Meimonews.com – Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Pohuwato Iwan Adam di Kantor Pusat Bank SulutGo, Jumat (18/7/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengadakan audiensi dengan jajaran direksi Bank SulutGo sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Wakil Bupati Pohuwato yang di dampingi beberapa pejabat penting Pemkab Pohuwato, disambut Direktur Operasional Bank SulutGo Louisa Parengkuan dan beberapa pemimpin divisi.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, dibahas berbagai potensi kolaborasi dan peningkatan layanan perbankan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan Bapak Wakil Bupati Pohuwato. Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan daerah masing-masing,” ujar Louisa.

Penandatanganan PKS SIPD-RI ini, tambahnya, merupakan langkah konkrit Bank SulutGo dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

PKS SIPD-RI ini akan memungkinkan Bank SulutGo untuk menyediakan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh Pemkab Pohuwato.

Dengan integrasi ini, diharapkan proses transaksi keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan, dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Wakil Bupati Pohuwato, dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas dukungan Bank SulutGo. “Kami berharap dengan adanya kerja sama SIPD-RI ini, pengelolaan keuangan di Pemkab Pohuwato akan semakin baik dan transparan. Bank SulutGo adalah mitra strategis kami dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Kerjasama ini menegaskan peran Bank SulutGo sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Diharapkan, implementasi SIPD-RI ini dapat segera berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan masyarakatnya. (Afer)

Meimonews.com – Pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Manado (Unima) melakukan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja (PK) di hadapan Rektor Unima Joseph Philip Kambey.

Penandatangan PK yang dilakukan di Ruang Senat EA Worang Lantai 3 Kantor Pusat Unima, Tondano, belum lama ini berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 1016/BI/PR.06.01/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pemberitahuan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Mereka yang melakukan penandatangan pakta integritas dan PK adalah Wakil-wakil Rektor, Ketua dan Sekertaris Senat, Ketua dan Sekretaris SPI, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur BLU,. Kepala-kepala Lembaga, Kepala-kepala Biro, Kepala-kepala UPA, Koordinator PPG, dan Kepala Poliklinik. (FA)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2025-2029.

Penandatanganan tersebut dilakukan Walikota pqda Rapat Paripurna DPRD Kota Manado di Ruang Sidang DPRD Kota Manado, Rabu (14/5/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey ini dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, Pj. Sekretaris Daerah Kota Manado Steaven Dandel, Asisten I Julises Oehlers, Kepala-kepala SKPD, para Camat, serta undangan lainnya.

Walikota Manado Andrei Angouw saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Kota Manado Tahun 2025-2029

Setelah penandatanganan nota kesepakatan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Nota Kesepakatan RPJMD Tahun 2025-2029 dari Ketua DPRD kepada Walikota Manado di dampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, Pansus RPJMD, serta seluruh anggota DPRD Kota Manado yang telah bersama-sama membahas Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 bersama Pemerintah Kota Manado.

Penyerahan dokumen Nota Kesepakatan RPJMD Tahun 2025-2029 dari Ketua DPRD kepada Walikota Manado di dampingi Wakil Walikota Manado Richard Sualang

Mantan Ketua DPRD Sulut ini menegaskan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang selama ini terjalin dengan baik.

Menurut Walikota, kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi mendorong kemajuan Kota Manado dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Semua upaya ini kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat Kota Manado yang kita cintai bersama,” ujar orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini. (Afer)

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus menjalin kerjasama dengan Bank SulutGo (BSG). Itulah sebabnya, kedua pihak kembali melalukan penandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

MoU yang ditandatangani kedua pihak di Rumah Dinas Bupati Minahasa, Rabu (16/4/2025) itu terkait pengelolaan keuangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan Bupati Minahasa Robby Dondokambey di dampingi Sekretaris Daerah Lynda D. Watania, Asisten I Reviva Maringka, Asisten III Vicky Tanor, serta Kepala BPKAD Joice Pua.

Dari pihak Bank SulutGo, hadir mewakili Direksi Pemimpin Divisi Pemasaran Dana Yunike Sumawati Paputungan, Pemimpin Cabang Tondano Maykel Rantung, dan Pemimpin Departemen Jeane Rampi.

Bupati Minahasa menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengatur penyimpanan dan pelaksanaan pengelolaan uang milik Pemkab Minahasa pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak perbankan. (Afer)

Meimonews.com – Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat profesionalisme, transparansi, dan integritas di bidang pendidikan serta pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran (Faked) Unsrat dan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

Pakta integritas ini berkaitan dengan pendidikan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I) Program Studi Ilmu Kedokteran Faked Unsrat yang menjalani pendidikan dan praktik klinik di RSUP Kandou.

Hadir pada acara penandatangan Pakta Integritas yang dilaksanaksn di Aula Unsrat, Jumat (7/3/2025) ini jajaran pimpinan rumah sakit yakni Plt. Dirut Yuli Astuti Saripawan dan Plt. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Suwandi I. Luneto.

Dari Faked Unsrat yakni Dekan Billy Johnson Kepel serta Damayanti Pangemanan dan Nurdjanna Jane Niode (Wakil-wakil Dekan), Kepala Bagian/KSM Bedah Faked Unsrat Mendy J. Hatibie dan akademisi Faked Unsrat.

Selain itu, tenaga medis yang berperan dalam dunia pendidikan dan layanan kesehatan.

Penandatanganan ini menjadi bukti nyata komitmen kedua institusi dalam mengelola pendidikan kedokteran, praktik klinik mahasiswa, serta pengembangan penelitian medis yang berkualitas.

Sinergi antara Faked Unsrat dan RSUP Kandou bukanlah hal baru. Namun, dengan adanya pakta ini, kedua institusi semakin menegaskan komitmen mereka dalam mencetak tenaga medis yang tidak hanya kompeten, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

“Penandatanganan ini harus ditindaklanjuti sesuai isi komitmen bersama,” ujar Plt. Dirut RSUP Kandou seraya menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi kerjasama ini.

Pihak RSUP Kandou berharap kolaborasi ini semakin solid, sehingga rumah sakit sebagai lahan praktik dan penelitian tetap selaras dengan visi pendidikan kedokteran Unsrat.

Selain itu, pakta integritas ini juga menegaskan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi peserta didik.

Hal ini mencakup larangan terhadap tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, serta pelecehan dalam bentuk apa pun terhadap peserta didik.

Dengan ditandatanganinya pakta integritas ini, diharapkan hubungan kerjasama antara Faked Unsrat dan RSUP Kandou semakin erat, serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan dunia medis di Indonesia, khususnya di wilayah Manado. (Fer)

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kenendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut berkolaborasi dan memperkuat kerjasama pengentasan stunting di Sulawesi Utara.

Kolaborasi/kerjasama yang sudah terungkap saat Winokan dan tim berkunjung ke Kejati Sulut , Kamis, 6 Februari 2025 (Baca :
Dukung Program Genting, Kejati Sulut Siap Buat MoU dan Harap Kemendukbangga/BKKBN Sulut Sosialisasikan pada Rakorda Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sulut) ini dimantapkan dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Kejati Sulut, Manado, Jumat (28/2/2025).

Penandatanganan MoU dilakukan Kejati Sulut Andi Muhammad Taufik dan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, disaksikan Lady Deiby Ante (Sekretaris), para Ketua Tim Kerja serta jajaran Kejati Sulut.

Dalam sambutannya, Winokan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan stunting yang menjadi prioritas nasional.

Program Genteng (Gerakan orangtua asuh cegah stunting), sebutnya, akan menyasar aspek nutrisi, non-nutrisi, akses air bersih, dan juga edukasi, dengan kelompok sasaran yakni ibu hamil, ibu yang memiliki baduta/menyusui, baduta 0-23 bulan, balita 24-59 bulan dari keluarga berisiko stunting miskin.

Kajati Sulut menyampaikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah (Genting) untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara.

Kejati Sulut, menurutnya, akan turut mendukung terlaksananya program Genting dan Kajati bersama jajarannya turut berkomitmen akan menjadi Orang Tua Asuh (OTA) kategori perorangan bagi sasaran Genting di Sulut karena program ini juga mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yaitu cita ke-4 mewujudkan pembangunan SDM.

Selain itu, untuk pendampingan hukum dalam pelaksanaan program Genting di daerah ini. (elka)

Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut di Mall Pelayanan Publik (MPP), Manado, Jumat (14/2/2025).

Penandatanganan dilakukan Walikota Manado Andrei Angouw mewakili Pemkot Manado sementara Kajati Sulut Andi Mujammad Taufik mewakili Kejati Sulut.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri Manado Wagiyo, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Lakat,  Asisten II Atto Bulo, Kepala DPMPTSP Kota Manado Jimmy Rotinsulu, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Manado berharap agar kerja sama antara Pemerintah Kota Manado dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dapat terjalin dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kajati Sulut dalam sambutannya menyoroti pentingnya pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam aspek pelayanan publik.

Kajati mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Manado, Kejaksaan Negeri Manado, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Manado.

Pada kegiatan ini turut dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan Kepala DPMPTSP Kota Manado. (Afer)

Meimonews.com – Universitas Negeri Manado (Unima) dan Haneda Airport International Passenger Service Co Ltd Japan melakukan penandatangan Memorandum of Agreement (MoA) di Haneda International Airport Japan, Sabtu (16/11/2024).

Yang bertandatangan mewakili Rektor Unima Deitje Adolfien Katuuk adalah Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Ignatius Javier Tuerah dan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Asing Franky Najoan.

Dengan adanya kerjasama ini memungkinkan Unima untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan magang satu tahun di Bandara Internasional Haneda Jepang.

Belista Karamoy, salah satu mahasiswa terpilih yg sudah lolos test dan seleksi, mengaku antusias dan bangga karena mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. “Saya sangat senang karena boleh berkesempatan magang langsung di Jepang,” ujarnya.

Dekan FBS Unima mengungkapkan, saat ini Fakultas Bahasa dan Seni sangat gencar untuk bekerjasama dengan seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri, demi meningkatkan kompetensi dan kualitas para mahasiswa.

“Khusus untuk Jepang, kami sudah bekerjasama dengan beberapa pihak berbeda dan sejauh ini puluhan mahasiswa fbs sementara melaksanakan magang di Jepang,” ujarnya kepada Meimonews.com via telefon, Sabtu (16/11/2024) malam. (FA)

Meimonews.com – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Bank SulutGo (BSG) kembali menunjukkan komitmennya dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kali ini, kerja sama difokuskan pada pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan PKS dilakukan di Jakarta, Rabu (11/9/2024) oleh Pemimpin Cabang Gorontalo Bank SulutGo Frida Pakaya dan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel.

Prosesi penandatanganan disaksikan sejumlah pejabat penting, di antaranya Penjabat Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM, Direktur Operasional Bank SulutGo Louisa Parengkuan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, Kadis Pangan Ramdan Pade, Inspektur Misranda, Kabid Perbend Fiskawaty Sidiki serta Kepala Kantor Wilayah Gorontalo Sjahron Botutihe.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dapat semakin efektif dan efisien.

Bank SulutGo sebagai bank daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Gorontalo menyambut baik kerjasama ini dan berharap dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta mengapresiasi kinerja BSG yang selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Provinsi Gorontalo. (Afer)

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut dan Bank Republik Indonesia (BRI) Branch Office Boulevard memgadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Lestari BKKBN Sulut, Selasa (10/9/2024).

PKS tersebut terkait dengan Fasilitas Pembayaran Biaya Operasional Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting dan Operasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024.

Penandatangan dilakukan Kepala BKKBN Pewakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST,M.Erg dan Kepala Branch Manager BRI Doan Taurine Arief dan disaksikan oleh para Tim Kerja BKKBN Sut dan jajaran BRI Brach Office Boulevard Manado.

Diketahui, BKKBN Perwakilan Sulut melakukan pemuktahiran data dalam pendataan keluarga (PK) tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Pendataan keluarga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara sensus (pendataan seluruh keluarga), dan setiap tahun berjalan akan dilaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga melalui metode survey.

Pemutakhiran PK 24 dilaksanakan di 15 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara. Pemutakhiran Pendataan Keluarga adalah kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru.

Kegiatan pemuktahiran ini dilakukan dengan mengunjungi rumah warga dengan cara mewawancara dan/atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pemuktahiran data dalam pendataan keluarga (PK) tahun 2024 yang dilaksanakan oleh petugas Kader Pendata. Pendataan ini akan dimanfaatkan oleh lintas sektor seperti membantu intervensi permasalahan di tingkat masyarakat yaitu percepatan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting

BKKBN Perwakilan Sulut memfasilitasi pembayaran biaya operasional verifikasi validasi data keluarga berisiko stunting dan operasional pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024, dengan kerja sama dengan BRI. (FA)