Meimonews.com –  Guna pengamanan Pilkada Serentak Tahun.2020 khususnya pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Polda Sulut mengerahkan sebanyak 1.489 personil.

Perincian nya, 795 personil di-BKO (bawah komandan operasi)-kan ke Polresta dan Polres jajaran sedang sisanya disiapkan sebagai Kompi Gabungan Staf Cadangan BKO.

Pengerahan personil untuk pengamanan TPS tersebut sesuai Surat Kapolda Sulut Nomor B/1986/XI/OPS.1.3/2020 tertanggal 11 November 2020.

Pengerahan personil tersebut merupakan bentuk optimalisasi pelaksanaaan Pilkada Serentak dari Polda Sulut.

Sehubungan dengan itu, diadakan apel pengecekan kesiapan personil Polda Sulut yang akan digeser dalam pengamanan TPS ke satuan kewilayahan.

Apel dilaksanakan di lapangan AKP Bryan Tatontos Mapolda Sulut yang dikoordinir Biro Ops Polda Sulut, Senin (16/11/2020).

“Apel tersebut untuk mengecek kesiapan personil. Tentunya, personil Polda Sulut siap membantu melaksanakan pengamanan dalam tahapan pemungutan suara, yang akan digelar di Kewilayahan,” jelas Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah Senin (2/11) melakukan Monitiring dan Evaluasi (Monev) Piloting Pemda dan Selasa (3/11) melakukan tatap muka, diskusi, dan Monev bersama Walikota dan Bupati, hari ini, Rabu (4/11), Walikota Manado GSV Lumentut menandatangani MOU (Momorandum of Understanding) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka pemanfaatan alat rekam pajak yang difasilitasi Bank Sulutgo.

Penandatangan serupa dilakukan juga para Walikota/Bupati se-Sulut yang dihadiri Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango dan jajaran Korsupgah KPK Wilayah III, Penjabat Gubernur Sulut Agus Fatoni.

“Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Gubernur Sulut ini menandai kesiapan Kota Manado untuk menindaklanjuti sukses uji coba atau piloting dengan 14 alat yang digunakan,” tulis Pemerintah Kota Manado dalam ranpagenya (Rabu, 3/11/2020), sejam lalu.

Sebagaimana diinformasikan, sejak tahun 2020 ini, Kota Manado mendapatkan kesempatan untuk menguji coba 14 alat rekam pajak bagi para wajib pungut. Atas keberhasilan tersebut, BSG kemudian memfasilitasi 400 alat serupa dan Kota Manado mendapatkan 200 alat rekam pajak.

Ditambahkan, Manado Smart City yang diimplementasikan sejak Februari 2017, kini mengalami peningkatan manfaat. Jika sebelumnya orientasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan lebih dikembangkan ke arah pemenuhan layanan publik dan pemerintahan, kini mulai diarahkan pada pelibatan aktif bagi peningkatan pendapatan asli daerah. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com –  Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan studi banding di Sulut guna melihat bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan covid-19.

“Mereka (Komisi 1 DPRD Gorontalo) mendengar di Sulut penanganan covid-19 agak bagus dan mereka mendapat informasi bahwa petugas Satpol PP tidak ada keluhan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Makanya mereka mengadakan studi banding di sini,” ujar Kasatpol PP Sulut Farly Kotambunan kepada meimonews.com, di ruang kerjanya, usai kunjungan, Jumat (23/10/2020).

Komisi 1 DORD Provinsi Gorontalo yang berkunjung ke Kantor Satpol PP Sulut berjumlah 8 orang di bawah pimpinan AW Thalib dan di dampingi 3 staf, sedang Kotambunan di dampingi, antara lain Jemmi Ranti (Sekretaris), AW Warokka (Kabid Penegakkan dan Perundang-undangan) dan Fransiskus Sule (Kasie Penyelidikan dan Penyidikan).

Saat berbicara dengan pimpinan Satpol PP Sulut, tim dewan bertanya, apakah kepada petugas disiapkan dana atau dibiayai dengan dana insentif dan dijawab Kasat, covid-19 ini tidak tahu akan datang pada Maret tahun ini. Kalau sudah diketahui maka sudah disiapkan anggarannya dari tahun 2019.

“Torang (Satpol PP) melaksanakan dengan ‘padamu negeri.’ Kita bilang kepada petugas, kalian bertugas kemanusiaan ini. Nanti dapat berkat dari Tuhan,” ujar Kotambunan.

Kalau toch, seandainya ada dana insentif bagi petugas yang melaksanakan tugas dalam penanganan covid-19, samvungnya, ya syukur.

Ternyata, ungkap mantan staf ahli Gubernur Sulut ini, dari Pemorov Sulut ada supaya menyiapkan anggaran untuk covid-19 melalui dana recofusing. Lewat dana ini, Satpol PP dapat bagian. Di samping dapat bagian berupa obat-abatan, marker dan lain-lain, ada juga dana sedikit untuk petugas.

Dana tersebut langsung ke petugas-petugas.”Dari bendahara langsung ditransfer ke nama-nama petugas, sesuai daftari hadir di lapangan. “Yang hadir itu yang dibayarkan,” tegasnya.

Dijelaskan, selain diadakan penyemprotan disinfektan seperti oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dalam penanganan covid di Sulut, diadakan pula edukasi, penyuluhan, sosialisasi di tempat-tempat umum seperti di rumah-rumah makan atau restoran, rumah-rumah kopi dan di tempat-tempat umum lainnya.

“Terakhir ini, bekerjasama dengan TNI/Polri diadakan Operasi Yustisi. Sejak dicanangkan pada 14 September hingga saat ini, secara rutin diadakan operasi. Operasi dilakukan pagi, siang atau sore dan malam hari,” sebutnya seraya menambahkan, dalam operasi yustisi, cukup banyak petugas Satpol PP terlibat.

Diungkapkan, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo sangat senang dengan pemaparan yang disampaikannya karena petugas rela berkorban tenaga bahkan ada sekitar 100 orang yang harus masuk karantina/diisolasi, walau secara mandiri karena menjalankan tugas, dan setelah itu kembali bertugas.

“Mereka (Anggota DPRD Gorontalo) senpat bertanya, bisa begitu ? Kita bilang, bisa dan terlaksana. Mereka mengapresiasi,” ungkap Kotambunan di dampingi AW. Warokka.

Ketika Anggota DPRD Gorontalo bertanya, bagaimana kerjasama dengan TNI/Polri, dia bilang bagus. Saling bersinergi dalam melaksanakan tugas penanganan covid-19 di daerah ini.

Ketika ditanyakan tentang penerapan sanksi, dia menjelaskan bahwa di Sulut ada Pergub No. 60 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19).

Dalam Pergub tersebut, ada tiga jenis sanksi yang akan dkenakan kepada pelanggar, yang tidak memakai masker yaitu teguran, sosial dan denda. “Tapi, kami, di sini masih menerapkan sanksi berupa teguran dan sosial seperti disuruh menghafal Pancasila atau menyanyi (lagu kebangsaan),” kata Kotambunan.

Dengan dua sanksi itu saja, sebut Kotambunan, sudah agak berhasil, sudah menurun. Keberhasilan ini juga tak terlepas kaitannya dengan cara petugas dalam bertugas, yang menggunakan 3 S yaitu senyum, salam, sapa. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggelar Rapat Evaluasi Bidang Rehabilitasi Tingkat Provinsi di Jakarta, Rabu – Kamis (21-22/2020).

Sebanyak 50 orang terdiri dari 27 orang Kepala atau perwakilan Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi dan 16 orang dari BNN-RI ikutserta pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BNN-RI Heru Winarko.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi serta mengukur keberhasilan program rehabilitasi. Selain itu, untuk memperoleh bahan masukan bagi peningkatan dan perbaikan program rehabilitasi di tahun yang akan datang.

“Rapat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan layanan bidang rehabilitasi kepada seluruh BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” jelas Plt. Deputi Rehabilitasi BNN-RI dr. Budiono.

Diharapkan dengan terselenggaranya pelaksanaan rapat evaluasi Deputi Bidang Rehabilitasi ini, dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Winarko mengapresiasi semua tugas Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi yang telah melaksanakan tugasnya secara optimal.

WIinarko berharap agar standarisasi rehabilitasi yang sudah dibuat harus benar-benar dipahami oleh seluruh jajaran bidang rehabilitasi baik yang berada di BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Terkait evaluasi pekerjaan rehabilitasi, Winarko menekankan agar hal tersebut dibahas semuanya dalam rapat ini.

“Memang sejauh ini pekerjaan masih banyak yang belum optimal dan sekarang saya mencoba membuat terobosan agar semua ini bisa berjalan optimal,” ujar Winarko.

Untuk Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang dulu domainnya di Deputi Bidang Rehabilitasi, sekarang dibagi ke Bidang Pemberantasan. Domain utamanya sebenarnya tetap ada di Deputi Bidang Rehabilitasi, tetapi strategi yang dilakukan adalah menyerahkan ke tim pemberantasan agar tim tersebut yang berdiskusi dengan para jaksa dan hakim. Tetapi misi yang diusung adalah misi rehabilitasi. (lk)

Berita, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Gabungan 3 pilar menggelar Operasi Yustisi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di tiga tempat berbeda, Kamis (22/10/2020). Pagi di Pelabuhan Manado, sore di Jln BW Lapian, seputaran Ananas Cafe Sparta Tikala dan malamnya di Jln. Bethesda Manado.

Puluhan personil baik dari Satpol PP Sulut, Polda Sulut, TNI AD, BPBD Sulut, Dishub Sulut dan Dinkes Sulut ikut terlihat dalam operasi pencegahan penyebaran covid-19 ini.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulut Fransiskus H. Sule menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan operasi antara lain Impres Nomor 06 Tahun 2020, Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 serta Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 094/satpol/410/2020 .

“Mengacu kepada dasar-dasar hukum tersebut kami, tim gabungan mengadakan operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan setiap hari yang dimulai beberapa hari lalu dengan lokasi berbeda-beda,” ujar Sule kepada meimonews.com di lokasi operasi sore, di Jln. BW Lapian.

Saat operasi pagi, tim berhasil menjaring 21 pelanggar yang tidak memakai masker. Rinciannya, 20 pelanggar beralamatkan Manado sedang seorang dari Rumengkor (Minahasa).

Untuk operasi sore, sebanyak 15 warga tak memakai masker dijaring tim gabungan. Rinciannya, 12 orang beralamatkan Manado serta masing-masing seorang yang beralamatkan Kakas (Minahasa), Sea (Minahasa) dan Kema (Minahasa Utara).

Khusus untuk operasi malam, sampai berita ini diturunkan belum didapat informasi karena sementara berlangaung.

“Semua pelanggar yang tidak memakai masker mendapat teguran,” ujarnya seraya menyebutkan, masing-masing pelanggar sudah mengakui kesalahannya.

Ditambahkan, petugas patroli gabungan juga mengingatkan kepada pelanggar untuk ikut menyebarluaskan kepada keluarga dan teman-temannya pemberlakuan sanksi administratif tentang pelanggar Protokol Kesehatan. (lk)

Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Masyarakat Sulut yang hendak berlibur saat libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad pada 28-30 Oktober diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan jadi kunci utama dalam mengurangi penyebaran virus. Masyarakat diimbau rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

“Saya harapkan semua masyarakat Sulawesi Utara dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan, penuh rasa kepedulian,” kata Fatoni di Manado, Kamis (22/10/2020), seperti dimuat Humas Provinsi Sulut di lamannya.

Fatoni mengatakan, sadar akan protokol kesehatan harus ada pada setiap orang. “Untuk patuh terhadap sesuatu tidak lepas dari faktor kedisiplinan,” tegasnya.

Menurutnya, memakai masker merupakan sebuah kewajiban. Masker berfungsi melindungi dirinya sendiri serta orang lain supaya tidak tertular Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar mengantisipasi peningkatan laju penularan pandemi pada masa libur tersebut.

“Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang, pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid-19,” ujarnya.

Kepala Negara berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia semakin membaik.

Berdasarkan data per-18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com –– Percepatan penanaman komoditi pertanian dengan memanfaatkan teknologi, justru sangat membantu meningkatkan produksi bagi para petani di Minahasa Utara.

Mungkin pada beberapa tahun lalu, pola penanaman relatif sama. Akan tetapi perlu ada kajian-kajian pada cara bertanam dengan memanfaatkan teknologi yang patut diperkenalkan kepada petani.

“Untuk itu, para petani diharapkan bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga akan meningkatkan produksi pertanian,” ujar Pjs Bupati Minut Clay June Dondokambey ketika menghadiri kegiatan Dinas Pertanian Minut dalam rangka Percepatan Tanam Komoditi Pertanian Musim Panas Oktober 2020 – Maret 2021, dirangkai dengan Hari Pangan se-Dunia dan Apel Kerja jajaran Distan dan Kelompok Tani (Poktan) bertempat di Jln Soekarno, Minut, Selasa (20/10/2020).

Pjs Bupati mengapresiasi pernyataan Kepala Balitpalma Manado bahwa masyarakat harus up to date terhadap upaya-upaya peningkatan hasil pertanian, beradaptasi dengan tata kelola berbasis teknologi.

Kadis Pertanian Kabupaten Minut Wangke S. Karundeng mengatakan, guna mendukung pencapaian produksi pertanian tahun 2020 di Kabupaten Minut maka pada tahun anggaran 2020 pemerintah pusat mengalokasikan bantuan.

Adapun bantuan itu berupa; benih jagung untuk lahan seluas 15 ribu hektar, bantuan benih padi ladang untuk lahan seluas 1.500 hektar, bantuan benih padi sawah seluas 2.000 hektar, bantuan benih kedelai seluas 3.000 hektar dan perluasan areal tanam baru padi ladang 890 hektar, serta alat-alat mesin pertanian.

Selain itu, sebutnya, peringatan Hari Pangan se-Dunia yang jatuh pada 16 Oktober 2020 menjadi momentum meningkatkan kesadaran terhadap masalah di balik kemiskinan dan kelaparan.

Disebutkan, fokus Hari Pangan se-Dunia adalah pangan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini.

“Hari pangan sedunia seharusnya menjadi kesempatan menggaungkan kerjasama dan solidaritas global untuk menghadapi ancaman krisis pangan,” ujarnya.

Dikemukakan, kita harus menyadari, setiap orang memiliki peran dalam mengubah sistem pangan dengan cara memperbaiki, cara memproduksi, mengolah, menkomsumsi, dan membuang makanan.

Karundeng berharap, selain mampu mempertahankan akses pangan yang aman bergizi bagi semua orang, juga dapat meningkatkan penghargaan bagi petani.

Pada kegiatan ini, Pjs Bupati Clay June Dondokambey menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para Kelompok Tani (Poktan) dan melakukan penanaman komoditi menggunakan teknologi, panen jagung serta ujicoba alat traktor.

Kegiatan ini dihadiri Sekdakab Minut Jemmy H. Kuhu, Asisten II Setdakab Minut Alan Mingkid, Kepala Balitpalma Manado Ismail Maskromo, Kepala BPTP Sulut, Sekertaris Dinas Pertanian Sulut, Camat Dimembe, Danramil, mewakili Kepala Kantor Karantina Pusat Manado, para penyuluh dan Ketua Poktan se-Kabupaten Minut. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna menyamakan persepsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, dalam hal ini Deputi Hukum dan Kerjasama (Hukker) menggelar Asistensi dan Diskusi tentang Kerjasama Nasional dan Internasional di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kegiatan yang diadakan di Hotel Senyum World Batu, Jatim, Selasa-Kamis (20-22/2020) dan diikuti puluhan orang perwakilan Pemprov Jatim, BNNP serta BNNK tersebut dibuka Direktur Kerjasama BNN RI Achmad Djatmiko mewakili Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN-RI Puji Sarwono.

Dalam sambutan Deputi Hukker yang dibacakan Direktur Kerjasama diungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi antara BNN RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sehingga terwujud hubungan dan sinergitas yang berkesinambungan.

Dalam dinamikanya di lapangan, disadari bahwa kerjasama yang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak belum sepenuhnya maksimal. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah data dukung berupa dokumen nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang ada saat ini masih belum lengkap.

Oleh karena itulah lewat kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam hal penyusunan dokumen kerjasama baik Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama.

Dengan adanya globalisasi dan perubahan jaman yang terus berkembang sejak Badan Narkotika Nasional terbentuk, maka muatan dari ruang lingkup nota kesepahaman itu harus disesuaikan dengan kondisi terkini.

Momentum kegiatan ini juga bisa menjadi bahan diskusi, sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dengan baik. “Kita harapkan masalah terselesaikan, sehingga dalam pelaksanaan program dapat maksimal,” sebutnya.

Selain pembahasan kerjasama dengan Pemda setempat, disebutkan, kegiatan selama tiga hari kedepan ini juga membahas tentang isu terbaru di tingkat global yang perlu untuk dipahami oleh seluruh personil BNN di Indonesia yaitu tentang pembahasan rekomendasi WHO tentang ganja.

Kabag Umum BNNP Provinsi Jatim Hari Prianto berharap agar dengan kegiatan ini jajaran di daerah dan pusat bisa saling berkoordinasi dalam hal penyiapan dokumen kerjasama.

Dikemukakan, kondisi saat ini, animo sejumlah daerah untuk vertikalisasi BNN cukup tinggi. Beberapa pemerintah daerah sudah mengajukan untuk kerjasama namun karena adanya moratorium maka vertikalisasi belum bisa terlaksana.

Kepala BNN Kota Batu AKBP Mudawaroh menilai, kegiatan ini sangat penting sehingga ia sangat berharap agar selama tiga hari ke depan, banyak masukkan baru yang dapat dibahas untuk dijadikan pedoman di wilayah. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut menguraikan adanya perbedaan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Dijelaskan, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2021 menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“ini sesuai Praturan Menteri Dalam Negeri dan secara elektronik, melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD),” ujar bupati saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Talaud dengan agenda penyampaian Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2021 di gedung dewan, baru-baru.

Penyusunan KUA dan PPAS, menurut E2L (sapaan akrab bupati), mengacu dalam beberapa peraturan perundang-undangangan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dikemukakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus sejalan dengan pencapaian 7 Prioritas Pembangunan Nasional dan disesuaikan dengan karakteristik masing masing daerah. Tujuan pembangunan nasional tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

“Tujuan pembangunan ini pula untuk pengembangan wilayah  dan mengurangi kesenjangan dan pemerataan, mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing, revolusi mental dan kebudayaan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan dan perubahan iklim, dan memperkuat politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik,” tegasnya.

E2L mengisyaratkan untuk mengunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai peruntukannya dan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan pembahasan seluruh wakil rakyat Talaud.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Talaud ini juga menegaskan akan tetap memprioritaskan sektor pendidikan.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Talaud Jakob Mangole di dampingi dua Wakil Ketua yakni Pocker Pelle dan Djekmon Amisi tersebut turut dihadiri
Wakil Bupati Muktar Arunde Parapaga (MAP), unsur Forkopimda, pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Talaud. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Walikota Manado GSV Lumentut menegaskan, peran perempuan termasuk ibu-ibu yang tergabung dalam TP PKK pada upaya pencegahan memutus mata rantai penyebaran covid-19 sangatlah penting.

Penegasan itu disampaikan Walikota Manado ketika diwawancarai meimonews.com seusai memberikan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada pengurus dan anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di suatu kelurahan di Manado, Jumat (9/10/2020)

“Peran perempuan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 sangat penting. Mereka punya posisi penting,” ujar walikota di dampingi Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga dan Drg. Sanil (Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Manado).

Peran penting itu karena mereka ibu rumah tangga. Ia mempengaruhi suami dan anak dalam keluarganya. Kalau ia bicara, pasti suami dan.anaknya mendengar.

“Kalau ia (ibu) menjelaskan tentang bagaimana mencegah, memutus mata rantai penyebaran covid-19,.maka sang suami dan anaknya pasti mendengar, mengikuti,” ujar Lumentut.

Menyinggung tentang adanya Maklumat Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, walikota menegaskan, semuanya harus melakukan itu. “Makanya saya berkeliling-keliling untuk mengingatkan hal itu,” katanya.

Kalau ada yang berkumpul-kumpul diingatkan untuk jangan berkumpul karena rentan terjadinya penularan. “Kita tidak boleh berhenti. Harus terus-menerus mengingatkan, mensosialisasikan pada setiap kesempatan tentang pencegahan penyebaran covid-19,” tegasnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet