Meimonews.com – Berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di tahun 2022, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mengeluarkan Surat Edaran terbaru.

Kepala Dinas Dikda Sulut dr. Grace Punuh menjelaskan, Surat Edaran ini dikeluarkan sambil menunggu Instruksi Gubernur terkait Pelaksanaan PTMT sesuai Level PPKM daerah.

Beberapa hal yang termuat dalam SE tersebut adalah pertama, mulai Senin, 7 Februari 2022, seluruh cabdin dan sekolah  yang berada pada wilayah PPKM level 2  (Bolmong, Minahasa, Sangihe, Minut, Bolmut, Sitaro, Boltim, Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu) supaya memberlakukan PTM terbatas dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas, dan sisanya melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kedua, seluruh sekolah menyampaikan kepada orangtua / wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan mengikuti PTM Terbatas atau PJJ.

Ketiga, seluruh kepala unit kerja untuk memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan sebagai antisipasi pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah mmasing – masingdengan memberlakukan scanning peduli lindungi dan swab antigen bagi tamu yang datang;

Keempat, pola pengendalian minimal seperti 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan) wajib dilaksanakan kembali dan diawasi secara simultan.

Kelima, bagi wilayah dengan kriteria PPKM Level 1 (Talaud, Minsel, Mitra, dan Bolsel) mengikuti ketentuan sebagaimana Keputusan bersama 4 Menteri yang termaktub dalam Edaran Mendikbudristek No 2/2022 tanggal 2 Februari 2022. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Belakangan ini, banyak sekali mitos yang beredar seputar Covid-19 varian Omicron. Hal ini menimbulkan kekuatiran oleh masyarakat akan infeksi penyakit tersebut. Namun apakah mitos tersebut benar ?

Terkait dengan adanya sejumlah mitos tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengeluarkan tanggapan dengan memaparkan fakta-fakta yang ada.

Dalam tanggapan yang dikeluarkan lewat akun facebook, Selasa (8/2/2022) disebutkan, virus Covid-19 varian B.1.1.529 (Omicron) mulai ditetapkan sebagai variant of concern pada 26 November 2021 oleh WHO (World Health Organization) atau organisasi kesehatan dunia.

Mitos bahwa Omicron hanya menimbulkan gejala ringan disebutkan, meskipun penyebarannya lebih cepat, gejala Omicron tidak separah varian Delta. Tapi bagi lansia, orang dengan komorbid dan orang yang belum divaksin tetap berpotensi kematian.

Adanya mitos bahwa vaksin tak mempan lumpuhkan Omicron disebutkan, vaksin menjadi proteksi terbaik melawan Omicron. Data menunjukkan 60 persen pasien Omicron di Indonesia yang meninggal dunia belum pernah divaksinasi.

Soal mitos orang yang belum divaksinasi tak akan bergejala parah akibat Omicron, dijelaskan, orang yang belum divaksinasi justru yang paling rentan tertular Omicron. Pasien Omicron di Rumah Sakit kebanyakan adalah yang belum vaksin.

Soal omicron tidak menginfeksi orang yang sebelumnya pernah terkena Covid-19, disebutkan, orang yang pernah positif Covid-19 juga bisa terkena Omicron. Vaksin sangat dianjurkan untuk menghindari gejala parah.

Mengenai penggunaan masker tidak bisa cegah penularan Omicron disebutkan, pencegahan terbaik dari tertular Omicron adalah disiplin protocol kesehatan termasuk memakai masker, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas serta vaksinasi. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setidaknya ada 14 solusi yang akan dilakukan terkait dengan 5 permasalahan dan kendala pencapaian target penerimaan pendapatan daerah (Patda) Sulawesi Utara.

Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut Conny Kuhon berbincang dengan Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).

“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan ditemui lima permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Olehnya, ada sejumlah solusi yang akan dilakukan, ” ujarnya.

Kelima masalah dan kendala itu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan serta data belum terintegrasi antara Kepolisian dan Bapenda.

Selain itu, sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulut, personil ASN (aparatur sipil negara) yang menguasai teknis belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.

Sebagai solusi terhadap permasalahan dan kendala tersebut, Kuhon menjelaskan langkah antisipatif yang akan ditempuh untuk peningkatan penerimaan Patda baik pajak dan retribusi maupun sumber-summer sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Terdapat 15 solusi yang akan dilakukan Bapenda Sulut di bawah kepemimpinan Olvie Atteng (Kepala) berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Pertama, digitalisasi dengan membentuk TP2D Sulut dan kabupaten/kota; kedua, kerjasama optimalisasi PAD; ketiga, harmonisasi peraturan perundang-undangan; keempat, pembentukan UPTD-PPD yang baru; kelima, integrasi data kendaraan bermotor.

Keenam, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan termasuk menyeragamkan Prototipe Samsat; ketujuh, mengembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat melalui Modern Chanel; kedelapan,.mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah kabupaten/kota yang potensial.

Kesembilan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis terkait pemungutan bagi aparat/calon aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; kesepuluh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kesebelas, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Keduabelas, meningkatkan koordimasi dan kerjasama dengan instansi pemungut serta instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah dan pemanfaatan DBH pajak dan DBH bukan pajak.

Ketigabelas, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Suluttenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulutgo dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat; dan kermpatbelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan Perda tentang Retribusi Daerah. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara di Jalan Dipanegoro Manado, Senin (7/2/2022).

Kehadiran Walikota di Kanwil Kemenkumham Sulut ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penandatanganan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya antara Walikota Manado Andrei Angouw dalam Pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Sulut di aula serbaguna Kantor Walikota Manado tanggal 22 Januari 2022.

Kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulut saat itu dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan hukum dan HAM serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Menurut Kanwil Kumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional.

Makanya Kemenkumham berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota.

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MoU, Walikota siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MoU. Bahkan, dalam pertemuan awal itu Walikota meminta kepada jajaran pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Pertemuan awal inilah sehingga Walikota hadir di Kanwil Kemenkumham Sulut hari ini dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pembentukan Produk hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selesai acara penandatanganan ini, Walikota Ketika diberikan kesempatan menyampaikan sambutan sangat berterima kasih atas kerjasama ini dan berharap dapat terlaksana dengan baik. Walikota mengatakan agar Kota Manado dapat menghasilkan produk hukum yang dapat mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan pemerintah di Kota Manado.

Demikian halnya dengan kekayaan intelektual Walikota menganggap bahwa kekayaan intelektual dapat menciptakan pola pikir yang kreatif sehingga bisa mendukung program-program dibidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Soal penggunaan lahan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut yang disuport Pemerintah Kota terutama soal administrasinya, Walikota berharap agar hal ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dari Kanwil Hukum dan HAM Sulut.

Kepala Kanwil Kemenkukham Sulut ketika menyampaikan sambutan berterima kasih Kepada Walikota dan jajaran Pemerintah Kota atas penandatanganan kerjasama ini.

Kakanwil berharap, kerjasama ini akan berlanjut dengan instansi teknis seperti Dinas Koperasi agar supaya pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai tupoksi yang ada.

Hadir mendampingi Walikota dalam penandatanganan ini pelaksana Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut bersama jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulut, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, para Asisten, beberapa Kadis, Kabag Hukum dan Kabag Protokol Bpk. Innov Walelang serta pejabat teknis lainnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kehadiran museum seperti Holocaust di Tondano, Minahasa memiliki arti dan nilai penting dalam upaya menumbuhkembangkan sikap toleransi terhadap sesama tanpa membedakan suki, agama, ras dan perbedaan golongan.

Demikian diungkapkan Ketua DPD Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay dalam percakapan dengan Meimonews.com di Manado, Jumat (4/2/2022).

“Pembangunan museum seperti Holocaust di Tondano akan mengingatkan kita umat manusia ke depan agar tidak terjebak dalam tragedi pembunuhan massal yang berawal dari dipupuknya rasa kebencian dan sikap permusuhan dengan narasi-narasi tertentu yang menonjolkan perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras atau Etnis dan Antar / perbedaan Golongan,” ujarnya.

Karenanya, tambah Wakil Ketua DPRD Sulut ini, dengan diadakannya museum seperti ini, hal itu akan mendorong umat manusia WNI guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap sesama manusia dan WNI yang berbeda Suku, Agama, Ras atau Etnis dan perbedaan Golongan dengan kita. Dengan demikian, tragedi kemanusiaan di masa lalu tidak terulang lagi.

Menurut Mailangkay, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah seyogiannya mendukung dibangunnya museum-museum peristiwa genosida oleh WNI seperti museum Holocaust di Tondano, Minahasa.

Museum-museum seperti Holocaust, sebutnya, dibangun untuk memperingatkan umat manusia agar tidak terulang lagi peristiwa genosida di masa depan dengan tumbuhkembangkan sikap dan perilaku toleransi terhadap perbedaan suku, Agama Ras atau Etnis & perbedaan Golongan.

“Makanya perlu didukung pembangunan museum-museum seperti Holocaust di NKRI termasuk di Sulut,” tandas mantan Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Sulut ini. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pandemi Covid-19 yang belum berakhir mempengaruhi pelbagai bidang termasuk perekonomian, yang berdampak pada target Pendapatan Daerah (Patda) Sulut.

“Kalau pada tahun anggaran 2021 targetnya Rp. 4, 072 triliun lebih maka pada tahun anggaran 2022 target Patda Sulut berjumlah Rp. 4,000 triliun lebih, berkurang sebesar 72 miliar lebih atau 1,77 persen,” ujar Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerja, Senin (31/1/2022).

Dari unsur-unsur Patda Sulut TA berjalan ini (2022), sebutnya, ada target pendapatan yang bertambah, ada tetap tapi ada juga yang berkurang.

Yang bertambah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari sebelumnya (TA 2021) sebesar Rp. 1.413 triliun lebih menjadi Rp. 1,715 triliun lebih atau meningkat sebesar 21,39 persen.

Pendapatan yang tetap adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berjumlah Rp. 20 miliar. Sedang yang berkurang adalah Pendapatan Transfer dari Rp. 2,639 triliun lebih menjadi Rp. 2,284 triliun lebih atau berkurang Rp. 354.452.323.000 (13,43 persen).

Terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan Bapenda Sulut dan jajarannya yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda Sulut Ocvy Leke menjelaskan, berbagai upaya seperti yang dilakukan pihaknya pada tahun-tahun lalu akan terus dilakukan bahkan ditingkatkan di tahun ini.

Selain itu, “upaya-upaya inovatif atau baru akan dilaksanakan pada tahun berjalan (2022) agar target tersebut dapat dicapai,” ujarnya ketika ditemui terpisah.

Dalam tahun ini, ungkap Leke, pihaknya akan mengembangkan digitalisasi bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Bank SulutGo dan PT Pos.

“Untuk pendapatan dari kendaraan bermotor, kami akan bersinergi dengan pihak Ditlantas Polda Sulut dalam pengelolaan Samsat serta turun ke lapangan, door to door, datangi rumah ke rumah untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan yang pajaknya akan jatuh tempo,” ujar Leke.

Diungkapkan, untuk balik nama kendaraan bermotor, upaya yang akan dilakukan pihaknya yakni bekerjasama dengan pihak dealer-dealer yang ada di daerah ini sedangkan untuk pajak bahan bakar, pihaknya akan bekerjasama dengan penyedia bahan-bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk pajak air permukaan, sebutnya, pihaknya akan melakukan pendataan objek-objek air permukaan yang ada dan melakukan penetapan sesuai ojek yang ada.

“Untuk retribusi daerah, kami akan terus optimalkan digitalisasi pembayaran dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan UPTD-UPTD bekerjasama dengan Pemerintah-pemerintah Kabupaten dan Kota dan Polres setempat,” kata Leke. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Arus pergerakan orang baik kedatangan maupun keberangkatan lewat Bandara Samratulangi Manado tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 berkurang.

Berkurangnya pergerakan tersebut terlihat dari data rekapitulasasi perlintasan baik kedatangan maupun keberangkatan yang diperoleh Meimonews.com dari Kepala Kantor Imigrasi Manado Muhammad Akmal seperti dikutip Jeacky Gerung (Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian) ketika ditemui terpisah, baru-baru.

Untuk kedatangan, tahun 2021 jumlah negaranya 44 dengan total orang 18.357 (penumpang 16.792 dan kru 1.565) sedang tahun 2020 jumlah negaranya 62 dengan total orang 29.389 (penumpang 27.284 dan kru 2.105).

Dengan demikian dari sisi jumlah negara, berkurang 18 dengan total orang berkurang 11.032 (penumpang berkurang 10.482, kru berkurang 540).

Untuk keberangkatan, tahun 2021 jumlah negara 34 dengan total orang 2.662 (penumpang 1.031 dan kru 1.631) sedang tahun 2020 jumlah negara 61 dengan total orang 23.878 (penunpang 21.799 dan kru 2.079).

Jumlah negara, berkurang 27 dengan jumlah total orang berkurang 21.216 (penumpang berkurang 20.768 dan kru 448).

Jumlah pergerakan orang yang datang tahun 2021 terbesar berasal dari negara China yakni 15.796 orang (15.755 penumpang dan 41 kru), kemudian Indonesia 989 (587 + 402), Malaysia 542 (542 + 0), Thailand 239 (2 + 237), Singapore 229 (4 + 225) dan USA 152 (109 + 43).

Untuk tahun 2020, terbesar datang berasal dari negara China yakni 21.647 (21.616 + 31), kemudian Indonesia 4.597 (3.266 + 1.331), Malaysia 404 (37 + 367), Singapore 401 (147 + 254), Germany 394 (394 + 0) dan USA 262 (233 + 29).

Pergerakan orang yang berangkat tahun 2021 berasal dari Indonesia yakni 708 orang (204 penumpang dan 504 kru) diikuti China 707 (654 + 53), Malaysia 532 (0 + 532), Singapore 231 (3 + 228), Thailand 223 (0 + 223) dan USA 126 (87 + 39).

Untuk tahun 2020, terbesar berangkat dari China yakni 16.443 orang (16.417 penunpang dan 26 kru), disusul Indonesia 4.210 (2.903 + 1.307), Singapore 420 (164 + 256), Malaysia 402 (35 + 367), Germany 337 (337 + 0) dan USA 300 (276 + 24). (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – BPK-RI Perwakilan Sulut menggelar Zoom Meeting, Selasa (25/1/2022), Walikota Manado Andrey Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, Inspektorat Kota dan Kepala BKAD Manado mengikuti dari Kantor Walikota Manado, Selasa (25/1/2022) sore.

Zoom meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut ini berkaitan dengan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Atas LKPD Provinsi/Kabupaten Kota se-Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021dan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

Hadir juga dalam zoom meeting tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Sulut, Inspektorat Sulut, Badan dan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi, SE mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan, yang antara lain menyampaikan kegiatan-kegiatan awal pemeriksaan terhadap LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021.

Dijabarkan soal tujuan pemeriksaan dalam kaitan kinerja pendahuluan atas pengentasan kemiskinan serta apa yang akan dilakukan.

Disebutkan, kegiatan pemeriksaan ini akan berlangsung selama 40 sampai 45 hari setiap daerah dengan menyampaikan nama-nama personil tim yang akan bertugas di Kabupaten/Kota.

Mengenai teknik pengumpulan data, Karyadi menjelaskan antara lain akan diadakan wawancara, konfirmasi, FGD dan bentuk serta model pemeriksaan lainya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw ketika diberikan kesempatan menanggapi penyampaian Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut sangat berterima kasih ketika dapat mengikuti kegiatan ini.

Menurut Wagub, hal ini merupakan kewajiban dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih yakni Good Governance dan Clean Goverment.

Wagub berharap, kegiatan pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan siap menghadirkan setiap person baik Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKAD dan elemen terkait lainnya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam kaitan pemeriksaan LKPD tahun 2021 ini.

Wagub juga berharap dan mendorong setiap Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan segala materi yang dibutuhkan agar pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik.

Di akhir sesi penyampaian materi, Karyadi menambahkan bahwa OPD-OPD yang besar seperti PU, Pendidikan, Kesehatan, Setwan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan.

Kegiatan terakhir adalah foto bersama peserta meeting secara virtual yang diambil dalam bentuk beberapa sreen karena pesertanya banyak. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Seminar Internasional dan Nasional serta Bedah Buku Warnai Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM).

Dua kegiatan tersebut, jelas Analis Keimigrasian Ahli Utama di Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Irjen Pol. (Purn) Romny Sompie Meimonews.com kepada Meimonews.com via telefon/WA, Senin (17/1/2022), akan diadakan pada Selasa – Kamis (18-20/1/2022).

“Kegiatan ini akan diadakan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan dilaksanakan secara Luring dan Daring melalui kanal Youtube Ditjen Imigrasi dan Platform zoom,” ujarnya.

Kegiatan seminar, menurut mantan Dirjen Imigrasi ini,.mengusung tema Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan sedang buku yang dibedah adalah Buku Pengantar Hukum Keimigrasian.

Dirincinya, hari pertama adalah seminar international yang menampilkan keynote speech Menteri Hukum dan HAM dengan narasumber Ms. Fiona Douglas Australia Border Force, Mr. Nam Liang Chia & Mr. Tan Koh Wee Singapore Immigration and Checkpoints Authority, dan Mr. Scott Partin US Immigration and Customs Enforcement.

Untuk seminar nasional menampilkan Prof. M. Iman Santoso (Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian Universitas Krisnadwipayana), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Dr. dr. Maxi Rondonuwu (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan).

Untuk hari kedua (seminar nasional) menampillan narasumber Rini Widyantini, SH MPM (Sesmenpan RB), Drs. Robert Smbolon , MPA (Deputi I BNPP),.Dr. Umar Effendi, M.Si (Dir. Keamanan Negara Baintelkan Polri ), Dr. Sugeng Purnomo (Deputi III Kemenkopolhukam), dan Frederick Situmorang (Direktur C BAIS TNI.

Khusus hari ketiga (bedah buku), menampilkan keynote speaker
Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum dengan pembedah Prof . Dr. Farida Patittingi, S.H, M. Hum, Dr. Oce Madril, Dr. Agus Riewanto, I Gede Widhiana Suarda, Ph.D, Dr. Bayu Dwi Anggono, Gautama Budi A, S.H., LL.M, dan Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.

Sehubungan dengan dua kegiatan tersebut, Sompie mengajak kepada yang berminat untuk menghubungi Link Zoom : Meeting ID : 810 6615 6081 Pass : HBI_2022.

“Para peserta akan mendapat sertifikat secara gratis,” ujarnya seraya menyebutkan latar belakang diadakannya Seminar Imigrasi.

Manajemen perbatasan, menurut Ketua DPP KKK Indonesia ini, berkaitan dengan menjaga kedaulatan dan keamanan negara sebagai dua fungsi keimigrasian sesuai amanat UU No 6 tahun 2011, perlu dilakukan secara kolaborasi bersama kementerian / lembaga terkait termasuk Pemda yang memiliki kewenangan dan kompetensi serta tugas dan fungsi Instansinya di perbatasan NKRI.

Berkaitan dengan perlintasan manusia yang membawa barang, hewan dan tumbuhan masuk dan keluar Indonesia, secara Internasional ditangani bersama instansi Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina.

Namun demikian, kerawanan di perbatasan sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi keamanan dan pertahanan negara yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI dan POLRI.

Di samping itu, BIN, BAKAMLA, BNPP, BNPT, BNN, KKP dan instansi terkait lainnya juga seringkali menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perbatasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan bisa belerjasama untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan.

“Hal inilah yang menjadi latar belakang pemikiran, ketika Seminar Keimigrasian ini disiapkan untuk diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72 tangga 26 Januari 2022,” jelas Tou Minahasa yang cukup kreatif ini. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua DPRD Sulut Andi Fransiskus Silangen menyambut positif program / rencana kegiatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sulut masa bakti tahun 2021 – 2026 khususnya tahun 2022 dan diharapkan dapat bersinergi dengan DPRD.

Hal tersebut disampaikan Silangen ketika bertatapmuka dengan Pengurus Harian dan Dewan Penasehat PWI Sulut di ruang kerjanya, Senin (17/1/2022). Mendampingi Silangen pada pertemuan penuh keakraban itu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

Dari kalangan PWI yang hadir adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan Fernando Lumanauw dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawn Adrianus Pusungunaung, Sekretaris Merson Simbolon dan Wakil Sekretaris Fanny Waworundeng serta Anggota Dewan Penasehat Lexie Kalesaran.

Ketua PWI Sulut Vouke Lontaan berhalangan hadir karena persiapan operas lanjutan, dan dimaklumi Ketua Dewan.

“Saya mendukung program, rencana kegiatan tersebut berharap akan ada sinergitas, ada simbiosis mutualisme antara DPRD Sulut dengan PWI Sulut,” ujar Silangen.

Program / rencana kegiatan seperti UKW (uji kompetensi wartawan), menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sangihe, Sitaro dan Talaud ini, sangat bagus dan diapresiasi karena akan meningkatkan kualitas wartawan dalam menjalankan tegasnya.

Dikemukalan, wartawan / media massa, diharapkan bersinergi dalam mengawali transparansi pembangunan yang ada di daerah ini. “Salah satu tugas media massa (wartawan) adalah menyampaikan informasi dalam hal transparansi pemerintahan untuk pemyelenggara pemerintah daerah ,” ujarnya.

Kalau ada informasi tentang pembangunan atau pemerintahan, sebutnya, media massa (wartawan) menyampaikan hal itu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahuinya tapi hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dunia kewartawanan / pers.

“Kemitraan itu harus kita bangun. Karena torang di DPRD maka secara kelembagaan, secara perorangan membutuhkan media massa. Makanya, saya selalu bilang kepada media massa untuk memberikan informasi yang betul-betul simbiolis mutualisme. Saling membutuhkan,” ujarnya.

Kepada para wartawan, tambahnya,
ia selalu meminta untuk memberikan informasi yang benar. Dan, sesuai kode etik wartawan, janganlah punya sesuatu dalam hati untuk membuat berita-berita buruk. Ada maksud buruk.

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang secara nasional akan dipusatkan di Kendari, sementara di Sulut akan menggelar sejumlah kegiatan, usai puncak peringatan 9 Februari, Silangen memberikan dukungannya.

Silangen berkenan hadir bila kegiatan di daerah ini akan digelar. “Saya siap hadir,” ujarnya. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet