Meimonews.com – Di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Sulut hadir sebagai bentuk dukungan bagi perekonomian daerah melalui pemberian keringanan pajak.

“Ya walaupun kemampuan fiskal daerah menurun, Pempeov Sulut hadir dengan memberikan keeinganan pajak dalam program Christmas Surprise,” ujar Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen.

Program Pemprov Sulut lewat Bapenda (Badan Pedapatan Daerah) Sulut ini, sebutnya kepada Meimonews.com di Manado, Senin (9/11/2026) berlaku pada 2-30 November 2026.

Ada enam poin keringanan pajak tersebut. Pertama, pembebasan pajak 100 persen untuk tunggakan pokok PKB tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc.

Kedua, diskon tunggakan PKB 50 persen tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 di atas 200 cc, roda 3, dan roda 4 ke atas. Ketiga, bebas denda PKB 100 persen bagi kendaraan yang terlambat membayar pajak. Keempat, diskon BBNKB 25 persen untuk kendaraan baru.

Kelima, diskon PKB bagi yang membayar lebih awal yakni 5 persen bagi yang membayar sampai dengan 90 hari sebelum jatuh tempo; 7,5 persen 91-180 hari sebelum jatuh tempo; dan 10 persen 181-270 hari sebelum jatuh tempo. Keenam, pembebasan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

Untuk pengurusannya, sebut Sekretaris Bapenda Sulut Filma D. Kepel ketika dihubungi terpisah, wajib pajak menyediakan fotokopi KTP, fotokopi STNK, BPKB, dan surat keterangan hilang (bila telah hilang); fotokopi akte/dokumen pendirian bagi perusahaan/NPWP; dan meterai 10 ribu. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kendatipun memiliki keterbatasan dan hal lainnya namun semangat untuk meningkatkan pemasukan daerah lewat pajak kendaraan bermotor terus dilakukan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut dan jajarannnya di Kabupaten/kota.

Itu terlihat ketika Bapenda Sulut yang dipimpin langsung June E. Silangen melakukan penelusuran di Kotamobagu selama 3 (tiga) hari pekan lalu.

Sebelum bergerak ke lokasi-lokasi yang akan ditelusuri, Kepala Bapenda.Sulut memberikan arahan sekaligus memotivasi agar tim bersemangat dalam menjalankan tugas negara ini.

Dari 368 kendaraan bermotor (ranmor) yang ditargetkan, ada sebanyak 163 ranmor atau 42,8 persen yang berhasil didata/ditelusuri. Tim berhasil mendatangi pemilik atau mereka yang punya kaitan dengan pemilik ranmor tersebut dari suatu lokasi ke lokasi lainnya,l

“Jumlah status kendaraan yang ditargetkan dalam kegiatan telusuri ini adalah 320 kendaraan. Dan, target tersebut berhasil dicapai 100 persen,” ujar June kepada Meimonews.com di Manado, Senin (9/11/2026).

Ditemui terpisah, Sekretaris Bapenda Sulut merincikan status kendaraan tersebut yakni atas nama sendiri, pinjam nama, telah dijual/dihibahkan/dump, dalam penguasaan leasing, hilang, disita negara, rusak/tidak dapat dioperasikan, pemilik pindah alamat, pemilik tidak dikenal, dan alit aset ke instansi/unit kerja lain. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Provinsi Sulut lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar High Level Meeting (HLM) bertajuk Membangun Fondasi Fiskal yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah di Hotel The Sentra, Selasa (20/10/2026).

Forum strategis yang dipandu Kepala Bapenda June.E. Silamgen ini dirancang untuk mempercepat integrasi ekosistem transaksi nontunai sekaligus memperkokoh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di bumi Nyiur Melambai.

HLM ini dihadiri Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto, Koordinator Tim Ahli Gubernur Ferdinand Mewengkang, serta Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulut Ni Made Ayumulidyawati.

HLM ini melibatkan juga partisipasi aktif para pimpinan daerah tingkat kabupaten dan kota di Sulut di antaranya Wakil Bupati Minahasa Selatan Brigjen TNI Purn. Theodorus Kawatu dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, para Asisten Sekretaris Daerah.

Selain itu, Kepala UPTD PPD Bapenda se-Sulut, jajaran direktur rumah sakit daerah seperti Direktur RS Mata Meilanny Muaja dan Direktur RS ODSK David Kolibu, dan jajaran pejabat Eselon III Pemprov Sulut.

Dalam pemaparan materi teknis, Group Head Operasional Bank SulutGo (BSG) Nolvy Kilanta, yang hadir mewakili Direktur Utama PT Bank SulutGo Revino Maydi Pepah menegaskan komitmen penuh BSG dalam menyokong akselerasi penerimaan daerah berbasis digital.

Nolvy memaparkan peran BSG dalam mendukung digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, hingga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP).

Untuk memperluas aksesibilitas wajib pajak, BSG memaksimalkan integrasi kanal transaksi. Akses tersebut mencakup jaringan kantor cabang dan teller, ATM, Mobile Banking, BSGdirect, BSGqris Mobile, loket di Kantor Bersama Samsat, hingga kanal digital pihak ketiga seperti Tokopedia dan sistem nasional SIGNAL.

Dukungan operasional tersebut diperkuat melalui integrasi kode bayar dengan sistem Bapenda, peningkatan standar keamanan siber, kemudahan pelaporan data real-time, serta proses rekonsiliasi dan settlement dana secara berkala baik harian maupun triwulanan.

Rangkaian HLM ini turut diwarnai dengan penyerahan apresiasi dan hadiah dukungan transaksi QRIS di lingkungan rumah sakit binaan Pemprov Sulut.

Bank SulutGo secara resmi menyerahkan hadiah pembinaan kepada Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Manembo-nembo atas keberhasilan optimalisasi digitalisasi layanan transaksi publik.

Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah demi kemandirian fiskal Sulut yang berkelanjutan. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Sosialisasi Peredaran Rokok tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka optimisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah khususnya pajak rokok ini diadakan di NDC Hptel & Resto Manado, Rabu (14/10/2026).

Sekitar 100 peserta utusan, antara lain Bapenda/BPKAD Kabupaten/Kota se-Sulut, Camat dan Lurah se-Kota Manado, perwakilan pemilik warung/tokoh di wilayah Molas, perwakilan jasa ekspedisi dan logistik, pejabat struktural Bapenda Sulut serta Kepala UPT PPD Bapenda Sulut mengikuti kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Sulut.

Kepala. Bapenda Sulut June E. Silangen ketika memberikan materi

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, mitra kerja, serta instansi terkait dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Tampil sebagai pemateri/narasumber adalah Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kepala BPJS Kesehatan Sulut, serta Kepala BKAD Sulut. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen menjadi narasumber Kongko-kongko Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado yang diadakan di ruang rapat Bapenda Sulut, Rabu (30/9/2026).

Materi yang dibawakan Kepala Bapenda Sulut tersebut adalah Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut 5 Tahun Terakhir.

Hadir pada acara ini, sekitar 60 orang yakni Pengurus dan anggota ISEI Manado di antaranya Joy Elly Tulung (Ketua), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsrat Victior PK Lengkong, mahasiswa-mahasiswa FEB Unsrat, pimpinan dan Staf Bapenda Sulut di antaranya Filma D. Kepel (Sekretaris).

Dalam pemaparan materinya, June menjelaskan tentang apa itu pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurutnya, pajak daerah terdari dari pajak kemdaraan bermotor (ranmor), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak permukaan air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak rokok, pajak alat berat, dan opsen mineral bukan logam dan batuan.

“Pendapatan daerah Sulut tahun 2026 berjumlah Rp. 3,168 miliar, dan untuk PAD berjumlah Rp. 1,435 miliar,” ujarnya seraya merincikan proporsi PAD 2026.

June lantas menguraikan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Bapenda Sulut tahun 2026. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Waktu pelaksanaan program Keringanan Merdeka tinggal 4 (empat) hari. Oleh karenanya, Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut June E. Silangen mengajak wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan momen khusus tersebut.

“Mari manfaatkan sisa waktu pelaksanaan program pemerintah provinsi Sulut ini. Sebab, program ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2026 ” ujar June seraya menyebutkan bahwa hari minggu (27/9/2026) libur.

Ada enam keringanan dalam pelaksanaan program ini. Pertama, bebas 100 persen tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun-tahun sebelumnya (roda 2 200 cc ke bawah). Kedua, pengurangan 50 persen tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya (roda 2 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas).

Ketiga, PKB untuk tahun berjalan dibayar normal. Keempat, pembebasan denda PKB 100 persen. Kelima, pembebasan denda 100 persen untuk BBN 1 pembuatan 2025 berdasarkan faktur kendaraan bermotor. Keenam, pembebasan denda SWDJKLLJ tahun -tahun sebelumnya.

Pelayanan pajak di kantor pusat Bapenda Sulut

Syarat dan ketentuan, sebutnya, adasj foto copy KTP, foto copy STNK/surat keterangam hilang/BPKB, foto copy akte/dokumen pendirian bagi perusahaan/NPW. Krenam, meterai 10,000.

Kepada Meimonews,com via telefon, Jumat (25/9/2026), June menjelaskan tentang latar belakang adanya Keringan Merdeka ini,

Menurutnya, walaupun di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, pemerintah hadir sebagai bentuk dukungan bagi perekonomian daerah melalui keringanan pajak.

Untuk selengkapnya, June memgimbau para wajib pajak untuk mendatangani gerai-gerai yang ada, dan bisa juga datang ke Kantor Pusat Bapenda Sulut yang berlokasi di samping Kantor Gubernur Sulut. (elka)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengadakan Program Keringanan Pajak Merdeka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen (Kepala), sampai dengan 31 Agustus 2026, jumlah kendaraan yang telah mengikuti program keringanan tercatat sebanyak 4.970 unit, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 7.241.968.975.

Perinciannya adalah kendaraan roda empat (R4) sebanyak 2.184 unit dengan nilai Rp. 6.811.057.025 sementara kendaraan roda dua (R2) sebanyak 2.786 unit dengan nilai Rp. 430.911.950.

“Secara proporsi, keringanan PKB (pajak kendaraan bermotor) telah dimanfaatkan oleh 83,24 persen dari total WP (wajib pajak) yang membayar tunggakan PKB serta menyumbang sebesar 34,03 persen dari total penerimaan PKB,” ujar June kepada Meimonews.com, Senin (7/9/2026).

Secara umum, tambah pejabat tak kenal lelah untuk turun ke lapangan ini, pelaksanaan program berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat cukup baik, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak daerah. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Langkah proaktif dan pemuh semangat yang tak mengenal lelah ditunjukkan tim Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen.

Betapa tidak, walaupun cuaca panas yang disertai terik matahari, tim Bapenda Sulut yang terdiri dari pimpinan dan staf kantor pusat dan UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah) se-Sulut melakukan kegiatan turun lapangan (turlap).

Kegiatan konkrit guna mendukung progran Pemerintah Privinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Setiap mnggu, pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini melakukan turlap dan kegiatan jemput bola terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Seperti terlihat Jumat (21/8/2026). Pimpinan dan staf kantor pusat dan UPTD PPD se-Sulut melakukan turlap ke pusat-pusat keramaian untuk melakukan labelling dan sosilisasi program keringanan pajak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kendatipun ada yang kerja dari rumah, hanya mengisi absen lewat zoom tapi langsung datang ke kantor untuk melakukan kegiatan turlap bersama dengan tim.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara humanis dan dialogis. Para warga/wajib pajak diberikan infornasi dan imbauan untuk taat membayar pajak, apalagi saat ini sedang berlangsung program Pemprov Sulut berupa keringanan pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Kegiatan ini kami (kantor pusat dan UPTD PPD) lakukan dengan penuh kegembiraan dan semangat. Semua pimpinan dan staf turun langsung ke lapangan,” ujar June dalam percakapan dengan Meimonews.com di sela kegiatan, Jumat (21/8/2026). (lexie)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews,com – Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah serta mendukung penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran, Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Sosialisasi, Labeling dan Hunting Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dirangkaikan dengan Inspeksi Mendadak (Sidak) di SPBU secara serentak di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen bersama jajaran, di dampingi Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Utara beserta jajaran, Ditlantas Polda Sulut, Ditreskrim Polda Sulut, Polresta Manado, serta seluruh UPTD PPD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang berkolaborasi dengan Polres di masing-masing wilayah.

Melalui kegiatan ini, petugas melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi guna memastikan penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan, status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Selain sebagai upaya pengawasan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan tepat waktu, yang hasilnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik di Sulut.

Pemerintah Sulut berharap melalui sinergi lintas instansi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan daerah, serta memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kabar gembira bagi wajib pajak kendaraan bernotor (ranmor) yang taat membayar pajak. Bagi wajib pajak yang taat membayar pajak ranmor akan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut.

“Wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bernotor akan diberikan emas,” ujar Kepala Bapenda.Sulut June E. Silangen kepada Meimonews.com via telefon, Rabu (18/3/2026).

Program yang bekerjasama dengan PT Jasa Raharja Sulawesi Utara (pimpinan Ni Made Ayu Mulidyawati) ini, sebut June berlaku untuk periode pembayaran 1 Maret sampai 30 Juni 2026.

Peserta program ini adalah wajib pajak orang pribadi, bukan pemilik kendaraan dinas milik TNI/Polri/BUMN/BUMD maupun imstansi lainnya. “Jadi musti kendaraan pribadi,” jelas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah (UPTD PPD) Manado .Michael Langelo,

Dan, sambung Langelo dalam penjelasanya terkait program ini, data identitas pajak pada sistem Samsat harus sesuai dengan dokumen resmi yaitu KTP dan nomor HP jangan lupa harus valid dan aktif agar dapat dihubungi pada saat pengumuman undian emas.

“Jangan lupa membayar pajak tepat pada waktunya secara online untuk pajak tahunan agar terhindar dari denda administrasi dan berpeluang untuk mendapatkan emas pada bulan Juli 2026,” imbau June. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet