Meimonews.com – Dalam beberapa hari ke depan, akan ada libur bersama momen keagamaan dan momen pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kendati demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado sebagai instansi pelayanan publik tetap membuka waktu pelayanannya di lokasi kantor, yang terletak di kompleks kantor Walikota Manado, Jalan Balaikota No. 1 Tikala.

“Memang beberapa hari nanti ada libur bersama serta Pileg dan Pilpres. Tapi kami tetap buka loket pelayanan,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado Erwin Kountu kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (7/2/2024).

Libur tersebut terkait dengan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW (Kamis, 8/2/2024),  Tahun Baru lmlek (Sabtu, 10/2/2024) dan Pileg dan Pilpres (Rabu, 14/2/2024).

“Loket pelayanan kami tetap buka Kamis-Minggu (8-11/2/2024) dan Rabu (14/2/2024) mulai jam 09.00 sampai 13.00 Wita. Silahkan warga yang ada urusan terkait kependudukan mendatangi kantor kami,” ujar Kountu.

Pelayanan yang disediakan adalah rekam dan cetak KTP-El serta aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

Kepada warga diimbau agar tidak menggunakan calo dan tidak mengeluarkan biaya karena gratis. “Karena hal ini sesuai arahan Walikota dan Wakil Walikota (Andrei Angouw dan Richard Sualang) dan komitmen instansi kami untuk stop pungli dan pake calo,” tandas Kountu. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Irene Golda Pinontoan (IGP) yang adalah istri Walikota Manado Andrei Angouw berkunjung ke Ruang Pusat Kanker Estela Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou, Senin (5/2/2024).

Kehadiran IGP tersebut adalah dalam rangka menghadiri perayaan Hari Kanker Anak Internasional (HKAI) tanggal 4 Februari 2024 sekaligus ingin berbagi kasih dengan anak-anak yang sedang menjalani perawatan di tempat itu.

Kedatangan Ketua TP PKK Kota Manado ini disambut Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou dr. Wega Sukanto, SpB TKV (K)

IGP berbagi senyum dan semangat dengan anak-anak di ruang Estela, memberikan mereka hadiah dan kata-kata penuh semangat. “Ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua untuk menunjukkan dukungan kita kepada anak-anak ini dan keluarga mereka,” ujarnya.

Dokter Wega mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada IGP atas kunjungan dan dukungannya. “Kami sangat menghargai kunjungan Ibu dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak yang sedang menjalani perawatan di RS Kandou,” ujarnya.

Hari Kanker Anak Internasional adalah momen untuk meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan kanker.

Menurut dokter Wega, dengan kunjungan ini, IGP telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung anak-anak ini dan membantu mereka dalam perjuangan mereka melawan kanker.

“Kami akan terus berusaha untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak-anak kami dan mendukung mereka dalam perjuangan mereka,” jelasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah melalui proses panjang dan sesuai aturan yang ada, dalam waktu dekat ini, Provinsi Sulawesi Utara akan ketambahan dua jenis pajak baru sebagai sumber pendapatan daerah (Patda).

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen dan Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel kepada Meimonews com saat ditemui terpisah di Kantor Bapenda Sulut, Selasa (6/2/2024).

“Memang, daerah kita ini akan ketambahan sumber baru pendapatan daerah yakni dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB),” ujar June.

Proses penetapannya tinggal menunggu tahapan terakhir yakni registrasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah oleh Biro Hukum Kemendagri dan Biro Hukum Setdaprov Sulut.

“Diperkirakan, dalam waktu 1-2 minggu di bulan Februari ini, Ranperda yang berisikan antara lain penambahan dua jenis pajak baru sebagai pendapatan daerah Sulut akan terregistrasi sehingga menjadi Perda dan bisa diberlakukan,’ tambah Filma.

Sekretaris Bapenda Sulut Filma Kepel

Saat ini, sebutnya, Ranperda tersebut sudah di Biro Hukum Kemendagri yang dalam waktu dekat akan diteruskan ke Biro Hukum Setdaprov Sulut agar ada penomoran Perda dan dicatatkan dalam lembaran negara sehingga sudah bisa diberlakukan.

Filma yang memang terlibat aktif dalam proses penyusunan Ranperda tersebut hingga akan ditetapkan sebagai Perda lantas menjelaskan secara detail latar belakang sehingga dua jenis pajak sebagai Patda baru itu bisa segera diberlakukan.

Dijelaskan, dimasukkannya dua jenis pajak baru sebagai Patda ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (AKPD) dan pada Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mantan Kabid Pajak Bapenda Sulut ini mengungkapkan, di dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah di antaranya PAB dan opsen pajak MBLB. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Tahun berjalan ini (2024) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Manado menargetkan penerimaan pajak daerah dari tiga item yakni PKB, BBN-KB dan PAP berjumlah Rp. 293.417.684.166.

Jumlah target tersebut, kata Plh. Kepala UPTD PPD Manado Johanis G. Tamuntuan kepada di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2024) turun sebesar Rp. 6.271.133.719 atau 8,09 persen dari target tahun lalu yang berjumlah Rp. 299.688.817.885.

“Tahun 2024 memang turun targetnya karena sejumlah pertimbangan. Oleh karena, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar target tahun ini bisa optimal,” ujarnya di dampingi Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah UPTD PPD Manado Meike CV Laloan.

Plh. Kepala UPTD PPD Manado Johanis G. Tamuntuan saat memantau aktivitas di kantor Samsat/UPTD PPD Manado

Disebutkan, realisasi penerimaan tahun lalu (2023) berjumlah Rp. 266.989.867.860 atau 89,09 persen dari target Rp. 299 miliar lebih.

Laloan lantas merincikan tiga item target penerimaan itu untuk tahun 2024. Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp. 184.752.902.217 dan Denda PKB Rp. 4.240.925.524; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp. 103.006.940.685 dan Denda BBN-KB Rp. 1.317.780.512; dan Pajak Air Permukaan (PAP) Rp. 99.135.228.(elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan verifikasi izin operasional fasilitas kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan terapi di Poliklinik Kedokteran Nuklir Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. DR Kandou.

Pelaksanaan verifikasi izin ini dilakukan Tim Verifikasi Bapeten selama tiga hari mulai Senin-Rabu (5-7/2/2024).

Tim verifikasi disambut hangat oleh Direktur Utama Dr. dr Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes di dampingi Dewan Direksi rumah sakit yang akrab disebut RSUP Kandou ini di aula lantai 2 kantor administrasi.

Verifikasi ini merupakan bagian penting dari proses untuk memastikan bahwa fasilitas dan operasi poliklinik mematuhi semua standar dan regulasi yang berlaku.

Ini juga menunjukkan komitmen RSUP Kandou untuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang kedokteran nuklir.

“Kami sangat berterima kasih dan apresiasi atas upaya serta dedikasi tim verifikasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten),” ujar dokter Ivonne (sapaan akrab Dirut).

Verifikasi ini juga, tambahnya, membantu pihaknya untuk terus meningkatkan dan memastikan bahwa RSUP Kandou memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk para pasien.

RSUP Kandou, menurutnya, terus berkomitmen bahwa semua fasilitas dan peralatan medis mematuhi standar tertinggi.

“Kami akan terus berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa RSUP Kandou adalah pilihan utama bagi pasien yang mencari pelayanan kesehatan dengan memiliki peralatan kesehatan serta sarana prasarana berkualitas dan memenuhi standar operasional yang berijin,” tandasnya.

Tim Verifikasi dari Bapeten yang berjumlah 5 orang akan melakukan sejumlah tugas penting saat melakukan verifikasi izin operasi fasilitas kedokteran nuklir di Poliklinik RS Kandou antara lain melakukan inspeksi langsung ke lokasi fasilitas kedokteran nuklir.

Mereka memeriksa berbagai aspek dari fasilitas, termasuk peralatan, prosedur operasional, dan standar keselamatan.

Tim juga akan memastikan bahwa rumah sakit telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bapeten untuk operasi fasilitas kedokteran nuklir. Ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari persyaratan peralatan hingga standar keselamatan dan pelatihan personil.

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan dokumen untuk memastikan bahwa semua izin dan dokumen terkait lainnya ada dan valid.

Dengan demikian, setelah inspeksi, tim memberikan feedback dan rekomendasi kepada RSUP Kandou. Ini dapat mencakup area yang perlu ditingkatkan atau perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak  (PPPK) Tahun  Anggaran 2022 yang selama ini bertugas di BKKBN Perwakilan Sulut dikembalikan/dimutasi ke wilayah kerja sesuai dengan preferensi penempatan pertama.

Berdasarkan laporan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, ada sebayak 82 PPPK yang bertugas di BKKBN Perwakilan Sulut yang dimutasi. Perinciannya, 11 orang  ke Sulawesi Barat, 89 orang ke Sulawesi Selatan dan  2 orang ke Sulawesi Tenggara.

Pengembalian atau mutasi ini berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama BKKBN RI (Sestama) Nomor : 481/KP.04.06/B2/2024 tentang Penyampaian SK Mutasi Wilayah Kerja  (MWK) PPPK formasi Tahun 2022.

Oleh karena itu, BKKBN Perwakilan Sulut  menggelar pelepasan mereka yang acaranya dilaksanakan di Sentra Hotel Manado, Senin (5/2/2024).

Penyerahan SK mutasi dilakukan Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si di dampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia Viktor Hasiholan Siburian, SE, M.Si, Direktur Bina Lini Lapangan I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi, Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan laporan

Turut hadir dalam acara pelepasan ini, Kadis Dukcapil Sulut Christodharma Sondakh, SH (mewakili Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, ST, M.Si) serta para Kadis OPD-KB Kabupaten/Kota se-Sulut.

Dalam sambutannya, Rayanto menjelaskan optimalisasi manajemen pegawai terhadap seluruh pegawai terus dilakukan mulai dari perbaikan prosedur seleksi PPPK, menambah jumlah wilayah menjadi 14 regional dan redistribusi penyuluh secara merata sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menyusun kekosongan tenaga di suatu wilayah.

Terkait mutasi wilayah kerja ini, Rayanto berharap dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. “Penempatan wilayah kerja saat ini lebih dekat dengan keluarga, semangat dan lebih produktif dalam bekerja tentu meningkat, mendukung kinerja organisasi  BKKBN,” ujarnya.

Kepel dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sondakh mengapresiasi kepada BKKBN Perwakilan Sulut dengan segenap jajaran yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bernilai ini.

“Kiranya kegiatan ini mampu memberikan dampak positif dalam upaya mendukung berbagai program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah,” sebut Kepel.

Dijelaskan, tugas penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana yang terdiri atas komunikasi, informasi dan edukasi; analisis penyuluhan; fasilitasi pelayanan;  analisis pelayanan; kemitraan; analisis kemitraan; pengembangan model pelayanan; dan pengembangan model pergerakan

Menurutnya, dengan adanya program KB berskala nasional yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan membentuk keluarga berkualitas, peran dari penyuluh KB sangatlah diperlukan.

“Karena penyuluh keluarga berencana menjadi garda terdepan yang turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program keluarga berencana,’ jelasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulawesi Utara pimpinan (Kepala) Farly Richard Kotambunan membuka layanan pengaduan masyarakat lewat call center 085255560007.

“Silahkan masyarakat manfaatkan call center tersebut (085255560007) bila ingin mengadukan hal-hal terkait dengan pelanggaran Perda (Peraturan Daerah)  dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Sulut  yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sulut Novry Tumanduk kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (5/2/2024).

Disebutkan, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Di dampingi Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undamgan Satpol PP Sulut Fransiskus H. Sule, Tumanduk menambahkan, bila ada laporan pengaduan dari masyarakat maka pihaknya akan segera menindaklanjuti/memprosesnya.

Kantor Satpol PP Sulut

Satpol PP sebagai koordinator PPNS yang ada di provinsi Sulut, sebut Sule, bila ada pelanggaran maka PPNS yang telah diberi wewenang akan melakukan proses penyidikan, sesuai aturan yang berlaku di Satpol PP, sementara bila terkait dengan masalah hukum maka akan diteruskan ke ranah hukum.

Ditambahkan, pihaknya juga seringkali berkomunikasi dengan Tim Ombusman terkait dengan masalah-masalah tertentu bila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat.

“Bahkan, Tim Ombusman seringkali datang kemari (kantor Satpol PP Sulut) untuk memeriksa bila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk perlu adanya penanganan,” ujarnya.

Tumanduk dan Sule lantas memaparkan prosedur layanan pengaduan yang berlaku di instansi Satpol PP Sulut mulai dari adanya laporan pengaduan, waktu prosesnya hingga outputnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pendapatan Daerah (Patda) Sulawesi Utara tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 3.905319.788.596 atau naik sebesar 1,09 persen dari target tahun 2023 yang berjumlah Rp. 3.812.375682.921.

“Tahun ini (2024), target pendapatan daerah kita (Sulut) naik sebesar 1,09 persen atau Rp. 41,4 miliar lebih dari target tahun lalu (2023),”  ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen, kepada Meimonews com di sela kegiatan rapat-rapat di kantor Bapenda Sulut, Senin (5/2/2024).

Disebutkan, tahun 2023 target yang ditetapkan berjumlah Rp. 3,8 triliun lebih sedang tahun 2024 target yang ditetapkan berjumlah Rp. 3,9 triliun lebih, yang berarti atau naik 1.09 persen.

June pun menjelaskan unsur-unsur Patda yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ernie Purukan merincikan target Patda berdasarkan item-itemnya.

Untuk PAD targetnya sebesar Rp. 1,6 triliun lebih atau naik sebesar Rp. 92,8 miliar lebih (6,04 persen) dari target tahun 2023 yang berjumlah Rp. 1,5 triliun lebih.

Untuk Pendapatan Transfer targetnya Rp.  2,274 triliun lebih atau naik sebesar Rp. 50 miliar lebih (2,23 persen) dari target tahun 2023 yang berjumlah Rp. 2,273 triliun lebih.

Khusus untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah targetnya Rp 875 juta atau turun sebesar Rp. 506 juta lebih (36,68 persen) dari target tahun 2023 yang berjumlah Rp. 1,3 miliar lebih.

Dengan adanya kenaikan target tersebut, June dan jajarannya bertekad untuk mengoptimalkan bahkan meningkatkan upaya-upaya dan kerja keras mereka agar target tersebut bisa tercapai. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sebanyak 30 remaja kelompok beresiko tinggi yakni anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim) mendapat pembinaan yang diadakan BKKBN Perwakilan Sulut di Tutuyan Boltim, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini menampilkan beberapa narasumber/pembicara di antarnya Kadis Pendidikan Boltim Yusri Damopolii, S.Pd, MM, Direktur RSU Boltim dr. Minarni Manoppo, M.Kes dan Kadis PPKB Fera Maria Sewow, S.Sos.

Diketahui, putusnya sekolah pada remaja mengakibatkan remaja tersebut erat kaitannya dengan perilaku remaja yang berisiko, di antaranya merokok, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan melakukan hubungan seksual pranikah.

Pendidikan hak dan kesehatan reproduksi yang masih kurang mengakibatkan sederet masalah. Salah satunya adalah tingginya kehamilan tak diinginkan (KTD).

Data BKKBN tahun 2020 menyatakan angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia 17,5 persen. Dari jumlah  penduduk remaja (usia 14-19 tahun) terdapat 19,6 persen kasus KTD dan sekitar 20 persen kasus aborsi di  Indonesia dilakukan oleh remaja   (BKKBN, 2021).

Program Keluarga Berencana berupaya dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan melalui strategi pemberian promosi kesehatan.

Hal ini dibutuhkan untuk dapat memahami fungsi dari promosi kesehatan sendiri dengan meningkatkan pengetahuan, agar remaja memiliki sikap mendukung terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan juga akan mengurangi risiko penyimpangan kesehatan reproduksi.

Remaja pada sekolah menengah berisiko untuk  melakukan penyimpangan reproduksi seperti hubungan seksual di luar nikah.

Upaya promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi sangat perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat.

Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah tidak malah disalahkan, tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dengan mengenalkan tempat–tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya.

Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Atas dasar beberapa risiko tersebut, tahun ini mengacu pada Renstra BKKBN 2020-2024 terus menekan angka kelahiran kelompok usia remaja sampai 18/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2024. Saat ini, ASFR di Sulawesi Utara masih berada pada posisi yang terbilang tinggi dengan angka 42/1000 KH.

Untuk menurunkan angka kelahiran pada kelompok tersebut, Perwakilan BKKBN Sulut  melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok resiko tinggi (anak tidak sekolah) untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi pada remaja kelompok resiko tinggi dalam menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Tandaju yang di dampingi
Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KBKR BKKBN Sulut dalam sambutannya berharap dengan  kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para remaja yang hadir saat ini.

Selain itu, peserta dapat memahami fungsi reproduksi sehat pada remaja  dan  menghindari pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan  serta  dapat menyampaikan tentang kesehatan reproduksi sehat kepada sesama remaja dan menjadi panutan untuk hal-hal yang positif.

Tandaju mengungkapkan, kehamilan remaja merupakan fenomena  global  dengan penyebab yang diketahui dengan jelas serta dampak serius terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Seiring kemajuan teknologi, remaja dapat mengakses dengan mudah semua berita melalui Internet.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dikutip Tandaju, ada 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia mengakses kegiatan seksual (pornografi) melalui online.  Hal ini dapat berdampak negatif dalam karakter remaja yang mempunyai sifat mau mencoba hal yang baru.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kehamilan remaja adalah memberikan informasi kesehatan  reproduksi yang benar dan mudah dipahami. Sehingga remaja dapat mengerti dan memahami fungsi reproduksi dan akibat yang dapat timbul bila melakukan seks pra nikah.

Tandaju menegaskan, sering terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dimana pasangan yang masih usia remaja belum siap untuk menikah dan menjadi orangtua serta dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan mengalami stunting.

Pemerintah Kabupaten Boltim melalui Kepala Dinas Pendidikan memfasilitasi remaja putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan secara gratis baik pendidikan reguler maupun paket  pendidikan non formal  (Kejar Paket). (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D Ante, S.Pd, MAP menghadiri Rapat Konsolidasi Tim Audit Kasus Stunting (AKS) dan Perencanaan Agenda Kegiatan (Timeline) Tingkat  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (29/1/2024).

Rakon dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) dan dibuka Sekda Bolmut dr. Jusman C Mokoginta, Mars.

Rakon ini menghadirkan dokter spesial anak dr. Hubert Ignatius Tatara, Sp.A yang memberikan  penjelasan penanganan stunting sejak  dini serta para  kepala  puskesmas, petugas gizi dan para camat se-Kabupaten Bolmut.

Dalam Rapat Konsolidasi (rakon) tersebut, Ante yang mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Diano Tino Tandaju, M.Erg memaparkan materi tentang tahapan pelaksanaan AKS yang tepat waktu dan pengoptimalan anggaran AKS di Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selain itu, memperkuat sistem surveilans rutin, dan komitmen untuk evaluasi RTL.

Ante berharap, kegiatan ini dapat menyamakan persepsi, sehingga intervensi selanjutnya akan lebih tepat.

Sekda Bolmut dalam sambutannya mengatakan, semua tenaga yang ada di Puskesmas harus cekatan dalam melaksanakan tugas penanganan kasus stunting. Begitu pula dengan para Camat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Penanganan kasus stunting harus lebih  diseriusi, sehingga Kabupaten Bolmut telah membuat inovasi dalam rangka  penanganan stunting,” ujar Jusman.

Inovasi itu berupa Molihuto Stunting (Bergotong Royong) mengatasi stunting serta ada pula gerakan gotong royong  Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Dalam program BAAS, semua dinas di Kabupaten Bolaang Mangondouw Utara akan menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting di tingkat kecamatan, yang ada di kabupaten Bolmut. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet