Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop Pengumpulan dan Pengelolaan Data Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting di Hotel Best Western The Langoon, Rabu-Kamis (3-4/4/2024).

Peserta kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg adalah pengelola data, Satgas (satuan tugas) Stunting Sulut dan Ketua Pokja (kelompok kerja) Satgas Stunting.

Dalam sambutannya, Tandaju berharap, melalui workshop, verifikasi dan validasi data KRS ini dapat membangun sinergi bersama dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas data keluarga berisiko stunting.

Pelaksanaan pengumpulan data verval keluarga resiko stunting  (KRS), sebutnya, dilakukan langsung oleh TPK  (Tim Pendamping Keluarga)  dengan supervisi/pengawasan PKB/PLKB dan pelaksanaannya agar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan, begitu mendapati keluarga sasaran yang didata memiliki status beresiko.

TPK, menurutnya, harus memiliki data by name by address untuk setiap kelompok sasaran yang akurat, valid dan termutakhir/terbaru  dengan melalui kegiatan pemutakhiran, pemutakhiran verifikasi dan validasi data.

Dikemukakan, pelaksanaan kegiatan ini  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta workshop dalam pengelola data kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta persamaan persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting.

“Semoga kegiatan ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan intervensi bagi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh di Hotel Aston Manado, Senin-Selasa (18-19/3/2024).

Puluhan Juang Kencana, kader BKL Kabupaten/kota dan PLKB/PKB hadir pada kegiatan yang dihadiri Ketua PWRI Sulut Drs. Frans Wagey, M.Si dan dr. Arista F. Wowor, M.Kes selaku Kepala Seksi Kesra dan Gizi  Dinas Kesehatan Sulut sebagai narasumber.

7 dimensi  lansia tangguh dan orientasi pendampingan jangka  panjang  bagi  lansia Sulut merupakan urutan ke 5 dari 10 provinsi yang persentase lansianya tertinggi di Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader yang ada di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg  saat  menutup kegiatan menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam memajukan kesejahteraan lansia di wilayah Sulut. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Rabu-Kamis (13-14/3/2024) ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara daring.

Acara pembukaan dihadiri pejabat dan stakeholder terkait, termasuk Ketua POGI Sulut, perwakilan PKK Sulut, IBI Sulut, dan Ketua Tim Akses Kualitas Pelayanan KBKR.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan para petugas di lapangan dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

Kegiatan ini menandai langkah maju dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan strategi BKKBN.

Tandaju dalam sambutannya pada acara pembukaan, Rabu (13/3/2024), menekankan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang integral dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Kaper mengingatkan tentang tujuan utama dari pendampingan ibu hamil yang meliputi pemenuhan nutrisi, pemantauan kesehatan rutin, dan dukungan emosional.

Kaper berharap kegiatan ini akan membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan ibu dan anak di Sulawesi Utara. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut mengadakan Pelatihan Teknis bagi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten/Kota se-Sulut.

Pelatihan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg secara zoom meeting, Selasa (5/3/2024) ini diadakan dengan tujuan utama untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah kabupaten/kota di daerah ini.

Tandaju dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi kepada seluruh fasilitator yang hadir, menekankan pentingnya peran mereka sebagai pembimbing dan pembina dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya dalam usaha percepatan penurunan stunting.

Dikatakan, kegiatan pelatihan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan vital dalam pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Tim ini, sebutnya, bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, penerimaan program bantuan sosial, serta surveilans untuk deteksi dini faktor risiko stunting.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya pengelolaan Dana Biaya Operasional KB (BOKB) yang untuk tahun 2024 untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

‘Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan semua pihak dapat bekerjasama dan memanfaatkan waktu serta sumber daya yang ada secara efektif dan akuntabel demi mencapai tujuan penurunan stunting di Sulut,” tambahnya. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berfokus pada meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

“Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesertaan KB, pemenuhan hak reproduksi, dan mendekatkan akses pelayanan KB, terutama di wilayah khusus seperti daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan miskin perkotaan,” ujar Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Hal tersebut disampaikan Kaper saat memberikan sambutan pada acara pembukaan pertemuan Analisis dan Evaluasi Program Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten/Kota Tahun 2024, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan yang dilaksanakan di Quality Hotel Manado ini berlangsung hingga Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan BKKBN Perwakilan Sulut berkaitan dengan hasil pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi, sejalan dengan agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) RPJM Tahun 2020-2024.

“Meskipun beberapa indikator kinerja utama telah tercapai, namun  masih terdapat capaian yang belum optimal, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih di atas target akhir RPJMN 2024,” sebutnya.

“Untuk mengatasinya, BKKBN Sulut menetapkan arah kebijakan dan strategi fokus pada akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kespro di wilayah khusus,” tandas Kaper.

Kaper berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan upaya-upaya tersebut.

Adapun poin-poin penting yang dibahas meliputi peningkatan cakupan kesertaan KB, optimalisasi penggunaan dana BOKB, dan peningkatan peran mitra kerja Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus.

Dengan demikian, sebut Kaper, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi kemajuan wilayah Sulawesi Utara,” tandasnya. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Rapat Evaluasi di ruang rapat BKKBN Sulut, Senin (4/3/2024).

Rapat yang dipimpin Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erd di dampingi Sekretaris Lady D Ante, S.Pd, MAP ini diikuti Tim Kerja dan Satgas PPS Sulut.

Dalam rapat tersebut dibahas antara lain evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dari Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 dan rencana pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Provinsi Sulut Tahun 2024.

Dalam tersebut, Kepala Perwakilan (Kaper) mengingatkan kembali terkait fungsi dan tugas utama Satgas PPS yaitu fungsi konsultasi, koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting.

Terkait fungsi koordinasi, Satgas diminta untuk memaksimalkan proses updating SK TPPS di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut yang telah melewati masa berlaku, terutama updating SK TPPS Sulut Tahun 2024 yang saat ini masih berproses.

Diingatkan, penyebarluasan informasi terkait penggunaan data verval ke mitra kerja terkait dalam hal tindak lanjut penanganan stunting juga perlu dioptimalkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024.

Selain itu, perlu dilakukan breakdown target Perjanjian Kinerja Stunting Tahun 2024 ke Technical Assistant untuk mendorong fungsi dan tugas utama Satgas PPS di wilayah Kabupaten/Kota, serta melaporkan setiap bulannya progress output kinerja secara spesifik dan terukur.

“Tindak lanjut strategi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah dengan adanya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur pada Minggu Kedua Maret 2024,” sebut Kaper.

Diingatkan, kegiatan yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024. (Fer)

Meimonews.com – Sebanyak 30 remaja kelompok beresiko tinggi yakni anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim) mendapat pembinaan yang diadakan BKKBN Perwakilan Sulut di Tutuyan Boltim, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini menampilkan beberapa narasumber/pembicara di antarnya Kadis Pendidikan Boltim Yusri Damopolii, S.Pd, MM, Direktur RSU Boltim dr. Minarni Manoppo, M.Kes dan Kadis PPKB Fera Maria Sewow, S.Sos.

Diketahui, putusnya sekolah pada remaja mengakibatkan remaja tersebut erat kaitannya dengan perilaku remaja yang berisiko, di antaranya merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan melakukan hubungan seksual pranikah.

Pendidikan hak dan kesehatan reproduksi yang masih kurang mengakibatkan sederet masalah. Salah satunya adalah tingginya kehamilan tak diinginkan (KTD).

Data BKKBN tahun 2020 menyatakan angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia 17,5 persen. Dari jumlah  penduduk remaja (usia 14-19 tahun) terdapat 19,6 persen kasus KTD dan sekitar 20 persen kasus aborsi di  Indonesia dilakukan oleh remaja   (BKKBN, 2021).

Program Keluarga Berencana berupaya dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan melalui strategi pemberian promosi kesehatan.

Hal ini dibutuhkan untuk dapat memahami fungsi dari promosi kesehatan sendiri dengan meningkatkan pengetahuan, agar remaja memiliki sikap mendukung terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan juga akan mengurangi risiko penyimpangan kesehatan reproduksi.

Remaja pada sekolah menengah berisiko untuk  melakukan penyimpangan reproduksi seperti hubungan seksual di luar nikah.

Upaya promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi sangat perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat.

Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah tidak malah disalahkan, tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dengan mengenalkan tempat–tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya.

Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Atas dasar beberapa risiko tersebut, tahun ini mengacu pada Renstra BKKBN 2020-2024 terus menekan angka kelahiran kelompok usia remaja sampai 18/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2024. Saat ini, ASFR di Sulawesi Utara masih berada pada posisi yang terbilang tinggi dengan angka 42/1000 KH.

Untuk menurunkan angka kelahiran pada kelompok tersebut, Perwakilan BKKBN Sulut  melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok resiko tinggi (anak tidak sekolah) untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi pada remaja kelompok resiko tinggi dalam menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Tandaju yang di dampingi
Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KBKR BKKBN Sulut dalam sambutannya berharap dengan  kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para remaja yang hadir saat ini.

Selain itu, peserta dapat memahami fungsi reproduksi sehat pada remaja  dan  menghindari pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan  serta  dapat menyampaikan tentang kesehatan reproduksi sehat kepada sesama remaja dan menjadi panutan untuk hal-hal yang positif.

Tandaju mengungkapkan, kehamilan remaja merupakan fenomena  global  dengan penyebab yang diketahui dengan jelas serta dampak serius terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Seiring kemajuan teknologi, remaja dapat mengakses dengan mudah semua berita melalui Internet.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dikutip Tandaju, ada 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia mengakses kegiatan seksual (pornografi) melalui online.  Hal ini dapat berdampak negatif dalam karakter remaja yang mempunyai sifat mau mencoba hal yang baru.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kehamilan remaja adalah memberikan informasi kesehatan  reproduksi yang benar dan mudah dipahami. Sehingga remaja dapat mengerti dan memahami fungsi reproduksi dan akibat yang dapat timbul bila melakukan seks pra nikah.

Tandaju menegaskan, sering terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dimana pasangan yang masih usia remaja belum siap untuk menikah dan menjadi orangtua serta dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan mengalami stunting.

Pemerintah Kabupaten Boltim melalui Kepala Dinas Pendidikan memfasilitasi remaja putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan secara gratis baik pendidikan reguler maupun paket  pendidikan non formal  (Kejar Paket). (Fer)

Meimonews com – Berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut menggelar Talkshow di Bitung, Jumat (26/1/2024).

Hal- hal terkait kesejahteraan pekerja dibahas dalam kegiatan dialog dan edukasi yang mengusung tema Pekerja produktif, pekerja bahagia dengan fasilitas kesejahteraan pekerja ini.

Lima narasumber/panelis ditampilkan pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE ini.

Kelima narasumber/panelis itu adalah Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI Dr. Irma Ardiana, MAPS (secara daring) dengan materi Peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI Dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.

Selain itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker Ir. Dinar Titus Jogaswitani, MBA, National Project Officer HIV/AIDSand  Care Economy Ilo Jakarta Early Dewi Nuriana serta Sekretariat Komite Tapera.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk   memberi pembinaan dan pemahaman informasi kepada stakeholder serta  mendorong penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan.

Penyediaan fasilitas kesejahteraan, khususnya fasilitas yang dapat meringankan beban pengasuhan (care works) program ketahanan keluarga, pelayanan KB di perusahaan serta program Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat menyerahkan bantuan kepada salah satu anak stunting

Hal ini sebagaimana  tertuang dalam  Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN dengan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker tentang Peningkatan Kualitas Keluarga  melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam sambutannya, Honandar mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE saat menyerahkan bantuan bagi salah satu anak stunting

Selaku pemerintah daerah, pihaknya tetap mendukung dan bekerjasama yang baik dengan pihak perusahaan.

Usai pembukaan kegiatan dilanjutkan  dengan penyerahan bantuan bagi lima anak sunting dari kota Bitung.

Dari data yang ada untuk Sulut, industri besar dan menengah sebanyak 107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja  sebanyak 11.979 orang sementara industri mikro dan kecil sebanyak 53.303  perusahaan dengan  jumlah tenaga kerja sebanyak 101.746 orang.

Khusus Kota Bitung terdapat 41 perusahaan IBS dengan tenaga kerja  sebanyak 5.286 orang dan IMK  sebanyak 4.327 perusahaan  dengan  9.818 orang.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) perusahaan  yang terintegrasi di BKKBN untuk Sulut sebanyak tiga Klinik Pratama yang berlokasi di Kota  Bitung yaitu PT Salim Ivomas (7172008), PT Indofood  (7172026) dan PT Multi Nabati Sulawesi  (7172028).

Dengan kegiatan ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dan  meningkatnya peran fasilitas pelayanan KB perusahaan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana di perusahaan. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut menggelar Optimalisasi Peran Bunda Pendamping dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sulut dengan tema Menuju  Keluarga Bebas Stunting  untuk  Indonesia Maju.

Kegiatan yang dilaksanakan di Peninsula Hotel Manado, Jumat (19/1/2024) dan diikuti 100-an peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut termasuk mitra kerja dan Tim  Kerja BKKBN Perwakilan Sulut ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melalui daring.

Hadir pada acara pembukaan secara virtual adalah Inspektur Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih Widanarto, SE, M.Si, Wakil Gubernur Sulut  Drs. Steven O. Kandou, Asisten 1 Setdaprov Sulut Dr. Denny Mangala, M.Si, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dan sejumlah undangan lainnya.

Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat memberikan sambutan lewat daring

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diberikan penghargaan bagi Kabupaten/Kota atas capaian penyerapan  anggaran  BOKB Tahun 2023 yakni terbaik I Kabupaten Bolmong Selatan  yang capaiannya 97,93 persen, terbaik II Kota Bitung (95,08 persen) dan terbaik III Kota Tomohon (94,37 persen) serta penyerahan bantuan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) bagi 12 keluarga beresiko stunting  di Kota Manado.

Pada kegiatan ini, Bunda-bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota Se-Sulut tampil menjadi panelis seorang demi seorang. Masing-masing panel menampilkan lima pembicara dari 5 Kabupaten/Kota se-Sulut.

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. Kandou saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Sulut Prof. (Hc), Dr. (Hc) Olly Dondokambey, SE

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dalam laporannya mengungkapkan, kegiatan ini diawali dengan rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS)  bersama mitra kerja sekaligus sosialisasi DAK BOKB tahun 2024 pada Kamis (18/2/2024).

Tandaju berterima kepada Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulut, Ketua TP PKK Sulut Bunda Pendamping Keluarga Sulut, Bupati dan Walikota se-Sulut, Ketua TP PKK se-Sulut selaku Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota se-Sulut dan kepada seluruh mitra kerja terkait Program Bangga Kencana  serta Program PPS.

Tandaju mengajak semua pihak yang hadir pada kegiatan ini untuk menyegarkan kembali komitmen bersama dalam Program Bangga Kencana dan PPS di Sulut.

Ketua TP PKK Sulut sekaligus Bunda Pendamping Keluarga Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan saat memberikan sambutan

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan dalam sambutannya mengapresiasi BKKBN Sulut yang telah menginisiasi dan memprakarsai kegiatan ini serta kepada Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan ini.

Apresiasi kepada Bunda Pendamping Keluarga Kabupaten/Kota karena tekad dan komitmen yang masih terjaga, untuk terus menjalankan peran dengan baik, terus bersinergi dan memberikan dukungan terhadap upaya penurunan stunting di daerah ini melalui optimalisasi pencegahan di tingkat hulu dan pendamping terhadap keluarga yang berisiko stunting.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan laporan

Ditegaskan, keluarga memegang peran penting dalan upaya pencegahan stunting pada setiap fase kehidupan. Mulai dari janin dalan kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil dan seterusnya.

“Sehingga setiap keluarga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik,” ujar Rita yang adalah juga Bunda Pendamping Keluarga Sulut ini seraya merincikan pengtahuan yang dimaksud.

Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan bagaimana mendapatkan dan memberikan nutrisi pada anak; bagaimana pemenuhan gizi; bagaimana upaya-upaya mitigasi dini untuk melindungi anak dari jangka panjang dampak stunting.

Selain itu, bagaimana mempersiapkan anak agar tumbuh optimal; dan bagaimana mempersiapkan remaja (sebagai calon keluarga baru, sebagai calon orangtua) mempunyai perencanaan sebelum kehidupan berkeluarga sehingga tercipta keluarga yang berkualitas, yang dapat memberi sumbangsih dalam pencegahan dan penurunan stunting .

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI memberikan apresiasi kepada  Kaper BKKBN Sulut yang sudah  menyelenggarakan kegiatan  ini, juga kepada Bunda Pendamping Keluarga Provinsi Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey Tamuntuan serta Bunda Pendamping Keluarga Kab/Kota yang sudah bekerja keras dalan penanganan dan percepatan penurunan stunting di Sulut. (Fer)

Meimonews.com – BKKBN Perwakilan Sulut menggelar Executive Meeting Tahap II Tahun 2023 di Best Western Manado, Senin (11/12/2023).

Kegiatan yang diinisiasi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M. Erg ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi stakeholder TPPS Provinsi Sulut khususnya BKKBN, Bappeda dan Dinas Kesehatan.

Ada beberapa poin penting yang dibahas pada kegiatan ini. Pertama, draft Annual Work Plan (AWP) TPPS Sulut 2024. Kedua, komitmen untuk mendukung satu data stunting dalam kegiatan PPS Sulut.

Ketiga, teridentifikasinya kondisi capaian data stunting berdasarkan capaian e-ppgbm periode Agustus  2021, Agustus 2022 dan Oktober 2023 serta melakukan identifikasi secara umum permasalahan dan tindak lanjut perbaikannya,

Keempat, reviu singkat terhadap Surat Edaran Gubernur Sulut nomor 050/23.1356/sekr.bappeda tentang Optimalisasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2024.

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan Satgas PPS Kab/Kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado dan Kota Tomohon. (Fer)