Meimonews.com – Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Meilanily Fransisca Limpar, SH, MH mengatakan, berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana. Namun begitu, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.
“Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan di sela penyerahan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombusman Perwakilan Sulut di rumah dinas Bupati Minahasa, Senin (20/2/2023).
Diungkapkan, Minahasa, sejak penilaian tahun 2021, dimana hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022.
“Dan sekarang kami nilai sudah ada peningkatan luar biasa. Begitu juga dari persepsi dari masyarakat itu baik,” tandasnya.
Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengatakan, instansi pelayanan publik Kabupaten Minahasa untuk tahun 2022 masuk kategori cukup. Bahkan, bila dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan.
“Dari empat kategori penilaian, setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup. Bahkan, dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan,” ujar Bupati.
Walau demikian, diingatkan kepada kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.
“Jadi, semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing,” katanya mengingatkan.
Disebutkan, sebagai kabupaten induk. Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik. “Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta kepada para Asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik. Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center.
“Sesuai SK Bupati, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik. Jadi, diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak direspon,” tandasnya. (Fer)
