Meimo News

Meimonews.com – Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Meilanily Fransisca Limpar, SH, MH mengatakan, berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana. Namun begitu, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.

“Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan di sela penyerahan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombusman Perwakilan Sulut di rumah dinas Bupati Minahasa, Senin (20/2/2023).

Diungkapkan, Minahasa, sejak penilaian tahun 2021, dimana hanya satu komponen penilaian sebatas pemenuhan standar, jauh dengan nilainya dengan tahun 2022.

“Dan sekarang kami nilai sudah ada peningkatan luar biasa. Begitu juga dari persepsi dari masyarakat itu baik,” tandasnya.

Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengatakan, instansi pelayanan publik Kabupaten Minahasa untuk tahun 2022 masuk kategori cukup. Bahkan, bila dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan.

“Dari empat kategori penilaian, setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup. Bahkan, dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa mengalami peningkatan,” ujar Bupati.

Walau demikian, diingatkan kepada kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.

“Jadi, semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing,” katanya mengingatkan.

Disebutkan, sebagai kabupaten induk. Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik. “Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada para Asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik. Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center.

“Sesuai SK Bupati, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik. Jadi, diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak direspon,” tandasnya. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah Sulawesi Utara yang bila dikelola secara profesional bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Waya soap traditional and handmade adalah produk sabun mandi yang mengoptimalkan potensi lokal daerah Bumi Nyiur Melambai ini.

Berbahan dasar VCO dan ‘Baramakusu‘  (lemongrass), waya soap yang diolah oleh tenaga kerja lokal telah mendapat pengakuan dari HAKI.

Merry Karouwan owner Wale Klabat yang memproduksi Waya soap (traditional and handmade) menjelaskan,  saat ini izin dari BPOM sementara berproses. Workshop Wale Klabat Bukit Moria Winangun Manado adalah binaan Dekranasda Sulut yang diketuai Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan.

“Waya soap yang menggunakan bahan dasar produk lokal dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. VCO dari rumah produksi di Sulut, sedangkan serei atau ‘baramakusu’ dari hasil petani lokal,” ujarnya, Minggu (19/2/2023).

Pihaknya berupaya mengangkat potensi lokal untuk masuk dalam kompetisi global. Tentunya ini semua akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Lahirnya ide memproduksi sabun berbahan dasar VCO dan baramakusu, ungkap Merry, berasal dari diskusi dengan beberapa teman yang saat ini berkiprah di luar daerah namun sangat peduli dengan perkembangan serta pembangunan SDM Sulut seperti Dr. Ir. W. Donald R. Pokatong, M.Sc., yang saat ini tercatat sebagai dosen di UPH dan termasuk pakar pangan nasional.

Ditambahkan, waya soap juga menggunakan tenaga apoteker asal Sulut jebolan Universitas Surabaya Fakultas Farmasi. Waya soap dengan bentuk dan kemasan yang menarik, telah dijadikan sebagai salah satu souvenir pada waktu hari ulang tahun Provinsi Sulut tahun 2022.

Saat ini, sebut mantan Ketua Asita Sulut ini, pihaknya sementara mempersiapkan untuk masuk dalam pasar internasional. Masuk dalam persaingan global.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Sulut yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, yang telah membuka penerbangan Manado-Jepang. Ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha tradisional dalam mempromosikan produknya ke luar negeri,” ujar Merry. (Fer)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota Carrol Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut (CSWL) lewat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon punya perhatian yang cukup serius terhadap upaya pengelolaan sampah.

Ini terbukti dengan dilibatkannya sejumlah pemuda di Tomohon dalam edukasi mengenai mengolah sampah organik dan non-organik.

Menjelang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon (DLH) melaksanakan Workshop Pilah Sampah dan Pembuatan Eco-Enzym di Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu Kota Tomohon, Sabtu, (18/2/2023) .

Kegiatan ini diikuti sejumlah pemuda Kota Tomohon yang tergabung dalam 6 komunitas atau organisasi yakni KPA Moribus, Ikatan Mahasiswa Tomohon Universitas Negeri Manado,  Putra-putri Pendidikan Tomohon-Minahasa, BEM Mahasiswa Institut Teknologi Minaesa (ITM), Coreteam World Clean Up Kota Tomohon, Basudara Adat dan Budaya (BAD) serta Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Kepala Dinas Lingkungan Kota (DLH) Kota Tomohon J. Kapoh mengatakan, saat ini DLH Kota Tomohon melakukan beberapa kegiatan menjelang HPSN. “Kita bekerjasama dengan organisasi dan komunitas yang ingin terlibat dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Kapoh.

Menurutnya, dalam HPSN ini ada beberapa poin penting yang menjadi target yaitu pertama, terkait pilah sampah, baik dari rumah sampah dan gerakan bersih-bersih di Sungai Kamasi sekaligus penuangan eco-enzim; dan kedua, melakukan workshop terkait pembuatan eco-enzim, yang diketahui bersama merupakan cairan sejuta manfaat.

Kadis DLH pun mengharapkan, ada pengurangan jumlah timbunan sampah ada pengurangan kedepannya dan berterima kasih atas keterlibatan beberapa komunitas dan organisasi telah mengambil bagian dalam turut bersama pemerintah melestarikan lingkungan.

Aktivis/pemerhati lingkungan hidup Jemmy Makasala sekaligus Fasilitator dalam Workshop dan merupakan Staf Khusus Walikota Tomohon Bidang Lingkungan Hidup mengatakan, HPSN muncul akibat peristiwa longsornya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi pada 21 Februari 2005.

Disebutkan, akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah di TPA, mengakibatkan 157 orang meninggal. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 2 kampung menghilang dari peta yaitu Cilimus dan Pojok. (Mg-02)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Arah pembangunan kesehatan saat ini fokus pada pencegahan jangan sampai orang jatuh sakit. Hal ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

“Pencegahan dilakukan melalui upaya promotif preventif dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sehingga dapat mewujudkan penduduk negara dengan kualitas kesehatan yang baik,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai meninjau fasilitas kesehatan di Kabupaten Nias Utara, Jumat (17/2/2023).

Untuk kesehatan, sebutnya seperti dikutip Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia melakukan 6 transformasi. Salah satu yang paling penting adalah transformasi layanan primer.

”Itu yang sifatnya pencegahan atau namanya promotif preventif bukan layanan sekunder atau rujukan. Jadi kita, termasuk pemerintah daerah harus menjaga orang tetap sehat. Itu tugas utamanya sektor kesehatan bukan menyembuhkan orang,” tandasnya.

Menurutnya, upaya pencegahan dapat mengurangi beban ekonomi ketimbang pengobatan. Bahkan dari sisi kualitas hidup, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dampaknya akan banyak orang sehat dengan kualitas yang baik di Indonesia.

Diungkapkan, strateginya akan memperbagus dan melengkapi fasilitas di Puskesmas, serta merevitalisasi konsep pelayanan primer.

”Seluruh Indonesia ada 10 ribu Puskesmas. Tidak akan cukup menjangkau semua masyarakat. Kita harus turun sampai Poskesdes. Saya akan revitalisasi konsep pelayanan primer mulai dari pelayanan Puskesmas, turun ke Poskesdes dan Polindes yang akan jadi satu disebut dengan Posyandu prima,” ujarnya.

Nantinya, sambung Menkes,  pelayanan kesehatan primer akan melayani semua usia mulai dari bayi hingga lansia. Dengan demikian upaya pencegahan dilakukan terhadap semua usia penduduk Indonesia.

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang baik, diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Nias Utara tengah dalam proses melakukan penguatan sistem layanan kesehatan primer.

Puskesmas di Kabupaten Nias Utara berjumlah 11 unit. 8 unit Puskesmas di antaranya berada di lokasi terpencil dan 3 Puskesmas berlokasi sangat terpencil.

Pada 2022 Pemerintah Nias Utara telah menetapkan 11 Puskesmas tersebut menjadi Puskesmas rawat inap. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan karena jarak antar Puskesmas berjauhan, ditambah lagi kondisi jalan yang tidak bagus.

Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, Kementerian Kesehatan tahun ini menggelontorkan anggaran lebih dari Rp. 80 miliar untuk kesehatan di Kabupaten Nias Utara. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk pembangunan empat Puskesmas beserta alat kesehatan dan 3 rumah dokter.

Anggaran juga dipergunakan untuk pembangunan 3 gedung baru di rumah sakit pratama Nias Utara beserta alat kesehatan.

”Target kita di daerah bahwa 2023 ini kita akan menaikkan status Puskesmas ini menjadi Rumah Sakit Daerah tipe D, dan ini harapan kami bahwa di 2023 ini pembangunan gedung mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa diprediksi Oktober selesai,” ujar Amizaro.

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak secara eksklusif dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Butuh keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenduduk sehat. (Fer)

Berita Utamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bagi pembuang sampah sembarangan, terus bergerak.

Itu terlihat pada Jumat (17/2/2023), Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) menyisir Kecamatan Tikala. Para pelanggar yang ditemukan pun kemudian menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kantor Lurah Tikala Baru.

Di awal Sidang Tipiring, Maria Sitanggang, SH., MH selaku Majelis Hakim menjelaskan Perda No. 2 tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda No. 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sedang gencar melakukan penindakan atas kedua Perda ini.

“Perlu bapak/ibu ketahui bahwa sanksi membuang sampah sesuai Perda yang ada yaitu 6 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Banyak efek yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan, salah satu contohnya kemarin banjir,” ujarnya.

Di Sidang Tipiring kali ini, Satgas Opsgab berhasil menjaring 15 pelanggar. Rinciannya, 6 pelanggar ditemukan berjualan di trotoar dan 9 pelanggar membuang sampah sembarangan.

Di antara 15 pelanggar ini, ada salah satu pelanggar yang kedapatan melalui CCTV membuang sampah sembarangan di sekitar Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pelanggar yang berstatus ASN itu pun diarahkan oleh pihak Pemkot Manado untuk mengikuti Sidang Tipiring di Kecamatan Tikala.

Menurut pengakuan pelanggar, dia bermaksud merapikan sampah yang berserakan di jalan namun, kedapatan oleh CCTV. “Saya warga Tikala, tidak mungkin saya membuang sampah di sekitar bandara. Waktu itu, saya memang berada di sekitar sana dan melihat sampah yang berserakan di jalan karena dilindas kendaraan umum. Namun saya tertangkap cctv sehingga tujuan baik saya disalahartikan,” jelasnya.

Majelis Hakim pun menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar dengan pilihan membayar uang tunai sebesar Rp100.000 atau kurungan dua hari. Namun, khusus yang tertangkap dengan CCTV karena berstatus ASN diberikan pilihan sanksi antara denda uang tunai sebesar Rp 200.000 atau kurungan 2 hari. (lk)

Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Angkatan II Tahun 2022 RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado menggelar senam sehat bersama dalam rangka menunjang program pemerintah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Jumat (17/2/2023)

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Pusat Administrasi RSUP Kandou (sebutan akrab RSUP Dr. dr. RD Kandou) tersebut dipantau langsung Koordinator SDM RSUP Kandou Suwandi Luneto, S.Kep, M.Kes.

Suwandi mengatakan, saat ini, 94 orang ASN PPPK RSUP Kandou masih dalam masa orientasi selama tiga bulan. “Walaupun saat lulus sebagian besar mereka berasal dari RSUP Kandou, akan tetapi sesuai regulasi mereka tetap wajib mengikuti orientasi,” ujar Luneto.

Luneto berharap kepada ASN PPPK agar selama orientasi dapat menciptakan inovasi. “Dalam orientasi di lapangan mereka juga dituntut untuk melakukan kegiatan harian mandiri,” tambahnya.

Untuk diketahui, ASN PPPK RSUP Kandou akan mengikuti masa orientasi lapangan selama 3 bulan (2 Februari – 2 mei 2023), yang sebelumya mereka telah mengikuti pelatihan selama dua minggu.

Hal itu terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), dan Covid-19. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Manado bernomor 59/KEP/B-06/BPBD/2023 tertanggal 10 Februari 2023.

“Status ini berlangsung selama tiga puluh hari sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 12 Maret 2023,” ujar Kepala Pelaksana (Palak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Donald Sambuaga kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (17/2/2023).

Diungkapkan, ada beberapa pertimbangan sehingga Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) mengambil keputusan tersebut lewat keputusan Walikota.

Pertama, sehubungan dengan terjadinya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Manado pada tanggal 27 Januari 2023 maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana, namun saat ini ancaman bencana yang terjadi dipandang sudah menurun.

Kedua, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Manado pada hari Kamis, 9 Februari 2023 yang diadakan di Pos Komandan Tanggap Darurat  Kantor Camat Tuminting maka dipandang perlu untuk Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Status tersebut, menurut Sambuaga, berpedoman pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Paragraf Ketiga Pascabencana pasal 57 dan 58. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Tomohon Caroll JA Senduk di dampingi Ketua TP-PKK Kota Tomohon Jeand’arc Senduk-Karundeng turut menghadiri peringatan hari kelahiran Sri Baginda Kaisar Jepang, di Ballroom Lantai 2 Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/2/2023).

Selain Walikota Tomohon bersama jajaran Pemkot, dalam acara tersebut dihadiri pula beberapa kepala daerah seperti Walikota Makassar, Walikota Bitung, Bupati Enrekang, Bupati Morowali Utara, yang diundang secara khusus oleh Konjen Jepang di Makassar.

Walikota Tomohon Caroll JA Senduk menjelaskan, kedatangannya merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. “Kiranya hubungan yang baik antara Konjen Jepang dengan Pemerintah Kota Tomohon ini, ke depan akan memberikan peluang terciptanya kerjasama dalam segala bidang untuk kemajuan Kota Tomohon,” ujarnya.

Mendampingi Walikota Tomohon antara lain Asisten 1 ODS Mandagi dan Kabag Prokopim Christo Kalumata. (mg-02)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparawi Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi  Gorontalo di bawah kepemimpinan Handoyo Sugiarto melakukan silaturahmi dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. HM. Muflih  B. Fattah di ruang kerja Kakanwil, Kamis (16/2/2023)

Pertemuan silaturahmi ini terkait dengan telah berlangsungnya Musyawarah Daerah (Musda) LP3KD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan 4 Februari 2023 dan telah terpilihnya kepengurusan baru yang kembali dipegang Handoyo Sugiarto sebagai Ketua.

Mendampingi Handoyo adalah Tallulembang Sule (Pimpinan Sidang  Ad Hoc Musda LP3KD Provinsi Gorontalo Tahun 2023), Kristoforus Edison (Sekretaris LP3KD), Paris Melo (Koordinator Bidang  Kesenian) dan Ferdinad Kaporoh (Hunas). Sementara Kakanwil di dampingi Pembimas Katolik Reine Koraag.

Handoyo yang kini Asisten II Setdaprov Gorontalo melaporkan pelaksanaan forum tertinggi LP3KD Provinsi Gorontalo di mana salah satu hasilnya adalah keterpilihannya kembali sebagai Ketua LP3KG Gorontalo untuk jabatan tahun 2023-2027.

Selain itu, diharapkan adanya arahan/masukkan dari Kakanwil terkait dengan kegiatan LP3KD ke depan  termasuk agenda Pesparawi Tahun 2023 di Jakarta, Agustus mendatang.

Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo ini memohon kesediaan Kakanwil untuk menindaklanjuti hasil Musda untuk diteruskan kepada Gubernur guna penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan LP3KD Provinsi Gorontalo sebagai dasar pelantikan nanti.

“Prioritas program LP3KD saat ini adalah mengikuti lomba paduan suara gerejawi di Jakarta Agustus 2023 . Selain itu, akan berupaya mendorong terbentuknya LP3KD di Kabupaten Boalemo,” ujarnya.

Dilaporkan, dalam waktu dekat LP3KD akan melaksanakan Rakerda untuk menyusun program kerja dan berharap Kakanwil  bisa hadir pada Rakerda tersebut.

Handoyo juga menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo yang selama ini sudah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP3KD Gorontalo seperti pada even Pesparawi yang lalu.

Kakanwil sangat menghargai kunjungan silaturahmi LP3KD Gorontalo dan berharap agar lembaga ini terus bergiat  bahkan berprestasi dalam event-event Pesparawi di tingkat  nasional  sehingga membawa nama  harum Provinsi Gorontalo.

Kakanwil menyarankan kepada Pembimas Katolik agar memproses sesegera mungkin surat pengantar kepada Pemprov Gorontalo untuk penerbitan SK Pengurus LP3KD Provinsi Gorontalo.

Kakanwil menegaskan, pihaknya akan membantu pembentukan LP3KD di Boalemo.

Sementara itu,  Reine Koraag menyatakan Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo  selama ini terus mendukung kegiatan-kegiatan LP3KD sesuai alokasi anggaran yang tersedia dan berharap di tahun-tahun yang akan datang dapat lebih maksimal lagi memberikan dukungan dan pendampingan kepada LP3KD Provinsi Gorontalo agar lembaga ini terus eksis dan berjaya  di pentas nasional. (Fer)

Berita, Pendidikan & Agama, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU mengingatkan kepada mahasiswa agar jangan terperangkap dalam pinjaman online ilegal.

Peringatan tersebut disampaikan Rektor pada kegiatan kuliah umum bertemakan Peran Polri Dalam Investasi Ilegal, yang menghadirkan Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Drs. Jan de Fretes M.M sebagai pembicara, Kamis (16/2/2023).

Menurut Rektor, di era digital saat ini sangat membantu dalam memberi kemudahan administrasi dengan layanan perbankan dan keuangan yang mempermudah masyarakat untuk mengurus hal yang berhubungan dengan keuangan.

Tetapi kemudahan tersebut, banyak disalahgunakan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal, tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar.

Oleh karena itu, Rektor mengingatkan kepada mahasiswa agar memperhatikan dan jangan terperangkap dalam kemudahan digital yang menyebabkan kesusahan jangka panjang, seperti pinjaman online ilegal tersebut, karena biasanya uangnya dipakai untuk bermain di Situs Slot Kamboja yang lagi ramai di dunia perjudian.

Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Drs. Jan de Fretes M.M dalam kuliah umum ini  menyebutkan, investasi ilegal adalah investasi yang tidak memiliki perizinan dan fundamental usaha yang jelas.

Mereka, menurutnya, menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat yang tidak masuk akal, menjanjikan keuntungan yang pasti/fix rate dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. (Fa)

Berita Utamaoleh SebarTweet