Meimonews.com – Kondisi Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara pasca bentrokan 2 kelompok yang terjadi Sabtu (25/11/2023) jam 16.30 wita sudah kondusif. Situasi kamtibmas sudah kembali kondusif.

Walau demikian, polisi masih tetap berjaga di beberapa titik di kota yang mendapat julukan Kota Cakalang itu.

Kondisi terkini tersebut disampaikan Kapolda Sulut Irjen Pol. Setyo Budiyanto
didampingi Kabid Humas Kombes Pol. Iis Kristian, Direskrimum Kombes Pol. Gani F. Siahaan dan Forkopimda Kota Bitung saat menggelar konferensi pers, yang dihadiri sejumlah wartawan baik, cetak, elektronik dan media online di Polres Bitung, Minggu (26/11/2023) malam.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia, sampai dengan malam ini situasi dan kondisi di wilayah Kota Bitung aman dan terkendali,” ujar Kapolda.

Pihak Polda dan Polresta Bitung sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam hari, dan banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, masyarakat, dan komunitas, malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa.

“Mereka melakukan banyak kegiatan perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali,” tandasnya.

Kapolda memaparkan, pada peristiwa bentrokan antara Ormas Adat dan Ormas Keagamaan, yang menyebabkan 3 korban yakni 2 luka-luka dan 1 meninggal dunia ini, polisi sudah menangkap sebanyak 7 terduga pelaku.

“Polisi sudah menangkap sebanyak 7 terduga pelaku, yaitu pria inisial RP dan HP yang diduga melakukan penganiayaan di TKP Kelurahan Sari Kelapa dan 5 terduga pelaku di TKP Jalan Sudirman, yaitu pria inisial GK, FL, BI, MP dan RA,” sebut Kapolda.

Selain menangkap para terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 5 sajam jenis parang, pedang samurai, badik dan anak panah, serta 2 buah kayu totara.

Kapolda berpesan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama ikut berpartisipasi menjaga keamanan. “Dukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun Pemerintah Kota Bitung, untuk menjaga situasi ini,” imbau Irjen Pol. Setyo.

Ditambahkan, tidak hanya masyarakat termasuk juga para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum.

Terkait isu-isu yang bertebaran, Kapolda minta agar tidak mudah terprovokasi. “Jangan mudah percaya dengan isu atau informasi yang sumbernya tidak bisa dipercaya, bahkan mungkin sumber-sumber yang berasal dari akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu, kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Bitung.

Kapolda juga mengimbau kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban agar segera menyerahkan diri.

“Sebaiknya menyerahkan diri, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para Penyidik. Kalau tidak nanti pasti akan dilakukan upaya penangkapan atau kalau misalkan melarikan diri pasti akan dilakukan upaya dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang,” tegasnya.

Kapolda menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah berpartisipasi untuk menyampaikan imbauan terutama membuat berita-berita secara positif yang tidak tendensius dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar.

“Harapannya kalau rekan-rekan jurnalis menyampaikan secara proporsional, mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai. Kota Bitung bisa cepat normal kembali, sebagaimana biasa, sesuai falsafah torang samua basudara,” ujar Ir. Pol. Setyo. (AF)

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto mengungkapkan bagi personil Polri baik Polki (polisi laki-laki) maupun Polwan (polisi perempuan) yang memenuhi syarat-syarat tertentu, bisa mengikuti tes seleksi misi pemeliharaan perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Hal tersebut diungkapkan Kapolda saat membuka kegiatan Peacekeeper Campaign Tahun 2023 di Aula Catur Prasetya Mapolda Sulut, Kamis (23/11/2023).

“Personil Polda Sulut yang berpangkat Bripda sampai dengan AKBP, dengan masa dinas minimal 2 tahun dan rentang usia 22 hingga 50 tahun, dapat mengikuti tes seleksi misi pemeliharaan perdamaian PBB,” ujar Irjen Pol Setyo.

Peacekeeper Campaign adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada personil Polri di kewilayahan mengenai kesempatan berkarir yang lebih luas berskala internasional dalam koridor Perserikatan Bangsa-Bangsa pada misi pemeliharaan perdamaian dunia di negara-negara yang sedang berkonflik di seluruh dunia dalam ikatan kontingen maupun individu.

Formed Police Unit (FPU) merupakan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas yang dimiliki oleh Polri dalam ikatan 140 sampai dengan 175 personil dengan formasi tertentu sesuai yang dibutuhkan oleh misi PBB seperti SWAT, Taktis, Mekanik, Water Treatment, TIK, Support, Manase dan lain sebagainya.

Sedangkan Individual Police Officer (IPO) adalah personil Polri yang secara individu telah memiliki kemampuan dan keahlian (skill set) yang akan menjadi modal dasar dalam menghadapi serangkaian tes (Assesment for Mission Service) dari tim PBB (United Nations Selection Assesment and Advisory Team).

Pada kegiatan Peacekeeper Campaign di Polda Sulut ini, Divhubinter Polri mengirimkan Tim ke Polda Sulut yang dipimpin oleh Brigjen Pol Drs. Yaya Ahmudiarto dan beberapa panitia, di antaranyaKombes Pol Leo Andi Gunawan, SIK, MPP, Kombes Pol FX Arendra Wahyudi, SIK, Kompol Andhika Satriya Oetama, SIP, SIK.

Selain itu, Kompol Omizon Eka Putra, SH, SIK, Kompol Taufik Hidayat Afriansyah, SH, Kompol Panji Gedhe Prabawa, SH, SIK, MAP, Kompol Noval Nanusa Gegoh Desky, SH, SIK, Kompol Tony Priyanto, SH, SIK, AKP Louis Stefanus Gregory Kaunang, SIK, M.Si, Ipda Komang Sudiarna, Ipda Marina Olivia Wilhemina Rindengan, SH, Ipda Harris Prayogo, SH, MH dan Ipda Puteri Cantikka Permata, S.Hum.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Peacekeeper Campaign di Polda Sulut ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan akan misi pemeliharaan perdamaian yang ditawarkan oleh PBB, dan Divhubinter Polri siap mengajak rekan-rekan Polri di seluruh wilayah Indonesia untuk bergabung dalam pemeliharaan perdamaian internasional. (AF)

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Kalasey (Minahasa) selama dua hari (21-22/11/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Korbid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Sulut Drs. Sam G. Repy di dampingi Ketua Panitia Terry Tikoalu dan Rika Octaviany, S. Psi (Staf P2M BNN Sulut).

Beberapa pakar sesuai bidang/keahlian masing-masing ditampilkan sebagai narasumber  dengan moderator Selfie .J. Ulaen, S.Pd, SSi, M.Kes (Dosen Poltekes Negeri Manado).

Para pembicara tersebut adalah Kepala BNN Sulut Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, SIK, MM yang membawakan materi Strategi P4GN, Wadir Reserse Narkoba Polda Sulut AKBP Raswin Sirait (Aspek Hukum dalam P4GN), Psikolog Drs. Lengkana Nasman, S.Psi (Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling dan Rehabilitasi), Ketua Komunitas Tolak Narkoba Lexie Kalesaran (Metode Pencegahan dalam Upaya P4GN).

Korbid P2M BNN Sulut Drs. Sam G. Repy saat berbicara

Dosen Politeknik Negeri Manado Beldi Tombeg, ST, M.Ars (Literasi Digital dalam  P4GN),  Direktur Lembaga Bimbingan Psikologi Jeinner J. Rawung, S.Psi, M.Pd (Pengembangan Karakter Individu sebagai Penggiat P4GN), Balai Bahasa Sulut Irene DC Rindorindo, SS, M.Hum (Public Speacking dalam rangka penyampaian P4GN), dan Korbid P2M BNN Sulut/Penyuluh Narkoba Ahli Madya  Drs. Sam G. Repy (Rencana Aksi P4GN).

Wadir Reserse Narkotika Polda Sulut AKBP Raswin Sirait saat membawakan materi

Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Terry Tikoalu menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dari narkoba (Bersinar) yang diharapkan peran instansi pemerintah dengan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana amanat Inpres No. 2 Tahun 2020.

Psikolog Drs. Lengkana Nasman, S.Psi saat membawakan materi

Peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari perutusan instansi pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan.

Ketua Komunitas Tolak Narkoba (KTN) Lexie Kalesaran saat membawakan materi

Dalam sambutannya pada acara pembukaan, Repy mengemukakan, Bimtek ini penting dilakukan dalan rangka optimisasi Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Foto bersama peserta, pemateri dan panitia usai salah satu sesi pemaparan materi

Itulah sebabnya, lewat kegiatan ini, sebutnya, diharapkan para peserta yang merupakan perutusan instansi pemerintah mendapat bekal untuk melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, test urine, kampanye war on drugs di lingkungan masing-masing, sebagai penggiat P4GN di lingkungan masing-masing.

Kegiatan ini direncanakan ditutup Kepala BNN Sulut Pitra A. Ratulangi, SIK, MM. (Fer)

Meimonews.com – Prestasi penting dan membanggakan diraih Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut.

Prestasi tersebut adalah lulusnya sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan diperkirakan awal Desember 2023 Tim Auditor Garuda Sertifikasi Indonesia akan menyerahkan sertifikatnya.

Terkait dengan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg  memberikan apresiasi kepada Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,  Auditor Yubillia Sumampow, SH,MH dan Adminwas Juni Merly Pakpahan, S.Pd atas kinerja yang luar biasa. Apresiasi yang diberikan berupa piagam

Pemberian piagam sebagai bentuk apresiasi tersebut diserahkan Tandaju pada apel kerja di halaman kantor, Senin (20/11/2023).

Selain itu, Tandaju menyampaikan pula terima kasih untuk semua yang sudah terlibat langsung, dan telah menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN Sulut adalah instansi yang  sudah meminimalisir adanya pengeluaran yang  tidak perlu, dan penanganan yang tepat terhadap penyuapan.

Diingatkan pula untuk  meningkatkan dan menguatkan sistem manajemen organisasi, menciptakan instansi yang bertanggung jawab sebagai pemantau dan pengelola resiko. (Fer)

Meimonews.com  – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Sebelas di antaranya bertugas di lingkungan BNN (Badan Narkotika Nasional) baik BNN Pusat maupun BNN Provinsi.

Kenaikan pangkat itu sebagaimana dengan tertuang dalam surat telegram nomor :  STR/1252XI/KEP./2023 per tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

“Iya benar, ada kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati,” ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri, Jumat (17/11/2023).

Di lingkungan BNN adalah
Alexander Sabar menjadi Brigjen Pol sebagai Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN; Dicky Kusumawardhana menjadi Brigjen sebagai Inspektur II Ittama BNN; Raden Rudy Marfianto menjadi Brigjen Polri sebagai Kepala BNN Maluku.

Anak Agung Made Sudana menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua Barat;  Norman Widjajadi menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua; Marzuki Ali Basyah menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Gorontalo

Jemmy G. Paulus Suatan menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Sulawesi Barat; Tri Julianto Djatiutomo menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Maluku; Deni Dharmapala menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Maluku Utara.

Joko Setiono menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Kalimantan Tengah, Christ Reinhard Pusung menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Sulawesi Tenggara.

Di luar lingkungan BNN yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah dua orang yakni Hery Heryawan menjadi Irjen Pol untuk jabatan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri; dan Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI. (Fer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar Workshop dan Diseminasi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting Tingkat Provinsi Sulut di Roger’s Hotel Manado, Senin (13/11/2023).

Tujuan kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini adalah untuk menyosialisasi hasil studi kasus dan pembelajaran baik tentang stunting di Provinsi Sulut.

Yang diharapkan lewat kegiatan sehari ini adalah hasil studi kasus stunting yang dilaksanakan di empat lokus dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta pembelajaran baik dan direplikasi di lokus yang lain.

Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber dan 5 penanggap.

Narasumber terdiri dari Drs. Meildy Pasqual, M.Kes (Politeknik Kesehatan Manado) yang menyampaikan materi Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Timur; Hendra Herlambang, SKM, M.Kes (Universitas Muhammadiyah Manado) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Bolaang Mongondow Selatan.

Ada juga Dr. Nancy Malonda, MPH (FKM Universitas Sam Ratulangi) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Kota Bitung; dan Ns. Angelia Tendean, S.Kep., M.Kep (Universitas Klabat) yang membawakan materi Studi Kasus Stunting Minahasa Utara

Lima penanggap terdiri dari Valentino Lumowa, S.Si, MA, Ph.D; Frederik G. Worang, SE, BSBA, M.Com, PhD; Dr. Muksin Pasambuna, M.Si;  Prof. DR. Dr. John Wantania, Sp.OG (K); dan Dr. Bobby Pambudi, Sp.A (K).

Pejabat yang hadir  adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng (daring – zoom), Ketua IPADI Sulut  Dr. Tri Oldi Rotinsulu, dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si

Peserta kegiatan terdiri dari perutusan Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, IPADI Sulut, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Selain itu, para Ketua Pokja di Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota dan jajaran (daring – zoom), Satgas Stunting Kabupaten/Kota (daring – zoom) dan PKB/PLKB (daring – zoom)

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, dalam upaya terbaik percepatan penurunan stunting diperlukan komitmen yang mencakup penempatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Selain itu, mobilisasi sumber daya; serta menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.


“BKKBN bersama-sama dengan perguruan tinggi serta organisasi profesi dan kemasyarakatan perlu mengawal konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Selain itu, turut memastikan intervensi dan sumber daya yang diperlukan tersedia dan menjangkau kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Lumowa dalam.tanggapannya mengatakan, salah satu contoh pembelajaran baik penanganan stunting adalah hanya Bolsel yang memiliki Peraturan Bupati yang mengatur bahwa pengukuran setiap bulan harus 100 persen yang hasilnya dapat dicek melalui ePPBGM”

Wantania dalam tanggapannya menegaskan, sangat jarang stunting hanya disebabkan satu faktor. Biasanya saling berhubungan antar faktor langsung, intermediate, dan tidak langsung. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengaruh antar faktor di masyarakat.

Pambudi dalam tanggapannya menegaskan, status gizi tidak melihat dari stunting dan tidak stunting.

Disebutkan, status gizi menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Antropometri Anak adalah gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, obesitas dan lain lain. Sehingga penanganan stunting harus menyelesaikan masalah gizi sebagai prioritas.

Worang dalam tanggapannya menegaskan, perlunya tindak lanjut pertemuan ini. Ada tiga saran yang disampaikan.

Pertama, pengawasan pengambilan data (apakah ada keberpihakan, kemudahan akses data, dan lain-lain. Kedua, melakukan penelitian kualitatif selain kuantitatif. Ketiga, penyebarluasan ide pemikiran hasil diskusi ke pemerintah daerah dan masyarakat luas salah satunya melalui media cetak. (Fer)

Meimonews.com – Polda Sulut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah bersama Kejaksaan Tinggi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut menerima penghargaan berupa pin emas dari Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Penghargaan pin emas ini diterima Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto  pada acara Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak pidana Pertanahan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Provinsi Sulut merupakan salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang menerima penghargaan dari Kementerian ATR/BPN.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Iis Kristian menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan karena Satgas Mafia Tanah Sulut telah berhasil menyelesaikan target penyelesaian tindak pidana di bidang pertanahan, yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN RI.

“Satgas Mafia Tanah di Sulawesi Utara berhasil menyelesaikan 3 kasus tindak pidana pertanahan, di mana 1 kasus merupakan target operasi, dan 2 kasus merupakan target tambahan,” ujarnya kepada wartawan di Polda Sulut, Rabu (8/11/2023) sore.

Dari 3 kasus tersebut, lanjutnya, Satgas Mafia Tanah Sulut menetapkan sebanyak 7 orang menjadi tersangka, dengan potensi nilai tanah yang diselamatkan sebesar Rp. 32.721.000.000. (AF)

Meimonews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dalam pertemuan di mana Presiden di dampingi Mensekneg Pratikno tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami melaporkan bahwa telah terpilih Ketua Umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjutinya.

“Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali,” jelasnya.

PWI, sebutnya, membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

“Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu,” ujar Hendry, seperti dikutip Setkab.go.id, Selasa (7/11/2023).

Di samping itu, Hendry menyebut, dalam pertemuan tersebut juga turut membahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

“Disampaikan, sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah,” ujar Hendry.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama pikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini event permusuhan,” tambahnya.(*/Fer)

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou, Smile Train dan Yayasan Senyum Sulut berkolaborasi dalam Operasi Bibir Sumbing, Rabu (8/11/2923).

Operasi dimulai dengan proses konsultasi pasien di mana tim medis akan menilai kelayakan pasien untuk operasi.

Para ahli medis akan menilai persyaratan pasien, termasuk memiliki fotokopi KTP dan KK, serta bayi dengan celah bibir minimal usia 3 bulan dan berat 5 kg, atau celah lelangit minimal usia 1,5 tahun dan berat badan 10 kg.

Pasien yang memenuhi persyaratan akan dijadualkan untuk operasi pada 11 – 12 November 2023. Salah satu syarat penting adalah pasien harus dalam kondisi sehat saat menjalani operasi.

Plt Dirut RSUP Kandou Dr. dr. Ivonne Rotty, M.Kes menjelaskan, kegiatan merupakan program dari serangkaian acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, kerjasama dengan beberapa organisasi.

Organisasi tersebut adalah Yayasan Senyum Sulut, Smile Train Indonesia, Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia (PABMI) Sulawesi, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Manado, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Sulut, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Sulut, serta Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI).

“Ini merupakan kerjasama pertama yang dilakukan oleh RSUP Kandou bersama Smile Train dan Yayasan Senyum Sulawesi Utara,” ujar dokter Ivonne, sapaan Plt. Dirut RSUP Kandou seraya menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar 36 pasien.

Kegiatan ini, menurut dokter Ivonne, sangat membantu masyarakat yang ada di Sulut terutama masyarakat yang kurang mampu, dan diharapakan kegiatan ini bisa berkelanjutan karena tujuan kita untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Penanggung jawab kegiatan drg. Victor Tengar Pamolango, MMRS, Sp.BM(K) memastikan penyelenggaraan operasi berlangsung lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien yang membutuhkan.

“Ya, tentunya kami berharap operasi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada komplikasi, sehingga anak anak yang akan di operasi dapat tersenyum kembali,” ujarnya.

Saat ini, menurut drg Victor, pasien yang mendaftar ada dari Bolaang Mongondouw, Daerah Kepulauan dan Kota Manado.

“Proses screening pasien akan segera dimulai, membawa harapan baru bagi mereka yang mengidap bibir sumbing untuk mendapatkan perawatan yang memadai dan mendukung mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.(Fer)

Meimonews.com – Perintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. Kandouw lewat Bapenda Sulut memberlakukan kebijakan baru dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat dalan membayar pajak kendaraan bermotor (ranmor)nya.

Kebijakan tersebut dibuat dalam program Keringanan Tiga Hebat Tetap Lanjutkan. Program ini berlaku sebulan yakni mulai tanggal 1 hingga 31 November 2023.

Keringanan pertama adalah keringanan pokok dan denda PKB (pajak kendaraan bermotor). Untuk pokok PKB (plat hitam/putih milik pribadi dan badan usaha) tahun berjalan dibayar seluruhnya, untuk tahun kedua diberikan keringanan 50 persen persen dari pajak pokok, untuk tahun ketiga diberikan keringanan 60 persen dari pokok pajak, untuk tahun keempat diberikan keringanan 70 persen dari pokok pajak, untuk tahun kelima diberikan keringanan 80 persen dan untuk tahun keenam diberikan keringanan 100 persen.

Untuk denda PKB (seluruh kendaraan) tahun berjalan dibayar seluruhnya sementara tahun yang telah lewat bebas denda 100 persen.

Keringanan kedua, pembebasan pokok dan denda BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor). Seluruh kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 persen.

Keringanan ketiga, diskon pokok PKB. Untuk kendaraan plat hitam/putih yang belum membayar 1-30 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 5 persen, 31-60 hari sebelum jatuh tempo diberikan diskon 7,5 persen, 61-90 hari diberikan diskon 10 persen.

Dengan adanya keringanan ini, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen mengajak masyarakat wajib pajak ranmor untuk memanfaatkan momen ini dengan membayar pajaknya, sebab dengan membayar pajak maka akan aman dalam berkendara dan telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kantor Samsat terdekat,” imbau June, Kamis (1/11/2023). (elka)