Meinonews.com – BKKBN Sulut lewat Tim Kerja Ketahanan Keluarga Remaja menggelar Jambore Ajang Kreativitas GenRe 2024 di Hotel NDC Manado, Senin-Rabu (9-11/9/2024).

Kegiatan yang mengangkat tema Genrengers membara di tengah perbedaan : Menyala GenRe Sulut ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg di dampingi Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Remaja BKKBN Sulut Koba LA. Paul, S.Farm, Apt.

Tandaju memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang bertujuan untuk memajukan bangsa melalui kreativitas dan komitmen generasi muda.

Menurutnya, Jambore Ajang Kreativitas GenRe menjadi wadah penting bagi remaja Sulut untuk menunjukkan bakat, kemampuan, serta ide-ide brilian mereka.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar peserta dan menciptakan kolaborasi inovatif guna mendukung terbentuknya generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan bangsa.

“Nlalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan siap menghadapi lima transisi penting dalam kehidupan remaja, yaitu mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai karir, hingga menjadi generasi yang berketahanan,” ujarnya.

Jambore Ajang Kreativitas GenRe ini sendiri merupakan acara rutin yang mempertemukan remaja usia 16-22 tahun guna meningkatkan kualitas remaja Indonesia khususnya propinsi Sulawesi Utara melalui serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memupuk rasa kebersamaan, semangat remaja.

Selain itu, “sebagai wadah pertukaran informasi dan pengalaman tentang implementasi program GenRe,” ujar Koba.

Dalam ajang bergengsi ini rangkaian acara mencakup berbagai kompetisi dan pertunjukan kreativitas, yang menampilkan bakat-bakat unggul dari para peserta. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Penyuluh KB/PLKB, BKKBN Sulut mengadakan Temu Kerja Penyuluh KB se-provinsi Sulut di Tateli Resort & Convention, Kamis-Jumat (4-5/7/2024).

Penyuluh KB dan PLKB PNS dan PPPK T.A 2021/2022 yang mengikuti secara luring sebanyak 130 orang, PPPK Penyuluh KB TA. 2023 mengikuti secara daring sebanyak 83 orang, para Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota sebanyak 15 orang dan Tim Kerja Perwakilan BKKBN Sulut sebanyak 25 orang.

Kegiatan ini dibuka pelaksanaannya oleh
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Infomasi (Aspin) BKKBN-RI Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, yang sekaligus memberikan materi bersama Penyuluh KB Ahli Utama Ir. Siti Fatonah, MPH.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano TinonTandaju. M. Erg saat memberikan laporan

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg melaporkan, pelaksanaan Temu Kerja Penyuluh KB ini untuk menjelaskan peran penyuluh KB/PLKB dalam mendukung tercapainya target program percepatan penurunan stunting, mempraktikkan pemanfaatan data keluarga berisiko stunting

Selain itu, menjelaskan mekanisme Kerja Tim Pendamping Keluarga dan penggunaan aplikasi Elsimil, pemanfaatan anggaran BOKB, mekanisme lemantauan kinerja penyuluh KB/PLKB dan penguatan strategi pencapaian Pro PN.

Peserta Temu Kerja

Apresiasi yang tinggi disampaikan oleh Deputi Adpin atas terlaksananya Temu Kerja Penyuluh KB yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun komitmen penyuluh KB sebagai ujung tombak di tngkat lapangan serta meningkatkan sinergitas dari para pemangku kepentingan, sehingga dapat dilanjuti secara operasional dan kolaboratif.

Disampaikan pula angka TFR Sulawesi Utara sudah berada pada Replacement Level yaitu sebesar 2,1 berdasarkan hasil pemutahiran PK 23 dan di bawah TFR nasional 2,18.

Angka kelahiran perlu dikendalikan dengan bijak, karena berimplikasi terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, dinamika penduduk dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Di sela acara pembukaan dilaksanakan pengukuhan Dewan Perwakilan Derah IPeKB Sulut yang dikketua Laura Lolowand, Sekretaris Kristanto Gultom, Bendahara Marharetha Silangen. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi tiga pejabat Pemerintah Daerah dan dua Ketua TP PKK di Sulawesi Utara. Betapa tidak, di hajatan nasional yang diselenggarakan BKKBN-RI yang berpuncak di Semarang, 3 pejabat Pemda dan 2 Ketua TP PKK tersebut menerima penghargaan membanggakan.

Tiga (3) pejabat Pemda dimaksud adalah Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven OE Kandou, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si dan Bupati Minahasa Selatan Franky D. Wongkar, SH sementara 2 Ketua TP PKK dimaksud adalah Ketua TP PKK Tomohon drg. Jean D’Arc Karundeng dan Ketua TP PKK Minsel Elsje Rosje Sumual.

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven OE Kandouw saat menerima penghargaan dari Kepala BKKBN-RI Dr. (Hc) dr! Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN-RI) Dr. (Hc). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kepada tiga pejabat dan dua Ketua TP PKK tersebut di Gala Dinner acara Puncak Harganas di Semarang, Jumat (28/6/2024).

Wagub Sulut selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut menerima penghargaan Dharma Karya Kencana (DKK). Bupati Minut dan Bupati Minsel serta Ketua TP PKK Tomohon dan Minsel mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana.

Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka karena dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga, serta percepatan penurunan stunting dan keluarga berkualitas menuju Indonesia emas.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengapresiasi kerja yang dibuat tiga pejabat dan dua Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kota/Kabupaten tersebut sehingga mereka mendapat penghargaan dari BKKBN-RI.

“Banyak selamat untuk mereka yang mendapat penghargaan tersebut, ujar Tandaju. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Gebyar Mini Lokakarya di 8 Kecamatan di 2 Kabupaten, Kamis (20/6/2024).

Dua Kabupaten itu adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Untuk Bolsel dilaksanakan di Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Tomini. Untuk Boltim di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Matongkad dan Kecamatan Nuangan.

Di setiap kecamatan, kegiatan ini dihadiri para Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi,  Dokter Bidan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan,.Penyuluh KB, PLKB, ASN dan non ASN.

Pelaksanaan kegiatan ini dipantau Direktorat Lini Lapangan BKKBN RI melalui daring.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting berupa pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil pendampingan keluarga di tingkat kecamatan  agar terwujud tiga standar.

Ketiga standar tersebut adalah adanya TPK yang terlatih, tersedianya alat ukur/aplikasi pengukuran sasaran stunting, dan tersedia dan terlaksananya  prosedural  operasional Percepatan Penurunan Stunting dan terwujudnya empat PASTI.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg yang diwakili Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Kemitraan dan BOKB Maurend J. Lesar, S.Sos berharap pelaksanaan Mini Lokakarya ini dapat menjadi forum strategis bagi setiap pemangku kepentingan di kecamatan untuk memastikan semua sasaran keluarga berisiko stunting (catin, bumil, pasca salin, baduta dan balita) terdata.

Selain itu, memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan serta memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan baik di EPPGBM, Elsimil dan SIMKAH. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, BKKBN Sulut melakukan beberapa kegiatan, di antaranya Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA dan program nasional Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan KR/KR di wilayah khusus.

Kegiatan ini diadakan di Terminal/Pasar Paal 2 Manado, Jumat (7/6/2024). Hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas OPD-KB Kota Manado, Danrem 131 Santiago Manado, Kepala Dinas Kesehatan Manado, Dirut PD Pasar Manado, Danramil Wenang.

Selain itu, Kapolsek Tikala, Ketua IBI Kota Manado, Kepala Puskesmas Ranomuut, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB/KR, Camat Paal 2, Lurah Paal 2 dan  mitra kerja BKKBN lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengatakan, upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi sehingga terbebas dari stunting dan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Menurut Tandaju, setiap orang memilki hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif dan terjangkau.

“Dalam  penggarapan program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus termasuk juga di wilayah kumuh, miskin perkotaan (wilayah pasar) memiliki tantangan yang tidak mudah dengan berbagai permasalahannya,” ujar Tandaju.

Namun, sambungnya, memiliki aspek strategis dan politis dalam upaya mewujudkan akses pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Upaya peningkatan cakupan kesertaan KB di wilayah khusus harus didukung dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, melibatkan peran mitra kerja pemerintah/swasta terkait dan diperlukan kolaborasi dan sinergitas program dengan mitra kerja diberbagai tingkatan wilayah.

Pelayanan KB bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk layanan publik untuk membantu menurunkan prevalensi stunting yang merupakan salah satu target RPJMN 2020 – 2024 melalui KB Cegah Stunting.

Oleh karena itu, BKKBN Perwakilan Sulut membuat salah satu inovasi dalam meningkatkan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan melaksanakan pelayanan KB gratis secara menyeluruh di lapisan masyarakat yang ada di pusat perbelanjaan dalam hal ini wilayah pasar melalui kegiatan GAS IKO POL (Gerakan Cegah Stunting Iko pelayanan KB, Advokasi dan Konseling).

“Kegiatan inovasi ini akan membantu   masyarakat terutama PUS untuk lebih mudah mendapatkan akses pelayanan KB secara gratis untuk dapat mengatur dan merencanakan kehamilan supaya dengan perencanaan yang baik maka generasi yang dihasilkan juga akan terbebas dari stunting,” jelasnya.

Disebutkan,dalam menurunkan angka stunting diperlukan upaya dan kerja keras melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting  dengan strategi memperluas akses atau cakupan pelayanan KB di wilayah khusus termasuk wilayah miskin perkotaan dan memperhatikan keberlangsungan berKB dari para PUS agar tidak terjadi putus pakai penggunaan kontrasepsi.

Tandayu lantas memaparkan poin-poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KB yang ada di wilayah khusus kepada masyarakat. Kedua, meningkatnya cakupan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus (Pasar).

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB khusus Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. Keempat, optimalisasi peran para mitra kerja provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan upaya percepatan penurunan stunting.

Usai membuka pelaksanaan kegiatan  tersebut, Tandaju bersama para  undangan meninjau pelaksanaan pelayanan KB gratis, yang menurut data, ada 100 akseptor yang terlayani. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai bagian dari program Bangga Kencana, mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain yang menjadi anggota   kelompok dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota kelompok.

“Program BKB akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan dan masyarakat akan pentingnya penyiapan kualitas SDM sejak usia dini termasuk melalui sosialisasi dan penyuluhan Kader BKB di kelompok BKB terkait 1000 HPK ini,” ujar Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat membuka Kelas Pengasuhan Kelompok BLN di Tingkat di Desa Sulawesi Utara.

Kegiatan yang berlangsung dua hari, Rabu-Kamis (5-6/6/2024) di Hotel Whiz Manado ini dibuka pelaksanaannya oleh Tandaju. Mendampingi Tandaju, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting BKKBN Sulut Bionda Wowiling, S.Sos M.Si.

Dikemukakan, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia melalui upaya peningkatan kualitas anak, kualitas remaja, kualitas lansia dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarganya.

“Dari seluruh siklus kehidupan, tahap yang sangat penting adalah 1000 hari pertama kehidupan yang akan menentukan kualitas SDM untuk kedepannya,” ujarnya.

Diungkapkan, sekaitan dengan 1000 HPK dimana saat ini sedang digencarkan percepatan penurunan stunting melalui  intervensi serentak dimana 10 langkah yang harus segera ditindaklanjuti salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat (keluarga baduta, balita, ibu hamil, pasca salin, catin) datang dalam pertemuan posyandu.

Kelompok kegiatan BKB yang berintegrasi dengan Posyandu (BKB-HI) dengan cara promosi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) mengenai pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (sejak saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun), wajib dimaksimalkan sehingga optimalisasi pengasuhan kelompok BKB di desa/kelurahan melalui gerakan Ayo ke BKB – Posyandu selaras dengan program percepatan penurunan stunting.

Dalam pertemuan ini, menurut Tandaju, penyuluh KB ditetapkan sebagai PIC (person in charge) dalam kegiatan BKB-Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan di masing – masing wilayah,  di mana target 1 desa 1 BKB dan 102.000 keluarga anggota yang wajib hadir dalam pertemuan dan dipantau tumbuh kembang melalui KKA, ini akan dievaluasi setiap minggunya dan  bapak/ibu wajib untuk kerja cepat, tepat, cerdas dan kolaboratif.

“Kiranya pertemuan ini memberi dampak bagi pencapaian penurunan stunting di Sulawesi Utara melalui partisipasi keluarga – keluarga dalam pertemuan BKB – Posyandu, sehingga semakin banyak yang teredukasi tentang stunting,’ ujarnya. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O Kandou menegaskan, upaya pemerintah sudah komprehensif, holistik, terstruktur dan masif terkait dengan penanganan stunting.

Oleh karena itu, diharapkan semua pemerintah kabupaten dan kota tidak main-main dengan hal penanganan stunting.

Hal tersebut disampaikan Wagub pada kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2024 terhadap hasil kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Sulawesi Utara yang diselenggarakan Bappeda Sulut dan BKKBN Sulut di Hotel Sentra, Maumbi Kabupaten Minahasa, Selasa (28/5/2024).

Diungkapkan, tahun lalu, ia ingat betul bahwa ada arahan dari Kementerian Keuangan, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri untuk refocussing anggaran. Refocussing anggaran tersebut secara tematik sudah diarahkan untuk penanggulangan inflasi dan yang kedua dalam konteks penanganan stunting.

Wagub berterima kasih kepada Kepala BKKBN Sulut yang sudah menyampaikan penilaiannya. “Berarti semangat, ikhtiar, upaya kita yang sudah ada itu masih harus ditingkatkan lagi. Sementara daerah yang prevalensi stuntingnya sudah menurun jauh itu kita harus apresiasi,” ujarnya.

Wagub berharap kondisi meningkatnya angka stunting di delapan daerah tersebut tidak serta-merta menurunkan semangat kerja berkontribusi positif dalam penanganan stunting.

Delapan daerah dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 meningkat yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kepala BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju menjelaskan, target angka prevalensi stunting di daerahnya tahun 2024 sebesar 19 persen.

“Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Sulawesi Utara targetnya adalah 19 persen di tahun 2024 dan 5,9 persen di tahun 2045,” sebutnya.

Angka prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen. Walau terjadi kenaikan, namun angka prevalensi stunting Sulut masih di bawah angka nasional 21,5 persen.

Diungkapk, dari hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 angka stunting saat ini sebesar 21,3 persen atau masih terdapat selisih 2,3 persen dari target prevalensi stunting tahun ini yang harus diturunkan. Artinya, setiap tahun -tahun 2024-2025- harus terjadi penurunan sebesar 1,15 persen,” katanya.

Dikemukakan, berdasarkan capaian SKI 2023, terdapat delapan kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting mengalami kenaikan. Kabupaten Bolsel menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulut yaitu sebesar 33 persen.

Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi kabupaten dengan penurunan prevalensi stunting terbesar yaitu 11,5 persen, dari 26,5 persen di tahun 2022 menjadi 15 persen di tahun 2023.

Kota Tomohon menjadi satu-satunya kota dengan konsistensi penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen, dari 13,7 persen di tahun 2022 menjadi 10,5 persen di tahun 2023.

Kabupaten Minahasa Utara juga patut mendapat apresiasi karena menjadi salah satu kabupaten dengan capaian angka prevalensi stunting di tahun 2023 sebesar 10,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mewisuda 66 siswa Sekolah Lanjut Usia (lansia) di Desa Munte Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir populasi menua atau aging population.

Kegiatan yang dilaksanakan, Jumat (19/4/2024) ini dihadiri Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan staf serta Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, Ketua TP-PKK Minsel Elsje Rosje Wongkar Sumual, Sekda Minsel Glady Kawatu, SH, M.Si, Forkopimda Minsel, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Minsel, dan Forum Koordinasi Pimpinan  Kecamatan.

Sekolah lansia adalah pendidikan non formal sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, sosial budaya agar lansia dapat hidup bahagia sejahtera.

“Ini merupakan komitmen BKKBN untuk mewujudkan lansia Indonesia yang sehat, mandiri, aktif,  produktif, dan bermartabat (Smart), sebagai bentuk integrasi program bina keluarga lansia (BKL) dan sekolah lansia,” ujar Tandaju saat memberikan sambutan.

Diungkapkan, Sekolah Lansia Smart  Pakalowiren  merupakan sekolah lansia  pertama di Sulawesi Utara dengan sasaran usia pra lansia 45 tahun ke atas.

Sekolah Lansia Smart Pakalowiren   diluncurkan pada 9  September 2023 lalu dengan pembelajaran selama enam bulan (September 2023 hingga April 2024).

Untuk pertama kalinya, sekolah ini telah meluluskan 66 siswa pada angkatan pertamanya dengan predikat Sangat Baik dan Baik.

Tandaju berharap, sekolah lansia ini akan terus berlanjut di desa lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulut.

Menurutnya, alumni Sekolah Lansia Smart Pakalowiren dapat menjadi motivator bagi lansia lainnya yang ada di Desa Munte agar tetap berkarya. “Semangat lansia dalam menimba ilmu ini juga dapat menjadi contoh bagi generasi muda,’ ujarnya.

Disebutkan, pendidikan bagi lansia merupakan salah satu hal penting. Ini menunjukkan bahwa lansia memiliki semangat belajar yang tinggi, menjadi pribadi yang sehat dan produktif.

“Menjadi tua adalah sebuah perjalanan hidup yang pasti terjadi, tetapi menjadi sehat dan terus produktif di usia senja adalah pilihan,” ujar Tandaju.

Sekolah lansia merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan lansia Indonesia yang tangguh dan tujuan program sekolah ini yakni untuk meningkatkan kualitas kegiatan BKL dan tujuh dimensi lansia tangguh, yang mencakup spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional dan kejujuran, serta lingkungan. “Usia tua tidak menjadi penghalang untuk menimba ilmu,” tandas Tandaju.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny  Wongkar, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para lansia yang diwisuda.

Dengan hadirnya program sekolah  Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL), sebutnya menjadi  Solusi  dalam  meningkatkan potensi lansia khususnya  bagi lansia yang masih potensial dalam  keluarga dan masyarakat  untuk  mewujudkan lansia yang Smart.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Dinas PPKB Kabupaten Minsel dan  Pemerintah Daerah dan segenap  masyarakat Desa  Munte atas  semangat, antusiasme dan dedikasi  dalam pelaksanaan  program ini,” ujar Wongkar.

Bahkan, sambungnya, telah  mengikuti  kegiatan penilaian Kampung  Keluarga  Berkualitas (KB) tahun  2024 dan berbagai kegiatan strategis lainnya yang  merupakan bentuk partisipasi dan  kontribusi yang telah diberikan,’ ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wongkar mengajak seluruh masyarakat  Desa  Munte untuk terus berjuang dan solid bergerak bersama dengan Pemerintah  Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebagai siswa terbaik putra diraih Rori  Mongkau sementara putri oleh Lientje  Assa.

Di acara tersebut, turut diserahkan  piagam penghargaan Keluarga  Harmonis kepada keluarga Mongkau-Piri  dan keluarga Ngayow-Piri. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menghadiri dan menjadi narasumber Rembuk Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kota Tomohon yang diselenggarakan Bapelitbang Kota Tomohon pimpinan Inggrit Palit.
.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan termasuk Walikota Tomohon Caroll JA Senduk, SH, Ketua TP PPK Tomohon Jeand’arc Senduk Karundeng selaku Wakil Ketua TPPS Tomohon, Wakil Ketua DPRD Tomohon Erens Keren dan undangan lainnya ini diadakan di gedung AAB Guest House Tomohon, Senin (18/3/024).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan intervensi percepatan penurunan stunting dengan cara yang tepat dan efektif, serta merumuskan agenda perangkat daerah yang dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMB melalui mekanisme RKPD.

Tandaju memberikan materi yang berkaitan langsung dengan strategi dan inovasi untuk percepatan penurunan stunting di Kota Tomohon.

Tandaju memberikan wawasan serta solusi yang dapat diimplementasikan secara praktis guna mencapai hasil yang diinginkan dalam percepatan penurunan Stunting .

Walikota Tomohon Caroll J.A  Senduk, SH dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjalankan upaya PPS dengan mematuhi 8 Aksi Konvergensi yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah konkrit tersebut di antaranya intervensi gizi spesifik dan sensitif serta memperkuat kerjasama antar stakeholder menjadi fokus utama dalam menjaga momentum penurunan angka stunting di Kota Tomohon.

“Dalam rangka penurunan percepatan stunting di Kota Tomohon, pemerintah melakukan perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi agar kegiatan tersebut dapat terlaksanakan sesuai tujuan pemerintah,” ujar Walikota.

Disebutkan, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang difokuskan pada seribu hari pertama kehidupan.

“Intervensi gizi spesifik adalah peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi penyedia seperti air bersih, sanitasi, dan sebagainya. Intervensi gizi sensitif memiliki kontribusi yang besar dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Zoom Meeting Torang Babaca bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),  Senin (4/3/2024).

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Tandayu menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi pegangan bagi PKB dan PLKB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pertama, tertib menggunakan evisum untuk kegiatan harian dan presensi. Kegiatan disinkronkan setiap hari; kedua, memaksimalkan penggunaan Balai Penyuluh KB untuk kegiatan mekanisme operasional.

“Semua Balai Penyuluh wajib punya data KRS, peta kerja, target capaian dan data pendukung, untuk dipaparkan di balai,” ujar Tandaju.

Ketiga, ASN wajib menaati aturan terkait disiplin pegawai negeri sipil yaitu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, di mana di dalamnya diatur tentang kewajiban, larangan dan hukuman disiplin.

Keempat, SIGA production sudah dihidupkan kembali. “Silahkan akses kembali SIGA, jika kemudian ditemukan kendala silahkan berikan laporan detail case, detail wilayah dan detail poktan faskesnya ke penanggung jawab Datin di Provinsi,”  sebut Tandaju. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet