Meimonews.com – Ketua Dewan Penasehat  Yayasan Pengembangan Kebudayaan Minahasa (YPKM) Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH menyambut baik ide-ide dan gagasan penyelenggaraan Webinar dengan topik  Ada Apa dengan Kolintang.

Hal tersebut disampaikan Sompie mewakili Ketua Umum YPKM pada acara pembukaan Webinar yang diselenggarakan secara zoom meeting, Kamis (10/3/2022).

Sompie berharap, kiranya kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menghasilkan sebuah upaya perjuangan bersama yang saling bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk keberhasilan kemajuan Kolintang.

“Saatnya kita semua mapalus sesuai peran kita masing-masing untuk memajukan kebudayaan Indonesia termasuk kolintang sebagai musik khas Minahasa,” pinta Tonaas Umbanua Tou Minahasa ini.

Ketua Umum KKK Indonesia ini mengungkapkan, musik kolintang merupakan warisan budaya tak benda (Intangible Culture Heritage) serta kebanggaan suku Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam UU nomor 5 tahun 2017 tentang p
Pemajuan Kebudayaan pada pasal 41, sebutnya, mengatur bahwa setiap orang berhak berekspresi juga mendapat perlindungan atas hasil ekspresi budayanya, berpartisipasinya dalam kemajuan budayanya mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan, memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan serta memperoleh pemajuan dari kebudayaan.

Pasal 42 juga mengatur bahwa setiap orang berkewajiban untuk mendukung upaya kemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mendorong lahirnya interaksi antar budaya, mempromosikan kebudayaan Indonesia dan memelihara sarana dan prasaranan kebudayaan termasuk kebudayaan dan kesenian Minahasa.

“Oleh karena itu, webinar kali ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman kita bersama tentang musik kolintang khas Minahasa untuk meningkatkan kesejahteraan yang telah menjadi warisan budaya tak benda (WBTb) secara nasional sejak tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” ujar Sompie

Kapolda Bali tahun 2015 dan Kadiv Humas Mabes Polri tahun 2013 ini tak lupa menyampaikan terimakasihnya kepada Prof. Perry Rumengan selaku musikolog dan etno musikolog dari Unima, di mana sudah berkenan menjadi pembicara dalam acara webinar ini untuk menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kolintang sebagai musik khas Minahasa dan semua Peserta Webinar yang diselenggarakn oleh YPKM.

“Saya  sangat mengharapkan  bagi semua yang hadir sebagai peserta dalam webinar memberikan tanggapan, masukan, saran dan rekomendasi serta mungkin juga bisa menjadi masukan yang komprehensif, sebagai pengayaan bagi upaya menjadikan kolintang sebagai Intangible Culture Heritage di Unesco” ujar Sompie yang saat ini menjabat Analis Keimigrasian Utama Kemenhukham RI.

Tidak lupa pula Sompie mungucapkan terimakasihnya kepada Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Indonesia (PINKAN) yang sudah mau bekerjasama dengan YKPKM dalam upaya menjadikan kolintang sebagai warisan budaya khas Minahasa.

Sompie menjelaskan, tujuan webinar ini ada beberapa yang harus di pahami. Pertama, untuk memahami bahwa kolintang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional sebagaimana penghargaan yang diberikan tahun 2013 oleh Mendikbud.

Kedua, memahami tentang cara dan mekanisme pengajuan Kolintang sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional yang bisa diakui oleh Unesco.

Ketiga, bisa mendapatkan informasi tentang proses pengajuan yang telah diupayakan sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 oleh pemerintah.

Keempat, memberikan dukungan penuh terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab sesuai UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. (lk)

 

Berita Utama, Pariwisata & Kebudayaan, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Talaud. Ada sejumlah agenda kunker Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut.

Agenda kunker tersebut, antara lain memonitor pelaksanaan vaksinasi di SMA/SMK/SLB dan mendengarkan aspirasi mereka serta menyosialisasikan JSN 45.

Saat monitoring vaksinasi, Mailangkay di dampingi Anggota DPRD Sulut Sherly Cjanggulung, S.Farm dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Drs. Mochtar Arunde Parapaga.

Dalam kegiatan monitoring, di SMA Negeri I Tule Kecamatan Melongguane, Talaud, Selasa (8/3/2022), Mailangkay bertemu langsung dengan Kepala-kepala SMA/SMK/SLB se-kabupaten Talaud yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Merry Abbas Supit, STh, MPd, Ketua MKKS SMA dan SMK.

Mailangkay menjelaskan, kunjungannya ini dimaksudkan untuk memonitoring sudah sampai dimana tindakan yang dilakukan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam vaksinasi serta hal-hal yang dibutuhkan atau aspirasi dari sekolah-sekolah.

“Tujuan dari kunjungan ini juga adalah untuk melihat persiapan guru-guru dan adik-adik siswa sudah divaksinasi dan siap mengikuti pelajaran dan ujian sekolah tatap muka,” ujar Mailangkay.

Vaksinasi ini, jelas Mailangkay adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih kuat melawan virus Covid-19 dan sudah siap baik sebagai guru maupun siswa untuk belajar tatap muka langsung.

Saat kunjungan tersebut diperoleh data sudah kurang 10 persen yang belum tervaksinasi tahap 2. SMA berjumlah 19, SMK 10 dan SLB 2.

Selain monitoring pelaksanaan vaksinasi, Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut memperkenalkan DHD 45 Sulawesi Utara dan menyosialisasikan JSN (Jiwa, Semangat dan Nilai) 45 dan Wawasan Kebangsaan.

“Pada awal pembentukan organisasi DHD 45 pada 20 Maret 1960 bernama Badan Musyawarah Angkatan 45 yang disingkat Angkatan 45 dan sekarang sudah berubah menjadi DHN (Dewan Harian Nasional) 45, dan kalau di daerah (DHD) 45,” ujar Mailangkay.

Mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulutr ini menjelaskan, oganisasi ini dapat diisi oleh para akademisi, politisi, birokrasi maupun mahasiswa dan generasi muda yang eksis dalam berbangsa dan bernegara.

“DHD 45 Sulut ketua umumnya dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD. Pengurus DHD 45 Sulut, ada anggota dewan, birokrasi, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait dengan kebangsaan, Mailangkay mengatakan, wawasan kebangsaan adalah suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara.

“Wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi wawasan kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan imunisasi dan vaksinasi kebangsaan bagi warga Indonesia agar semakin mantap wawasan dan kesadaran akan rasa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia.

“Lewat sosialisasi ini semakin memantapkan dan kokoh jiwa kita, semangat dan rasa kebangsaannya serta menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa Indonesia,” jelas Mailangkay. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuminting mendapat sosialisasi Jiwa, Semangat dan Nilai 45 serta wawasan kebangsaan dari Pimpinan DHD 45.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Lapas Tuminting, Senin (7/3/2022). Pimpinan inti DHD 45 yang menjadi pembicara adalah dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD (Ketua Umum) dan Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH.

Andi, sapaan akrab Ketua Umum DHD.45 Sulut yang adalah juga Ketua DPRD Sulut membawakan materi dengan judul Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Spiritual sementara Victor, sapaan akrab Ketua I DHD 45 Sulut yang adalah juga Wakil Ketua DPRD Sulut membawakan materi Peran DHD 45 dalam Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai 45 serta Wawasan Kebangsaan.

Victor menegaskan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa. “Kita harus benar-benar menjadi penerus-penerus bangsa di masa depan tanpa mengurangi nilai perjuangan 45,” ujarnya

Victor mengingatkan untuk siap sedia dalam menghadapi kondisi saat ini. Kita sekalian harus melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. “Sekali merdeka tetap merdeka ! tandas Ketua DPD GM FKPPI Sulut ini.

Andi dalam pemaparan materinya menjelaskan, mendalami wawasan kebangsaan ini, sebagai orang percaya kita harus sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, “juga selarasnya dalam mensukseskan hal tersebut harus diiringi dengan kepercayaan kita sebagai umat beragama,” ujar Andi.

Kepala Lapas Manado memberi apresiasi terhadap DHD 45 Sulut yang sudah memberikan materi / pengetahuan bagi seluruh staf Lapas dan warga binaan.

“Ini menjadi makanan untuk kita serap dan tak lupa mengimplementasikan di dalam kehidupan kami,” ujar Kepala Lapas Tuminting Amry Langkamane.

Lewat kegiatan sosialisasi ini, ungkapnya, bisa membuka wawasan masyarakat termasuk warga di Lapas Manado untuk lebih memperkental nilai-nilai kebangsaan dalam berkehidupan sehari-hari.

Selain kegiatan sosialisasi, DHD 45 Sulut menyerahkan masker dan hand sanitizer bagi seluruh peserta Lapas Tuminting.

Turut hadir seluruh pengurus DHD 45 dan Kadis Koperasi dan UKM Sulut. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, hingga akhir Februari 2022, ada 14 Provinsi di Indonesia yang konsisten dalam penurunan kasus konformasi positif Covid-19.

Menariknya, dari 14 provinsi tersebut, satu di antaranya adalah Sulawesi Utara. 13 Provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu, 7 provinsi lain tercatat kasus hariannya sudah melandai, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Lampung.

Faktor inilah yang juga membuat posisi perawatan pasien di rumah sakit melandai karena kontribusi pasien di daerah dengan populasi besar juga ikut turun. Hingga Selasa (1/3/2022), pasien dirawat di rumah sakit secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya di posisi 35 persen (28/2/2022).

”Per hari ini (1/3/2022), konfirmasi kasus harian berada di posisi 24.728 kasus per hari. Sangat jauh jika dibandingkan posisi tertinggi yang sempat mencatat angka 64.718 kasus per hari. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) juga masih sangat terkendali dengan kecenderungan menurun,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, pekan lalu, seperti dikutip humas Kemenkes.

Data Kemenkes juga menunjukkan, di beberapa daerah dalam minggu terakhir Februari mengalami penurunan positivity rate, di antaranya: DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Papua, NTB, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

”Meskipun dalam pantauan kami masih ada beberapa provinsi di Jawa dan luar Jawa yang meningkat, tapi secara agregat kita bisa melihat penanganan pandemi secara nasional membaik karena provinsi dengan kota-kota besar padat penduduk sudah melewati puncaknya dalam waktu yang cukup konsisten,” ujar dr. Nadia.

Perbaikan indikator penanganan pandemi juga tampak dari angka kesembuhan pasien di rumah sakit yang terus meningkat secara nasional. Hingga Senin (28/2/2022), angka kesembuhan pasien ada di posisi 43.992. Angka ini lebih baik dari hari sebelumnya Minggu (27/2/2022) yang ada di posisi 39.384.

”Beberapa hari yang lalu, kita juga mencatat rekor angka kesembuhan harian tertinggi sejak awal pandemi ini diumumkan sebesar 61.361 (25/2/2022), melewati rekor sebelumnya pada 6 Agustus 2021 yang sempat menyentuh angka 48.832,” ujar dr. Nadia.

Namun demikian, data menunjukkan risiko kematian tertinggi masih terjadi pada pasien yang belum menerima vaksinasi lengkap, lansia, dan memiliki komorbid.

Dari catatan Kemenkes pada 5.013 pasien yang meninggal akibat COVID-19 dari 21 Januari-26 Februari 2022, komorbid terbanyak yang ditemukan di pasien meninggal adalah diabetes melitus dan bahkan 21persen pasien memiliki komorbid lebih dari satu.

”Hingga Sabtu (26/2/2022), dari 5.013 pasien yang meninggal akibat Covid-19, 69 persen belum divaksinasi lengkap, 57 persen di antara pasien meninggal tersebut adalah lansia dan 45 persen memiliki komorbid,” jelas dr. Nadia.

Untuk menekan angka kematian, Kemenkes terus meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan serta mempercepat laju vaksinasi.

Memberikan vaksinasi lengkap hingga booster adalah upaya agar pertahanan terhadap virus Covid-19 menjadi lebih tinggi, terutama bagi lansia, pasien dengan komorbid, dan anak-anak terhadap risiko bergejala berat hingga kematian akibat Covid-19.

Untuk vaksinasi booster, kini sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun, dan telah menerima vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelumnya.

Pemerintah juga telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin sinopharm. dengan demikian ada 6 jenis regimen vaksin booster yang digunakan di indonesia; Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J & J), dan Sinopharm. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Suatu kepercayaan diberikan kepada Walikota Manado Andrei Angouw (AA) di momen peresmian jalan Tol Manado-Bitung, Jumat (25/2/2022).

Dalam acara peresmian, setelah sambutan Gubernur dan sambutan Presiden, dilaksanakan peresmian jalan Tol dengan penekanam tombol dan penandatanganan prasasti peresmian jalan tol.

Menariknya, ketika acara penekanan tombol peresmian, pembawa acara memanggil Walikota Manado Andrei Angouw untuk mendampingi Presiden dalam penekanan tombol peresmian jalan Tol Manado-Bitung.

Hadir dalam peresmian Tol Manado-Bitung ini selain Presiden dan Gubernur Sulut, ada juga menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Direktur Bina Marga, dan Walikota Bitung serta Forkopimda Sulut dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat.

Jalan Tol Manado-Bitung ini sepanjang 39,8 kilometer yang terdiri dari dua ruas yakni Manado-Danowudu sepanjang 26,35 kilometer dan ruas Danowudu-Bitung sepanjang 13,55 kilometer.

Tol Manado-Bitung ini akan menjadi urat nadi perikanan di Bitung serta sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan dan banyaknya destinasi pariwisata serta akan menyokong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengembangan sektor-sektor ini harus didukung dengan infrastruktur sepeti jalan tol agar dapat memberi andil besar dalam pertumbuhan ekononi daerah Sulut.

Tol Manado-Bitung ini terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan pariwisata di Sulut. Dengan adanya tol ini diharapkan biaya logistik lebih rendah, lebih efisien, dan KEK akan dikembangkan baik untuk pengembangan ekonomi nasional maupun ekononi di daerah Nyiur Melambai ini. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Umat Katolik termasuk di Keuskupan Manado yang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah akan memasuki Masa Prapaskah Tahun 2022, yang dimulai pada perayaan Rabu Abu, 2 Maret 2022.

Dan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Uskup Keuskupan Manado mengeluarkan Surat Puasa sebagai pedoman memasuki masa tersebut di Masa Prapaskah bagi pastor, suster, frater, bruder dan umat se-Keuskupan Manado.

Untuk tahun ini, Uskup Manado Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC mengeluarkan Surat Puasa Tahun 2022 pada 22 Februari 2022.

Surat Puasa kali ini (tahun 2022) diberi judul Mengelola harta benda gereja demi bumi yang sehat dan manusla yang sejahtera.

Berikut surat puasa tersebut :

Kita mengawali dan memasuki Masa Prapaskah tahun 2022 dengan perayaan Hari Rabu Abu tanggal 2 Maret, sambil dibayang-bayangi gelombang ketiga Covid-19, khususnya dengan varian Omicron.

Pandemi Covid-19, yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini, sudah mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Begitulah juga dengan kejadian-kejadian bencana Iainnya, baik bencana alam pun bencana kemanusiaan.

Menghadapi bencana-bencana tersebut, manusia terus menerus menggalang kekuatan sambil mengoptimalkan segala daya dan strategi untuk menanggulanginya.

Memasuki Masa Prapaskah tahun ini, Gereja Katolik, khususnya Iewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, menawarkan tema permenungan, dan sekaligus aksi nyata sebagai bagian dari upaya bersama untuk menanggulangi dampak bencana dan pandemi, yaitu : Memulihkan Kehidupan (Bumi Sehat — Manusia Sejahtera).

Bencana dan pandemi berdampak pada hancumya keharmonisan alam dan juga tatanan kehidupan manusia. Di sana-sini kita melihat lingkungan yang rusak dan kita mendengar jeritan manusia yang menderita. Gereja mengajak kita untuk tidak menyerah melainkan bangkit dengan semangat iman Paulus (Rm. 8:18-39).

Sebagai orang beriman kita tetap yakin sambil membangun harapan bahwa : “dalam semuanya itu kita lebih daripada orangorang yang menang,” dan karena tidak ada satu jeritanpun yang “memisahkan kita dari kasih Allah” (ay. 37-39).

Di Masa Prapaskah ini, kita dalami dan perkuat iman kita, supaya pada waktunya kita tampil sebagai pemenang untuk merayakan hari kemenangan terhadap dosa dan maut.

Memasuki Masa Prapaskah ini, mari kita melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan dengan penuh semangat pada awal pandemi Covid-19, yaitu : bapacol, batanam, supaya pada waktunya siap bapanen.

Kita melanjutkan gerakan itu sambil memegang spiritualitas ekologis sebagaimana yang sudah dimandatkan dalam Kitab Kejadian : “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (I : 28).

Kepada manusia diberi kewenangan untuk menaklukkan dan menguasai. Kewenangan ini tentu saja terbatas sesuai dengan wilayah kekuasaan dan batas kepemilikan kita: lahan milik keluarga, lahan milik Gereja (tanah misi, tanah sekolah).

Kita pulihkan kehidupan sambil menanami lahan kita untuk menanggulangi biaya-biaya operasional kehidupan dan karya pastoral kita, pada tingkat keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki dan bahkan pada tingkat keuskupan.

Batasan penting dalam spiritualitas ekologis adalah menaklukkan dan menguasai bukan sambil merusak, melainkan sambil menjaga dan memelihara serta menjamin keberlanjutannya.

Dengan cara itu kita pulihkan kehidupan dengan menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera untuk hari ini dan seterusnya.

Dalam rencana strategis Keuskupan Manado Tahun 2019 -2023, terkait pengelolaan harga benda gereja, dikatakan: “GereJa Katolik Keuskupan Manado mengelola harta bendanya secara tepat untuk mendukung karya-karyanya. Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa Gereja memandang harta benda secara positif terutama karena dapat mendukung tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk memuliakan Allah Penciptanya” (hlm. 40).

Terungkap rasa tanggungjawab terhadap harta benda gereja yang sudah diperoleh sebagai berkat dari Sang Pencipta; terungkap pula sikap iman yang dibutuhkan pada waktu mengelola harta benda gereja dengan baik, yaitu untuk memuliakan Allah Pencipta.

Sikap dasar yang perlu dibangun untuk itu adalah bersikap positif. Kita memulihkan kehidupan sambil menanami lahan secara bertanggungjawab sebagai orang beriman, yaitu menjamin masa depannya.

Lahan tetap tersedia, terus ditanami dengan rasa syukur, sehingga tetap subur secara berkelanjutan. Tata kelola lahan seperti itu menjadi salah satu jalan bagi ketahanan ekonomi umat Allah.

Mari kita pulihkan kehidupan sambil tak pernah berhenti menghadirkan bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Di akhir Surat Puasa ada dua catatan yakni pertama, Surat Puasa ini dibacakan pada hari Minggu sebelum hari Rabu Abu atau pada kesempatan Iain sesuai situasi setempat; dan kedua, Masa sambut paskah berlaku: Hari Minggu V Masa Prapaskah tanggal 3 Maret 2022 sampai Hari Minggu Tritunggal Mahakudus tanggal 12 Juni 2022. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepemimpinan dan pengambilan keputusan sangat erat kaitannya. Sebab, dalam menjelaskan fungsinya sebagai pemimpin diharuskan mempu membuat keputusan dengan baik dan tepat.

Salah satu gaya kepemimpinan yang relevan dibahas dalam POF (Pekan Orientasi Fungsionaris) PMKRI Calon Cabang Gorontalo ini adalah kepemimpinan tim. Yaitu kepemimpinan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan tim yang kuat dan solid dalam mengemban berbagai tugas yang ada dalam organisasi.

Hal tersebut disampaikan Talulembang Sule, SH (Dewan Pertimbangan PMKRI Calon Cabang Gorontalo St. Yohanes Paulus II) ketika berbicara pada POF PMKRI Calon Cabang Gorontalo di sekretariat / margasiswa ormas tersebut, Minggu (20/2/2022).

POF PMKRI Calon Cabang Gorontalo yang diikuti belasan peserta termasuk DPC PMKRI Calon Cabang Gorontalo ini dilaksanakan Sabtu – Minggu (21-22/2/2022) dengan menampilkan sejumlah pembicara / narasumber termasuk Penasehat Rohani PMKRI Calon Cabang Gorontalo RD Ronny Singal yang adalah juga Pastor Paroki St. Kristoforus Gorontalo.

“Kepemimpinan tim merupakan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada kepengurusan PMKRI yang dikenal dengan istilah kepemimpinan yang kolektif / kolegial yaitu sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan,” ujar Sule.

Mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Manado St. Thomas Aquinas ini menjelaskan, team work adalah sekelompok orang yang bekerja demi meraih sasaran / tujuan organisasi / kelompok. Mereka menikmati pekerjaan itu dan mampu meraih hasil terbaik berkualitas tinggi dari kerjasama mereka itu.

Ada 10 syarat team work,.menurutnya. Yaitu memiliki tujuan yang jelas, lingkungan kerja yang kondisif, gaya kepemimpinan yang terbuka, rasa memiliki yang tinggi, menghargai keunikan dari setiap anggota, mendorong kreativitas dan inovasi, mampu mengatasi konflik, menjalankan pola kepemimpinan partisipatif, membuat keputusan bersama-sama, tim terus memperbaiki diri dan bersama – sama.

“Kunci keberhasilan dari team work berada di tangan pemimpin,” tandas Sule yang membawakan materi berjudul Team Work, Empowerment dan Inovasi, yang dipandu Ketua Presidium PMKRI Gorontalo Jujur Marpaung.

Menurut Sule, ada tujuh proses / tahapan pengambilan keputusan yaitu pengenalan masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif, pemilihan alternatif, pengambilan keputusan, evaluasi, dan solusi.

Berhubungan dengan empowerment, disebutkan, konsep empowerment (pemberdayaan) dikaitkan dengan adanya dua premise mayor yaitu ‘kegagalan’ dan ‘harapan.’

Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model kepemimpinan dalam menanggulangi masalah manajemen organisasi sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif – alternatif kepemimpinan yang memasukkan nilai – nilai kepemimpinan yang partisipatif.

Perilaku kepemimpinan partisipatif perlu dikembangkan organisasi PMKRI yakni pemimpin yang berkonsultasi dengan anggota (pengurus lainnya) dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan.

“Tujuan organisasi hanya dapat dicapai jika didukung oleh tim kerja yang baik. Metode untuk meningkatkan kinerja yaitu diskriminasi, pemberian harapan, pengembangan dan komunikasi,” ujar Sule.

Terkait dengan inovasi, dijelaskan, inovasi adalah alat bagi organisasi atau individua dalam menciptakan sumber daya baru untuk meningkatkan kinerja atau menghasilkan suatu produk baru.

Inovasi organisasi adalah sebuah adopsi gagasan atau perilaku baru dalam organisasi seperti produk atau jasa baru, teknologi baru, struktur dan sistem administrasi baru atau perencanaan dan program baru dalam organisasi. Inovasi membutuhkan proses dan waktu untuk mencapai tujuannya.

Kepemimpinan di PMKRI, ungkap Sule,.tidak boleh bersifat pasif. menunggu, reaktif tapi harus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi dan secara aktif mengkaji dan mengembangkan inovasi dalam pengembangan manajemen, pola pengkaderan dan strategi perjuangan

“Hal tersebut agar PMKRI mampu menghasilkan kader – kader yang disegani, militan dalam membela kepentingan gereja, bangsa dan negara berdasar empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” jelas Kabagops BIN Gorontalo ini.

Keberhasilan mewujudkan visi masa depan pengkaderan PMKRI, menurutnya, sangat bergantung dari kepemimpinan ada di tubuh PMKRI. Oleh sebab itu, perlu tingkatkan tim kerja yang solid, kuat, inovatif dan berkinerja.

“Lakukan evaluasi dan perbaikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap berbagai program di tiga bidang yakni kristianitas, intelektualitas dan fraternitas,” saran alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado ini. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Presiden RI Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin, (21/2/2022. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sementara Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebut rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022), memimpin upacara pengambilan sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan tersebut.

Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.

“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Widjajanto.

Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.

“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” kata Arief. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (SWK) di gedung serbaguna Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Selasa (15/2/2022).

Sebanyak 60 komunitas Kristen Advent mendapat sosialisasi oleh Mailangkay dan Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH (Dekan Fakultas Hukum tahun 2008 – 2014) dengan moderator Ellen Tarunajaya, ST, MM idan pembawa acara Adel Rempet, SE.

Berdasarkan data yang diperoleh Meimonews.com, SWK berikut akan dilakukan Mailangkay bagi komunitas Kristen Advent di Jemaat Maasing pada Jumat (18/2/2022).

Akan tampil sebagai narasumber bersama Mailangkay pada kesempatan itu adalah Dr. Merry Elisabeth Kalalo SH sedangkan moderator Drs. Max Silinaung .MSi dengan Pembawa acara Delvis Makatika, S.Ag.

Di awal sosialisasi, Mailangkay menjelaskan, DPRD Sulut melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ( SWK) pada 15 – 28 Februari 2022 oleh seluruh pimpinan dan anggota.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan imunisasi dan vaksinasi kebangsaan bagi dirinya dan konstituensinya agar semakin mantap wawasan dan kesadaran akan jiwa, semangat, rasa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia dalam diri dan kosntituennya.

Tujuannya adalah agar konstituen pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya memiliki imunitas dan daya tangkal atau resiliance terhadap berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas bangsa Indonesia baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.

“Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan kesadaran bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasionalnya seperti yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,” ujar Mailangkay.

Selain itu, sambung Ketua DPD FKPPI Sulut ini, juga mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan idiologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan dengan berlandaskan dan berpedoman pada falsafah Ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara, dalam wadah NKRI yang Bhineka tunggal Ika.

Ada empat tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, melaksanakan ketertiban funia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mantan Sekretaris DPD PPM Sulut ini mengungkapkan, wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang telah melibatkan dan ikut terlibat seluruh elemen rakyat Indonesia yang sangat beragam dalam hal suku, agama, etnis dan golongan sehingga telah melahirkan jiwa, semangat dan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dan heroisme yang mampu dan berhasil mengusir penjajah Belanda dan fasisme Jepang dari Bumi Nusantara yang tercinta ini.

Adapun virus dan penyakit yang sedang dan akan menyerang Integritas atau keutuhan bangsa Indonesia, menurutnya, antara lain dalam bentuk derasnya arus tehnologi informasi dan globalisasi tanpa filter, separatisme, radikalisme, intoleransi, sikap diskriminasi suku, agama, ras, keturunan, warna kulit dan status sosial.

“Melalui Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini, diharapkan baik saya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Sulut maupun yang ikut dalam sosialisasi khususnya Anggota Gereja Advent semakin mantap dan kokoh jiwa, semangat dan rasa kebangsaannya,” ujar Mailangkay kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (16/2/2022).

Selain itu, tambah anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Manado ini, Alan menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa. (lk)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Danau Tondano dengan alam sekitarnya sangat terkait satu sama lainnya. Kelestarian danau Tondano juga memerlukan dukungan dari kelestarian alam sekitarnya.

Selain berkaitan dengan lingkungan hidup dan danau Tondano sebagai sumber air bagi seluruh Tanah Minahasa yang dilaluinya sampai ke Kota Manado, ada sudut pandang lain yang perlu juga dicermati dari manfaat danau Tondano bagi pariwisata di Tanah Minahasa (Minahasa, Tomohon, Minsel, Mitra, Minut, Manado dan Bitung).

“Untuk itu, perlu masterplan atau grandstrategy pembangunan pariwisata danau Tondano ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas,” ujar Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie dalam percakapan dengan Meimonews.com via telefon, Selasa (15/2/2022).

Untuk mendukung visi tersebut, sambung mantan Dirjen Imigrasi tersebut, diperlukan juga Perda Tata Ruang bagi kepentingan pembangunan pariwisata danau Tondano. Tata Ruang yang baik, akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam mengendalikan dan mengatur para investor dan masyarakat pemilik hak atas tanah di sekitar danau Tondano.

Dikemukakan, akses publik untuk menjangkau pinggiran danau Tondano untuk menikmati keindahan alam di pinggir danau tersebut perlu disediakan dan tidak ditutup oleh kepentingan para pemilik hotel, restoran, rumah makan dan semua kegiatan di sekeliling danau Tondano.

“Kita bisa belajar dari Pemda Kabupaten Sangihe, ketika membangun boulevard di sepanjang pantai Kota Tahuna. Bibir pantai di sepanjang jalan Boulevard di Kota Tahuna tidak ditempati toko, resto dan hotel, sehingga publik bisa bebas menikmati keindahan pantai di Kota Tahuna,” saran Analis Keimigrasian Ahli Utara Kemenkumhan RI ini.

Pengalaman itu juga bisa kita belajar dari Pemda Kabupaten Badung dalam membangun pariwisata di Kuta dan Seminyak yang memberikan akses bagi publik untuk mengitari pantai Bali tanpa harus dipagari kepentingan hotel dan seluruh bangunan privat yang menggunakan lahan ke arah pantai Bali. Hal itu juga terjadi di sepanjang pantai Sanur Bali di wilayah Kota Denpasar.

Dengan demikian, sebut mantan Kapolda Bali tersebut. kalau kita mau mengitari pantai dari Sanur sampai Seminyak sangat mudah, baik dengan jalan kaki maupun naik sepeda bahkan naik sepeda motor.

Kalau mau benchmarking di luar negeri, kita bisa belajar dari Pemerintah Singapore dalam menata ruang bagi publik di Pulau Sentosa. Akses publik untuk turun ke pantainya tidak tertutup oleh kepentingan investasi di sana yang membangun hotel, resto dan kegiatan usaha lainnya.

“Hal itu juga yang dibangun oleh Pemerintah Malaysia dan Philipina dalam membangun pariwisata di pinggiran sungai dan pantainya,” sebut Ketua KKK Indonesia kelahiran Surabaya, 17 September 1961 ini.

Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kita terdekat soal membangun pariwisata di pinggiran danau, laut dan sungai.

“Artinya, sungai mulai dari muara danau Tondano sampai ke Kota Manado juga perlu diatur dengan Tata Ruang Daerah yang bisa dijadikan pedoman bagi para investor dan setiap rakyat,” ujar Sompie yang menjadi Kepala Devisi Humas Mabes Polri tahun 2013 – 2015.

Ini, ungkapnya, sedikit pandangannya untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemda setempat dan masyarakat di sekitar danau Tondano tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dan menggunakan danau Tondano untuk kepentingan (destinasi) pariwisata ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas. (lk)

Berita Utama, Pariwisata & Kebudayaan, Umumoleh SebarTweet