Meimonews.com – Guna mengidentifikasi akar masalah stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dalam hal ini, Dinas Dukcapil Sulut menggelar Rembuk Stunting untuk menyepakati rencana aksi dan intervensi  dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting (PPS) dan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemprov dan Kepala-kepala daerah se-Sulut.

Kegiatan ini dihadiri semua Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, stakeholder terkait dan SKPD Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel Manado, Rabu (16/720265) ini dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay di dampingi Kadis Dukcapil Sulut Christodharma SM Sondakh dan Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan.

Dalam sambutannya, Wagub Sulut mewakili Gubernur Sulut Mayjen Purn. Yulius Selvanus menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan antar-provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal, karena jika berjalan terpisah, efektivitas akan terhambat.

Wagub memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang mencapai prevalensi stunting yakni Kota Tomohon dengan capaian 10.8 %, Kabupaten Kepulauan Talaud (11.6 %), Kota Manado capaian (18.5 %), Kabupaten Minahasa Utara (18.09 %), Kabupatejn Bolmong (19.3 %) dan Kabupaten Minahasa (19.4 %).

Di kegiatan tersebut, diadakan pula penandatanganan  Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta penyerahan bantuan nutrisi kepada 20 anak beresiko stunting sebagai Aksi Mapalus.

Rembuk Stunting dipandu/dimoderatori oleh Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut sekaligus memfasilitasi diskusi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang hadir.

Peran moderator sangat penting untuk memastikan jalannya rembuk stunting berlangsung efektif, partisipatif dan menghasilkan  rekomendasi yang konkrit guna menurunkan stunting secara signifikan.

Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut, mampu mengarahkan diskusi hingga fokus pada solusi strategis dan kolaboratif.

Pelaksanaan Rembuk Stunting untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, identifikasi hambatan, serta percepatan penanganan stunting lewat pendekatan multisektoral, dan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam masalah gizi kronis pada anak-anak, demi  mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan produktif di masa depan. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menyelenggarakan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 yang dipusatkan di Taman Kota Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Jumat (19/7/2024).

Pelaksanaan Harganas Sulut tahun ini, menurut Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg dilaksanakan dengan sederhana, namun banyak hikmah yang dapat diambil.

“Momentum Harganas dapat dijadikan sebagai salah satu pembenahan dalam diri dan keluarga untuk tetap berpikir positif dan memberi manfaat untuk menurunkan stunting sebagai langkah perencanaan sumber daya manusia sejak dini,” ujar Tandaju berharap.

Harapan tersebut disampaikan Tandaju mengingat angka prevalensi stunting Sulut sebagaimana data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencapai 21,3 persen atau naik 0,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar 20,5 persen.

Sementara dari 15 kabupaten dan kota, angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan kecenderungan penurunan signifikan yaitu sebesar 26,5 persen pada tahun 2022 menjadi 15 persen pada tahun 2023.

Tandaju mengakui, pemerintah telah berkomitmen untuk secara konsisten mendukung setiap upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting.

“Pemerintah menyadari bahwa dalam upaya penurunan stunting, keluarga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan praktek pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan,” jelasnya,

Disebutkan, peran keluarga menjadi penting karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, dan masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga untuk mengkonsumsi makanan bergizi, sumber air minum yang layak, dan jamban keluarga.

“Kita semua memiliki harapan melalui keluarga dapat diwujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, karena penanganan sumber daya manusia adalah tugas kita bersama,” ujarnya.

Tandaju mengajak seluruh jajaran pemerintah, mitra kerja, dan seluruh masyarakat, saling bahu membahu, hidup saling bergotong-royong, dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Diketahui, di momen puncak peringatan Harganas Tingkat Sulut ada sejumlah acara yang diagendakan untuk dilaksanakan.
(BACA Meimonews.com Edisi 13 Juli 2024) : Puncak Peringatan Harganas 2024 Tingkat Sulut Dipusatkan di Tombatu, Sejumlah Acara akan Digelar

Acara- acara tersebut adalah pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan mata, donor darah, penyuluhan kesehatan, pelayanan KB, lomba menu Dashat (dapur sehat atasi stunting antar kecamatan, pameran UMKM/UPPKA dan atraksi kesenian. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg memberikan kuliah umum bagi mahasiswa IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Sulut di Tampusu, Senin (8/7/2024).

Kuliah umum diadakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang kependudukan dan stunting.

Dalam kuliah umum tersebut, Tandaju memberikan materi Situasi Kependudukan dan Stunting. Beberapa hal terkait peran perguruan tinggi dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui program inovasi kemahasiswaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi disampaikannya.

Tandaju menjelaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam penanganan stunting, terutama melalui keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat. “Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat berkontribusi signifikan dalam mengatasi masalah stunting dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan para mahasiswa IPDN langsung di tengah masyarakat,’ ujarnya.

Tandaju lantas memaparkan data seperti laju pertumbuhan penduduk menurut data IMF (2018). Populasi di Indonesia mencapai 264,16 juta jiwa dan diprediksikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan mengalami laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa.

BKKBN, menurut Tandaju, memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana , sebagaimana tertuang dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 ayat (1) bahwa BKKBN dengan komponen yang ada mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Di kesempatan itu, Tandaju memaparkan data stunting di Sulawesi Utara di mana target untuk tahun 2025 adalah 19 persen.

Dari data capaian yang ada, diharapkan agar upaya penurunan lebih fokus pada penurunan angka dan intervensi kepada balita yang sudah stunting, dan upaya pencegahan kepada sasaran beresiko stunting lebih dimaksimalkan.

Selain itu, agar tidak ada penambahan kasus stunting baru yang belum terdata maupun terintervensi; meningkatan kesadaran masyarakat untuk ke posyandu (karena masih kurang); memperhatikan pola asuh, lingkungan yang memadai dan pendapatan masyarakat yang bervariasi.

Memaksimalkan keterlibatan Pentahelix (Swasta/CSR, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi, mitra kerja lainnya) dan gungsi TPPS di beberapa kabupaten/kota.

Tandaju berharap, melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat termotivasi untuk aktif mendukung program-program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, para mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar Tandaju.

Kuliah umum ini turut dihadiri Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Dr. Drs. Arnold Poli, SH, MAP, Kepala Unit Pengamanan Dalam Suraji, S.Sos, MAP, tim BKKBN Sulut seperti Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Ignasius P. Worung, SE, M.Si dan Ketua Tim Kerja Pelatihan Peningkatan Kompetensi Ir. Ronny Sumilat. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com -Terkait dengan penanganan masalah stunting Kota Manado, Universitas Katolik (Unika) De La Salle Manado dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Peninsula Manado, Rabu (13/4/2022).

Penandatanganan dilakukan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama Unika De La Salle Manado Dr. Jozef R. Raco, M.Sc mewakili Rektor Pastor Dr. Yohanes Ohoitimur MSC dan Kepala BKKBN Sulut oleh Ir. D. Tino Tandayu, M.Eng.

Kepala LPPM Unika De La Salle Manado Angelia Melani Adrian, S.Kom, M.Sc. Eng, Ph.D menjelaskan, penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) antara Unika De La Salle Manado dan BKKBN Sulut terkait dengan penanganan stunting di Kota Manado, beberapa waktu lalu.

Unika De La Salle Manado diminta untuk menyusun program penanganan stunting di Kota Manado yang harus tuntas pada tahun 2024, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.

“Itu berarti bahwa pada tahun 2024 Sulawesi Utara khususnya Kota Manado sudah harus bebas dari masalah stunting,” ujar Angelia kepada Meimonews.com, usai penandatanganan PKS.

PIC Tim Pelaksana Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan Stunting Kota Manado ini menyebutkan, penandatanagan PKS seperti ini dilakukan pula oleh BKKBN Sulut dengan Unsrat, Unima, dan Universitas Muhamadiah Manado.

Kepala Biro Kerja Sama Unika De La Salle Manado Joppie Supit, SH, MBA menambahkan, penandatanganan PKS ini dipadukan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 yang mengangkat tema Akselerasi Penurunan Stunting Melalui Penguatan Program Bangga Kencana  dan Konvergensi Lintas Sektor Provinsi Sulawesi Utara, yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandou. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet