Meimonews com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri Rapat Pengendalian dan Monitoring dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Aula Kantor Bupati Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Kamis (14/3/2024).
Pertemuan yang bertujuan melaksanakan koordinasi dan monitoring di tingkat kabupaten dalam mendukung Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ini dibuka Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP di dampingi Asisten II Muh. Suja Alamri, S.Pd.
Pada kegiatan ini, Kaper memaparkan beberapa hal di antaranya terkait dengan pertama, Penurunan stunting menurut ePPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolsel.
Hal tersebut ditanggapi oleh Sekda Bolsel bahwa 80 persen dari 161 balita stunting, kondisi anak diketahui sehat dan aktif.
Kedua, data KRS Verval 23 dan ePPGBM penting dijadikan data basis penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dan dalam pelaksanaan intervensi tersebut perlu memaksimalkan peran TPK.
Ketiga, TPPS Kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten yang di dalamnya meliputi rencana Rapat Koordinasi dalam mengawal pencapaian target program sesuai Perpres 72/2021 tentang PPS dan Perban 12/2021 tentang RAN PASTI.
Keempat, memastikan pelaksanaan kegiatan BOKB TA 2024 terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan panduan. Khusus stunting, Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan DAK Non Fisik BOKB TA 2024 sebesar 1.195.300.000.
Kelima, mendorong agar semua pihak terlibat, terutama yang termasuk dalam SK TPPS Kabupaten, dalam akselerasi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang dalam waktu dekat akan ada penilaian 8 Aksi Konvergensi.
KPM Satgas PPS Sulut Danny Lalamentik, SE turut menyampaikan tahapan AKS dan permasalahan utama di pelaksanaan AKS secara umum yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga diharapkan hasil RTL AKS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Beberapa inovasi pemerintah Bolsel dalam penanganan stunting antara lain melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting, kemudian TPK yang memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung pelaksanaan tugasnya.
Selain itu, bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrim yang beririsan dengan kasus stunting namun tidak memiliki rumah atau tanah. (Fer)
