bila dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan.

“Dari empat kategori penilaian, setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup. Bahkan, dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan,” ujar Bupati.

Walau demikian, diingatkan kepada kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.

“Jadi, semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing,” katanya mengingatkan.

Disebutkan, sebagai kabupaten induk. Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik. “Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada para Asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik. Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center.

“Sesuai SK Bupati, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik. Jadi, diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak direspon,” tandasnya. (Fer)

Meimonews.com– Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Polresta Manado, Selasa (6/12/2022).

Dalam mengoptimalkan pelayanan publik Polresta Manado, Kapolda Sulut turun langsung lakukan pengecekan sarana dan prasarana di tempat pelayanan publik yang ada di Polresta Manado baik di layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta ruangan Sidik Jari serta ruangan Bagian Operasional, ruang PPA dan ruang Tahanan.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat yang ada sudah memenuhi standar atau belum, termasuk cara dan penampilan personil yang bertugas di tempat layanan tersebut,” jelas Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait lewat Seksi Humas Polresta Manado kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

Pengecekan pelayanan publik di Polresta Manado dilakukan secara berkala, hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran anggota maupun untuk mengetahui kekurangan-kekurangan baik sarana maupun proses pada saat melayani masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulut juga berinteraksi langsung dengan masyarakat menanyakan tentang kepuasan pelayanan publik di Polresta Manado.

Dalam hal tersebut disambut baik oleh masyarakat yang berada di ruangan pelayanan publik Polresta Manado dan sangat merasa puas tentang pelayanan yang ada di Polresta Manado.

Diharapkan kepada personil yang melaksanakan pelayanan publik melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan akan terus meningkatkan pelayanan publik yang ada di Polresta Manado, baik sarana dan prasarananya maupun kemampuan personil yang bertugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal,” tandas Kapolresta. (AF)

Meimonews.com – Tim Akreditasi menggelar Rapat di ruang rapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Optimalkan Daerah Sehatkan Keluarga (ODSK) yang dipimpin Dirut RSUP ODSK Endrico Rawung, Selasa (5/7/2022).

Rapat membicarakan hal-hal terkait dengan kolaborasi standar akreditasi RS dan standar pelayanan publik di RSUD ODSK.

Kepada Meimonews.com, Rabu (6/7/2022), Dirut RSUD ODSK mengungkapkan, untuk standar akreditasi RS, RSUD ODSK akan dibimbing, di dampingi, oleh Kementerian Kesehatan RI dan beberapa Lembaga Penyelenggara Penyelenggara Akreditasi RS seperti KARS, LARS DHP dan lain-lain.

“Hal tersebut berdasarkan pada UU Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” jelas mantan Wakil Direktur RS Prof. Dr. VL Ratumbuysang ini.

Untuk Standar Pelayanan Publik, pihaknya akan di dampingi oleh Biro Organisasi dan kemudian akan dinilai oleh Ombudsman dan atau Kemenpan RI. “Dasar hukumnya UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujarnya.

“Kolaborasi ini, akan memantapkan upaya peningkatan standar mutu dan keselamatan pasien di RS, serta mutu pelayanan publik di RS sehingga dipastikan akan makin meningkat,” ujar mantan Dirut RS Noongan ini.

Disebutkan, semua upaya-upaya ini, tentunya sangat sesuai dengan motto RSUD ODSK  yakni Our patients, our priority. (af)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat menerima Ombudsman Perwakilan Sulut di ruang kerjanya, Senin (3/1/2022)

Kehadiran Ombudsman bertemu Walikota untuk membahas soal pelayanan publik di Kota Manado serta beberapa persolan yang menimpa publik.

Ikut dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah adanya aduan masyarakat pada persoalan seleksi paskibraka beberapa waktu yang lalu.

Yang dipersoalkan adalah Peraturan Walikota dalam kaitan dengan seleksi
Paskibraka ini yang tidak berdasarkan aturan yang terbaru. Artinya, kebijakan aturan Walikota ini tidak menjadikan landasan aturan yang terbaru. Jadi Ombudsman ingin melihat soal ‘kelalaiannya’ ada di mana dan dilakukan oleh siapa.

Kadispora Kota Manado dan yang mewakili Dispora Provinsi Sulut yang hadir juga ikut mengklarifikasi dan memberikan penjelasan soal seleksi Paskibraka ini.

Sekretaris Kota Manado Micles C.S. Lakat ikut memberikan penjelasan berbagai hal dalam kaitan seleksi Paskibraka ini baik untuk tim seleksinya, mekanisme kerja serta berbagai aturan yang melandasinya termasuk Peraturan Walikotanya.

Walikota pun ikut menyampaikan pandangannya secara umum dalam kaitan pelayanan publik di Kota Manado. Bagi Walikota segala sesuatu apalagi berhubungan dengan persoalan-persolan pembangunan bagi masyarakat harus dikoordinasikan kepada semua pihak.

“Masyarakat juga harus memiliki kesadaran dalam rangka merespon berbagai kebijakan pembangunan di Kota Manado,” ujar Walikota.

Hadir dari Ombudsman Perwakilan Sulut pada pertemuan tersebut Kepala Perwakilan Meilany F. Limpar S.H, M.H., Asisten Stenly Kalengkian S.H.,M.H., dan Raldy Rengkuan. (lk)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menegaskan, pelantikan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah bagian dari penyederhanaan birokrasi.

“Pelantikan ini berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Pusat, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Walikota ketika memberikan sambutan pada Upacara Pelantikan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Walikota di dampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Kamis (30/12/2021).

Walikota berharap, agar jabatan fungsional ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. “Saya berharap, lewat jabatan ini, bapak dan ibu menjadi ahli di bidang masing-masing, sesuai jabatan yang anda emban,” ujar walikota.

Upacara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan dipimpin Walikota sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan diikuti pejabat yang dilantik, dan saat pengambilan sumpah, pejabat yang dilantik di dampingi rohaniwan masing-masing.

Setelah itu, penandatanganan berita acara pelantikan dan penandatanganan pakta integritas pejabat yang dilantik disaksikan Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretaris Kota Manado Micler CS Lakat.

Hadir pada pelantikan yang tetap menggunakan protokol kesehatan (Prokes) ini para pejabat Pemkot Manado. (lk)