Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop dan Diseminasi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting Tingkat Provinsi Sulut di Roger’s Hotel Manado, Senin (13/11/2023).

Tujuan kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini adalah untuk menyosialisasi hasil studi kasus dan pembelajaran baik tentang stunting di Provinsi Sulut.

Yang diharapkan lewat kegiatan sehari ini adalah hasil studi kasus stunting yang dilaksanakan di empat lokus dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta pembelajaran baik dan direplikasi di lokus yang lain.

Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber dan 5 penanggap.

Narasumber terdiri dari Drs. Meildy Pasqual, M.Kes (Politeknik Kesehatan Manado) yang menyampaikan materi Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Timur; Hendra Herlambang, SKM, M.Kes (Universitas Muhammadiyah Manado) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Selatan.

Ada juga Dr. Nancy Malonda, MPH (FKM Universitas Sam Ratulangi) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Kota Bitung; dan Ns. Angelia Tendean, S.Kep., M.Kep (Universitas Klabat) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Minahasa Utara

Lima penanggap terdiri dari Valentino Lumowa, S.Si, MA, Ph.D; Frederik G. Worang, SE, BSBA, M.Com, PhD; Dr. Muksin Pasambuna, M.Si;  Prof. DR. Dr. John Wantania, Sp.OG (K); dan Dr. Bobby Pambudi, Sp.A (K).

Pejabat yang hadir  adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng (daring – zoom), Ketua IPADI Sulut  Dr. Tri Oldi Rotinsulu, dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si

Peserta kegiatan terdiri dari perutusan Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, IPADI Sulut, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Selain itu, para Ketua Pokja di Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota dan jajaran (daring – zoom), Satgas Stunting Kabupaten/Kota (daring – zoom) dan PKB/PLKB (daring – zoom)

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, dalam upaya terbaik percepatan penurunan stunting diperlukan komitmen yang mencakup penempatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Selain itu, mobilisasi sumber daya; serta menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.


“BKKBN bersama-sama dengan perguruan tinggi serta organisasi profesi dan kemasyarakatan perlu mengawal konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Selain itu, turut memastikan intervensi dan sumber daya yang diperlukan tersedia dan menjangkau kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Lumowa dalam.tanggapannya mengatakan, salah satu contoh pembelajaran baik penanganan stunting adalah hanya Bolsel yang memiliki Peraturan Bupati yang mengatur bahwa pengukuran setiap bulan harus 100 persen yang hasilnya dapat dicek melalui ePPBGM”

Wantania dalam tanggapannya menegaskan, sangat jarang stunting hanya disebabkan satu faktor. Biasanya saling berhubungan antar faktor langsung, intermediate, dan tidak langsung. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengaruh antar faktor di masyarakat.

Pambudi dalam tanggapannya menegaskan, status gizi tidak melihat dari stunting dan tidak stunting.

Disebutkan, status gizi menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Antropometri Anak adalah gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, obesitas dan lain lain. Sehingga penanganan stunting harus menyelesaikan masalah gizi sebagai prioritas.

Worang dalam tanggapannya menegaskan, perlunya tindak lanjut pertemuan ini. Ada tiga saran yang disampaikan.

Pertama, pengawasan pengambilan data (apakah ada keberpihakan, kemudahan akses data, dan lain-lain. Kedua, melakukan penelitian kualitatif selain kuantitatif. Ketiga, penyebarluasan ide pemikiran hasil diskusi ke pemerintah daerah dan masyarakat luas salah satunya melalui media cetak. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna lebih memudahkan wajib pajak (WP) membayar kendaraan bermotor (rannor), Bapenda Sulut terus-menerus melakukan upaya, salah satunya dengan memperbanyak gerai-gerai pembayaran pajak ranmor.

Itu terlihat pada Kamis (9/11/2023) di mana Gerai Samsat Lolak Kabupaten Bolaang Mongondouw dibuka/diresmikan penggunaan/pelayanannya.

Pembukaan/peresmian gerai tersebut dilakukan Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi sejumlah staf seperti Plh. Kabid Pajak Bapenda Sulut Aprine Siwi, Kasub Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah (PTIPD) Jerry Rumondor dan Kepala UPTD PPD Bolmong Estephanus Nangin serta Kepala Cabang Bank Sulutgo Lolak Irma Asla dan Perwakilan Jasa Raharja Bolmong Raya.

Dalam sambutannya, June berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang diberikan Bank Sulut Gorontalo (BSG) dan pihak terkait sehingga gerai Samsat bisa hadir di Lolak.

Gerai ini, sebut June, akan melayani WP yang ada di wilayah yang cukup luas seperti Lolak, Santombolang sampai ke arah wilayah Bolsel, Labuan Uki.

“Di gerai ini bisa melayani pembayaran pajak dan keringanan pajak karena sekarang sistem pembayaran di BSG sudah baru. Sudah bisa melayani pembayaran tersebut,” ujar June kepada Meimonews.com ketika berbincang di ruang kerjanya, Jumat (10/11/2023).

Pembayaran pajak, menurut mantan Sekretaris Bapenda Sulut ini, sudah dimudahkan dan sudah lebih didekatkan karena sudah ada gerai-gerai pembayaran.

Mengenai waktu pelayanan, sebut June, mengikuti jam kerja yang berlaku di BSG.

“For (untuk-red) masyarakat di wilayah Lolak dan sekitarnya yang mo (mau-red) bayar pajak kendaraan bermotor sekarang so (sudah-red) dekat. Sudah ada di Lolak,” ujar June mengimbau.

Kepala Bapenda Sulut ke-14 ini juga bagi WP yang ada di daerah ini (Sulut) untuk membayar pajak tepat pada waktunya. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dalam pertemuan di mana Presiden di dampingi Mensekneg Pratikno tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami melaporkan bahwa telah terpilih Ketua Umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjutinya.

“Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali,” jelasnya.

PWI, sebutnya, membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

“Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu,” ujar Hendry, seperti dikutip Setkab.go.id, Selasa (7/11/2023).

Di samping itu, Hendry menyebut, dalam pertemuan tersebut juga turut membahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

“Disampaikan, sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah,” ujar Hendry.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama pikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini event permusuhan,” tambahnya.(*/Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou, Smile Train dan Yayasan Senyum Sulut berkolaborasi dalam Operasi Bibir Sumbing, Rabu (8/11/2923).

Operasi dimulai dengan proses konsultasi pasien di mana tim medis akan menilai kelayakan pasien untuk operasi.

Para ahli medis akan menilai persyaratan pasien, termasuk memiliki fotokopi KTP dan KK, serta bayi dengan celah bibir minimal usia 3 bulan dan berat 5 kg, atau celah lelangit minimal usia 1,5 tahun dan berat badan 10 kg.

Pasien yang memenuhi persyaratan akan dijadualkan untuk operasi pada 11 – 12 November 2023. Salah satu syarat penting adalah pasien harus dalam kondisi sehat saat menjalani operasi.

Plt Dirut RSUP Kandou Dr. dr. Ivonne Rotty, M.Kes menjelaskan, kegiatan merupakan program dari serangkaian acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, kerjasama dengan beberapa organisasi.

Organisasi tersebut adalah Yayasan Senyum Sulut, Smile Train Indonesia, Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia (PABMI) Sulawesi, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Manado, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Sulut, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Sulut, serta Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI).

“Ini merupakan kerjasama pertama yang dilakukan oleh RSUP Kandou bersama Smile Train dan Yayasan Senyum Sulawesi Utara,” ujar dokter Ivonne, sapaan Plt. Dirut RSUP Kandou seraya menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar 36 pasien.

Kegiatan ini, menurut dokter Ivonne, sangat membantu masyarakat yang ada di Sulut terutama masyarakat yang kurang mampu, dan diharapakan kegiatan ini bisa berkelanjutan karena tujuan kita untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Penanggung jawab kegiatan drg. Victor Tengar Pamolango, MMRS, Sp.BM(K) memastikan penyelenggaraan operasi berlangsung lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien yang membutuhkan.

“Ya, tentunya kami berharap operasi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada komplikasi, sehingga anak anak yang akan di operasi dapat tersenyum kembali,” ujarnya.

Saat ini, menurut drg Victor, pasien yang mendaftar ada dari Bolaang Mongondouw, Daerah Kepulauan dan Kota Manado.

“Proses screening pasien akan segera dimulai, membawa harapan baru bagi mereka yang mengidap bibir sumbing untuk mendapatkan perawatan yang memadai dan mendukung mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.(Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Plt. Dirut Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou) Dr. dr. Ivone Elisabeth Rotty, M.Kes berterima kasih dan mengapresiasi atas kinerja civitas hospitalitas RSUP Kandou.

Kinerja civitas hospitalitas RSUP Kandou di masing-masing direktorat sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, sepanjang bulan Oktober sampai Minggu pertama November hasil kinerja terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan dokter Ivonne (sapaan Plt. Dirut) saat memimpin apel di halaman kantor pusat administrasi RSUP Kandou,  Senin (6/11/2023). “Terima kasih atas kerjasamanya dari teman teman yang sudah melaksanakan tupoksi dengan maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, masing-masing Direktorat telah menunjukan upaya upaya peningkatan kinerja, apalagi di akhir tahun banyak tugas yang harus diselesaikan. “Terima kasih Direktorat PMKP, SDM, Layanan Operasional, dan Keuangan yang tetap konsisten dalam tupoksinya masing masing,” ujarnya.

Terkait dengan parkiran, dokter Ivonne menegaskan, dengan ketersediaan lahan parkir yang baru, diharapkan para petugas terkait dapat mengaturnya serta menata parkiran di RSUP Kandau dengan baik.

Di sisi lain, dokter Ivonne mengingatkan bagi semua civitas hospitalitas RSUP Kandou tentang pentingnya sesama pegawai memiliki rasa kekeluargaan, guna mempererat tali persaudaraan dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya.

“Dalam satu keluarga yang besar kita jaga kerukunan, kalau ada masalah selesaikan secara internal, karena kita keluarga RSUP Kandou yang berkomitmen untuk memajukan rumah sakit dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” sebutnya.(Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar kegiatan fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk rencana evaluasi (renev) pembangunan daerah (bangda).

Kegiatan yang diadakan di The Senta Hotel Manado, Kamis (3/10/2023) ini dihadiri Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, SE,ME, dosen dan peneliti kependudukan Universitas Airlangga Surabaya Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, M.Si, Ketua IPADI Sulut Dr. Tri Oldi Rotinsulu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si.

Selain itu, Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Dalduk OPD KB Kabupaten/Kota, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, IPADI Sulut dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Kegiatan ini bertujuan pertama, mengembangkan dan merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan melalui GDPK sesuai dengan amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014; kedua, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam pengembangan perencanaan serta kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.

Ketiga, mengintegrasikan Program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja tahunan; keempat, meningkatkan sinkronisasi indikator, target, dan data perencanaan program Bangga Kencana antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kelima, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola program Bangga Kencana serta pihak-pihak terkait dalam perencanaan program Bangga Kencana pada pemerintah daerah.

Ada tiga hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini. Pertama, tersedianya data dan indikator Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan diintegrasikan kedalam dokumen kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.

Kedua, tersedianya hasil telaah data, indikator, dan Need Assesment Program Bangga Kencana pada dokumen perencanaan daerah; dan ketiga, termanfaatkannya dokumen GDPK melalui Dokumen Legalitas (Peraturan Bupati/Walikota), Roadmap, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Aksi Daerah.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah, maka dilakukan penguatan program Bangga Kencana yang meliputi empat poin.

Poin pertama, penguatan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK. GDPK merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan 25 tahunan yang seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran secara terpadu.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan kebijakan kependudukan dan penanganan masalah kependudukan.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, 14 Kabupaten/Kota telah Menyusun GDPK, dimana 7 Kabupaten/Kota telah 5 pilar,” ujarnya.

Poin.kedua, penanganan masalah kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga berbasis desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas program Bangga Kencana.

Pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, telah terbentuk 1.083 atau 58,89 persen dari 1.839 desa/kelurahan di Sulawesi Utara,” papar Tandayu.

Poin ketiga, peningkatan literasi kependudukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menghidupkan data kependudukan untuk perencanaan kependudukan di daerah terutama di tingkat Desa/Kelurahan melalui pembentukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

” Sampai dengan bulan Oktober 2023, sudah terbentuk 441 RDK (40,72 persen dari Kampung KB),” sebutnya.

Poin keempat, pada kesempatan ini juga akan disosialisasikan hasil proyeksi target Indikator Bangga Kencana dalam perencanaan daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil proyeksi tersebut kiranya dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD periode tahun 2025-2029.

Diharapkan indikator Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Perintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. Kandouw lewat Bapenda Sulut memberlakukan kebijakan baru dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat dalan membayar pajak kendaraan bermotor (ranmor)nya.

Kebijakan tersebut dibuat dalam program Keringanan Tiga Hebat Tetap Lanjutkan. Program ini berlaku sebulan yakni mulai tanggal 1 hingga 31 November 2023.

Keringanan pertama adalah keringanan pokok dan denda PKB (pajak kendaraan bermotor). Untuk pokok PKB (plat hitam/putih milik pribadi dan badan usaha) tahun berjalan dibayar seluruhnya, untuk tahun kedua diberikan keringanan 50 persen persen dari pajak pokok, untuk tahun ketiga diberikan keringanan 60 persen dari pokok pajak, untuk tahun keempat diberikan keringanan 70 persen dari pokok pajak, untuk tahun kelima diberikan keringanan 80 persen dan untuk tahun keenam diberikan keringanan 100 persen.

Untuk denda PKB (seluruh kendaraan) tahun berjalan dibayar seluruhnya sementara tahun yang telah lewat bebas denda 100 persen.

Keringanan kedua, pembebasan pokok dan denda BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor). Seluruh kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 persen.

Keringanan ketiga, diskon pokok PKB. Untuk kendaraan plat hitam/putih yang belum membayar 1-30 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 5 persen, 31-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 7,5 persen, 61-90 hari diberikan diskon 10 persen.

Dengan adanya keringanan ini, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengajak masyarakat wajib pajak ranmor untuk memanfaatkan momen ini dengan membayar pajaknya, sebab dengan membayar pajak maka akan aman dalam berkendara dan telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor Samsat terdekat,” imbau June, Kamis (1/11/2023). (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan BKKBN Sulut menggelar seminar dengan tema Menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar yang dilaksanakan Rabu (31/10/2023) ini dilakukan secara tatapmuka di Sintesa Peninsula Hotel Manado dan secara zoom meeting.

Peserta seminar terdiri dari Kepala Dinas/Badan Daerah Provinsi Sulut, Rektor/Direktur/Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, Mitra Kerja/Organisasi Kepemudaan/Organisasi Profesi, Mahasiswa/i, Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, PKB/PLKB se Provinsi Sulawesi Utara (zoom), Pengelola Program Kependudukan OPD-KB se Provinsi Sulut (zoom).

Seminar yang bertujuan meningkatnya peran dan partisipasi lintas sektor dalam pengelolaan program kependudukan ini menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Erg melalui zoom, Sekretaris BKKBN, Ketua Pokja Kependudukan Turro S. Wongkaren, Ph.D sebagai narasumber dan Dr. Tri Oldi Rotinsulu sebagai moderator.

Pada kesempatan itu, Tandaju mengungkapkan beberapa hal penting sekaligus harapan dalam konteks kependudukan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ditegaskan, membangun mental masyarakat adalah kunci meningkatkan kualitas kependudukan. Orang tua wajib mewaspadai perubahan perilaku pada remaja yang menjadi tanda-tanda awal terjadinya masalah mental.

Masalah gangguan mental dan emosi pada remaja, sebutnya, berpengaruh pada maraknya kejadian narkotika atau napza hingga pada kehamilan pada usia remaja.

Dikemukakan, saat ini, terdapat isu penting dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang memerlukan akselerasi, partisipasi dan peran serta seluruh mitra kerja, yaitu TFR yang perlu dipertahankan, ASFR 15-19 Tahun yang perlu diturunkan, dan risiko stunting yang lebih tinggi pada kehamilan dan kelahiran di usia remaja.

Wongkaren dalam pemaparan materinya, antara lain mengingatkan, Sulawesi Utara masih dalam periode bonus demografi. Namun, untuk bisa memanfaatkan bonus tersebut diperlukan beberapa upaya yang berkaitan dengan kesehatan dasar, pendidikan, ketatalaksanaan dan ketenagakerjaan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut melakukan road show ke sejumlah hotel dan kelurahan untuk mensosialisasikan Si PINTAR (Aplikasi Penyebaran Informasi Terkait Pelaporan Orang Asing), Selasa-Rabu (30-31/10/2023).

Ada lima hotel dan tiga kelurahan didatangi Tim yang dipimpin Jeacky Gerung dengan anggota Luke Takaendengan dan Reigi Damopolii selang dua hari ini.

Hotel dan kelurahan yang didatangi untuk kegiatan sosialisasi yakni Hotel Nusantara Dian Center, Hotel Luley, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Hotel Sutanraja, Hotel Mel’s Inn, Kelurahan Paniki Satu, dan Hotel Istanaku.

“Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan penyebaran informasi pelayanan keimigrasian secara digital sebagai bentuk sarana komunikasi publik serta penyebaran informasi keimigrasian secara yang lebih aktual, informatif dan melayani,” ujar Gerung mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuan kepada Meimonews.com, Rabu (31/10//2023).

Dijelaskan, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menerapkan transformasi digital dalam proses bisnis (layanan), terlebih pada revolusi industri di mana dunia saat ini tengah fokus pada teknologi-teknologi bersifat digital, tak terkecuali penggunaan e_government terhadap layanan publik guna mewujudkan good governance.

Oleh karenanya, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulut terus-menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya terkait penyebaran informasi keimigrasian.

“Untuk itu, supaya pengguna pelayanan keimigrasian mudah memahami program atau inovasi dalam bentuk digital maka Kanwil Kemenkumham Sulut menghadirkan inovasi Si PINTAR melalui kegiatan sosialisasi,” ujarnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) Percepatan Penurunan Stunting  (PPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Kamis (27/10/2023) ini turut diadiri Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,, para Ketua Pokja Perwakilan BKKBN Sulut dan Satgas Stunting Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dilaksnakan untuk mengetahui gambaran kondisi lapangan di tiap daerah sehingga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai serta dapat memberikan output berupa penguatan kapasitas.

Selain itu, penyamaan persepsi terhadap mekanisme kerja baik dari sisi pelaporan maupun dalam pendampingan kegiatan di lapangan.

Lewat pertemuan ini juga dapat mengukur pencapaian target kerja yang sudah ditetapkan oleh program serta identifikasi terhadap hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan Desa/Kelurahan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet