Meimonews.com – Ada kabar baik di momen Bulan Suci Ramadhan umat Islam Tahun ini bagi wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) yakni Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven E. Kandouw mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan keringanan pajak.

Lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, Pemprov Sulut memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bahkan ada yang bisa sampai 100 persen.

“Keringanan pajak mulai berlaku 28 Maret hingga 26 Mei 2023 ini. Oleh karenanya, diharapkan wajib pajak memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Plt. Kepala Bapenda Sulut June Silangen kepada Meimonews.com, Selasa (27/3/2023).

Disebutkan, ada tiga poin program Keringanan Ramadhan bagi wajib pajak yakni pembebasan pokok dan denda BBNKB sebesar 100 persen (untuk kepemilikan kedua dan seterusnya); pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB sebesar 100 persen; dan Diskon pokok pajak untuk kendaraan bermotor pribadi roda 2, 3, 4 atau lebih yang melakukan pembayaran.

Pembayaran pajak berlaku 30 hari sebelum jatuh tempo mendapatkan diskon 5 persen. Kemudian pembayaran 30 sampai 60 hari sebelum jatuh tempo sebesar 7,5 persen dan 60-90 hari sebelum jatuh tempo diskon 10 persen.

Diharapkan, pemberian keringanan kepada wajib pajak selama Ramadhan akan memunculkan rasa tenang. “Dengan membayar pajak maka mudik akan menjadi aman di jalan karena surat-surat lengkap dan sah,” ujarnya. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dra. Fenny Ch. M. Lumanauw, SIP yang adalah Ketua TP PKK Minahasa dan istri dari Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si. M.Eng, IPU berusia 59 tahun pada Kamis (23/3/2023).

Mensyukuri hari kelahirannya tersebut diadakan ibadah syukur yang dipimpin Ketua BPMS Pdt Hein Arina dan dilanjutkan dengan ramah tamah di rumah dinas Bupati Minahasa.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Istri dr. Devi Tanos MARS, Wakil Bupati Minahasa Dr. (HC) Robby Dondokambey, S.Si, MM, MAP dan  istri Martina Dondokambey-Lengkong SE (Wakil Ketua TP PKK Minahasa),  Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, SE dan suami Ewin Pioh, Sekda Minahasa Dr. Lynda Watania, MSi serta jajaran Pemkab Minahasa dan tamu undangan lainnya.

Fenny berterima kasih kepada keluarga serta siapa saja yang telah mengambil bagian dari acara syukur ulang tahunnya. “Semoga Tuhan senantiasa melimpahi kita semua dengan berkat-Nya,” ujarnya.

Wakil Bupati Minahasa menyampaikan syukur di mana Ketua TP-PKK Minahasa dapat berhari ulang tahun ke-59.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Keluarga Dondokambey Lengkong menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-59 Ibu Dra. Fenny Ch. M. Lumanauw, SIP selaku Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa,” ujar Robby Dondokambey.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya, mengungkapkan, Fenny Roring-Lumanauw adalah sosok wanita hebat, karena telah menunjukkan kesetiaan mendampingi tugas dan pengabdian sang suami yang adalah Bupati Minahasa.

“Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat HUT ke-59. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati Keluarga Roring-Lumanauw,” ujar Gubernur

Di saat ramah tamah diwarnai penampilan Tari Kure yang dibawakan oleh Tim Kesenian Waraney Wulan Minahasa. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri kegiatan Tatap Muka Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado dan Pimpinan Rumah Ibadah se-Kota Manado.

Kegiatan yang diadakan di Aula Serbaguna Kantor Walikota, Selasa (21/3/2023) ini turut dirangkaikan dengan sosialisasi dari Bank Indonesia kepada para Pemuka.Agama.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan banyak terima kasih atas kerukunan yang terjalin di Kota Manado.

Walikota menggarisbawahi pernyataan Menko Polhukam saat Dialog Kebangsaan di Kota Manado 18 Maret lalu, yang menyatakan bahwa Kota Manado harus menjadi contoh kerukunan umat beragama di tingkat nasional.

Pada kesempatan ini, Walikota menyampaikan ucapan selamat melaksanakan kegiatan keagamaan Nyepi bagi Umat Hindu, serta selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi Umat Islam.

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini mengajak masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan yang bernuansa kerukunan di Kota Manado.

Walikota juga menyinggung kondisi dalam menghadapi tahun politik saat ini. Terdapat kelompok orang yang bisa menjual agama demi kepentingan politik. Walikota meminta tokoh agama untuk meredam situasi ini dan mendorong masyarakat agar memiliki etos kerja tinggi.

“Jangan ciptakan generasi malas dan tidak memiliki etos kerja. Hal ini harus didorong dan melibatkan campur tangan tokoh agama,” ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Walikota mengatakan akan memanfaatkan sistem digitalisasi secara maksimal agar kinerja dapat semakin efektif dan efisien. “Kondisi ekonomi dan kondisi perbankan harus kuat dengan menciptakan kinerja yang berguna seperti program mari jo ba kobong dan lain sebagainya,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulut, para Asisten, Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt. Judi Tunari, M.Theol beserta jajaran pengurus, serta para tokoh agama se-Kota Manado. (lk)

Berita, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU Asean Eng melaunching (meluncurkan) Dana Desa (DD),  Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Ekosistem Desa Tahun 2023 bertempat di Aula Benteng Moraya Tondano, Selasa (21/3/2023).

Bersamaan dengan itu, Bupati Minahasa menyerahkan Piagam Penghargaan dan Lencana Desa Mandiri kepada 105 Hukum Tua serta meresmikan hasil-hasil pembangunan desa selang tahun 2022.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPPN Manado yang dengan cepat dalam penyaluran ADD dan DAK fisik di Kabupaten Minahasa serta kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kepeduliannya terhadap pekerja rentan desa melalui Program Ekosistem Desa.

Menurutnya, Minahasa patut berbangga karena tahun 2023 ini sudah ada 105 dari 227 desa yang berpredikat desa mandiri dan merupakan terbanyak di Sulawesi Utara.

”Penyerahan piagam penghargaan dan lencana desa kepada Desa Mandiri adalah bentuk apresiasi dari Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Daerah kepada 102 desa dan Hukum Tua yang sudah berhasil membawa kemajuan bagi desanya,” ujar Bupati.

Dijelaskan, dibanding tahun 2018 lalu sejak ia dan Wakil Bupati Robby Dondokambey, SSI, MM MAP baru menjabat, Kabupaten Minahasa belum memiliki Desa Mandiri.

Bupati menyampaikan apresiasinya kepada 82 desa yang sudah menuntaskan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama dan BLT sehingga sudah bisa disalurkan.

”Laksanakan program dan kegiatan dana desa sesuai APB Desa dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Camat harus mengawal dan mengawasinya agar tidak bersentuhan dengan masalah hukum,” ujar Bupati.

Sesuai ketentuan, pengalokasian dana untuk BLT desa berada pada kisaran 10-25 persen, ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20 persen dan operasional Pemerintah Desa maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa.

”Saya ingatkan lagi kepada Hukum Tua agar tidak menyalurkan Dana Desa pada batas akhir waktu yang diberikan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Kepada 145 desa yang belum melengkapi persyaratan penyaluran Fana Desa diingatkan agar segera menyelesaikannya di bulan Maret ini. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews com – RSUP Prof. Dr. dr.  RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou) Manado melaksanakan Ujian Potensi Pegawai Kementerian Kesehatan RSUP Kandou, Jabatan Fungsional Utama dan Ahli Madia, Selasa-Rabu (21-22/3/2023) dengan jumlah peserta 289 ASN.

Dirut RSUP Kandou Manado Dr. dr. Jimmy Panelewen, SpB-KBD, Direktur SDM Pendidikan dan Umum Dr. dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes turut menjadi peserta bersama dengan pegawai RSUP Kandou lainnya.

Dirut mengatakan, uji potensi ini merupakan kegiatan yang secara reguler harus dikerjakan kepada pejabat-pejabat fungsional. “Ujian potensi ini sebenarnya untuk melihat kemampuan seseorang untuk bisa mengorganize atau bisa memimpin, kemudian berpikir atau intelegensi dan psikologisnya,” ujarnya.

Disebutkan, kegiatan ini bertujuan supaya sudah ada pemetaan terkait potensi pejabat yang ada di RSUP Kandou. “Hasil uji potensi akan dikirim paling lambat 31 Maret di Kementerian Kesehatan. Hasil ini menentukan seorang menjadi pemimpin dan direktur. Juga kenaikan pangkat,” tandas dokter Jimmy, sapaan akrabnya.

Direktur SDM Pendidikan dan Umum Dr. dr. Ivonne E. Rotty, M.Kes menjelaskan, kegiatan ini merupakan ketentuan terbaru Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan. Karena sesuai aturan seluruh pejabat fungsional harus mengikuti uji potensi.

“Nama yang mengikuti tes potensi ini, bukan kami yang memilih. Tapi dari Kementerian yang memilih. Saya bersama pak Dirut mengikuti hari ini, karena telah mengikuti tes potensi empat tahun lalu. Aturannya itu setiap dua tahun harus mengikuti lagi. Jadi kami mengikuti hari ini,” tandasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. dr. RD Kandou (sering disebut RSUP Kandou) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Tanda tangan kerjasama tersebut berlangsung lancar sesuai dengan yang sudah diagendakan bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Administrasi RSUP Kandou, Senin (20/3/2023).

Mendampingi Direktur Utama RSUP Kandou Dr. dr. Jimmy Panelewen, SpB-KBD saat penandatanganan adalah Dewan Direksi serta pejabat terkait.

Kepala Kejati Sulut Dr. Andi Muhammad Taufik, SH, MH, CGCAE, bersama tim tiba di RSUP Kandou pukul 14.00 langsung menuju ke Ruangan Webinar Lantai 2 RSUP Kandou.

Dua institusi ini sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama (MoU) mengingat hal sangat penting dilakukan karena RSUP Kandou sebagai institusi kesehatan yang bergerak di bidang pelayanan publik, diwajibkan melakukan kinerja sesuai aturan hukum yang berlaku.

Apalagi di RSUP Kandou mengelola keuangan negara. (Fer)

Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menerima kunjungan Duta Besar (Dubes)  Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Polandia untuk Republik Indonesia Beata Stoczyriska di Kantor Walikota, Senin (20/3/2023).

Menariknya, pembicaraan kedua belah pihak menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan jasa penerjemah karena Walikota menguasai dan lancar berbahasa asing tersebut.

Sambil berbincang ringan dan secara akrab, keduanya bertukar informasi mengenai berbagai hal antara Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado serta negara Polandia.

Di awal perbincangan, Walikota menyampaikan pengalamannya ketika melakukan perjalanan ke Eropa. Duta Besar juga menjelaskan beberapa hal terkait dirinya yang sebelumnya merupakan Duta Besar Republik Polandia di Selandia Baru, kemudian ditunjuk menjadi Duta Besar untuk Indonesia merangkap akreditasi untuk Timor Leste dan ASEAN, sebelum akhirnya pada tanggal 4 April 2018 menyampaikan kredensial kepada Presiden Republik Indonesia.

Pembicaraan berlanjut saat Walikota dan Duta Besar membahas kondisi negara ketika Pandemi Covid-19 melanda dunia. Walikota menyampaikan kondisi dan situasi Kota Manado khususnya terkait pembenahan infrastruktur kota yang sedang dilakukan saat ini.

Duta Besar turut menjelaskan komoditas Polandia yang selama ini bisa diekspor seperti buah-buahan dan hasil pertanian lainnya.

Duta Besar dan Walikota juga bertukar pikiran tentang sektor pariwisata, energi dan industri di Indonesia khususnya Sulawesi Utara dan Kota Manado serta negara Polandia.

Selesai berbincang, Walikota mendampingi Duta Besar untuk melihat suasana sekitar dari pendopo Kantor Walikota.

Duta Besar sangat senang karena dapat mengunjungi dan melakukan kunjungan kerja ke Bumi Nyiur Melambai.

Hadir mendampingi Walikota dalam pertemuan ini Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Micler Lakat, SH, MH. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Keseriusan Pemerintah Kota Manado dalam hal penanganan normalisasi sungai di Kota Manado terus diperlihatkan.

Hal itu terlihat,  Walikota Manado Andrei Angouw mengadakan pertemuan dengan Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Ruang Rapat Walikota Manado, Senin (20/3/2023).

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala BWS Sulawesi I Ir. I Komang Sudana beserta jajaran pejabat teknis BWS Sulawesi I, para Camat dan beberapa Lurah tersebut dibahas hal-hal teknis terkait program normalisasi sungai di Kota Manado.

Pertemuan diawali dengan pembahasan kerangka teknis pelaksanaan serta kendala yang nantinya akan dihadapi di lapangan. Pemerintah Kota Manado akan melakukan penertiban pemukiman warga yang berada di bantaran sungai.

Orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulut ini menyatakan bahwa bangunan yang memiliki izin akan diprioritaskan untuk menerima ganti rugi saat penertiban pemukiman warga.

Program normalisasi sungai di Kota Manado ini nantinya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya, seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX Manado, Kantor Pertanahan Kota Manado, Dinas PUPR Kota Manado, dan lain-lain.

Selain itu, fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah Sungai Tondano serta beberapa lokasi yang ada di Kecamatan Mapanget.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini berharap agar hal-hal yang dibahas dalam pertemuan ini nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dan tidak menimbulkan masalah ke depannya dalam pelaksanaan program. “Di lapangan harus clear dulu,” ujar pejabat yang rajin turba (turun ke bawah) ini. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengikuti kegiatan Dialog Kebangsaan Malam Bacirita bersama Menko Polhukam Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SJ, SU, MIP sebagai keynote speaker.

Dialog kebangsaan yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023) tersebut mengangkat tema Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis.

Tampil sebagai narasumber adalah Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, M.Si, dan Ketua Bawaslu Sulut Dr. Ardiles Mewoh, SIP., M.Si.

Hadir dalam kegiatan ini Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, Sekda Sulut Steve Kepel, Forkopimda Provinsi Sulut,  Kepala Daerah se-Sulut, serta undangan lainnya.

Menko Polhukam menjelaskan hal-hal terkait kemajemukan bangsa Indonesia sehingga tercipta Indonesia sebagai negara demokrasi.

Di bagian lain, Menteri yang akrab disebut Mahfud MD ini mengemukakan, Pemilu merupakan muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menko Polhukam menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadual Pemilu tahun 2024. “Mau nunda Pemilu? Ya, harus ubah Undang-Undang Dasar. MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadual Pemilu,” tegasnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang demokratis.

“Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbukti dengan kerjasama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, berkualitas, taat asas, dan taat hukum,” ujarnya. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Harga dan pasokan bahan pangan dipastikan aman saat Hari Raya Paskah, Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 144 H/2023.

Kepastian itu ditegaskan Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si, IPU, Asean Eng (ROR) saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa, di Yama Resort Tondano, Jumat (17/3/2023).

TPID, menurut ROR, dapat berperan aktif untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan bahan pangan menjelang perayaan hari keagamaan. Selain itu, TPID harus mengambil langkah-langkah seperti pemantauan secara rutin di sentra produksi, pasar tradisional dan ritel modern terhadap stok barang.

“Jika ada hambatan di lapangan, segera diselesaikan. Baik itu kendala produksi maupun distribusi,” tandas Bupati seraya menyebutkan bahwa selain ketersediaan stok pangan, TPID harus mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong sektor ekonomi makin produktif.

Yang harus dilakukan juga, tambahnya, adalah membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM, serta melakukan operasi pasar murah untuk memastikan keterjangkauan harga bahan pangan, dan mengendalikan dan mengelola permintaan serta pasokan bahan pangan.

Masyarakat juga harus diimbau untuk berbelanja secara bijak. “Dan, yang terpenting melakukan sidak bersama Tim Satgas Pangan untuk mengantisipasi terjadi penimbunan pangan,” sebut ROR.

ROR berharap, TPID Minahasa dapat mendorong peran UMKM melalui optimalisasi digitalisasi yang berkolaborasi dengan Tim Satgas Pangan dengan tujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan. Meningkatkan produksi pertanian dan mempromosikan produk perikanan.

Selain itu, mengembangkan jejaring kerja dengan daerah lain, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung stabilitas harga agar fungsi TPID lebih nyata, terukur dan menjadi mesin menggerakkan roda perekonomian di daerah.

“Tentunya ini akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujarnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet