Meimo News

Meimonews.com – Pemerintah Kota Tomohon di bawah kepemimpinan Walikota Carrol Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut (CSWL) lewat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon punya perhatian yang cukup serius terhadap upaya pengelolaan sampah.

Ini terbukti dengan dilibatkannya sejumlah pemuda di Tomohon dalam edukasi mengenai mengolah sampah organik dan non-organik.

Menjelang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon (DLH) melaksanakan Workshop Pilah Sampah dan Pembuatan Eco-Enzym di Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu Kota Tomohon, Sabtu, (18/2/2023) .

Kegiatan ini diikuti sejumlah pemuda Kota Tomohon yang tergabung dalam 6 komunitas atau organisasi yakni KPA Moribus, Ikatan Mahasiswa Tomohon Universitas Negeri Manado,  Putra-putri Pendidikan Tomohon-Minahasa, BEM Mahasiswa Institut Teknologi Minaesa (ITM), Coreteam World Clean Up Kota Tomohon, Basudara Adat dan Budaya (BAD) serta Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia.

Kepala Dinas Lingkungan Kota (DLH) Kota Tomohon J. Kapoh mengatakan, saat ini DLH Kota Tomohon melakukan beberapa kegiatan menjelang HPSN. “Kita bekerjasama dengan organisasi dan komunitas yang ingin terlibat dan peduli terhadap lingkungan,” ujar Kapoh.

Menurutnya, dalam HPSN ini ada beberapa poin penting yang menjadi target yaitu pertama, terkait pilah sampah, baik dari rumah sampah dan gerakan bersih-bersih di Sungai Kamasi sekaligus penuangan eco-enzim; dan kedua, melakukan workshop terkait pembuatan eco-enzim, yang diketahui bersama merupakan cairan sejuta manfaat.

Kadis DLH pun mengharapkan, ada pengurangan jumlah timbunan sampah ada pengurangan kedepannya dan berterima kasih atas keterlibatan beberapa komunitas dan organisasi telah mengambil bagian dalam turut bersama pemerintah melestarikan lingkungan.

Aktivis/pemerhati lingkungan hidup Jemmy Makasala sekaligus Fasilitator dalam Workshop dan merupakan Staf Khusus Walikota Tomohon Bidang Lingkungan Hidup mengatakan, HPSN muncul akibat peristiwa longsornya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi pada 21 Februari 2005.

Disebutkan, akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah di TPA, mengakibatkan 157 orang meninggal. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 2 kampung menghilang dari peta yaitu Cilimus dan Pojok. (Mg-02)

Meimonews.com – Arah pembangunan kesehatan saat ini fokus pada pencegahan jangan sampai orang jatuh sakit. Hal ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

“Pencegahan dilakukan melalui upaya promotif preventif dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sehingga dapat mewujudkan penduduk negara dengan kualitas kesehatan yang baik,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai meninjau fasilitas kesehatan di Kabupaten Nias Utara, Jumat (17/2/2023).

Untuk kesehatan, sebutnya seperti dikutip Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia melakukan 6 transformasi. Salah satu yang paling penting adalah transformasi layanan primer.

”Itu yang sifatnya pencegahan atau namanya promotif preventif bukan layanan sekunder atau rujukan. Jadi kita, termasuk pemerintah daerah harus menjaga orang tetap sehat. Itu tugas utamanya sektor kesehatan bukan menyembuhkan orang,” tandasnya.

Menurutnya, upaya pencegahan dapat mengurangi beban ekonomi ketimbang pengobatan. Bahkan dari sisi kualitas hidup, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dampaknya akan banyak orang sehat dengan kualitas yang baik di Indonesia.

Diungkapkan, strateginya akan memperbagus dan melengkapi fasilitas di Puskesmas, serta merevitalisasi konsep pelayanan primer.

”Seluruh Indonesia ada 10 ribu Puskesmas. Tidak akan cukup menjangkau semua masyarakat. Kita harus turun sampai Poskesdes. Saya akan revitalisasi konsep pelayanan primer mulai dari pelayanan Puskesmas, turun ke Poskesdes dan Polindes yang akan jadi satu disebut dengan Posyandu prima,” ujarnya.

Nantinya, sambung Menkes,  pelayanan kesehatan primer akan melayani semua usia mulai dari bayi hingga lansia. Dengan demikian upaya pencegahan dilakukan terhadap semua usia penduduk Indonesia.

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang baik, diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Nias Utara tengah dalam proses melakukan penguatan sistem layanan kesehatan primer.

Puskesmas di Kabupaten Nias Utara berjumlah 11 unit. 8 unit Puskesmas di antaranya berada di lokasi terpencil dan 3 Puskesmas berlokasi sangat terpencil.

Pada 2022 Pemerintah Nias Utara telah menetapkan 11 Puskesmas tersebut menjadi Puskesmas rawat inap. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan karena jarak antar Puskesmas berjauhan, ditambah lagi kondisi jalan yang tidak bagus.

Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, Kementerian Kesehatan tahun ini menggelontorkan anggaran lebih dari Rp. 80 miliar untuk kesehatan di Kabupaten Nias Utara. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk pembangunan empat Puskesmas beserta alat kesehatan dan 3 rumah dokter.

Anggaran juga dipergunakan untuk pembangunan 3 gedung baru di rumah sakit pratama Nias Utara beserta alat kesehatan.

”Target kita di daerah bahwa 2023 ini kita akan menaikkan status Puskesmas ini menjadi Rumah Sakit Daerah tipe D, dan ini harapan kami bahwa di 2023 ini pembangunan gedung mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa diprediksi Oktober selesai,” ujar Amizaro.

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak secara eksklusif dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Butuh keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenduduk sehat. (Fer)

Meimonews.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bagi pembuang sampah sembarangan, terus bergerak.

Itu terlihat pada Jumat (17/2/2023), Satuan Tugas Operasi Gabungan (Satgas Opsgab) menyisir Kecamatan Tikala. Para pelanggar yang ditemukan pun kemudian menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kantor Lurah Tikala Baru.

Di awal Sidang Tipiring, Maria Sitanggang, SH., MH selaku Majelis Hakim menjelaskan Perda No. 2 tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda No. 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado sedang gencar melakukan penindakan atas kedua Perda ini.

“Perlu bapak/ibu ketahui bahwa sanksi membuang sampah sesuai Perda yang ada yaitu 6 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Banyak efek yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan, salah satu contohnya kemarin banjir,” ujarnya.

Di Sidang Tipiring kali ini, Satgas Opsgab berhasil menjaring 15 pelanggar. Rinciannya, 6 pelanggar ditemukan berjualan di trotoar dan 9 pelanggar membuang sampah sembarangan.

Di antara 15 pelanggar ini, ada salah satu pelanggar yang kedapatan melalui CCTV membuang sampah sembarangan di sekitar Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pelanggar yang berstatus ASN itu pun diarahkan oleh pihak Pemkot Manado untuk mengikuti Sidang Tipiring di Kecamatan Tikala.

Menurut pengakuan pelanggar, dia bermaksud merapikan sampah yang berserakan di jalan namun, kedapatan oleh CCTV. “Saya warga Tikala, tidak mungkin saya membuang sampah di sekitar bandara. Waktu itu, saya memang berada di sekitar sana dan melihat sampah yang berserakan di jalan karena dilindas kendaraan umum. Namun saya tertangkap cctv sehingga tujuan baik saya disalahartikan,” jelasnya.

Majelis Hakim pun menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar dengan pilihan membayar uang tunai sebesar Rp100.000 atau kurungan dua hari. Namun, khusus yang tertangkap dengan CCTV karena berstatus ASN diberikan pilihan sanksi antara denda uang tunai sebesar Rp 200.000 atau kurungan 2 hari. (lk)

Meimonews.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Angkatan II Tahun 2022 RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado menggelar senam sehat bersama dalam rangka menunjang program pemerintah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Jumat (17/2/2023)

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Pusat Administrasi RSUP Kandou (sebutan akrab RSUP Dr. dr. RD Kandou) tersebut dipantau langsung Koordinator SDM RSUP Kandou Suwandi Luneto, S.Kep, M.Kes.

Suwandi mengatakan, saat ini, 94 orang ASN PPPK RSUP Kandou masih dalam masa orientasi selama tiga bulan. “Walaupun saat lulus sebagian besar mereka berasal dari RSUP Kandou, akan tetapi sesuai regulasi mereka tetap wajib mengikuti orientasi,” ujar Luneto.

Luneto berharap kepada ASN PPPK agar selama orientasi dapat menciptakan inovasi. “Dalam orientasi di lapangan mereka juga dituntut untuk melakukan kegiatan harian mandiri,” tambahnya.

Untuk diketahui, ASN PPPK RSUP Kandou akan mengikuti masa orientasi lapangan selama 3 bulan (2 Februari – 2 mei 2023), yang sebelumya mereka telah mengikuti pelatihan selama dua minggu.

Hal itu terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), dan Covid-19. (Fer)

Meimonews.com – Walikota Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Manado bernomor 59/KEP/B-06/BPBD/2023 tertanggal 10 Februari 2023.

“Status ini berlangsung selama tiga puluh hari sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 12 Maret 2023,” ujar Kepala Pelaksana (Palak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Donald Sambuaga kepada Meimonews.com di Manado, Jumat (17/2/2023).

Diungkapkan, ada beberapa pertimbangan sehingga Pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) mengambil keputusan tersebut lewat keputusan Walikota.

Pertama, sehubungan dengan terjadinya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Manado pada tanggal 27 Januari 2023 maka telah dilakukan upaya penanganan darurat bencana, namun saat ini ancaman bencana yang terjadi dipandang sudah menurun.

Kedua, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Manado pada hari Kamis, 9 Februari 2023 yang diadakan di Pos Komandan Tanggap Darurat  Kantor Camat Tuminting maka dipandang perlu untuk Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Status tersebut, menurut Sambuaga, berpedoman pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Paragraf Ketiga Pascabencana pasal 57 dan 58. (lk)

Meimonews.com – Walikota Tomohon Caroll JA Senduk di dampingi Ketua TP-PKK Kota Tomohon Jeand’arc Senduk-Karundeng turut menghadiri peringatan hari kelahiran Sri Baginda Kaisar Jepang, di Ballroom Lantai 2 Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/2/2023).

Selain Walikota Tomohon bersama jajaran Pemkot, dalam acara tersebut dihadiri pula beberapa kepala daerah seperti Walikota Makassar, Walikota Bitung, Bupati Enrekang, Bupati Morowali Utara, yang diundang secara khusus oleh Konjen Jepang di Makassar.

Walikota Tomohon Caroll JA Senduk menjelaskan, kedatangannya merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. “Kiranya hubungan yang baik antara Konjen Jepang dengan Pemerintah Kota Tomohon ini, ke depan akan memberikan peluang terciptanya kerjasama dalam segala bidang untuk kemajuan Kota Tomohon,” ujarnya.

Mendampingi Walikota Tomohon antara lain Asisten 1 ODS Mandagi dan Kabag Prokopim Christo Kalumata. (mg-02)

Meimonews.com – Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparawi Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi  Gorontalo di bawah kepemimpinan Handoyo Sugiarto melakukan silaturahmi dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. HM. Muflih  B. Fattah di ruang kerja Kakanwil, Kamis (16/2/2023)

Pertemuan silaturahmi ini terkait dengan telah berlangsungnya Musyawarah Daerah (Musda) LP3KD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan 4 Februari 2023 dan telah terpilihnya kepengurusan baru yang kembali dipegang Handoyo Sugiarto sebagai Ketua.

Mendampingi Handoyo adalah Tallulembang Sule (Pimpinan Sidang  Ad Hoc Musda LP3KD Provinsi Gorontalo Tahun 2023), Kristoforus Edison (Sekretaris LP3KD), Paris Melo (Koordinator Bidang  Kesenian) dan Ferdinad Kaporoh (Hunas). Sementara Kakanwil di dampingi Pembimas Katolik Reine Koraag.

Handoyo yang kini Asisten II Setdaprov Gorontalo melaporkan pelaksanaan forum tertinggi LP3KD Provinsi Gorontalo di mana salah satu hasilnya adalah keterpilihannya kembali sebagai Ketua LP3KG Gorontalo untuk jabatan tahun 2023-2027.

Selain itu, diharapkan adanya arahan/masukkan dari Kakanwil terkait dengan kegiatan LP3KD ke depan  termasuk agenda Pesparawi Tahun 2023 di Jakarta, Agustus mendatang.

Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo ini memohon kesediaan Kakanwil untuk menindaklanjuti hasil Musda untuk diteruskan kepada Gubernur guna penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan LP3KD Provinsi Gorontalo sebagai dasar pelantikan nanti.

“Prioritas program LP3KD saat ini adalah mengikuti lomba paduan suara gerejawi di Jakarta Agustus 2023 . Selain itu, akan berupaya mendorong terbentuknya LP3KD di Kabupaten Boalemo,” ujarnya.

Dilaporkan, dalam waktu dekat LP3KD akan melaksanakan Rakerda untuk menyusun program kerja dan berharap Kakanwil  bisa hadir pada Rakerda tersebut.

Handoyo juga menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo yang selama ini sudah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP3KD Gorontalo seperti pada even Pesparawi yang lalu.

Kakanwil sangat menghargai kunjungan silaturahmi LP3KD Gorontalo dan berharap agar lembaga ini terus bergiat  bahkan berprestasi dalam event-event Pesparawi di tingkat  nasional  sehingga membawa nama  harum Provinsi Gorontalo.

Kakanwil menyarankan kepada Pembimas Katolik agar memproses sesegera mungkin surat pengantar kepada Pemprov Gorontalo untuk penerbitan SK Pengurus LP3KD Provinsi Gorontalo.

Kakanwil menegaskan, pihaknya akan membantu pembentukan LP3KD di Boalemo.

Sementara itu,  Reine Koraag menyatakan Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo  selama ini terus mendukung kegiatan-kegiatan LP3KD sesuai alokasi anggaran yang tersedia dan berharap di tahun-tahun yang akan datang dapat lebih maksimal lagi memberikan dukungan dan pendampingan kepada LP3KD Provinsi Gorontalo agar lembaga ini terus eksis dan berjaya  di pentas nasional. (Fer)

Meimonews.com – Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. IPU mengingatkan kepada mahasiswa agar jangan terperangkap dalam pinjaman online ilegal.

Peringatan tersebut disampaikan Rektor pada kegiatan kuliah umum bertemakan Peran Polri Dalam Investasi Ilegal, yang menghadirkan Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Drs. Jan de Fretes M.M sebagai pembicara, Kamis (16/2/2023).

Menurut Rektor, di era digital saat ini sangat membantu dalam memberi kemudahan administrasi dengan layanan perbankan dan keuangan yang mempermudah masyarakat untuk mengurus hal yang berhubungan dengan keuangan.

Tetapi kemudahan tersebut, banyak disalahgunakan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal, tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar.

Oleh karena itu, Rektor mengingatkan kepada mahasiswa agar memperhatikan dan jangan terperangkap dalam kemudahan digital yang menyebabkan kesusahan jangka panjang, seperti pinjaman online ilegal tersebut, karena biasanya uangnya dipakai untuk bermain di Situs Slot Kamboja yang lagi ramai di dunia perjudian.

Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Drs. Jan de Fretes M.M dalam kuliah umum ini  menyebutkan, investasi ilegal adalah investasi yang tidak memiliki perizinan dan fundamental usaha yang jelas.

Mereka, menurutnya, menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat yang tidak masuk akal, menjanjikan keuntungan yang pasti/fix rate dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. (Fa)

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan Bank Sulutgo (BSG) melakukan adendum (perubahan) Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah. Untuk itu, kedua pihak bertemu dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si di ruang kerja Dirjen, Rabu (25/2/2023).

Pemkab Minahasa diwakili Bupati Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, ASEAN.Eng (ROR) yang di dampingi Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa dan Dir. RSUD Sam Ratulangi Tondano, sementara dari Bank Sulutgo diwakili Pemimpin Divisi Kredit Komersial  Nasrudin Herlambang, SE, M.Si.

Adendum atau perubahan perjanjian antara Pemkab Minahasa dengan BSG harus disampaikan ke Kemendagri sesuai aturan. Ini bertujuan agar perjanjian pinjaman dengan BSG dapat setujui dan mendapat rekomendasi dari Kemendagri.

“Oleh karena ada perubahan perjanjian maka ini harus disampaikan dan diketahui Kemendagri,” jelas Bupati ROR. (Fer)

Meimonews.com – Wakil Bupati Minahasa Dr. (Hc) Robby Dondokambey, S.Si, MM, MAP (RD) selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Minahasa di dampingi Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Lengkong, bersama-sama Pengurus FKUB Kabupaten Minahasa melaksanakan Studi Tiru Kerukunan bersama Pemerintah dan FKUB Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, Kamis (16/2/2023).

Wabup RD menjelaskan, kunjungan mereka (FKUB/Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Minahasa) ke Bali adalah dalam rangka melihat dari dekat kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut.

“Studi tiru seperti ini memberikan banyak keuntungan khususnya bagi kita untuk melihat dari dekat kerukunan antar umat beragama di daerah lain, seperti halnya di daerah ini,” ujarnya.

Ditambahkan, banyak hal yang bisa ditiru untuk dipraktekkan di daerah Minahasa terutama terkait dengan kerukunan antar umat beragama.

”Provinsi Bali sangat dikenal luas di negeri kita bahkan di seantero dunia, sehingga kerukunan agama yang mereka lakukan menjadi salah satu nilai yang dilihat oleh para pengunjung baik dalam maupun luar negeri. Dan culture ini pantas kita tiru ,” sebut Wabup RD. (Fer)