Meimonews.com – Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo maju sebagai calon Rektor periode 2022 – 2026 bukan hanya sekedar “iko rame” tapi berbekal sejumlah prestasi yang diraih, kapasitas dan kapabiltasnya serta keinginan dan komitmen yang kuat untuk membuat Unsrat lebih maju dan berkembang.

Dalam percakapan dengan Meimonews.com di Manado akhir pekan lalu, ia memaparkan latarbelakang ketertarikan / inspirasi untuk maju dalam kontestasi pemilihan Rektor Unsrat masa jabatan 4 tahun ke depan serta visi, misi dan program kerja prioritasnya.

Inspirasi itu adalah ia pernah menjadi Kepala Laboratorium Geoteknil Fatek Unsrat, Koordinator Prodi Magister (S2) Teknik Sipil Pasca Sarjana Unsrat, Ketua Jurisan Teknik Sipil Fatek Unsrat, Dekan Fatek Unsrat (2 perode), dosen teladan I di tingkat Fatek Unsrat dan dosen teladan II di tingkat Unsrat.

Selain itu, Fatek Unsrat dipercayakan oleh Kemendikbudristek sebagai penyelenggara Pameran Virtual 30 Harteknas 2021, Tenaga Ahli di bidang geoteknik baik tingkat nasional (KKJTi) maupun regional, Ketua HATI, Pengurus PII Cabang Manado, Pengurus Forum Dekan Teknik Indonesia., serta Fakultas Teknik yang dipimpinnya mendapat penghargaan pembangunan ZI untuk WBK dari Kemendikbudristek.

Apa yang akan dibuatnya bila terpilih sebagai Rektor Unsrat ? “Itu ada dalam visi, misi dan program kerja prioritas,” tegasnya seraya menambahkan bahwa dalam pelaksanaan kepemimpinannya bila terpilih sebagai Rektor akan  bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Pelaksanaan visi, misi dan program kerja prioritas tersebut akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk Sulut Hebat di Era Rebolusi Indistri 4.0 dqn Society 5.0,” ujar profesor kelahiran 14 Oktober 1962 ini.

Menjadi pertanyaan, apa visi, misi dan program kerja prioritasnya sebagai Calon Rektor yang telah dipresentasikan pada Rapat Senat Unsrat di tahapan penyaringan untuk penetapan tiga balon Rektor, baru – baru ?

“Menjadi Universitas Unggul dan Berbudaya (To Be Excellent and Cultured University), itu visi saya sebagai calon Rektor,” tegas Manoppo.

Penjabaran dari visi tersebut, Manoppo menetapkan empat misi yakni pertama, melaksanakan tridharma dengan mengembangkan budaya mutu dan berstandar internasional dengan mengangkat kearifan lokal; kedua, membangun zona integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Ketiga, menghasilkan outcome yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual; dan keempat, melaksanakan teknologi metaverse dalam pelaksanaan tridharma serta pemberdayaan aset dan sumber daya manusia di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0.

Manoppo menetapkan milestone untuk empat tahun kepemimpinan. Tahun 2022 peningkatan kesejahteraan lewat remunerasi BLU dan peningkatan income generating serta persiapan akreditasi. Tahun 2023 pemetaan infrastruktur pendidikan dan pemguatan pemanfaatan sumber daya.

Tahun 2024 penguatan tridharma berdasarkan program MBKM, standar mutu dan standar internasional dengan inovasi teknologi metaverse. Tahun 2025 30 persen prodi mendapat akreditasi internasional dan 30 pereen fakultas mendapat predikat ZI. Tahun 2026 iniversitas berstandar internasional dan berbudaya.

Untuk mewujudkan itu, Manoppo menyusun program – program kerja prioritas. Ada 13 program kerja prioritas. Pertama, melaksanakan program Merdeka Belajar Kampis Merdeka lebih inovatif. Kedua, melaksanakan kelas internasional dan berkolaborasi dengan universitas dengan universitas ranking QS 100.

Ketiga, membuka prodi S1, S2, S3 sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Keempat, melaksanakan kelas metaverse virtual reality dan augmented reality untuk tercapai efisiensi sekaligus mempersiapkan outcome yang mampu berkompetisi di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0.

Kelima, peningkatan universitas 10 – 50 besar pada berbagai lembaga peningkatan (4ICU, wenometric, Kemendikbudristek, dan lain – lain). Keenam, akreditasi prodi dan laboratorium terakreditasi internasional 30 persen (AUN, ASSIN, ABET, IABEE, JABEE, KAAB, OSO, dan lain – lain).

Ketujuh, penguatan SDM tenaga pendidik, laboratotium dan tenaga kependidikan. Kedelapan, unit pengelola kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Kesembilan, klaster penelitian mandiri berbais outcome untuk menaikkan publikasi internasional dan HAKI.

Kesepuluh, anggaran penelitian dan pengabdian mengikuti rasio dosen – mahasiswa sesuai kebutuhan akreditasi masing – masing prodi.
Kesebelas, subsidi dana modal awal penelitian masing – masing laboratorium. Kedua belas, perpustakaan metavrrse. Ketigabelas, unit penulisqn jurnal terakreditasi nasional dan internasional untuk penulisan proposal hibah kompetisi penelitiwn nasional dan internasional. (af)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw berterima kasih dan mengapresiasi kerja Panitia Khusus (Pansus), lembaga DPRD Manado dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Manado terkait dengan LKPJ Walikota Manado Tahun Anggaran 2021.

Hal tersebut disampaikan Walikota Manado Andrei Angouw ketika memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Manado dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun Anggaran 2021.

Bagi Walikota, rekomendasi-rekomendasi Pansus menjadi masukan berarti dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota Manado ke depan.

Walikota juga menyampaikan soal beberapa pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat bekerjasama dengan pihak DPRD demi pelaksanaan pembangunan di Kota Manado yang lebih baik ke depan.

Rapat Paripurna DPRD Manado terkait dengan LKPJ Walikota Manado Tahun Anggaran 3021 dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Manado, Kamis (14/4/2022).

Mendampingi Walikota pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Manado Dra. Altje Dondokambey M.Kes, Apt tersebut adalah Wakil Walikota Manado Richatd Sualang.

Hadir dalam rapat paripurna ini para pimpinan dan anggota DPRD Manado, Sekretaris Kota Dr. Micler C.S. Lakat S.H, M.H, Forkopimda Manado, Staf Ahli DPRD Kota Manado, Pejabat Eselon Pemerintah Kota Manado serta undangan lainnya.

Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota Tahun Anggaran  2021 yang disampaikan Ketua Pansus LKPJ Jein Laluyan (Anggota Dewan dari Fraksi PDIP).

Selesai Laporan Pansus dilaksanakan Penandatanganan Surat Keputusan DPRD Kota Manado dan Berita Acara tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun Anggaran 2021.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Manado Tahun Anggaran 2021. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com -Terkait dengan penanganan masalah stunting Kota Manado, Universitas Katolik (Unika) De La Salle Manado dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Peninsula Manado, Rabu (13/4/2022).

Penandatanganan dilakukan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama Unika De La Salle Manado Dr. Jozef R. Raco, M.Sc mewakili Rektor Pastor Dr. Yohanes Ohoitimur MSC dan Kepala BKKBN Sulut oleh Ir. D. Tino Tandayu, M.Eng.

Kepala LPPM Unika De La Salle Manado Angelia Melani Adrian, S.Kom, M.Sc. Eng, Ph.D menjelaskan, penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) antara Unika De La Salle Manado dan BKKBN Sulut terkait dengan penanganan stunting di Kota Manado, beberapa waktu lalu.

Unika De La Salle Manado diminta untuk menyusun program penanganan stunting di Kota Manado yang harus tuntas pada tahun 2024, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.

“Itu berarti bahwa pada tahun 2024 Sulawesi Utara khususnya Kota Manado sudah harus bebas dari masalah stunting,” ujar Angelia kepada Meimonews.com, usai penandatanganan PKS.

PIC Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan Stunting Kota Manado ini menyebutkan, penandatanagan PKS seperti ini dilakukan pula oleh BKKBN Sulut dengan Unsrat, Unima, dan Universitas Muhamadiah Manado.

Kepala Biro Kerja Sama Unika De La Salle Manado Joppie Supit, SH, MBA menambahkan, penandatanganan PKS ini dipadukan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 yang mengangkat tema Akselerasi Penurunan Stunting Melalui Penguatan Program Bangga Kencana  dan Konvergensi Lintas Sektor Provinsi Sulawesi Utara, yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandou. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – RSUP Kandou Manado pimpinan Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD (Direktur Utama) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan Covid-19 di aula lantai 2 kantor pusat RSUP Kandou, Rabu – Jumat (29-31/3/2022).

Diklat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan regulasi RSUP Kandou sebagai Rumah Sakit Pendidikan Nasional dan sudah terakreditasi.

Semua proses pelayanan maupun administrasi sudah terstandarisasi. Setiap peserta yang baru bergabung dengan RSUP Kandou, baik Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pegawai baru dalam bentuk BLU, Pegawai kontrak dan peserta diklat harus mengikuti workshop dan orientasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur SDM Pendidikan dan Umum RSUP Kandou Manado, Dr. dr. Ivonne Rotty, M.Kes, saat membuka kegiatan tersebut, Rabu (29/3/2022).

Dokter Ivonne yang di dampingi Koordinator SDM Ns. Suwandi Luneto, S.Kep, M.Kes, dan Subkoor Pendidikan dan Penelitian, Jemmy Sambul, SE, menyebutkan, pelatihan ini merupakan orientasi umum yang tergabung dalam 2 Institusi besar. Seluruh proses kegiatan diklat mengacu pada regulasi Covid-19 tentang protokol kesehatan, juga mengikuti pada program pemerintah.

“Dalam diklat ini jika mengikuti regulasi awal tidak ada materi Covid-9 regulasi berubah setelah adanya pandemi Covid-19. Ini merupakan ilmu yang baru dan sama-sama kita belajar karena pemahaman Covid-19 ini semua harus tau”, ujar Sekretaris PERSI Daerah Sulawasi Utara ini.

Dokter yang pernah menjadi Kepala Puskesmas Dodaga, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku tahun 1991 – 1992 ini menambahkan, banyak orang-orang pintar dil uar sana, tetapi soft skillnya masih kurang. Yang berhubungan dengan pelayanan publik harus diutamakan soft skill, cara dan perilaku, serta komunikasi yang baik.

“Saat adik-adik menimbah ilmu selama 5 hari ked epan, saya minta untuk mengikutinya dengan baik agar apa yang didapatkan bisa terimplementasikan sesuai dengan SOP yang ada.” ujar dokter Ivonne. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Menindaklanjuti Memorandum on Understanding (MoU) yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, Pemkab Talaud dan Unika De La Salle Manado melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penandatangan PKS ini dilakukan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melongguane, Selasa (29/3/2022).

Mewakili Pemkab Talaud untuk penandatanganan PKS adalah Sekda Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP., M.Si sedang dari Unika De La Sale Manado Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama Dr. Jozef R Raco, M.Sc.

PKS ini merupakan perwujudan dari MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya antara Universitas Katolik De LaSalle dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang masing-masing telah dilakukan oleh Prof. Dr. Johanis Ohoitimur sebagai Rektor dan Dr.dr. Elly Engelbert Lasut, ME.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan PKS, Raco menyampaikan bahwa dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, pihak Universitas baik dosen dan mahasiswa harus lebih aktif terlibat dalam penerapan ilmu bagi pengembangan masyarakat, industri dan komunitas di luar kampus.

Perjanjian Kerja Sama adalah dasar dan arah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

“Ilmu dan teori yang dipelajari di bangku kuliah diharapkan membumi dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Raco.

Sekda Kamagi meminta supaya PKS ini dapat diaplikasikan bagi masyarakat Talaud.

Melansir apa yang sering dikatakan oleh Bupati Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut bahwa sudah ada banyak penandatanganan PKS yang telah dibuat oleh Pemerintah Talaud dengan berbagai Lembaga Pendidikan Tinggi, tetapi yang sungguh dibutuhkan adalah implementasinya.

Hadir dalam acara PKS tersebut para SKPD Kabupaten Talaud. Sedangkan yang hadir dari Unika De La Salle adalah Wakil Rektor Dr. Jozef R. Raco, M.Sc, Ketua LPPM Dr. Melani Adrian, Ph.D, Ketua Bidang Kerja Sama Joppie Supit, SH., MBA, dari Fakultas Hukum Dr. Steven Pailah, dari Fakultas Keperawatan Johanis Kerawan S.Kep Ners, dari Fakultas Teknik Vivie Kumenap, S.T., M.Cs. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepemimpinan Partai NasDem (Nasional Demokrat) Sulawesi Utara mengalami perubahan menyusul keluarnya SK (Surat Keputusan) DPP NasDem tertanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani Surya Paloh (Ketua Umum) dan Johny G. Plate (Sekjen).

Dalam SK Nomor : 94 -Kpts/DPP-NasDem/111/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022-2024 tersebut, Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH diangkat menjadi Ketua DPW.

Dengan adanya SK tersebut maka SK DPP NasDem Nomor : 343-SK/DPP-NasDem/X1/2018, tertanggal 8 November 2018 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022 — 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kepada Mailangkay yang kini Wakil Ketua DPRD Sulut diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun struktur pengurus definitif DPW Partai NasDem Sulut dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Khusus untuk jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Sulut, DPP mempercayakan dipegang oleh Maximiliaan Jonas Lombam, SE, MSi. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Dewan Penasehat  Yayasan Pengembangan Kebudayaan Minahasa (YPKM) Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH menyambut baik ide-ide dan gagasan penyelenggaraan Webinar dengan topik  Ada Apa dengan Kolintang.

Hal tersebut disampaikan Sompie mewakili Ketua Umum YPKM pada acara pembukaan Webinar yang diselenggarakan secara zoom meeting, Kamis (10/3/2022).

Sompie berharap, kiranya kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menghasilkan sebuah upaya perjuangan bersama yang saling bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk keberhasilan kemajuan Kolintang.

“Saatnya kita semua mapalus sesuai peran kita masing-masing untuk memajukan kebudayaan Indonesia termasuk kolintang sebagai musik khas Minahasa,” pinta Tonaas Umbanua Tou Minahasa ini.

Ketua Umum KKK Indonesia ini mengungkapkan, musik kolintang merupakan warisan budaya tak benda (Intangible Culture Heritage) serta kebanggaan suku Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam UU nomor 5 tahun 2017 tentang p
Pemajuan Kebudayaan pada pasal 41, sebutnya, mengatur bahwa setiap orang berhak berekspresi juga mendapat perlindungan atas hasil ekspresi budayanya, berpartisipasinya dalam kemajuan budayanya mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan, memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan serta memperoleh pemajuan dari kebudayaan.

Pasal 42 juga mengatur bahwa setiap orang berkewajiban untuk mendukung upaya kemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mendorong lahirnya interaksi antar budaya, mempromosikan kebudayaan Indonesia dan memelihara sarana dan prasaranan kebudayaan termasuk kebudayaan dan kesenian Minahasa.

“Oleh karena itu, webinar kali ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman kita bersama tentang musik kolintang khas Minahasa untuk meningkatkan kesejahteraan yang telah menjadi warisan budaya tak benda (WBTb) secara nasional sejak tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” ujar Sompie

Kapolda Bali tahun 2015 dan Kadiv Humas Mabes Polri tahun 2013 ini tak lupa menyampaikan terimakasihnya kepada Prof. Perry Rumengan selaku musikolog dan etno musikolog dari Unima, di mana sudah berkenan menjadi pembicara dalam acara webinar ini untuk menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kolintang sebagai musik khas Minahasa dan semua Peserta Webinar yang diselenggarakn oleh YPKM.

“Saya  sangat mengharapkan  bagi semua yang hadir sebagai peserta dalam webinar memberikan tanggapan, masukan, saran dan rekomendasi serta mungkin juga bisa menjadi masukan yang komprehensif, sebagai pengayaan bagi upaya menjadikan kolintang sebagai Intangible Culture Heritage di Unesco” ujar Sompie yang saat ini menjabat Analis Keimigrasian Utama Kemenhukham RI.

Tidak lupa pula Sompie mungucapkan terimakasihnya kepada Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Indonesia (PINKAN) yang sudah mau bekerjasama dengan YKPKM dalam upaya menjadikan kolintang sebagai warisan budaya khas Minahasa.

Sompie menjelaskan, tujuan webinar ini ada beberapa yang harus di pahami. Pertama, untuk memahami bahwa kolintang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional sebagaimana penghargaan yang diberikan tahun 2013 oleh Mendikbud.

Kedua, memahami tentang cara dan mekanisme pengajuan Kolintang sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional yang bisa diakui oleh Unesco.

Ketiga, bisa mendapatkan informasi tentang proses pengajuan yang telah diupayakan sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 oleh pemerintah.

Keempat, memberikan dukungan penuh terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab sesuai UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. (lk)

 

Berita Utama, Pariwisata & Kebudayaan, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Talaud. Ada sejumlah agenda kunker Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut.

Agenda kunker tersebut, antara lain memonitor pelaksanaan vaksinasi di SMA/SMK/SLB dan mendengarkan aspirasi mereka serta menyosialisasikan JSN 45.

Saat monitoring vaksinasi, Mailangkay di dampingi Anggota DPRD Sulut Sherly Cjanggulung, S.Farm dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Drs. Mochtar Arunde Parapaga.

Dalam kegiatan monitoring, di SMA Negeri I Tule Kecamatan Melongguane, Talaud, Selasa (8/3/2022), Mailangkay bertemu langsung dengan Kepala-kepala SMA/SMK/SLB se-kabupaten Talaud yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Merry Abbas Supit, STh, MPd, Ketua MKKS SMA dan SMK.

Mailangkay menjelaskan, kunjungannya ini dimaksudkan untuk memonitoring sudah sampai dimana tindakan yang dilakukan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam vaksinasi serta hal-hal yang dibutuhkan atau aspirasi dari sekolah-sekolah.

“Tujuan dari kunjungan ini juga adalah untuk melihat persiapan guru-guru dan adik-adik siswa sudah divaksinasi dan siap mengikuti pelajaran dan ujian sekolah tatap muka,” ujar Mailangkay.

Vaksinasi ini, jelas Mailangkay adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih kuat melawan virus Covid-19 dan sudah siap baik sebagai guru maupun siswa untuk belajar tatap muka langsung.

Saat kunjungan tersebut diperoleh data sudah kurang 10 persen yang belum tervaksinasi tahap 2. SMA berjumlah 19, SMK 10 dan SLB 2.

Selain monitoring pelaksanaan vaksinasi, Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut memperkenalkan DHD 45 Sulawesi Utara dan menyosialisasikan JSN (Jiwa, Semangat dan Nilai) 45 dan Wawasan Kebangsaan.

“Pada awal pembentukan organisasi DHD 45 pada 20 Maret 1960 bernama Badan Musyawarah Angkatan 45 yang disingkat Angkatan 45 dan sekarang sudah berubah menjadi DHN (Dewan Harian Nasional) 45, dan kalau di daerah (DHD) 45,” ujar Mailangkay.

Mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulutr ini menjelaskan, oganisasi ini dapat diisi oleh para akademisi, politisi, birokrasi maupun mahasiswa dan generasi muda yang eksis dalam berbangsa dan bernegara.

“DHD 45 Sulut ketua umumnya dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD. Pengurus DHD 45 Sulut, ada anggota dewan, birokrasi, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait dengan kebangsaan, Mailangkay mengatakan, wawasan kebangsaan adalah suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara.

“Wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi wawasan kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan imunisasi dan vaksinasi kebangsaan bagi warga Indonesia agar semakin mantap wawasan dan kesadaran akan rasa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia.

“Lewat sosialisasi ini semakin memantapkan dan kokoh jiwa kita, semangat dan rasa kebangsaannya serta menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa Indonesia,” jelas Mailangkay. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuminting mendapat sosialisasi Jiwa, Semangat dan Nilai 45 serta wawasan kebangsaan dari Pimpinan DHD 45.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Lapas Tuminting, Senin (7/3/2022). Pimpinan inti DHD 45 yang menjadi pembicara adalah dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD (Ketua Umum) dan Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH.

Andi, sapaan akrab Ketua Umum DHD.45 Sulut yang adalah juga Ketua DPRD Sulut membawakan materi dengan judul Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Spiritual sementara Victor, sapaan akrab Ketua I DHD 45 Sulut yang adalah juga Wakil Ketua DPRD Sulut membawakan materi Peran DHD 45 dalam Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai 45 serta Wawasan Kebangsaan.

Victor menegaskan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa. “Kita harus benar-benar menjadi penerus-penerus bangsa di masa depan tanpa mengurangi nilai perjuangan 45,” ujarnya

Victor mengingatkan untuk siap sedia dalam menghadapi kondisi saat ini. Kita sekalian harus melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. “Sekali merdeka tetap merdeka ! tandas Ketua DPD GM FKPPI Sulut ini.

Andi dalam pemaparan materinya menjelaskan, mendalami wawasan kebangsaan ini, sebagai orang percaya kita harus sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, “juga selarasnya dalam mensukseskan hal tersebut harus diiringi dengan kepercayaan kita sebagai umat beragama,” ujar Andi.

Kepala Lapas Manado memberi apresiasi terhadap DHD 45 Sulut yang sudah memberikan materi / pengetahuan bagi seluruh staf Lapas dan warga binaan.

“Ini menjadi makanan untuk kita serap dan tak lupa mengimplementasikan di dalam kehidupan kami,” ujar Kepala Lapas Tuminting Amry Langkamane.

Lewat kegiatan sosialisasi ini, ungkapnya, bisa membuka wawasan masyarakat termasuk warga di Lapas Manado untuk lebih memperkental nilai-nilai kebangsaan dalam berkehidupan sehari-hari.

Selain kegiatan sosialisasi, DHD 45 Sulut menyerahkan masker dan hand sanitizer bagi seluruh peserta Lapas Tuminting.

Turut hadir seluruh pengurus DHD 45 dan Kadis Koperasi dan UKM Sulut. (lk)

Berita Utama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, hingga akhir Februari 2022, ada 14 Provinsi di Indonesia yang konsisten dalam penurunan kasus konformasi positif Covid-19.

Menariknya, dari 14 provinsi tersebut, satu di antaranya adalah Sulawesi Utara. 13 Provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu, 7 provinsi lain tercatat kasus hariannya sudah melandai, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Lampung.

Faktor inilah yang juga membuat posisi perawatan pasien di rumah sakit melandai karena kontribusi pasien di daerah dengan populasi besar juga ikut turun. Hingga Selasa (1/3/2022), pasien dirawat di rumah sakit secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya di posisi 35 persen (28/2/2022).

”Per hari ini (1/3/2022), konfirmasi kasus harian berada di posisi 24.728 kasus per hari. Sangat jauh jika dibandingkan posisi tertinggi yang sempat mencatat angka 64.718 kasus per hari. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) juga masih sangat terkendali dengan kecenderungan menurun,” kata dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, pekan lalu, seperti dikutip humas Kemenkes.

Data Kemenkes juga menunjukkan, di beberapa daerah dalam minggu terakhir Februari mengalami penurunan positivity rate, di antaranya: DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Papua, NTB, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

”Meskipun dalam pantauan kami masih ada beberapa provinsi di Jawa dan luar Jawa yang meningkat, tapi secara agregat kita bisa melihat penanganan pandemi secara nasional membaik karena provinsi dengan kota-kota besar padat penduduk sudah melewati puncaknya dalam waktu yang cukup konsisten,” ujar dr. Nadia.

Perbaikan indikator penanganan pandemi juga tampak dari angka kesembuhan pasien di rumah sakit yang terus meningkat secara nasional. Hingga Senin (28/2/2022), angka kesembuhan pasien ada di posisi 43.992. Angka ini lebih baik dari hari sebelumnya Minggu (27/2/2022) yang ada di posisi 39.384.

”Beberapa hari yang lalu, kita juga mencatat rekor angka kesembuhan harian tertinggi sejak awal pandemi ini diumumkan sebesar 61.361 (25/2/2022), melewati rekor sebelumnya pada 6 Agustus 2021 yang sempat menyentuh angka 48.832,” ujar dr. Nadia.

Namun demikian, data menunjukkan risiko kematian tertinggi masih terjadi pada pasien yang belum menerima vaksinasi lengkap, lansia, dan memiliki komorbid.

Dari catatan Kemenkes pada 5.013 pasien yang meninggal akibat COVID-19 dari 21 Januari-26 Februari 2022, komorbid terbanyak yang ditemukan di pasien meninggal adalah diabetes melitus dan bahkan 21persen pasien memiliki komorbid lebih dari satu.

”Hingga Sabtu (26/2/2022), dari 5.013 pasien yang meninggal akibat Covid-19, 69 persen belum divaksinasi lengkap, 57 persen di antara pasien meninggal tersebut adalah lansia dan 45 persen memiliki komorbid,” jelas dr. Nadia.

Untuk menekan angka kematian, Kemenkes terus meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan serta mempercepat laju vaksinasi.

Memberikan vaksinasi lengkap hingga booster adalah upaya agar pertahanan terhadap virus Covid-19 menjadi lebih tinggi, terutama bagi lansia, pasien dengan komorbid, dan anak-anak terhadap risiko bergejala berat hingga kematian akibat Covid-19.

Untuk vaksinasi booster, kini sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun, dan telah menerima vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelumnya.

Pemerintah juga telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin sinopharm. dengan demikian ada 6 jenis regimen vaksin booster yang digunakan di indonesia; Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J & J), dan Sinopharm. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet