Meimonews.com -Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut bersama PT Jasa Raharja Cabang Sulut turun ke jalan berbagi berkah bagi pengguna jalan, Rabu (12/4/2023).

Lokasi yang menjadi tempat berbagi berkah berupa takjil di Bulan Suci Ramadan ini berada di jalan depan Kantor Jasa Raharja Kelurahan Sario Tumpaan Manado.

Sejumlah pengendara dan penumpang kendaraan bermotor diberikan takjil untuk berbuka puasa oleh tim Bapenda Sulut termasuk Plt. Kepala Bapenda June Silangen dan tim dari Jasa Raharja.

June mengungkapkan, bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk meningkatkan amal ibadah dan perbuatan dalam hal kebaikan.

Di sela kegiatan berbagi tersebut, disosialisasikan program keringanan pembayaran pajak Pemerintah Daerah Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang dinamakan Keringanan Ramadhan 3 Hebat.

Selain itu diimbau agar wajib pajak untuk tidak lupa membayar pajak kendaraan bermotornya.

June berharap masyarakat wajib pajak memanfaatkan momen adanya kebijakan keringan pajak ini agar mudik lebaran aman dan lancar. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sejumlah pejabat di beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) di lingkungan Bapenda Sulut mengalami pergantian (Rolling).

Acara serah terima jabatan yang dipimpin Plt. Kepala Bapenda Sulut June Silangen dilakukan di ruang rapat Kantor Bapenda Sulut, pekan lalu.

Rolling jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/7/2023  tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 1 Maret 2023.

“Ada empat jabatan di UPTD PPD yang mengalami pergantian dan langsung diserahterimakan,” ujar Kepala Bapenda Sulut June Silangen seperti dikutip Kepala Tata Usaha Bapenda Sulut Richard Sumarauw kepada Meimonews.com di Kantor Bapenda Sulut, Senin (13//3/2023).

Keempat pejabat tersebut adalah Harri Tommi Kalengkongan yang menjadi Kepala Seksi Pelayanan Pajak UPTD PPD Minahasa, Fanny Lusiana Sembel (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPD Minahasa),  Meike CV Laloan (Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi UPTD PPD  Manado) dan Zulinda S. Takalamingan (Kepala Seksi Pelayanan Pajak UPTD Bitung).

“Satu di antara pejabat yang dilantik tersebut mendapatkan promosi jabatan yakni dari Staf Bagian Umum Bapenda Sulut,” ujarnya seraya menyebut nama Kalengkongan. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Hive Five yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandou lewat Bapenda Sulut berakhir besok (Jumat, 30/12/2022).

Oleh karena itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June Silangen mengajak  masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor (ranmor) untuk memanfaatkan sisa waktu yang tersedia ini.

“Segera datangi kantor-kantor Samsat yang ada dan kantor Bapenda Sulut untuk memanfaatkan batas waktu keringanan pajak tersebut karena akan berakhir besok (Jumat, 30 Desember 2022),” ujar June kepada Meimonews.com via telefon, Kamis (29/12/2022).

Kesempatan pengurusan tersebut, tambah Kasub PKB dan BBNKB Steven Sampelan ketika ditemui di Cafe Keringatan Pajak Bapenda Sulut, jalan 17 Agustus 67 Manado (samping Kantor Gubernur Sulut), ada batas waktunya yakni Jumat, 30 Desember 2022 jam 13.00 Wita.

“Silahkan datangj Samsat-samsat terdekat atau boleh langsung ke Kantor Bapenda Sulut. Petugas kami siap melayani,” tandas June dan dibenarkan Sampelan.

Seperti diketahui, guna mendukung pemulihan perekonomian masyarakat Sulut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey (Gubernur) dan Steven Kandouw (Wakil Gubernur).

Salah satunya adalah lewat Bapenda Sulut dikeluarkan kebijakan berupa keringanan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan kali ini, yang disebut Keringanan Pajak High Five akan berlangsung 1 November hingga 30 Desember 2022. Yang merupakan objek pajak yang mendapat keringanan adalah PKB, BBNKB, denda PKB, progresif dan diskon PKB. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Peringatan hari kelahiran (Natal) Yesus Kristus di tahun 2022 dirayakan Bapenda Sulut dengan ibadah Pra Natal yang dipimpin Pdt. Marvin Lumintang, S.Th dan berbagi kasih di Kantor Bapenda Sulut, Jl. 17 Agustus Manado, Rabu (21/12/2022).

Di momen istimewa tersebut, anak-anak Panti Asuhan diberikan sumbangan agar mereka bisa juga bersukacita bersama dengan pimpinan, staf dan pegawai Bapenda Sulut serta tamu/undangan.

(Slogan) Pemimpin adalah Teladan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubenur Steven Kandouw menjadi semangat dan motivasi bagi Bapenda Sulut dalam merayakan Natal dan berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan.

“Bapenda Sulut merayakan ibadah Pra Natal dengan berbagi kasih bersama anak yatim piatu dengan mengundang anak-anak untuk turut merasakan sukacita Natal, ” ujar Plt  Kepala Bapenda Sulut June Silangen

Ditambahkan, selain berbagi kasih, momen perayaan tersebut sekaligus mensyukuri atas realisasi pencapaian target pajak daerah yang telah mencapai 100,13 persen.

June mengungkapkan, damai dan sukacita Natal menjadi bagian penting bagi jajaran Bapenda untuk terus dan semangat melayani bagi masyarakat seperti yang diharapkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw serta Sekdaprov Sulut.

Silangen pun mengungkapkan sukacita mereka karena dalam ibadah Pra Natal ini dihadiri oleh para mantan Kepala Dipenda/ Bapenda yakni Hengki Kondoi, Oscar Wagiu, dan Olvie Atteng, serta para pensiunan Eselon III Bapenda.

Selain itu, turut pula dihadiri AKBP Roy Tambajong (mewakili Dirlantas Polda Sulut), Kabag Ops PT. Jasa Raharja Ronald Lahia serta Pimdiv Pengembangan Bisnis Nofli Kilanta.

Dalam perayaan Pra Natal semakin meriah karena diwarnai pula dengan door prize dari Bank Sulutgo, PT. Jasa Raharja dan PT. Pos Indonesia. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna memantapkan pelayanan kepada wajib pajak dalam mendukung program ODSK, Bapenda Sulut bersinergi dengan mitra kerja dalam percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Hal tersebut seperti terlihat dalam kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan, Jumat (25/11/2022).

Coffee Morning dalam rangka percepatan digitalisasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi dihadiri pimpinan Ditlantas Polda  Sulut, PT. Jasa Raharja, PT. Bank Sulutgo, PT. BNI Tbk dan PT. Pos Indonesia, serta dari Bapenda Sulut.

Dalam kegiatan tersebut, jelas Plt. Kepala Bapenda Sulut June Silangen, telah disepakati beberapa point. Pertama, akan dilakukan penyesuaian PKS dalam rangka penerapan cashless pembayaran PNBP STNK dan TNKB Kepolisian melalui Bank BSG Go.

Kedua, percepatan penerapan pembayaran pajjak daerah dan retribusi Dmfaerah melalui QRIS Dinamis dan Tap Cash yang rencannya akan dilaksanakan sosialisasi oleh Tim BNI utk seluruh perangkat daerah lengelola tetribusi sebagai bentuk tindaklanjut atas MuU Pemprov dan BNI atas pembayaran pajak dan retribusi.

Disebutkan, pihaknya telah menerima bantuan printer Dotmatriks dari pihak PT. Jasa Raharja untuk pembukaan layanan Samsat Corner Mall Paris Kotamobagu. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Sejumlah keringanan pajak  dibuat Pemerintah Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw lewat Bapenda Sulut terkait dengan pajak kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat dan seterusnya.

Keringanan pajak yang masuk dalam program Hi Five adalah keringanan PKB, BBNKB, Denda PKB, Pajak Progresif, dan Diskon PKB. Selain itu, Denda SWDKLLJ pun bebas tapi untuk tahun berjalan tetap bayar.

Kalau waktu pelaksanaan program Keringanan Pajak mulai 1 November maka untuk bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Sana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) mulai berlaku 10 November.

Hal tersebut disampaikan Plh. Kepala Bapenda Sulut June Silangen kepada Meimonews.com, Senin (14/11/2022).

“Sekarang Bebas Denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja, untuk tahun kedua dan seterusnya, sudah berlaku mulai 10 November 2022,” ujarnya.

Program tersebut, jelas June, adalah dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan perekonomian masyarakat Sulut.

June berharap masyarakat wajib pajak memanfaatkan momen keringanan tersebut. Sudah banyak pengurangan. Yang masih menunggak segera manfaatkan program Hi-Five tersebut.

Berkaitan dengan mekanismenya, June menjelaskan, wajib pajak dapat mengajukan keringanan ke UPTD PPD/Samsat tempat STNK diterbitkan (PKB, ganti STNK dan BBNKB), dan Kantor pusat Bapenda Sulut Jl. 17 Agustus No. 69 Manado (PKB Tahunan)

Persyaratannya adalah membawa KTP/SIM/Pasport/Surat Keterangan Kependudukan (fotocopi), STNK/SKPD/Surat Keterangan hilang dari kepolisian (fotocopi), BPKB untuk proses balik nama (fotocopi), Kwitansi jual beli kendaraan untuk proses Balik Nama, Akte/dokumen pendirian bagi badan/perusahaan untuk proses balik nama (fotocopi), Materai, serta Kendaraan untuk difisik (proses ganti STNK dan BBNKB)

Tentang waktu pelayanan, di Kantor Pusat Bapenda Sulut Senin – Kamis, shift pagi jam 09.00-14.00 Wita dan shift sore  jam 16.00-19.00 Wita. Jumat, 09.00-11.00 Wita.

Untuk UPTD PPD/Samsat di setiap Kabupaten/Kota, Senin – Kamis jam 09.00-14.00 Wita. Jumat jam O9.00-11.00 Wita. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna mendukung pemulihan perekonomian masyarakat Sulut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey (Gubernur) dan Steven Kandouw (Wakil Gubernur).

Lewat Bapenda Sulut, Pemprov Sulut kembali membuat kebijakan berupa keringanan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan kali ini, yang disebut Keringanan Pajak High Five akan berlangsung 1 November hingga 30 Desember 2022.

Yang merupakan objek pajak yang mendapat keringanan adalah PKB, BBNKB, denda PKB, progresif dan diskon PKB.

Untuk PKB (pajak kendaraan bermotor), keringanan yang diberikan adalah untuk tahun kedua diberikan keringanan dan pengurangan  sebesar 50 persen dari pokok pajak; untuk tahun ketiga 60 persen; untuk tahun keempat 70 persen; untuk tahun kelima 80 persen; untuk tahun keenam dan seterusnya 100 persen.

Pembebasan denda PKB, denda keterlambatan kendaraan bermotor pribadi milik orang pribadi atau badan yang telah lewat jatuh tempo dan belum membayar PKB diberikan pembebasan 100 persen; kendaraan milik pemerintah diberikan pembebasan denda PKB 100 persen.

Keringanan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) dan progresif, kendaraan bermotor untuk kedua dan seterusnya diberikan pembebasan pokok dan denda PKB sebesar 100 persen; untuk kendaraan bermotor yang terkena lapor jual oleh pemilik pertama dibebaskan dari penambahan pembebanan setara BBNKB kedua.

Diskon PKB, untuk kendaraan bermotor roda 2, 3,  4 atau lebih yang melakukan pembayaran 30 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 5 persen dati pokok pajak; untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, 4, atau lebih yang melakukan pembayaran di atas 30 sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 7,5 persen dari pokok pajak;

Untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, 4 atau lebih yang melakukan pembayaran lebih dari 60 hari sampai 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 10 persen dari pokok pajak. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelayanan Gerai Samsat telah hadir di Mall Pelayanan Publik (MPP) Manado milik Pemerintah Kota Manado, jalan Piere Tendean (Boulevard), samping Mantos Manado.

Kehadiran tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan Bapenda Sulut serta sejumlah lembaga/instansi vertikal/horisontal  di MPP Manado, Kamis (15/9/2022).

Penandatangan kesepakatan bersama dilakukan oleh Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng serta beberapa perwakilan Kejati Manado, Kapolresta Manado, Kanwil Kemenkumhan Sulut, Ombusman RI Perwakilan Sulut,  BNN Sulut, PT Bank Pembangunan Daerah Sulutgo, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, BPJS Kesehatan Cabang Manado.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Manado, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Kantor Balai POM Manado, PT Garuda Indonesia Tbk Cabang Manado, dan Balai Monitor Spektrum Frekwensi Radio Kelas 2 Manado.

Turut hadir Sekretaris Kota Manado Micler Lakat serta Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Manado Jimmy C.E. Rotinsulu, Sekretaris Steven Nangoy dan Kabid Promosi dan Kerjasama Yunita Youlanda Kumaat.

“Untuk pelayanan Gerai Samsat di Mall Pelayanan Publik Manado kami melayani pembayaran pajak tahunan secara online, penukaran notice pajak dan pengesahan STNK, setiap hari kerja mulai jam 09.00 sampai dengan 15.00 Wita,” ujar Atteng. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Selang Januari hingga Agustus 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut telah mencapai 51,25 persen atau sebesar Rp. 2.049.993.284 248.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut Olvie Atteng, Kamis (1/9/2022). “Selang Januari hingga Agustus 2022, PAD Sulut mencapai 51,25 persen atau sebesar Rp. 2.049.993.284 248,” ujar Atteng.

Di dampingi Sekretaris Bapenda Sulut June Silangen dan Kasub Umum Richard Sumarauw, Atteng lantas merinci unsur-unsur PAD tersebut dan hasil capaiannya.

Disebutkan, pendapatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil mencapai 67,92 persen atau Rp 264.615.791.558 kemudian Pajak Air Permukaan 74,03 persen, pajak rokok 79,37 persen atau Rp 140.332.501.714 dan PBB KB 73,96 persen atau Rp.195.589.987.329.

Wanita ramah dan energik ini  optimis target di tahun.2022 bisa tercapai. Halmana terlihat dari kesadaran wajib pajak membayar kewajibannya semakin baik, termasuk menggali potensi PAD seperti pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan realisasi 86,93 persen.

Disebutkan, program keringanan pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga manfaatkan hal ini dengan baik karena waktu terbatas.

Atteng mengimbau agar wajib pajak dalam pengurusan dapat membayar sendiri karena sudah ada berbagai fasilitas yang diberikan baik lewat samsat outlet dan cafe keringanan yang memudahkan, sehingga jangan menitipkan ke petugas untuk menghindari berbagai hal yang tak diinginkan. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Memperingati Haril Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI dan HUT ke-58 Provinsi Sulawesi Utara , Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK) mengeluarkan kebijakan keringan pajak kendaraan bermotor (ranmor).

Kebijakan keringanan dimaksud adalah pengurangan pokok, bebas denda pajak kendaraan hingga bea balik nama kendaraan. “Keringanan berlaku sejak 1 Agustus hingga 30 September 2022,”  ujar Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut Olvie Atteng saat Launching Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Jumat (29/7/2022).

Atteng menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sulut Nomor 43 Tahun 2022, di mana untuk kelancaran pelaksanaannya telah ditetapkan sistem dan prosedur. Pemberlakuan kebijakan ini untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2020 dan seterusnya ke bawah.

Untuk pemotongan keringanan pajak kendaraan bermotor dihitung menurut umur dan lamanya. Lewat kebijakan ini untuk wajib pajak yang akan membayar khususnya tahun berjalan tetap membayar seluruhnya.

Untuk tahun kedua diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50 persen dari pokok pajak. Untuk tahun ketiga dapat keringanan 60 persen dari pokok pajak.

Selanjutnya, keringanan 70 persen untuk tahun keempat. Sedangkan tahun kelima dan keenam diberikan masing-masing 80 persen dan 100 persen dari pokok pajak.

Kebijakan ini juga berlaku untuk denda keterlambatan kendaraan bermotor milik pribadi, yang lewat jatuh tempo dan belum bayar pajak akan diberikan pembebasan 100 persen.

“Denda keterlambatan untuk kendaraan bermotor milik pribadi yang telah jatuh tempo dan belum membayar pajak diberikan pembebasan 100 persen,” ujarnya.

Atteng mengharapkan wajib pajak memanfaatkan kebijakan tersebut. Dengan membayar pajak kendaraan itu berarti ikut mendukung pemerintah dalam hal pembangunan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet